DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang disahkan DPR RI. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri.

Pengesahan RUU TNI ini menuai gelombang penolakan dari masyarakat. Hal ini juga menjadi sorotan berbagai pihak. Pakar Hukum Tata Negara Unair Dr. Radian Salman menyoroti sejumlah hal dalam proses penetapan UU ini.

Pertama terkait proses penetapan UU TNI yang terbilang cepat dan mengabaikan partisipasi yang bermakna.

"Salah satu poin penting dari keputusan MK adalah partisipasi yang bermakna atau meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang. Saya melihat proses dari revisi Undang-Undang TNI itu terbilang cepat, yang kita tahu serangkaian peristiwa seperti apa, termasuk koalisi masyarakat sipil yang mempersoalkan rapat tertutup DPR itu, jadi pada satu posisi ini bagi saya meaningful participation-nya nggak ada," ujar Radian saat dihubungi detikJatim, Kamis (20/3/2025).

Selanjutnya Radian juga menyebut bahwa semestinya ada penjelasan yang rasional mengapa RUU TNI harus diubah dan apa alasan perubahan itu.

"Lalu bagaimana dinamika proses dari penyikapan oleh DPR itu kan harus dibuka, jadi pada sisi lain kan ini nggak ada hal yang emergency untuk segera ditangani, jadi artinya apa, artinya ini harusnya lewat proses yang lebih meaningful participation, lebih lama diperdebatkan, lebih banyak publik dilibatkan," tutur Radian.

Lalu ia juga menyorot beberapa substansi UU TNI. Seperti mengenai jabatan yang bisa diduduki oleh TNI dalam jabatan-jabatan yang non-TNI. Menurutnya rawan terjadi konflik kepentingan di dalamnya.

"Yang semula berapa itu, 10 menjadi 14 atau berapa itu, yang harus dikhawatirkan itu bukan soal sekedar penambahan, yang agak luas itu adalah aksesnya, yang mungkin di media tidak terlalu banyak dimuat," bebernya.

"Apakah dia yang aktif (TNI) itu bisa tidak mencampuradukkan konflik kepentingannya sebagai anggota TNI. Kedua misalnya, ketika sangat dimungkinkan terbukanya menggunakan kekuatan-kekuatan tentara, untuk karena orang-orang itu ada di posisi, di jabatan atau kementerian tertentu," jelas Rahadian.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pemerintahan jika terjadi tindak pidana juga perlu dikhawatirkan.

"Misalnya tindak bidana korupsi, itu lalu diadili lewat apa mekanismenya, karena dia anggota TNI aktif, yang dalam jabatan yang dimungkinkan oleh undang-undang TNI lagi, jadi ini akan jadi persoalan hukum," tambahnya.

Menurut Rahadian, perlu diberikan definisi yang lebih ketat untuk memperjelas peran-peran TNI sebagaimana UU yang baru disahkan itu.

"Di luar operasi militer, misalnya di situ dalam siper, ini potensinya misalnya bahwa kritik melalui media sosial, serangan-serangan siber yang dimaksudkan sebagai protes terhadap keadaan situasi negara, misalnya itu kan perlu dibatasi, apakah sampai ke situ, jadi pembatasannya harus sangat ketat," tegasnya.

Sementara terkait gelombang penolakan massa secara nasional, menurut Rahadian tidak akan mempengaruhi UU TNI. Jika ingin dilakukan revisi harus diajukan melalui MK.

"Kalau saya melihat bahwa prosesnya begitu cepat, menurut saya tidak mungkin (diubah atau dibatalkan). Jadi kita berharap, masyarakat sipil atau siapapun, bisa mengkoreksinya lewat Mahkamah Konstitusi," katanya.

Diketahui bahwa pengesahan RUU menjadi undang-undang telah digelar di ruang Paripurna gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Kemudian juga ada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wamenkeu Thomas Djiwandono, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir dalam rapat paripurna.

