JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum eks menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong melaporkan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Komisi Yudisial.

Tim kuasa hukum Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial Jakarta, pada Kamis (12/12/2024).

Mereka diterima oleh sejumlah pejabat KY, antara lain Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito, Kepala Biro Pengawasan Hakim Mulyadi, dan Kepala bagian pemantauan perilaku hakim Niniek Ariyani.

Dalam kesempatan tersebut, terdapat dua pokok laporan dari tim kuasa hukum Tom Lembong.

Pertama, melaporkan hakim praperadilan PN Jaksel yang menolak gugatan Tom Lembong atas penetapan tersangka korupsi impor gula di Kejaksaan Agung. Mereka menilai, hakim tersebut tak bekerja secara profesional.

“Kami memohon kepada Komisi Yudisial RI untuk berkenan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Praperadilan, Bapak Tumpanuli Marbun,” kata tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi.

Kemudian, kuasa hukum juga meminta pengawasan ketat terkait dengan proses sidang pokok kasus tom lembong yang akan di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

“Kami juga meminta pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ungkap dia.

Joko Sasmito mengatakan, Komisi Yudisial memandang bahwa perkara ini mendapat perhatian publik.

Sehingga pihaknya juga memantau perkara praperadilan di PN Jaksel beberapa waktu lalu.

“Dari pengamatan kami, KY memandang belum ada temuan adanya pelanggaran dari hakim praperadilan,” kata Joko.

“Nanti mungkin kalau dijelaskan secara detail akan kami tindaklanjuti oleh pengawasan perilaku hakim. Tentang dugaan pelanggaran kode etik, setelah ada laporan resmi akan kami tindaklanjut,” ungkap dia.

Sementara itu, untuk pengawasan terhadap jalannya sidang pokok perkara yang akan dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Joko menjelaskan bahwa hal tersebut menunggu pelimpahan berkas dari Kejagung.

“Kalau misal nanti sudah diputus majelis hakimnya, nanti dalam prosesnya akan kita lakukan pengawasan dan pemantauan,” jelas dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong merupakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) di era Joko Widodo yang dituduh melakukan korupsi terkait dengan impor gula pada tahun 2015-2016.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 29 Oktober 2024, terkait pemberian izin impor gula kepada swasta saat kondisi dalam negeri sedang surplus.

Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagung menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 Charles Sitorus sebagai tersangka dalam kasus ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi bersama dengan istri Tom Lembong Franciska Wihardja mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat (6/12/2024).

Mereka mengadu Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan aparat hukum Kejaksaan Agung.

“Audiensi ini dilatarbelakangi oleh permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Komnas HAM sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenangan yang dilakukan penyidik terhadap Bapak Thomas Trikasih Lembong dalam penetapan tersangka dan penahanan,” kata Zaid dalam keterangan usai pertemuan.

Thomas Trikasih Lembong merupakan Mantan Menteri perdagangan RI periode 12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016.

Tom Lembong dipanggil dan diperiksa secara sporadis dan terus–menerus sebagai saksi oleh penyidik sebanyak 4 kali, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan.

Kemudian Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 29 Oktober 2024, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan/atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014.

“Kami memohon kepada Komnas HAM untuk berkenan melakukan investigasi dan pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di pengadilan,” lanjut Zaid.

Sementara itu, Franciska menegaskan bahwa sepanjang hidupnya, Tom Lembong selalu mementingkan orang lain dan kebaikan untuk masyarakat, termasuk memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia, khususnya “Hak atas kesejahteraan”.

“Dia (Tom Lembong) juga selalu menggunakan semua kredibilitas beliau, termasuk nama baiknya di dunia internasional, untuk membawa kebermanfaatan bagi Indonesia,” kata wanita yang akrab disapa Ciska itu.

Dia mengatakan bahwa suaminya adalah seorang eksekutif ekspatriat bahkan memberikan kesaksian kepada koran The Australian beberapa hari lalu.

