Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi enggan menjelaskan alasan sang klien mencabut gugatan praperadilan terkait penggeledahan paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tidak mau mengomentari hal itu, karena memang kami di sini mau di praperadilan saja. Untuk perkara yang lain kami tidak mau berkomentar," kata kuasa hukum Kusnadi, Wiradarma Harefa usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Wiradarma menyerahkan alasan itu lebih diketahui oleh sang pemohon. Pihaknya menegaskan hanya menjalankan tanggung jawabnya untuk menyampaikan permohonan Kusnadi.

"Kami sebagai kuasa hukum menyampaikan apa yang menjadi tanggungjawab kami untuk menyampaikan permohonan itu," ujarnya.

Salah satu personel tim Biro Hukum KPK, Hafiz mengatakan barang bukti yang menjadi objek penyitaan dan sudah dialihkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Memang dari kami juga berpendapat itu sudah dialihkan. Itu sudah dialihkan ke Tipikor. Nah sedang berjalan nih urusan Pak Hasto," ujar Hafiz.

Hafiz menyatakan memang bukan masalah jika adanya pengajuan permohonan praperadilan lantaran merupakan hak pemohon dan segala keputusan bergantung pada hakim.

Pernyataan ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, dikatakan segala berkas perkara mulai dari terdakwa, surat dakwaan hingga barang bukti sudah menjadi satu kesatuan untuk dilimpahkan.

Dengan demikian, hal ini bukan kewenangan PN Jakarta Selatan melainkan Pengadilan Tipikor.

"Sudah jadi kewenangan di Majelis Hakim Tipikor itu yang tempo hari sudah kita sampaikan, ya mungkin teman-teman dari pemohon juga sudah menyadari itu," katanya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi soal penggeledahan paksa oleh KPK.

Pada Rabu ini, menjadi agenda jawaban dari pihak KPK sebagai termohon.

Staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi mempermasalahkan sah-tidaknya penggeledahan paksa yang dialaminya oleh penyidik KPK pada Juni 2024.

Sidang tertuang dengan Nomor Perkara 39/Pid.Pra/2025/Pn.Jkt.Sel dengan hakim tunggal Samuel Ginting untuk mengadili perkara di Ruang Sidang 06.

Permohonan praperadilan tersebut terkait dengan sah-tidaknya penggeledahan berdasarkan berita acara penggeledahan tertanggal 10 Juni 2024 dan sah-tidaknya penyitaan berdasarkan berita acara penyitaan tertanggal 10 Juni 2024 yg dilakukan termohon kepada Kusnadi.

Dalam penggeledahan itu disita tiga buah telepon seluler (ponsel), kartu ATM hingga buku catatan Hasto.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto siap mengawal persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Ya, tindak lanjutnya tetap akan mengawal proses pokok perkara pidananya di pengadilan Jakarta Pusat," kata kuasa hukum, Abdul Rohman kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Abdul mengatakan dalam dakwaan tersebut terkait kumulatif, KUHAP dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku.

Dia menilai praperadilan yang digugurkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ini terbilang sama dengan kasus suap sebelumnya yang juga telah dinyatakan gugur lantaran berkas sudah dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta pada Jumat (7/3).

"Tapi paling enggak, ini menjadi pelajaran kita bersama bahwasanya perkara ini kita ada percepatan sebelum pada waktunya. Sehingga, tidak ada pilihan buat pak Hasto untuk melakukan upaya hukum menguji soal sah tidaknya penetapan tersangka itu," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya memastikan bahwa proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah selesai.

"Sudah selesai. Praperadilan sudah selesai, tinggal mengawal pokok perkaranya di pusat," ujarnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice/OOJ) Harun Masiku.

Keputusan itu menimbang berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi.

Dengan demikian, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang gugatan dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan ditangani oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto terkait dugaan dugaan perintangan penyidikan berdasarkan Sprindik Nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.

Adapun sidang praperadilan ini bersamaan dengan sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku karena berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pertimbangan itu lebih kuat usai menimbang dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2005 tentang dinyatakan gugurnya praperadilan ketika sudah dimulainya sidang perdana.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, kembali berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat (14/3/2025).

Dalam sidang kali ini, agenda utama adalah pemanggilan terakhir termohon, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus perintangan penyidikan dalam perkara suap eks calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku, di mana Hasto ditetapkan sebagai tersangka.

Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, Rio Barten Pasaribu, yang dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Dari pantauan Kompas.com, tim hukum KPK yang hadir terdiri dari tujuh orang, sementara Hasto hanya diwakili oleh satu pengacara.

Pada awal sidang, Rio meminta kedua belah pihak untuk menyerahkan dokumen terkait.

