JAKARTA, investor.id – Sejumlah warga datang ke gedung Sekretariat Negara (Setneg) dan menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (19/12/2024).

Masyarakat yang melakukan demo menolak kenaikan PPN 12% itu terdiri dari kalangan mahasiswa, akademisi, pecinta anime Jepang (Wibu) hingga penggemar Kpop atau budaya Korea (K-popers).

Inisiator petisi tolak PPN 12%, Risyad Azhary menjadi perwakilan massa aksi untuk menyerahkan petisi itu. Namun, penerimaan dari Setneg hanya sebatas administratif saja. Adapun sebanyak lebih dari 113.000 ribu orang disebut telah menandatangani petisi secara online.

“Responnya seperti biasa aja, secara formal aja, secara administratif, gak yang gimana-gimana. Kita kasih suratnya, surat pengantarnya, kita kasih petisinya juga,” kata dia kepada awak media di kawasan depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (19/12/2024).

Risyad menyampaikan, jika kebijakan tarif PPN 12% tetap dijalankan pemerintah pada 1 Januari 2025, koalisi masyarakat sipil tersebut akan tetap mengawal kebijakan ini sampai dibatalkan. Pihaknya mengaku tak segan untuk melakukan sejumlah langkah yang diperlukan.

Richard merinci bahwa aksi yang akan mereka gelar tentunya beragam, baik secara langsung ataupun aksi melalui media sosial.

“Apapun itu baik aksi langsung, ataupun nanti kita galangkan lagi petisinya, atau kita juga lihat teman-teman ada yang campaign pakai poster, ada yang pakai stiker, dan penyuluhan juga ke warga,” ungkap Richard.

“Karena yang saya lihat hari ini ada upaya-upaya pengaburan supaya PPN ini terlihat tidak terlalu mengaburkan dengan diksi hanya untuk barang mewah, hanya untuk barang premium, gitu ya,” imbuh dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan buka suara mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa kenaikan PPN 12 persen belum pasti akan berlaku mulai 1 januari 2025 mendatang.

Sebab, pemerintah hingga kini masih menghitung dan mengkaji dampak dari kebijakan itu.

"(Kenaikan PPN 12 persen) tunggu tanda lumayannya juga. Lagi dihitung, lagi dihitung," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen seharusnya dilakukan pada 1 Januari 2025.

Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, penerapan kenaikan tarif PPN berpotensi diundur pelaksanaannya.

"Hampir pasti (kenaikan tarif PPN) diundur," ujar Luhut, ditemui di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Luhut menjelaskan, opsi diundurnya kenaikan tarif PPN menjadi terbuka seiring dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memberikan insentif kepada kelas menengah untuk menjaga daya belinya sebelum kebijakan kenaikan tarif PPN diberlakukan.

"PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," kata dia.

Meski sudah diatur dalam UU, namun kenaikan PPN 12 persen memungkinkan jika mendapat persetujuan DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan buka suara mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa kenaikan PPN 12 persen belum pasti akan berlaku mulai 1 januari 2025 mendatang.

Sebab, pemerintah hingga kini masih menghitung dan mengkaji dampak dari kebijakan itu.

"(Kenaikan PPN 12 persen) tunggu tanda lumayannya juga. Lagi dihitung, lagi dihitung," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen seharusnya dilakukan pada 1 Januari 2025.

Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, penerapan kenaikan tarif PPN berpotensi diundur pelaksanaannya.

"Hampir pasti (kenaikan tarif PPN) diundur," ujar Luhut, ditemui di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Luhut menjelaskan, opsi diundurnya kenaikan tarif PPN menjadi terbuka seiring dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memberikan insentif kepada kelas menengah untuk menjaga daya belinya sebelum kebijakan kenaikan tarif PPN diberlakukan.

"PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," kata dia.

Meski sudah diatur dalam UU, namun kenaikan PPN 12 persen memungkinkan jika mendapat persetujuan DPR.