“Pak Lembong dikenal secara luas di kalangan investor internasional sebagai ‘pejabat dengan integritas tertinggi’,” jelasnya.

“Integritas tersebut berhasil membawa investasi-investasi besar yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan membawa kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” lanjut dia.

Sebagai informasi, usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan.

Namun, gugatan itu ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 Novmber 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah. Tom lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

"Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016 " kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi bersama dengan istri Tom Lembong Franciska Wihardja mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat (6/12/2024).

Mereka mengadu Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan aparat hukum Kejaksaan Agung.

“Audiensi ini dilatarbelakangi oleh permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Komnas HAM sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenangan yang dilakukan penyidik terhadap Bapak Thomas Trikasih Lembong dalam penetapan tersangka dan penahanan,” kata Zaid dalam keterangan usai pertemuan.

Thomas Trikasih Lembong merupakan Mantan Menteri perdagangan RI periode 12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016.

Tom Lembong dipanggil dan diperiksa secara sporadis dan terus–menerus sebagai saksi oleh penyidik sebanyak 4 kali, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan.

Kemudian Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 29 Oktober 2024, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan/atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014.

“Kami memohon kepada Komnas HAM untuk berkenan melakukan investigasi dan pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di pengadilan,” lanjut Zaid.

Sementara itu, Franciska menegaskan bahwa sepanjang hidupnya, Tom Lembong selalu mementingkan orang lain dan kebaikan untuk masyarakat, termasuk memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia, khususnya “Hak atas kesejahteraan”.

“Dia (Tom Lembong) juga selalu menggunakan semua kredibilitas beliau, termasuk nama baiknya di dunia internasional, untuk membawa kebermanfaatan bagi Indonesia,” kata wanita yang akrab disapa Ciska itu.

Dia mengatakan bahwa suaminya adalah seorang eksekutif ekspatriat bahkan memberikan kesaksian kepada koran The Australian beberapa hari lalu.

“Pak Lembong dikenal secara luas di kalangan investor internasional sebagai ‘pejabat dengan integritas tertinggi’,” jelasnya.

“Integritas tersebut berhasil membawa investasi-investasi besar yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan membawa kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” lanjut dia.

Sebagai informasi, usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan.

Namun, gugatan itu ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 Novmber 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah. Tom lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

"Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016 " kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengaku merasa punya tanggung jawab moral terkait kasus hukum yang melibatkan sahabatnya, Tom Lembong.

Pasalnya, Anies sudah berteman dengan Tom sejak 20 tahun lalu. Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Tom juga berperan sebagai co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin).

“Tentu itu punya beban tanggung jawab moral. Oleh karena itu saya mengikuti setiap fase persidangannya," ujar Anies dalam program Rosi di Kompas TV, dikutip Jumat (29/11/2024).

Anies mengatakan, banyak yang tidak mengetahui proses hukum yang dijalani Tom, termasuk pemeriksaan yang dinilai janggal. Bahkan, dia menyebut pemeriksaan itu dilakukan dengan tujuan tertentu.

"Jadi yang dialami Pak Tom itu banyak yang tidak terlihat publik. Yang diperiksa pajaknya, yang biasanya punya unit usaha lebih dari 20, biasanya hanya diambil sampel, ini semuanya diperiksa dengan tujuan tertentu," kata Anies.

"Pemeriksaan begitu lengkap, semua banyak sekali. Bukan hanya itu, saya bisa sebutkan semua, tapi kami memilih untuk diam saja," sambung dia.

Oleh sebab itu, Anies berjanji akan terus mendampingi Tom Lembong hingga permasalahan ini tuntas.

"Karena itulah saya dan kita semua berjanji mendampingi proses ini sampai Insya Allah keadilan ditemukan di ujungnya," jelas dia.

Adapun permohonan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan Selasa, 26 November 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengaku kecewa terhadap putusan hakim Pengadilan Negari (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang menolak gugatan praperadilannya.

Atas putusan yang ditetapkan pada Selasa (26/11/2024), eks Menteri Perdagangan itu tetap berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula 2015-2016.