Setelah menerima dokumen tersebut, hakim meminta waktu untuk mempelajari isi dokumen yang berisi materi praperadilan.

"Saya minta waktu 30 menit untuk mempelajari. Dengan demikian, sidang ini diskors sementara," ungkap Rio, di ruang Sidang Utama PN Jaksel.

Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto menggugat sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan terkait perkara eks calon anggota legislatif (caleg) PDI-P, Harun Masiku.

Dua gugatan melawan Komisi Antirasuah itu didaftarkan kubu Hasto Kristiyanto pada Senin, 17 Februari 2025 lalu.

Gugatan pertama teregister dengan nomor 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dengan hakim tunggal Afrizl Hady.

Gugatan ini mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dugaan suap sebagaimana Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024.

Gugatan kedua teregister dengan nomor 24/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dengan hakim tunggal Rio Barten Pasaribu.

Gugatan kedua menguji sah tidaknya penetapan tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana Sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengeklaim, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kini menjadi tahanan politik. PDIP memandang Hasto dikriminalisasi agar suaranya dapat dibungkam.

"Kami meyakini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ini adalah seorang tahanan politik yang dipaksa diam dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu," kata Ronny dalam konferensi pers di DPP PDIP pada Rabu (12/3/2025).

Ronny memandang perkara yang menjerat Hasto sebagai kriminalisasi. Bahkan adanya giringan opini publik lewat hasil survei terhadap Hasto. Ronny menyebut kasus yang menjerat Hasto menciderai semangat penegakan hukum.

"Kriminalisasi hukum terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Pembajakan fungsi penegakan hukum tersebut, tentu saja menciderai cita-cita ideal penegakan hukum, dan khususnya pemberantasan korupsi," ucap Ronny.

Ronny mengingatkan bahwa PDIP akan menghadapi pembajakan institusi penegakan hukum. PDIP siap memberikan dukungan terhadap Hasto dalam perkara hukum di KPK.

"Kami memilih untuk melawan praktik-praktik buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK," ucap Ronny.

Diketahui, Hasto Kristiyanto dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Jumat (14/3/2025). Adapun agenda sidang ialah pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Tercatat, berkas perkara Hasto teregister dengan nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Sidang nantinya bertempat di ruang Prof Dr H Muhammad Hatta Ali PN Jakpus.

KPK melimpahkan berkas perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke jaksa penuntut umum (JPU) pada 6 Maret 2025. KPK menepis anggapan pelimpahan berkas perkara Hasto yang dianggap terburu-buru. Sehari hari berselang, KPK mengirim berkas Hasto ke PN Jakpus.

KPK menahan Hasto dalam pemeriksaan yang kedua kali setelah menjadi tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto ditahan selama 20 hari terhitung mulai 20 Februari 2025 sampai dengan 11 Maret 2025 di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menilai hukum di Indonesia tengah dipermainkan.

Hal ini disampaikan Ronny usai hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Afrizal Hady, menskors sidang praperadilan yang dilayangkan Hasto terkait perkara Harun Masiku.

Hakim perlu memberikan pernyataan sikap lantaran perkara Hasto sudah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Hari ini kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan pada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan,” kata Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Kubu Hasto menyatakan keberatan lantaran KPK telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor.

Padahal, mereka tengah menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang disematkan Komisi Antirasuah.

Di sisi lain, KPK tidak hadir dalam sidang perdana yang digelar pada Senin (3/3/2025) lalu lantaran belum siap.

Padahal, praperadilan merupakan hak terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kita sudah sampaikan bahwa kita minta agar praperadilan ini didahulukan. Tetapi apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas,” kata Ronny.

Dalam sidang ini, Hakim Afrizal Hady menjeda sidang perdana praperadilan kasus dugaan suap yang dilayangkan Hasto Kristiyanto.

Pasalnya, hakim perlu mengambil sikap lantaran berkas perkara Hasto sudah dilimpahkan.

Sebelum sidang ditutup, tim penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail, meminta hakim mempertimbangkan terkait batasan waktu praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015.

Dalam putusannya, MK memberi penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, terlepas dari apa pun agenda dalam sidang pertama tersebut. Bukan saat dilimpahkan.

Pendirian MK sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023.

Sementara itu, tim biro Hukum KPK menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan pemeriksaan praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan.

