MAKASSAR, KOMPAS.com - Sebanyak 37 orang sindikat kelompok penipuan berbasis online yang dikenal dengan sebutan Passobis di Sulawesi Selatan (Sulsel), kini dikenakan sanksi wajib lapor oleh Polda Sulsel.

Sebelumnya, 40 orang diamankan oleh Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanuddin terkait kasus ini.

Setelah diserahkan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, 37 orang tersebut dinyatakan bebas karena tidak terdapat bukti kuat dalam kasus dugaan penipuan.

Tiga orang lainnya masih ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Sulsel.

Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog, Prof. Heri Tahir, menjelaskan bahwa proses penangkapan dan penyelidikan seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Sebenarnya memang yang boleh melakukan penangkapan itu hanya penyidik, tetapi bisa saja tanpa penyidik apabila tertangkap tangan. Tetapi kalau tertangkap tangan harus segera diserahkan ke pihak penyidik (Kepolisian)," ungkap Prof. Heri saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/4/2025).

Guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM) ini juga menilai langkah Polda Sulsel yang menerapkan wajib laporan terhadap 37 orang yang diamankan oleh Kodam XIV Hasanuddin sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

"Sebelum penyidikan dilakukan, ada mekanisme penyelidikan untuk menunjukkan apakah itu ada tindak pidana. Penyidikan itu minimal memerlukan dua alat bukti, termasuk penangkapan," jelasnya.

Prof. Heri menambahkan bahwa penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat pelanggaran hak terhadap kebebasan bergerak seseorang. "Berlaku hanya 24 jam, setelah tidak terbukti itu harus dilepaskan demi hukum," tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa kasus tindak pidana penipuan merupakan delik biasa dan bukan delik aduan.

"Artinya, tanpa pengaduan bisa ditindaklanjuti. Namun, jika ada indikasi seperti alat bukti dan lainnya, pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut," ucapnya.

Menurut Prof. Heri, banyak orang yang belum bisa membedakan antara delik aduan dan delik biasa.

Penanganan kasus penipuan, terutama dalam hal penangkapan dan penyidikan, tidak bisa dilakukan sembarangan.

"Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki mekanisme yang jelas untuk mengatasi kasus penipuan," tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus penipuan meskipun tidak ada laporan resmi, selama terdapat cukup bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana.

"Masalahnya, penipuan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, tetapi dalam KUHP ada pengecualian, seperti penganiayaan meskipun di bawah 5 tahun bisa dilakukan penahanan sama dengan penipuan," tuturnya.

Parepare -

Propam Polres Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), memeriksa dua oknum polisi terkait tewasnya tahanan narkoba bernama M Rusli (49). Dua oknum polisi tersebut juga telah dimutasi ke penugasan lain.

"Iya (sudah diperiksa). Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ujar Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada detikSulsel, Jumat (11/4/2025).

Syukri mengatakan Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S termasuk yang diperiksa dalam perkara ini. Namun dia tidak menjelaskan lebih detail keterlibatkan Ipda S dalam kasus tersebut.

"Kami rencana mau sidangkan dulu. Iya (sidang etik). Kami nanti sidang kode etik baru bisa menjawab. Akan diputuskan sama ketua komisi," katanya.

Syukri menegaskan sanksi untuk kedua oknum polisi tersebut akan ditentukan dalam sidang kode etik. Pihaknya juga masih mendalami keterlibatan oknum polisi lain dalam kasus ini.

"Nanti hasil finalnya terkait kalau Kanit menyebut orang lain. Kita periksa lagi," imbuhnya.

Syukri menambahkan pemeriksaan dilakukan setelah kakak M Rusli, Agussalim melaporkan dugaan penganiayaan dan pemerasan. Laporan itu bukan hanya di Polres tapi juga di Polda Sulsel.

"Karena ada laporan polisi (kakak korban) Agussalim di SPKT. Dua yang dilaporkan. Di Polres dan di Polda. Namanya kalau ada pelanggaran anggota, baru terduga pelanggar," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kakak korban, Agussalim mengatakan M Rusli mulanya ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2) lalu. Setelah itu, M Rusli dibawa ke Posko Narkoba di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

"Dari informasi yang kami terima, pada saat dilakukan penangkapan sudah dilakukan pemukulan sama anggota dari satuan narkoba ini," ujar Agussalim kepada wartawan, Kamis (3/4).