Tom yang kini ditahan Kejaksaan Agung di rumah tahanan Salemba itu pun kembali menulis surat terbuka untuk meluapkan kekecewaannya.

"Teman- teman, ibu, bapak yang saya hormati dan saya sayangi, tentunya kita kecewa atas keputusan PN Jakarta Selatan, menolak gugatan Pra-Peradilan kita," mengutip surat terbuka Tom Lembong yang diunggah oleh kuasa hukumnya siang ini.

"Tuhan Allah memutuskan agar proses ini sebaiknya berlanjut, dan saya menerima tugas ini dengan hati yang lapang. Semua akan ada hikmahnya, pada saat yang dipilih oleh Sang Pencipta," lanjut Tom.

Tom menyatakan akan terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan.

"Saya terus cinta Indonesia, dan niat saya semakin kokoh untuk terus mendedikasikan hidup saya bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Ia juga kembali menyampaikan terima kasih kepada tim hukumnya, serta kepada unsur masyarakat yang terus membelanya.

"Terima kasih kepada anggota Dewan DPR-RI maupun DPRD yang menyerukan kebenaran dan keadilan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Juga kepada keluarga saya, baik keluarga inti dan keluarga besar," ungkap Tom.

"Seperti kata (Istri) Ciska, saya percaya Tuhan Allah senantiasa membersamai kita. Dan terutama Selamat Ulang Tahun ke-93 kepada Mama saya tercinta pada hari ini," tulis Tom.

Sebelumnya, Permohonan praperadilan Tom Lembong ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 nov 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Bisnis.com,JAKARTA - Tim Kuasa Hukum Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Trikasih Lembong atau Tom Lembong optimis dapat memenangkan sidang gugatan praperadilan melawan Kejaksaan Agung (Kejagung)

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, dalam konferensi pers jelang sidang putusan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) besok, Selasa (26/11/2024).

“Kami sangat optimis, Kami sangat optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan,” tuturnya ketika ditemui di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Perbesar

Pasalnya Ari menilai bahwa hingga akhir persidangan tak ada satu bukti yang dapat ditunjukkan oleh Jaksa, yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka.

“Apalagi dalam sesuai dengan keterangan dari beberapa ahli bahkan ahli BPKP yang mereka hadirkan sendiri, mengatakan, bahwa kerugian negara itu merupakan hal yang pokok dalam perkara korupsi terutama pasal 2 dan pasal 3,” ungkapnya.

Lantaran belum ada temuan soal audit kerugian negara tersebut, dia lantas menegaskan bahwa Tom Lembong tak dapat ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi sampai saat ini mereka belum menemukan adanya audit kerugian negara, baru asumsi, Itu juga tadi dalam kesimpulan mereka katakan belum ada,” terangnya.

Sebab demikian, dia menyimpulkan bahwa mantan menteri perdagangan tersebut tak bisa dijadikan menjadi tersangka.

“Bagaimana orang bisa dijadikan tersangka dengan perkara korupsi, sehingga kami masih optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ahli hukum acara pidana Chairul Huda menilai penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016 prematur.

"Belum adanya hasil audit itu menyebabkan penetapan tersangka prematur," kata Chairul dalam sidang gugatan praperadilan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

Chairul mengatakan penetapan tersangka tidak sesuai dengan prosedur sehingga dinilai tidak sah.

Karena itu, dalam banyak praktik, penetapan tersangka harus dicari dan dikumpulkan bukti-buktinya. Salah satunya, hasil audit investigatif dari auditor negara yang menyatakan bahwa telah ada kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya.

"Jadi hasil audit itu yang menentukan, barulah kemudian dicari apakah ada sebabnya adalah adanya perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau tidak," ujarnya.

Ahli hukum pidana yang juga guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir mempertanyakan kasus yang sudah 10 tahun lamanya baru diperiksa.