Hakim pun menjeda sidang untuk mempertimbangkan berbagai keberatan dari para pihak. “Terhadap pelimpahan ini, sidang kita skors sampai pukul 13.30 WIB,” kata hakim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pelaksanaan penyidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan tersangka Hasto Kristiyanto sudah sesuai lini masa atau timeline.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto untuk membantah tudingan tim hukum Hasto yang menyebut ada tindakan buru-buru dari penyidik guna menghindari proses Praperadilan yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Ya, mungkin perlu ditanya yang memberikan pernyataan terlalu cepat ya, indikator terlalu cepatnya itu apa? Kalau dari KPK sendiri, dalam hal ini penyidik, pelaksanaan proses penyidikannya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3).

Tessa justru menyindir apabila penyidik ingin buru-buru, maka pelimpahan berkas perkara bisa dilakukan pada saat proses Praperadilan pertama berjalan.

"Kalau dibilang KPK dalam hal ini penyidik terburu-buru, seandainya mau diburu-buru, kami bisa melakukan itu pada saat Praperadilan yang pertama. Tapi tidak [dilakukan], Praperadilan yang pertama itu tetap berjalan sesuai dengan hak tersangka," ucap dia.

Adapun alasan pelimpahan berkas dilakukan pada hari ini (Kamis), terang dia, karena itu merupakan hasil akhir dari proses penyidikan.

"Dan pelimpahan tersangka serta barang bukti hari ini adalah merupakan hasil akhir proses penyidikan tersebut, karena Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan berkas tersebut lengkap," tutur Tessa.

"Sehingga sudah tidak ada lagi langkah berikutnya selain melimpahkan tersangka dan barang-barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum," katanya.

Pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum itu berbuntut protes dari Hasto.

Maqdir Ismail, tim penasihat hukum Hasto, mengungkapkan kliennya menolak saat diberi tahu perkara masuk tahap II.

"Satu hal yang perlu kami sampaikan tadi, Mas Hasto membuat satu pernyataan menolak tindakan kegiatan ini," kata Maqdir di Kantor KPK, Jakarta, Kamis.

Alasannya, terdapat hak-hak Hasto yang tidak dipenuhi penyidik. Satu di antaranya tiga ahli sebagai saksi meringankan atau a de charge yang diajukan tim hukum tidak diperiksa penyidik dalam tahap penyidikan.

"Itu diabaikan oleh pihak penyidik karena menurut penyidik surat permohonan kami itu belum sampai kepada penyidik, sementara antara penyidik dan penuntut umum sudah bersepakat bahwa bekas perkara dianggap lengkap dan terhadap ini kami sampaikan keberatan Mas Hasto," ucap Maqdir.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah (belum ditahan) diproses hukum KPK atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah.

Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari.

Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melayangkan protes keras ke KPK karena akan melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan ke jaksa penuntut umum (tahap II) besok, Kamis (6/3).

Protes tersebut bukan tanpa alasan. Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan KPK tidak menghormati hak tersangka di mana pada Selasa (4/3) telah mengajukan tiga ahli hukum sebagai saksi meringankan atau a de charge untuk dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan.

"Kami tadi siang mendapatkan WA [WhatsApp] dari bagian informasi KPK yang menyampaikan bahwa besok hari Kamis akan ada tahap 2 untuk klien kami, Mas Hasto Kristiyanto," ujar Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3) petang.

"Ini yang perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya, kemarin kami sudah mengajukan permohonan untuk diperiksanya saksi yang meringankan. Kami menghadirkan ahli yang meringankan sesuai dengan Pasal 65 KUHAP yaitu tersangka berhak untuk menghadirkan saksi a de charge," imbuhnya.

Ronny menyatakan informasi yang diberikan KPK siang ini membuat marah tim hukum sehingga memutuskan membuat surat protes atas tindakan sewenang-wenang penyidik KPK.

"Nah, karena mendapatkan informasi tersebut, maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenangan KPK, yang kami menilai bahwa KPK tidak punya komitmen terhadap KUHAP maupun Undang-undang KPK itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," tutur Ronny.

Dia menambahkan tindakan yang dilakukan penyidik KPK menguatkan dugaan lembaga antirasuah menghindari Praperadilan yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, ini yang kami sudah melihat kecurigaan kami bahwa ingin mempercepat perkara ini untuk menghindari Praperadilan," ucap Ronny.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto untuk mengonfirmasi tahap II dan keberatan tersebut, namun dia akan menanyakannya ke penyidik terlebih dahulu.

Sebelumnya, pada Selasa (4/3), tim hukum Hasto mengajukan tiga ahli hukum sebagai saksi meringankan atau a de charge ke penyidik KPK.

Mereka ialah Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana FH Universitas Negeri Surabaya Aditya Wiguna Sanjaya; Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Beniharmoni Harefa; dan Ahli Hukum Tata Negara FH Universitas Islam Indonesia Idul Rishan.