Dia mengatakan dugaan pemukulan tersebut cukup valid. Dia juga memastikan pihaknya memiliki saksi terkait penganiayaan tersebut.

"Ada 2 orang perempuan saksinya," tegas Agussalim.

(hsr/sar)

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri. Di antaranya jabatan kepala kepolisian daerah (kapolda).

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/488/III/KEP./2025, tanggal 12 Maret 2025 tentang Pengukuhan, Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

Dalam surat telegram itu ada sejumlah kapolda yang berganti kepemimpinan, antara lain Kapolda Riau. Jabatan Kapolda Riau yang semula diduduki oleh Irjen Mohammad Iqbal, kini digantikan oleh Irjen Herry Heryawan.

"Irjen Pol Hery Herjawan Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Kemendagri) diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Riau," demikian tulis Surat Telegram tersebut, dilihat detikcom, Kamis (13/3/2025).

Sementara Irjen Mohammad Iqbal dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri untuk penugasan pada DPD RI.

Irjen Herry Heryawan sebelumnya menjabat sebagai Stafsus Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Akpol 1998 itu sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Narkoba Polda Metro Jaya.

Dalam surat telegram tersebut, ada beberapa kapolda lainnya yang di mutasi. Antara lain Irjen Yudhiawan Kapolda Sulsel dimutasikan sebagai Pati Bareskrim dalam rangka penugasan pada Kemenkes.

Selanjutnya, Gubernur Akpol Lemdiklat Polri Irjen Krisno Halomoan Siregar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jambi.

Brigen Waris Agono Danpaspelopor Korbrimob Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Malut. Sementara Irjen Midi Siswoko yang sebelumnya menjabat Kapolda Malut diangkat dalam jabatan baru sebagai Gubernur Akpol Lemdiklat Polri.

(mei/zap)

Makassar -

Owner skincare dengan bahan berbahaya atau merkuri, Mira Hayati kembali dibantarkan ke rumah sakit usai 12 hari ditahan sebagai tersangka. Mira Hayati menjalani perawatan karena faktor kehamilannya yang memasuki trimester 3.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi membenarkan Mira Hayati dibantarkan lagi sejak Jumat (14/2). Kali ini, Mira Hayati dibantarkan ke Rumah Sakit (RS) Wahidin Sudirohusodo Makassar.

"Saya cuma tahu bahwa dibantar, gitu aja. Namanya dibantar ke rumah sakit, tapi penyebabnya apa saya tidak tahu," kata Sotermi kepada detikSulsel, Senin (17/2/2025).

Sementara itu. Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamidah mengatakan kliennya memang mengalami sakit. Mira Hayati yang sedang hamil disebut butuh penanganan khusus karena kondisi tubuhnya.

"Klien Kami sekarang ditempatkan di rumah sakit Wahidin karena sudah memasuki usia trimester ketiga kehamilan atau tepatnya usia 8 bulan kehamilan dengan kondisi klien kami bahwa beliau kan agak gemuk sehingga kehamilannya beda," katanya.

Selain itu, kata dia, tensi Mira Hayati baik turun sehingga dokter rutan menyarankannya dirawat di rumah sakit. Dia menyebut tensi Mira Hayati pernah tembus 200.

"Jadi tensi darah beliau itu naik turun sehingga pihak dokter di rutan itu tidak mampu menangani beliau karena pernah sampai 200 tensi bahkan 170-180 tensinya naik turun," tambahnya.

Mira Hayati Sempat Dibantarkan di RS Permata Hati

Sebagai informasi, Mira Hayati juga sempat dibantarkan saat masih menjadi tahanan Polda Sulsel. Saat itu Mira Hayati menjalani perawatan di RS Permata Hati usai ditetapkan tersangka pada Senin (20/1).

Polda Sulsel kemudian melimpahkan berkas Mira Hayati ke JPU Kejati Sulsel pada Senin (3/2). Selain Mira Hayati, penyidik kepolisian juga melimpahkan dua tersangka kasus skincare bermerkuri lainnya, yakni Agus Salim (AS) dan Mustadir dg Sila (MS).

Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari terhitung 3 Februari hingga 22 Februari 2025. Mereka selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

(asm/asm)

Makassar -

Tersangka kasus skincare berbahaya atau mengandung merkuri, Mira Hayati (29) dibantarkan ke Rumah Sakit (RS) Dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mira Hayati dikabarkan sakit usai 12 hari ditahan di Rutan Kelas 1 Makassar.