Video: Pagar DPR Jebol, Polisi Tembakkan Water Cannon ke Massa Demo

Video: Pagar DPR Jebol, Polisi Tembakkan Water Cannon ke Massa Demo

Komnas HAM menyampaikan hasil kajian terkait pembahasan hingga isu fundamental revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang akan disahkan oleh DPR besok. Ada dua hal yang menjadi temuan Komnas HAM.

Dua temuan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Temuan pertama terkait usulan perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif yang beresiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Persoalan dwifungsi ABRI ini telah dibantah oleh DPR.

"Dari kajian yang kami lakukan pada tahun 2024 yang lalu, ada dua temuan utama Komnas HAM terkait dengan RUU TNI. Yang pertama adalah usulan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif," kata koordinator sub Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah.

"Perubahan Pasal 47 ayat 2 berisiko menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR VII, MPR 2000 tentang peran TNI dan peran kepolisian negara Republik Indonesia dan prinsip supremasi Sipil dalam negara demokrasi," tambahnya.

Anis mengatakan Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan pada 16 lembaga sipil. DPR sendiri menyebut prajurit TNI aktif dapat ditempatkan di 14 kementerian/lembaga yang tugasnya masih beririsan dengan urusan pertahanan. Selain di 14 lembaga itu, prajurit TNI harus pensiun.

"Namun dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil. Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata Anis.

Anis mengatakan temuan kedua terkait perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Menurutnya, perpanjangan usia itu mengakibatkan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis.

"Yang kedua, perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Usulan Perubahan Pasal 53 yang menaikkan batas usia pensiun prajurit aktif berisiko menyebabkan stagnasi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran, serta penumpukan personel tanpa kejelasan penempatan tugas. Pengaturan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 4 usulan perubahan ini akan menjadikan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis dan memperlambat regenerasi tubuh di TNI," ujarnya.

Dia menyoroti jaminan kesejahteraan prajurit. Dia menyebut jaminan kesejahteraan itu tak bisa semata-mata dipenuhi dengan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI.

"Tetapi melalui penguatan jaminan kesejahteraan yang lebih komprehensif mulai dari penggajian dan tunjangan lainnya," ujarnya.

Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Besok

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI dibawa ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna itu digelar besok.

"Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna, yang insyaallah dijadwalkan besok," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (19/3).

Namun Dave mengatakan saat ini dia masih menunggu undangan dan keputusan dari Badan Musyawarah (Bamus) mengenai kegiatan rapat paripurna besok. Sebab, menurut dia, paripurna penutupan masa reses akan digelar Selasa (25/3).

"Tapi sementara undangannya saya belum terima, tinggal tunggu keputusan Bamus, untuk memutuskan rapat apakah besok dan jam berapa," ujarnya.

"Akan tapi jadwal yang terkini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap II," sambung dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan kritik tajam terkait revisi undang-undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan. RUU tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan abuse of power.

Kritikan itu disampaikan dalam diskusi publik bertema "Memperluas Kewenangan Vs Memperkuat Pengawasan: Kritik RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Kejaksaan" yang digelar di Gedung C FH UB, Jumat (28/2/2025). Adapun narasumber dalam diskusi ini yakni Dosen FH UB M Ali Safa'at, Peneliti Senior Imparsial & Ketua Centra Initiative Al Araf, Mantan Pimpinan KPK 2015-2019 Saut Situmorang, serta Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia/PBHI Nasional Julius Ibrani.

Para narasumber sepakat bahwa ketiga RUU tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan melemahkan sistem hukum yang ada. Dekan FH UB Aan Eko Widiarto menegaskan bahwa revisi tiga undang-undang ini berkaitan erat dengan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi fondasi sistem peradilan di Indonesia.

Ia menyoroti adanya perubahan mendasar dalam mekanisme penyelidikan dan penyidikan, termasuk potensi penghapusan tahap penyelidikan yang dapat berimplikasi besar terhadap proses hukum.

"Sebagai akademisi hukum, kita harus memberikan pandangan kritis dan objektif. Jangan sampai revisi ini justru memperbesar kewenangan tanpa keseimbangan pengawasan. Kita harus memastikan bahwa perlindungan hak masyarakat tetap menjadi prioritas," ujar Aan dikutip laman hukum.ub.ac.id, Sabtu (15/3/2025).