Rencananya, ahli hukum tersebut akan menjelaskan ke penyidik KPK hasil eksaminasi yang dilakukan Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 3-4 Februari 2025 sesuai keahlian mereka.

Kata Ronny, ahli pidana akan menjelaskan tentang persoalan mendasar penyidikan KPK dalam kasus dugaan suap yang melenceng dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut, terang dia, tidak ditemukan keterlibatan Hasto sebagai pelaku.

Sedangkan ahli hukum tata negara akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan Hasto sebagai Sekjen PDIP ke KPU adalah tindakan yang sah karena merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) dan fatwa MA.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diproses hukum KPK atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari.

Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum Petrus Selestinus menyayangkan ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang perdana praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/3).

Petrus dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menyebut sikap KPK tersebut tidak sesuai dengan prinsip persidangan perkara praperadilan yang cepat dan sederhana.

Oleh sebab itu, dia mempertanyakan iktikad KPK.

“Sikap KPK yang demikian (menunda praperadilan) terkandung iktikad tidak baik dengan tujuan menyepelekan prinsip persidangan praperadilan yang bersifat cepat, yaitu hanya satu minggu harus sudah diputus,” kata Petrus.

Menurut Petrus, KPK semestinya menyadari prinsip persidangan praperadilan yang cepat dan sederhana, serta memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak asasi pemohon dalam perkara tersebut.

“Praperadilan itu bukan hanya soal prinsip keadilan yang cepat dan sederhana, lebih dari itu ada hal-hal yang lebih substantif, yaitu perlindungan terhadap HAM pemohon, dalam hal ini Hasto Kristiyanto, yang wajib hukumnya dilindungi oleh KPK,” ucap dia.

Sementara itu, terkait penahanan Hasto yang telah dijalankan oleh KPK, Petrus mengingatkan pemberlakuan Pasal 5 dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan penyidik bersikap dengan penuh tanggung jawab.

“Harus disadari bahwa Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP itu ada frasa yang menegaskan bahwa penyidik harus melakukan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab. Artinya, antara lain, wajib menjunjung tinggi HAM dan perbuatan lain yang secara layak dan patut secara kemanusiaan,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK absen dari sidang perdana praperadilan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semula dijadwalkan pada Senin (3/3). Sidang kemudian ditunda hingga Jumat (14/3).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya mengajukan permohonan penundaan sidang karena tim biro hukum KPK masih mempersiapkan kelengkapan dokumen praperadilan.

Praperadilan dimaksud merupakan babak baru upaya Hasto mempersoalkan penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK. Kali ini, Hasto mengajukan dua gugatan praperadilan atas status tersangka di dua perkara, yakni suap dan perintangan penyidikan.

Hasto sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan. Namun, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajukan tiga orang ahli hukum untuk menjadi saksi meringankan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permohonan dari tim penasihat hukum Hasto yang diwakili Ronny Talapessy disampaikan hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Ronny menjelaskan bahwa KUHAP mengatur bahwa tersangka maupun terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki hal khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.

"Oleh sebab itu hari ini kami datang ke KPK untuk mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi a de charge dan yang hari ini kami sampaikan adalah ahli yang untuk Mas Hasto Kristiyanto ada tiga ahli dari Universitas Negeri Surabaya, kemudian dari Universitas Veteran Jakarta, dan Universitas Islam Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

Ronny berharap agar KPK patuh terhadap KUHAP dan mempersilakan Hasto untuk mengajukan saksi meringankan.

"Hari ini kami masukin surat kami harapkan bahwa penindakan hukum ini berkeadilan sehingga hak-hak dari tersangka bisa dipenuhi," ujar pria yang juga Ketua DPP PDIP itu.

Saksi ahli yang diajukan oleh pihak Hasto antara lain Aditya Wiguna Sanjaya selaku Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Beniharmoni Hanefa yang merupakan Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, serta Idul Rishan yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada perkembangan lain, pihak Hasto juga sudah mengajukan gugatan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Berbeda dengan permohonan sebelumnya, Hasto mengajukan dua permohonan untuk dua surat perintah penyidikan (sprindik) berbeda yakni kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 20192-2024 serta dugaan perintangan penyidikan.

Namun, sidang perdana untuk kasus dugaan perintangan penyidikan, Senin (3/3/2025), ditunda karena pihak KPK mengajukan penundaan selama dua minggu. Permohonan yang diajukan KPK diterima oleh hakim.

"Maka sidang ini ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Maret. Hal ini diambil sebagai langkah agar segala sesuatu berjalan lancar," ujar Hakim Rio Barten di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Adapun Hasto telah resmi ditahan sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya, KPK menetapkan dirinya dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada kasus suap yang menyeret buron Harun Masiku.