"Iya benar (dibantarkan), saya baru juga dapat info dari JPU (jaksa penuntut umum)," ujar Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi kepada detikSulsel, Senin (17/2/2025).

Mira Hayati dibantarkan dari Rutan Makassar ke RS Wahidin sejak Jumat (14/2). Meski demikian, Soetarmi belum dapat informasi detail dari JPU soal sakit yang diderita Mira Hayati.

"Saya belum tahu karena belum dapat informasi detail dari JPU. Saya cuma tahu bahwa dibantar, gitu aja. Namanya dibantar ke rumah sakit, tapi penyebabnya apa saya tidak tahu," ungkapnya.

Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamidah juga membenarkan kliennya kini dirawat di RS Wahidin usai mengalami sakit. Mira Hayati yang sedang hamil disebut memiliki gangguan tekanan darah.

"Klien Kami sekarang ditempatkan di rumah sakit Wahidin karena sudah memasuki usia trimester ketiga kehamilan atau tepatnya usia 8 bulan kehamilan dengan kondisi klien kami bahwa beliau kan agak gemuk sehingga kehamilannya beda," katanya.

"Jadi tensi darah beliau itu naik turun sehingga pihak dokter di rutan itu tidak mampu menangani beliau karena pernah sampai 200 tensi bahkan 170-180 tensinya naik turun," tambahnya.

Diketahui, owner skincare Mira Hayati ini juga dibantarkan saat masih menjadi tahanan Polda Sulsel. Saat itu Mira Hayati menjalani perawatan di RS Permata Hati usai ditetapkan tersangka pada Senin (20/1).

Polda Sulsel kemudian melimpahkan berkas Mira Hayati ke JPU Kejati Sulsel pada Senin (3/2). Selain Mira Hayati, penyidik kepolisian juga melimpahkan dua tersangka kasus skincare bermerkuri lainnya, yakni Agus Salim (AS) dan Mustadir dg Sila (MS).

"Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ketiga tersangka dalam keadaan sehat. Selanjutnya terhadap 3 tersangka dilakukan penahanan," ujar Soetarmi dalam keterangannya, Senin (3/2).

Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari terhitung 3 Februari hingga 22 Februari 2025. Mereka selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

(sar/asm)

Makassar -

Tersangka kasus peredaran skincare berbahan merkuri, Agus Salim (AS) kini kembali ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) usai sempat dibantarkan karena sakit. Sementara tersangka lainnya, Mira Hayati (MH) masih menjalani perawatan di rumah sakit (RS).

"(Agus Salim) Sudah ditahan kemarin malam (di Rutan Polda Sulsel)," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto kepada detikSulsel, Kamis (23/1/2025).

Agus Salim meninggalkan RS Ibnu Sina Makassar menuju Polda Sulsel, Rabu (22/1) pukul 20.00 Wita. Didik menyebut Agus Salim kembali ditahan ke rutan usai hasil pemeriksaannya sudah dinyatakan dalam kondisi baik.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di RS Ibnu Sina keadaan tersangka AS saat ini keadaan sudah membaik dan sudah bisa dipulangkan untuk dilakukan rawat jalan selanjutnya tersangka AS dibawa ke Rutan Polda Sulsel untuk dilakukan penahanan," jelasnya.

Sementara itu, Mira Hayati masih menjalani perawatan di RS Permata Hati. Berdasarkan pemeriksaan berkala yang dilakukan pada Rabu (22/1), kondisi MH belum stabil.

"Tekanan darahnya masih tinggi, disertai keluhan sakit kepala dan kebas yang menjadi penyebab tensi tinggi. Selain itu, ia juga mengalami sakit perut dan mual-mual," ungkap Didik.

Sementara itu Humas RS Ibnu Sina Makassar, Nurhidayat membenarkan Agus Salim sebelumnya dirawat oleh dokter spesialis penyakit dalam serta dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Namun Agus sudah membaik dan dinyatakan dapat rawat jalan.

"Setelah menjalani berbagai pemeriksaan medis dan mendapat pengobatan, Agus Salim dinyatakan dapat pulang dan melanjutkan perawatan menjadi rawat jalan oleh dokter yang merawat di RS Ibnu Sina," jelasnya.

Kondisi umum dan keluhan kesehatan Agus Salim dianggap sudah membaik dibandingkan saat awal masuk rumah sakit. Meski demikian, Agus Salim tetap diberikan obat untuk melanjutkan perawatan di luar rumah sakit.