Dia menegaskan, dalam peradilan tidak ada kata prematur melainkan sah atau tidaknya. Dalam hal ini terkait subjek produk yang sudah dilakukan audit oleh BPK.

"Kalau sudah dilakukan audit oleh BPK kemudian diaudit kembali oleh lembaga yang kewenangannya bersumber dari peraturan pemerintah, kalau bahasa kami disebut itu melakukan perbuatan yang melawan hukum," katanya.

PN Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar sidang gugatan praperadilan tahapan pembuktian menghadirkan saksi ahli dari pemohon Tom Lembong pukul 10.00 WIB.

Keenam saksi ahli antara lain ahli pidana, ahli acara pidana, ahli keuangan negara, ahli perdagangan gula, ⁠ahli statistik kebutuhan gula dan ahli administrasi negara.

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sudah mengantongi bukti berupa audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ari mengatakan, pihaknya memiliki hasil audit BPK terkait dengan kerugian negara dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Dalam hasil tersebut, Ari menilai bahwa tidak ada kerugian negara.

“Kita punya bukti dari BPK yang sudah melakukan audit pada tahun 2015-2017 pada waktu itu, dan tidak ada ditemukan kerugian negara,” kata Ari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).

Ari menyayangkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak dapat menunjukkan bukti adanya kerugian negara dari kebijakan izin impor yang dikeluarkan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong di masa jabatannya.

“Sampai saat ini, tidak ada bukti adanya kerugian negara secara real, dan audit investigatif tidak ada,” jelasnya.

Menurut Ari, menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, namun belum mendapatkan bukti - bukti yang cukup adalah sebuah kesalahan.

“Jadi kalau ada nanti, baru mau mencoba mencari, orang sudah jadi tersangka. Ahli pidana sudah menjelaskan,” tegasnya.

Ahli hukum pidana dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakkir menjelaskan, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, perlu dilakukan audit kerugian negara dari BPK.

Dia menegaskan, jika tidak bisa ditunjukkan, maka tidak perlu dilakukan proses lebih jauh, hingga menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi.

“Kalau tidak ada itu enggak usah diproses dulu. Jadi memastikan yang namanya kepastian hukumnya adil, ada di situ. Tapi kalau itu tiba-tiba tersangka dulu, itu salah prosedur,” tegasnya.

Di sisi lain, Kejagung sebelumnya mengatakan, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh BPK atau BPKP.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong.

Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016.

“Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain,” kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Harli tak menjelaskan lebih jauh instansi lain yang ia maksud.

Namun, sebelumnya Harli sempat menyebut bahwa Kejagung juga bekerja sama dengan ahli untuk menghitung kerugian negara pada kasus Tom Lembong.

“Kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian negara. Saat ini perhitungan masih berlangsung,” ujar Harli di Kejagung Jakarta Kamis (31/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakkir mengatakan, lembaga yang berhak menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal ini disampaikan oleh Mudzakkir saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan tersangka kasus dugaan impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

“Kalau menghitung itu harus lembaga yang punya kewenangan menghitung. Kalau khusus itu keuangan negara yang punya kompetensi menghitung itu adalah BPK RI,” kata Mudzakkir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).

“Jadi kalau bukan BPK RI, tidak punya kewenangan. Apalagi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kewenangannya itu sudah semua dokumen laporan ada pada BPK,” tambah dia.

Adapun penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan impor gula dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024.

Hal ini didasarkan oleh kebijakan Tom yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag 2015-2016) menerbitkan izin impor gula ketika kondisi gula di tanah air sedang surplus.

Mudzakkir menjelaskan bahwa dalam melakukan audit keuangan, prosedur yang dilakukan harus menggunakan dokumen asli dan tidak bisa dilakukan dengan fotokopi.

“Karena mengaudit itu harus audit dokumen aslinya. Kalau bukan dokumen aslinya, fotokopian tidak boleh. Fotokopi tidak bisa menjadi alat bukti dalam perkara,” tambah dia.

Mudzakkir mengungkapkan bahwa sampai hari ini penyidik Kejagung belum mengajukan hasil audit dari BPK terkait dengan kerugian keuangan negara.