Selain kasus suap, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan oleh KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengharapkan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang gugatan praperadilan yang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 3 Maret 2025.

Gugatan ini diajukan oleh kubu Hasto Kristiyanto untuk mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan yang melibatkan eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

"Kami berharap agar teman-teman di KPK siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya murah itu bisa terlaksana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi KPK maupun Pak Hasto Kristiyanto," ungkap Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Ronny menambahkan, tim hukum Sekjen PDI-P telah mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian persidangan gugatan kedua yang diajukan ke PN Jakarta Selatan. Adapun gugatan pertama sebelumnya tidak diterima oleh hakim.

"Seperti yang kita tahu bersama, praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, dan keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami untuk mengajukan kembali praperadilan dalam dua gugatan," jelas Ronny.

Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini menjelaskan, timnya melayangkan dua gugatan sekaligus terhadap KPK.

Gugatan pertama terkait status suap sesuai dengan sangkaan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Gugatan kedua berkaitan dengan kasus perintangan penyidikan yang disangkakan berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Praperadilan ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP.

"Kami berharap praperadilan ini menjadi kesempatan bagi KPK dan tim hukum, kami sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto," kata Ronny.

"Apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma, dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan menceritakan kehidupannya selama satu pekan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) K4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto merasa diterima dengan baik oleh sesama tahanan Rutan. Ia bahkan menemukan kemanusiaan di balik jeruji besi tersebut. Hal itu disampaikan Hasto saat hendak menjalani pemeriksaan perdana setelah resmi ditahan KPK pada Kamis (20/2) lalu.

"Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga [Rutan] Merah Putih, bahkan kemudian ketika saya dikenakan isolasi banyak yang memberikan bantuan. Ada berupa kopi, teh dan kemudian saya juga gelorakan semangat juang tentang Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran akan menang," ujar Hasto di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Rabu (26/2).

"Dan kemudian di situlah saya merasakan bahwa gelora kemanusiaan itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh eksis," imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, Hasto mengaku hidupnya menjadi sangat tertib. Ia pun merasa lebih bersemangat lagi melawan campur tangan kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai alat penindas.

Dalam kesempatan itu, Hasto turut menyampaikan pesan kepada seluruh kader PDIP agar tetap menjaga muruah atau kehormatan partai.

"Kepada seluruh kader PDI Perjuangan, seluruh simpatisan dan anggota, pesan saya tetap jaga seluruh semangat juang, jaga ibu Megawati Soekarnoputri dari mereka yang ingin mengaduk-aduk PDI Perjuangan. Tetap semangat dan merdeka. Mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan pasti akan menang. Merdeka," ucap Hasto.

Hasto ditahan penyidik KPK untuk waktu 20 hari pertama hingga 11 Maret 2025.

Dia bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diproses hukum KPK atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari.

Gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Setelah kandasnya gugatan praperadilan itu, Hasto ternyata secara diam-diam atau slintutan kembali menggugat status tersangkanya ke pengadilan.

Salah satu tim pengacara Hasto, Ronny Talapessy membenarkan hal itu. Dia mengakui bahwa tim pengacara Hasto telah mengajukan kembali gugatan praperadilan itu pada Jumat (14/2).

"Pada hari Jumat kami telah mengajukan praperadilan kembali," kata tim pengacara Hasto, Ronny Talapessy dilansir dari detikNews, Minggu (16/2/2025).

KPK diketahui menjerat Hasto dengan 2 pasal sekaligus. Yakni pasal suap dan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku. Status hukum itu lalu dilawan Hasto dengan mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

Dalam sidang putusan Kamis (13/2), hakim memutuskan tidak menerima gugatan dari Hasto. Saat itu, hakim menilai gugatan Hasto harusnya diajukan dalam 2 permohonan praperadilan.

Dihubungi terpisah, tim pengacara Hasto lainnya, Maqdir Ismail mengatakan pertimbangan hakim itu kini dipenuhi tim hukum Hasto. Sekjen PDIP itu mengajukan 2 permohonan praperadilan atas 2 jeratan pasal yang disangkakan KPK.

"Ya, permohonan kami pisah perkara suap dan perkara obstruction of justice," ujar Maqdir.

KPK sedianya memeriksa Hasto sebagai tersangka pada Senin (17/2) besok. Kubu Hasto meminta penundaan pemeriksaan karena telah mengajukan gugatan praperadilan.

Artikel ini sudah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.

Video: Hasto dan KPK Serahkan Kesimpulan Praperadilan, Besok Putusan

Video: Hasto dan KPK Serahkan Kesimpulan Praperadilan, Besok Putusan