"Walaupun telah dinyatakan dapat pulang, namun Agus tetap mendapatkan obat minum untuk melanjutkan perawatannya di luar rumah sakit," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Polda Sulsel menetapkan 3 tersangka kasus skincare bermerkuri. Dari tiga tersangka, suami Fenny Frans, Mustadir Dg Sila (M Dg S) langsung ditahan di Rutan Polda Sulsel.

Sementara Agus Salim (AS) dan Mira Hayati (MH) sempat dibantarkan ke RS karena gangguan kesehatan. Keduanya dilarikan ke rumah sakit setelah sempat ditahan pada Senin (20/1).

(sar/ata)

Makassar -

Kasus skincare bermerkuri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) kini memasuki babak baru. Tiga tersangka bos skincare sudah resmi ditahan, meski 2 di antaranya harus dibantarkan ke rumah sakit (RS).

Ketiga tersangka yang ditahan yakni Mira Hayati (MH), Agus Salim (AS), dan suami Fenny Frans, Mustadir Dg Sila (M Dg S). Polda Sulsel resmi menahan ketiga tersangka sejak Senin (20/1).

"Tersangka M Dg S telah dilakukan penahanan di Rutan Mapolda Sulsel," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto kepada detikSulsel, Senin (20/1/2025).

Didik mengatakan, untuk kedua tersangka yaitu Agus Salim dan Mira Hayati mereka ditahan dan langsung dibantarkan ke rumah sakit. Agus Salim dirawat di RS Ibnu Sina, sedangkan Mira Hayati dirawat RS Ibu dan Anak Permata Hati Makassar.

"Tersangka AS dilakukan penahanan dan dilakukan pembantaran, tersangka sekarang di rawat inap RS Ibnu Sina. MH dilakukan penahanan kemudian dilakukan pembantaran dan sekarang tersangka sekarang dirawat di RS Ibu dan Anak Permata Hati Makassar," kata Didik.

Kasubdit Penmas Polda Sulsel AKBP Yerlin Tending Kate mengatakan tersangka ditahan setelah berkas perkaranya lengkap dan siap dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Diketahui, ketiganya ditetapkan tersangka sejak November 2024 lalu.

"Iya (baru ditahan) kan sudah lengkap berkasnya, sudah P21 dan akan dilakukan pelimpahan tahap 2 yaitu pengiriman TSK (tersangka) dan barang bukti ke JPU," ujar AKBP Yerlin kepada wartawan, Selasa (21/1).

Yerlin mengungkapkan, ketiganya dijerat dengan pasal berlapis saat mengedarkan kosmetik mengandung merkuri. Keduanya diduga melanggar Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Pasal yang dikenakan adalah pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," jelas Yerlin.

Penjelasan Penyakit Mira Hayati-Agus Salim

Yerlin mengungkapkan, Mira Hayati dibantarkan ke RS Permata Hati karena sedang hamil dan mengeluh sakit. Sementara Agus mengeluh sesak napas dan nyeri dada.

"Yang TSK (tersangka) AS, dia mengeluh sesak napas dan nyeri dada. Kemudian yang TSK MH mengeluh sakit karena dia sementara hamil," katanya.

Pihaknya mengaku belum bisa memastikan sampai kapan Mira Hayati dan Agus dibantarkan. Namun dia menyebut pelimpahan berkas, tersangka, dan barang bukti ke JPU akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Belum (ditahu sampai kapan dibantarkan), tapi akan dilakukan penyerahan tahap 2. (Selama dibantarkan) Tetap dilakukan pengawasan terhadap kedua TSK ini, ada anggota yang melekat," pungkasnya.

(asm/ata)

Makassar -

Tiga tersangka kasus peredaran skincare atau kosmetik mengandung bahan bermerkuri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi berbaju tahanan. Namun dua di antaranya terpaksa dibantarkan di rumah sakit.

Dalam foto yang dirilis Polda Sulsel, ketiga owner skincare yang berbaju tahanan, yakni Mira Hayati (MH), Agus Salim (AS) dan suami Fenny Frans, Mustadir Dg Sila (MDS). Ketiganya mengenakan baju berwarna oranye yang bertuliskan 'Tahanan Polda Sulsel'.

Tampak Mira Hayati dan Agus sama-sama mengenakan baju dalaman lengan panjang warna hitam. Mira Hayati terlihat mengenakan jilbab berwarna cokelat.