Sementara, Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani mengingatkan bahwa Indonesia telah mengalami gelombang overkriminalisasi sejak revisi KUHP 2023. Menurutnya, RUU Polri, TNI, dan Kejaksaan berisiko memperburuk keadaan dengan memberikan kewenangan berlebihan kepada aparat penegak hukum tanpa mekanisme kontrol yang memadai.

"Dua tahun lalu kita melihat bagaimana revisi KUHP 2023 justru memidanakan banyak hal yang seharusnya bukan tindak pidana, sementara kasus-kasus yang melibatkan korporasi malah didekriminalisasi. Sekarang, dengan ketiga RUU ini, ancaman overkriminalisasi semakin nyata," tegas Julius.

Julius pun menyoroti beberapa poin kontroversial dalam rancangan regulasi tersebut, termasuk peran militer dalam ranah sipil, kewenangan jaksa dalam penyadapan dan prakondisi penuntutan, serta sistem prosecutor-centric yang dapat menggeser keseimbangan peran penyidik kepolisian.

"Kita harus menghindari konsentrasi kekuasaan di satu institusi tanpa pengawasan yang jelas. Jika dibiarkan, masyarakat sipil bisa semakin terpinggirkan dalam sistem hukum yang tidak berimbang," tambahnya.

Lalu, Mantan Pimpinan KPK 2015-2019 Saut Situmorang secara tegas menilai bahwa ketiga RUU ini bukan solusi bagi ketidakpastian hukum di Indonesia. Melainkan justru menambah kompleksitas dan meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang.

"Ketidakpastian hukum saat ini masih sangat tinggi. Kalau kita menambah regulasi tanpa memastikan efektivitas aturan yang ada, maka yang terjadi justru kekacauan hukum yang lebih parah," ujar Saut.

Ia juga mengkritik tren perubahan undang-undang di Indonesia yang sering kali tidak diiringi dengan kajian akademik mendalam. Sebagai contoh, ia menyebut revisi Undang-Undang KPK yang malah melemahkan lembaga tersebut serta Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak berhasil memenuhi target penciptaan lapangan kerja.

"Kita sudah melihat bagaimana regulasi yang dibuat tanpa perhitungan matang malah berujung pada kegagalan implementasi. Kalau tiga RUU ini tidak dikaji ulang, saya khawatir kita akan menghadapi masalah hukum yang lebih besar," ungkapnya.

Selain itu, Saut juga menyoroti potensi penyalahgunaan intelijen yang diatur dalam ketiga RUU tersebut. Menurutnya, jika tidak diatur dengan baik, kewenangan penyadapan dan intelijen bisa berujung pada praktik pengawasan yang berlebihan terhadap masyarakat.

"Intelijen seharusnya bertanggung jawab untuk keamanan negara, bukan alat untuk mengawasi masyarakat sipil tanpa dasar yang jelas. Jika pengawasan terhadap kewenangan ini tidak diperkuat, maka penyalahgunaan kekuasaan tinggal menunggu waktu," ujarnya.

Diskusi ini ditutup dengan harapan agar DPR dan pemerintah lebih berhati-hati dalam merancang regulasi yang berdampak besar pada sistem hukum nasional. FH UB bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendorong agar revisi RUU Polri, TNI, dan Kejaksaan dilakukan dengan transparan dan melibatkan akademisi serta pakar hukum secara mendalam.

"Kami berharap DPR dan Presiden benar-benar mempertimbangkan kepentingan publik dalam membahas RUU ini. Jangan sampai ada kewenangan yang menumpuk di satu lembaga hingga berisiko menimbulkan penyalahgunaan wewenang," ujar Aan menutup diskusi.