“Itu harus audit investigasi. Kalau sampai hari ini enggak bisa ya (ditunjukkan),” lanjut dia.

Mudzakkir menilai bahwa hal yang paling penting dan pokok itu kerugian keuangan negara.

Dia menjelaskan bahwa saat ini, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan kerugian itu harus actual loss.

“Sedangkan potential loss dan total loss itu tidak bisa dipakai lagi untuk ukuran (menentukan kerugian negara). Jadi kalau kebijakan dalam bidang bisnis, itu biasanya adalah potential loss dan kadang-kadang total loss. Tapi tidak real loss. Karena bisnis itu kan berputar terus,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, perlu dilakukan audit kerugian dari BPK.

Jika hasil audit tak ada, maka tidak perlu dilakukan proses lebih jauh.

“Kalau tidak ada itu enggak usah diproses dulu. Jadi memastikan yang namanya kepastian hukumnya adil, ada di situ. Tapi kalau itu tiba-tiba tersangka dulu, itu salah prosedur,” tegasnya.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai tidak memiliki kewenangan menentukan nilai kerugian negara akibat korupsi.

“Bahasa hukumnya begini, kalau hasil audit itu sudah di serahkan ke BPK, lembaga lain enggak punya kewenangan, kecuali BPK,” tegasnya.

Di sisi lain, Kejagung sebelumnya mengatakan, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh BPK atau BPKP.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong.

Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016.

“Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain,” kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Harli tak menjelaskan lebih jauh instansi lain yang ia maksud.

Namun, sebelumnya Harli sempat menyebut bahwa Kejagung juga bekerja sama dengan ahli untuk menghitung kerugian negara pada kasus Tom Lembong.

“Kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian negara. Saat ini perhitungan masih berlangsung,” ujar Harli di Kejagung Jakarta Kamis (31/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakkir mengatakan, lembaga yang berhak menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal ini disampaikan oleh Mudzakkir saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan tersangka kasus dugaan impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

“Kalau menghitung itu harus lembaga yang punya kewenangan menghitung. Kalau khusus itu keuangan negara yang punya kompetensi menghitung itu adalah BPK RI,” kata Mudzakkir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).

“Jadi kalau bukan BPK RI, tidak punya kewenangan. Apalagi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kewenangannya itu sudah semua dokumen laporan ada pada BPK,” tambah dia.

Adapun penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan impor gula dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024.

Hal ini didasarkan oleh kebijakan Tom yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag 2015-2016) menerbitkan izin impor gula ketika kondisi gula di tanah air sedang surplus.

Mudzakkir menjelaskan bahwa dalam melakukan audit keuangan, prosedur yang dilakukan harus menggunakan dokumen asli dan tidak bisa dilakukan dengan fotokopi.

“Karena mengaudit itu harus audit dokumen aslinya. Kalau bukan dokumen aslinya, fotokopian tidak boleh. Fotokopi tidak bisa menjadi alat bukti dalam perkara,” tambah dia.

Mudzakkir mengungkapkan bahwa sampai hari ini penyidik Kejagung belum mengajukan hasil audit dari BPK terkait dengan kerugian keuangan negara.

“Itu harus audit investigasi. Kalau sampai hari ini enggak bisa ya (ditunjukkan),” lanjut dia.

Mudzakkir menilai bahwa hal yang paling penting dan pokok itu kerugian keuangan negara.

Dia menjelaskan bahwa saat ini, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan kerugian itu harus actual loss.

“Sedangkan potential loss dan total loss itu tidak bisa dipakai lagi untuk ukuran (menentukan kerugian negara). Jadi kalau kebijakan dalam bidang bisnis, itu biasanya adalah potential loss dan kadang-kadang total loss. Tapi tidak real loss. Karena bisnis itu kan berputar terus,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, perlu dilakukan audit kerugian dari BPK.