Dalam foto lain beredar, ketiga tersangka terlihat memegang surat penangkapan dan penahanan. Ketiga tersangka dipotret tersendiri alias tidak bersamaan.

Kasubdit Penmas Polda Sulsel AKBP Yerlin Tending Kate menjelaskan, tersangka MDS telah ditahan di rutan. Sementara Mira Hayati dan Agus Salim dibantarkan ke rumah sakit karena gangguan kesehatan.

"Tersangka AS itu telah dilakukan penahanan dan juga dilakukan pembantaran terhadap tersangka sedang dirawat di rumah sakit," kata Yerlin saat konferensi pers, Selasa (21/1/2025).

"Tersangka kedua adalah MH itu dilakukan juga pembantaran di rumah sakit karena mengeluh sakit, dia dirawat di RS Ibu dan Anak Permata Hati. Kemudian yang ketiga adalah tersangka MDS telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Sulsel," tambahnya.

Diketahui, Mira Hayati merupakan Owner MH Miracle Whitening Skin; Raja Glow milik Agus Salim, dan Cream FF milik Mustadir Dg Sila. Produk ketiganya dinilai mengandung bahan berbahaya yakni merkuri berdasarkan uji laboratorium BPOM Makassar.

(sar/asm)

SULSEL - PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menandatangani nota kesepahaman memperkuat pengamanan dan penegakan hukum di wilayah operasional MDA sebagai objek vital tertentu. Penandatanganan dilakukan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan, dan Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir.

Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan oleh Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol Nasri, Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol Ai Afriandi, dan para pejabat utama Polda Sulsel, serta Direktur Layanan Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Indika Energy Tbk. Johanes Ispunarwan.

Nota Kesepahaman mencakup dua hal utama, yakni peningkatan koordinasi keamanan dan penegakan hukum yang terintegrasi untuk menjamin pengamanan seluruh aset, kegiatan konstruksi, operasi produksi, serta distribusi hasil tambang MDA.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasional MDA sebagai objek vital tertentu, dan akan menyelaraskan kepentingan MDA, pemerintah, dan masyarakat.

Yudhiawan mengemukakan sudah menerima laporan mengenai permasalahan di area kontrak karya MDA dan menerima atensi dari dari beberapa pihak. Yudhiawan juga sudah menjelaskan MDA akan menempuh langkah win-win solution dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

?Jika ada pihak-pihak yang melanggar aturan dan mencoba mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, harus diproses, diluruskan, dan ditindak tegas,? ujarnya, Senin (23/12/2024).

Selanjutnya Yudhiawan mengingatkan akan pentingnya penyelesaian masalah dengan para pihak yang berkepentingan saja, dan tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak berkepentingan untuk ikut serta di dalamnya.

?Lebih baik bertemu, duduk bersama, dan jangan sampai ada pihak yang tidak berkepentingan ikut-ikutan, ini yang bahaya,? katanya.

Yudhiawan menyambut baik adanya kerja sama dengan MDA, karena menurutnya, jika operasi produksi MDA berjalan lancar, negara akan menerima pemasukan dari pajak yang dihasilkan lewat pertambangan. ?Ini akan jadi hal yang positif bagi pembangunan perekonomian bangsa Indonesia,? tandas Kapolda

Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir menyampaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan dapat membuat situasi kamtibmas di lingkungan operasi perusahaan lebih kondusif.

?Melalui kerja sama ini kami percaya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah operasional MDA dapat terkelola dengan baik. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat dan iklim investasi di Sulawesi Selatan,? ujar Trisakti.

Johanes Ispunarwan menyatakan Indika Energy sebagai induk perusahaan MDA, sangat mengapresiasi dukungan dari Polda Sulsel dan jajaran kepolisian di tingkat polres dan polsek selama ini. Menurutnya, upaya ini merupakan suatu bentuk nyata sinergitas antara Kepolisian dan perusahaan di dalam memastikan realisasi investasi berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan pemerintah dan sekaligus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

?Kami percaya kolaborasi yang kita bangun hari ini akan menjadi pondasi penting bagi terciptanya masa depan yang lebih baik. Karena kehadiran MDA di Sulawesi Selatan bukan hanya untuk memenuhi amanat Kontrak Karya dalam mengelola sumber daya mineral, melainkan juga turut berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kacamatan Latimojong, Kabupaten Luwu,? ucapnya.