Lihat juga Video Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup di Hotel Fairmont Bahas RUU TNI

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan memicu perdebatan publik. RUU ini diusulkan untuk mereformasi institusi Kejaksaan agar lebih transparan, akuntabel, dan independen. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul kekhawatiran bahwa RUU ini justru akan menjadi alat politisasi yang melemahkan independensi Kejaksaan. Apakah RUU ini benar-benar dirancang untuk memperkuat sistem peradilan, atau hanya menjadi alat kekuasaan?

Reformasi atau Politisasi Kejaksaan?

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) adalah lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam sistem peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, lembaga ini bertugas sebagai penuntut umum, pengawal kepentingan hukum, dan pelindung masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Kejaksaan sering dihadapkan pada tuduhan intervensi politik, korupsi, dan tidak transparan.

Misalnya, dalam kasus korupsi e-KTP, mantan Jaksa Agung Prasetyo disebut-sebut terlibat dalam upaya melindungi pihak tertentu. Teori Principal-Agent Problem dalam ilmu politik menjelaskan bagaimana lembaga seperti Kejaksaan dapat menyimpang dari kepentingan masyarakat (principal) karena tekanan atau kepentingan pribadi. Jika RUU Kejaksaan tidak dirancang dengan mekanisme pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan wewenang oleh Kejaksaan akan semakin besar.

Beberapa pasal dalam RUU Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan independensi lembaga ini. Misalnya, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang masih terlalu bergantung pada keputusan politik eksekutif dan legislatif. Hal ini bertentangan dengan prinsip "independensi peradilan" yang diamanatkan oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Problem Dualisme Kewenangan

Salah satu isu kritis dalam RUU Kejaksaan adalah dualisme kewenangan antara Jaksa Agung dan pemerintah. RUU ini dinilai belum secara tegas mengatur batasan wewenang eksekutif dalam mengintervensi Kejaksaan. Misalnya, dalam Pasal 35, Presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan Jaksa Agung dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan posisi Kejaksaan.

Teori Separation of Powers (Pemisahan Kekuasaan) yang dicetuskan oleh Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jika RUU Kejaksaan tidak mengatur mekanisme checks and balances yang kuat, dikhawatirkan Kejaksaan akan menjadi alat kepentingan politik eksekutif.

Selain itu, RUU ini juga dinilai belum mengatur secara tegas mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap Kejaksaan. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada 15 kasus korupsi yang melibatkan jaksa dalam kurun waktu 2015-2022. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, potensi korupsi dan politisasi dalam tubuh Kejaksaan akan semakin besar.

Partisipasi Publik yang Minim

Proses pembahasan RUU Kejaksaan menjadi sorotan banyak pihak karena minimnya partisipasi publik. Padahal, prinsip "partisipasi publik" dalam pembentukan kebijakan adalah elemen dasar dalam good governance yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai perbandingan, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 yang minim partisipasi publik menghasilkan undang-undang yang melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Jika pola serupa terjadi dalam pembahasan RUU Kejaksaan, dikhawatirkan hasil akhirnya juga akan sama yaitu soal lemahnya akuntabilitas dan transparansi.

Partisipasi publik yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa RUU Kejaksaan mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik. Oleh karena itu, setiap tahapan pembahasan harus melibatkan lebih banyak perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan penggiat hukum untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan menghindari terjadinya bias politik.

Pentingnya Independensi Kejaksaan

Independensi Kejaksaan adalah prinsip yang tak boleh diganggu gugat dalam reformasi lembaga ini. Tanpa independensi, Kejaksaan akan kehilangan kredibilitasnya sebagai penegak hukum yang objektif dan adil. Teori Rule of Law yang dicetuskan oleh A.V. Dicey menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara imparsial dan bebas dari intervensi politik.

Salah satu langkah penting yang bisa dipertimbangkan adalah pembentukan badan pengawas independen yang bertugas mengawasi kinerja Kejaksaan. Badan pengawas ini harus terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Pendekatan semacam ini sudah terbukti efektif di beberapa negara, seperti Judicial Appointments Commission di Inggris yang memiliki peran mengawasi proses pengangkatan hakim dan jaksa.