Jika hasil audit tak ada, maka tidak perlu dilakukan proses lebih jauh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, bakal menghadirkan lima saksi ahli dalam sidang praperadilan lanjutan hari ini, Kamis (21/11/2024).

Dalam sidang hari keempat ini, Tom Lembong akan dihadirkan pula, meskipun secara daring.

Kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan saksi ahli yang akan dihadirkan mulai dari ahli hukum pidana hingga ahli keuangan negara.

"Kamis akan hadir 5 ahli dari kita, ahli hukum acara pidana, ahli hukum pidana, ahli hukum admnistrasi negara, ahli perdagangan gula, dan ahli keuangan negara," kata Ari saat dikonfirmasi Kompas.com.

Sementara itu, Thomas Lembong dikabarkan juga akan dihadirkan hari ini. Ari mengatakan setiap persidangan pihaknya tak bosan untuk mengajukan permohonan agar Tom Lembong dihadirkan.

"Kami setiap kali persidangan tidak bosan-bosan mengajukan argumentasi agar Pak Tom bisa hadir di persidangan. Tapi JPU keberatan dengan alasan tidak ada urgensinya. Akhirnya setelah beberapa hari, Hakim menetapkan agar bisa di dengar di persidangan. Bisa langsung atau via zoom," ujar Ari kepada Kompas.com, Kamis (21/11/2024).

Sebelumnya tim kuasa hukum Tom Lembong telah mengajukan surat kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta izin agar kliennya hadir dalam sidang praperadilan. Surat itu dikirimkan langsung usai sidang perdana praperadilan Senin kemarin.

Namun, pihak Kejagung menolak untuk menyetujui permohonan tersebut karena dinilai kesaksian Tom Lembong sudah masuk dalam konteks pembuktian, bukan pada praperadilan.

"Penasihat hukum tadi menyampaikan soal urgensi, betul urgensinya di sana. Tapi kami juga punya kepentingan terkait dengan hal yang sudah disampaikan dalam permohonan ini kan sebetulnya hal-hal yang konteksnya pembuktiannya lagi di situ," balas jaksa.

Ari lantas menjawab bahwa urgen atau tidaknya kehadiran Tom Lembong berada di tangan kuasa hukum, bukan jaksa. Ia pun bersikeras agar Tom Lembong tetap bisa dihadirkan dalam persidangan selanjutnya.

"Kami yang punya kepentingan dan tidak ada larangan," tegas Ari.

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (29/10/2024) terkait dengan dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) itu menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

Terakhir, dibalik tahanan Tom menulis surat terbuka kepada masyarakat Indonesia. Dalam surat itu, Tom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang, dan terus membantunya.

"Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya," kata Tom dalam surat tersebut, Minggu (10/11/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim kuasa hukum Tom Lembong menyerahkan bukti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sidang gugatan praperadilan tahapan penyerahan bukti terkait kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

"Kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015-2017 audit BPK. Artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara," kata kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Ari mengatakan sejumlah berkas yang diserahkan kepada hakim yakni soal kronologi pemeriksaan dan penahanannya dalam perkara itu hingga bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara," ujarnya.

Lebih lanjut, saat penyerahan bukti, kuasa hukum menyebutkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak menyerahkan bukti audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tapi itu dijadikan dasar seakan-akan ada kerugian negara. Tapi tadi bukti-bukti suratnya tak ada audit BPKP itu," ujarnya.

Sedangkan, tim perwakilan Kejagung mengatakan laporan BPK tidak menjadi syarat atau keharusan dalam rangka penetapan tersangka karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) cukup hanya menyerahkan minimal dua alat bukti.

"Nah alat bukti dalam penetapan tersangka, kami sudah mendapatkan empat alat bukti termasuk barang bukti elektronik yang sudah disita," ujarnya.

Ke depannya, Kejagung akan mengajukan BPKP dan menghadirkan lima saksi ahli pada Jumat (22/11). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan praperadilan tahap penyerahan bukti terkait kasus Tom Lembong pada Rabu pagi pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.