Jangan Biarkan Kejaksaan Jadi Alat Kekuasaan

Polemik RUU Kejaksaan mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan reformasi dan kepentingan politik. Di satu sisi, memang diperlukan upaya reformasi Kejaksaan untuk memperkuat sistem peradilan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga ini. Namun, ada kekhawatiran bahwa RUU ini justru akan menjadi alat untuk melemahkan independensi Kejaksaan dan memperkuat kontrol politik atas lembaga tersebut.

Untuk itu, RUU Kejaksaan harus dirancang dengan prinsip-prinsip good governance yang kuat, yaitu transparansi, partisipasi publik yang luas, dan mekanisme checks and balances yang memadai. Tanpa komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tersebut, RUU Kejaksaan berisiko menjadi alat politisasi yang merugikan sistem peradilan dan masyarakat.

Masyarakat harus aktif mengawasi proses pembahasan RUU Kejaksaan. Gunakan platform seperti Change.org atau layanan e-participation dari DPR untuk menyampaikan aspirasi. Jangan biarkan Kejaksaan menjadi alat kekuasaan yang merugikan rakyat!

Junet Hariyo Setiawanaktivis literasi hukum

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Rapat paripurna DPR RI menetapkan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi usul inisiatif DPR RI. Ahli hukum berharap revisi ini menyempurnakan aturan yang saat ini berlaku.

Pandangan mengenai RUU KUHAP ini disampaikan oleh sejumlah ahli hukum dalam seminar bertajuk 'RUU KUHAP dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia' yang digelar di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Harapan itu dicetuskan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto.

Soleman mengingatkan pentingnya transparansi, penguatan pengawasan, serta penyempurnaan koneksitas dalam RUU KUHAP. Soleman menilai penegakan hukum di Indonesia itu rendah di bagian transparansi dan akuntabilitas.

"Masyarakat kerap tidak mendapatkan informasi mengenai perkembangan laporan yang mereka buat. Sistem informasi yang tidak terintegrasi dan minimnya akses publik terhadap proses hukum menghambat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," kata Soleman yang menghadiri diskusi secara daring.

Diskusi RUU KUHAP dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia (dok. Istimewa)

Selain masalah transparansi dan akuntabilitas, Soleman menyoroti masalah penyalahgunaan wewenang penyidik. Menurut dia, dalam aturan yang berlaku saat ini, tidak ada aturan yang bisa mengontrol kewenangan penyidik.

"Sayangnya, dalam pembahasan revisi KUHAP, muncul wacana penghapusan atau pengurangan mekanisme, koneksitas, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak seimbang dalam sistem peradilan," ucapnya.

Dia pun berharap revisi KUHAP akan berfokus pada penyempurnaan aturan. Dia berharap tidak ada yang dikurangi dalam KUHAP baru nanti.

"Revisi KUHAP harus berfokus pada penyempurnaan aturan yang ada, bukan pengurangan elemen-elemen fundamental yang telah terbukti efektif, termasuk dalam aspek koneksitas. Dengan mempertahankan dan menambahkan aturan koneksitas. KUHAP baru dapat menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum, menghindari dualisme peradilan yang tidak efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana," katanya.

Hal senada disampaikan ahli hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai pentingnya transparansi perkembangan kasus. Ia berpendapat seringkali ketika masuk proses penyidikan, pihak terkait, seperti tersangka ataupun terlapor tak mengetahui informasi apa pun mengenai proses perkara itu.

"Tahu-tahu SP3, tahu-tahu ada tindakan yang lain. Karena itu, bagaimana di tingkat penyidikan ini ada transparansi, salah satunya misalnya apakah perkembangan penyidikan itu harus dimasukkan ke website yang bisa diakses olah orang. Atau memberikan kewajiban pada kepolisian, di sisi lain hak bagi masyarakat, stakeholder, terutama tersangkanya, keluarganya untuk mengakses perkembangannya," ujar Fickar.

Sementara itu, Wakil Ketua STHI Jentera, Asfinawati, mengkritik sejumlah pasal tertera di draf RUU KUHAP yang beredar tertanggal 17 Februari 2025. Salah satu pasal yang dikritisi Asfinawati adalah Pasal 69 ayat 1, dengan substansi penyidik dapat menawarkan kepada tersangka atau terdakwa yang perananannya paling ringan untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara yang sama. Ada pula Pasal 94 ayat 1, Pasal 92 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 24 ayat 3.

Selain itu, dia keberatan dengan draf revisi Pasal 16 ayat 1. Dalam draf itu, disebutkan bahwa penyelidikan dapat dilakukan dengan cara olah TKP; pengamatan; wawancara; pembuntutan; penyamaran; pembelian terselubung; penyerahan di bawah pengawasan; pelacakan; dan/atau penelitian dan analisis dokumen.

"Terkait dengan draf KUHAP tertanggal 17 Februari, ada penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan, dan itu di penyelidikan. Artinya, tidak ada check and balances dari penuntut, ini berbahaya sekali. Ini kan bukan menemukan tindak pidana, itu kan bisa membuat tindak pidana," ucap Asfinawati.

Menurutnya, kondisi tersebut akan diperparah lagi bila kewenangan semua penyidikan diberikan kepada lembaga atau instansi tertentu. Dia juga menyoroti sejumlah masalah yang ada di penjara.

"Apa sih yang tidak ada di negeri ini? Dibunuh, dipaksa polisi, ditangkap tanpa ada alasan padahal dia korban, ada. Semua ada. Tahanan perempuan diperkosa oleh polisi, ada juga. Tapi masih akan lebih buruk, masif, menimpa semua korban, akan lebih banyak. Kalau kewenangan tunggal (semua penyidikan oleh instansi tertentu), dia akan lebih buas lagi," pungkas Asfinawati.

Simak juga Video 'MA Putuskan 30.908 Perkara Sepanjang Tahun 2024':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)

Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.

"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.

Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.

"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.

"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)

Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.

"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.

Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.

"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.

"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)

Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.

"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.

Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.

"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.

"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan sejumlah rancangan hingga revisi undang-undang (RUU) untuk masuk Prolegnas Priotitas 2025. Adapun RUU yang diusulkan adalah dari persoalan narkotika dan psikotropika hingga RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara.

Rapat terselenggara di ruang Baleg DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024). Menteri Hukum Supratman menyebutkan ada 8 RUU yang diusulkan pihaknya untuk masuk ke Prolegnas 2025.

"Tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Karena ini adalah keputusan tiga lembaga negara, yakni DPR, DPD, dan pemerintah, maka dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa pemerintah tidak terlalu banyak mengusulkan untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025," kata Supratman dalam rapat.

Supratman mengatakan ada empat RUU yang sifatnya meneruskan dari periode sebelumnya. Salah satunya adalah soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

"Hanya ada kurang lebih 8 RUU saja. Ada 3 RUU yang sifatnya carry over, yang salah satunya hukum acara perdata, narkotika dan psikotropika, dan desain industri. Oh, rupanya ada 4 dengan RUU Pengelolaan Ruang Udara," tambahnya.

Berikut 8 RUU yang diusulkan pemerintah:
1. RUU KUHA Perdata
2. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
3. RUU tentang Desain Industri
4. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
5. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
6. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
7. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

Supratman belum merinci empat RUU lain yang diusulkan oleh pemerintah. Kendati demikian, ia mengatakan ada 40 RUU yang diusulkan pihaknya ke dalam jangka menengah periode 2024-2029.

"Kalau RUU Pengelolaan Ruang Udara ini tinggal pengambilan keputusan di pembicaraan tingkat dua, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa mengisi kekosongan hukum kita karena memang tata ruang udara sama sekali belum pernah ada aturannya," tutur Supratman.

"Berikutnya ada kurang lebih sekitar 40 RUU yang kami usulkan untuk masuk ke dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029. Saya berharap mudah-mudahan nanti kedelapan RUU yang masuk Prolegnas prioritas bisa diterima, baik oleh teman-teman di Baleg maupun teman-teman di DPD," imbuhnya.