Rombongan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Barat berkunjung ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PP) Ditreskrimum Polda Jabar untuk mengecek kondisi kesehatan tersangka pemerkosaan Priguna Anugerah P.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah mengatakan, selain untuk mengecek kondisi kesehatan Priguna, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan hak-hak Priguna sebagai tersangka.

"Menurut kami, dari aspek hak asasi manusianya, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, bagaimana perlakuan yang diterima oleh pihak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita ingin memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dipenuhi dalam proses penegakan hukum," kata Hasbullah kepada awak media, Rabu (23/4/2025).

Menurut Hasbullah, tak hanya di Bandung, kejadian serupa juga terjadi di Garut, Depok hingga Malang dan hal ini menjadi fenomena yang cukup menyedot perhatian publik karena dilakukan oleh dokter.

"Kami dari Kementerian HAM, sesuai arahan Pak Menteri, Pak Natalius, diperintahkan untuk ikut mengawal kasus ini agar bisa menghasilkan rekomendasi perbaikan. Jangan sampai ini terus terulang, karena ini menyangkut kehidupan banyak orang. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, dan karena itu kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi saja," ungkap Hasbullah.

Hasbullah menuturkan, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan jika Priguna tidak mendapatkan kekerasan selama di tahanan.

"Ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Misalnya, tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk didampingi kuasa hukum, dan proses hukum yang cepat dan adil," tuturnya.

Hasbullah memastikan kesehatan Priguna selama ditahan baik, dan pihaknya juga sudah leluasa berbincang dengan Priguna.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan keluarganya. Alhamdulillah, menurut informasi yang kami terima, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan secara profesional sejauh ini. Itu yang penting untuk dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur terhadap tersangka," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi pemerkosaan yang dilakukan pelaku terjadi pada Tanggal 10, 16 Maret di waktu sore hari dan Tanggal 18 Maret di waktu malam hari. Lokasi kejadian seluruhnya dilakukan di satu ruangan yang sama di Lantai 7 Gedung MCHC, RSHS Bandung.

BANDUNG, iNews.id - Kuasa hukum Priguna Anugerah Pratama (31) dokter PPSD anestesi yang menjadi tersangka pemerkosaan anak pasien di RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung meminta masyarakat tidak menyebarluaskan foto dan data pribadi keluarga kliennya. Sebab, keluarga tersangka dan istrinya tidak bersalah dan terlibat kasus tersebut. 

Pernyataan ini disampaikan Ferdy Rizky Adilya Managing Partners FRA & Co Law Firm yang menjadi kuasa hukum tersangla Priguna saat konferensi pers di Kota Bandung, Kamis (10/4/2025). 

Dalam keterangannya, Ferdy menyampaikan enam poin pembelaan terhadap tersangka Priguna. 

"Kami selaku penasihat hukum dari klien kami yang bernama Priguna Anugerah Pratama yang saat ini menjadi perhatian publik karena sedang menghadapi proses hukum di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar)," kata Ferdy, Kamis (10/4/2025).

Ferdy menyatakan, beberapa hal perlu disampaikan terkait kasus yang menjerat Priguna. Pertama, kuasa hukum ingin menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Sebagai negara hukum, semua wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Saat ini, kasus masih dalam tahap penyidikan dan Priguna berstatus sebagai tersangka. 

"Kami tim penasihat hukum berkomitmen untuk menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel, dengan tetap mempertahankan hak-hak tersangka sesuai ketentuan hukum acara pidana," kata Ferdy. 

Kedua, sebelum pemberitaan di media saat ini berkembang kliennya melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarganya. Bahkan sudah dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dan diadakan perdamaian.

"Ketiga, dengan rasa menyesal klien kami menitipkan pesan permohonan maaf kembali kepada korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia sehubungan permasalahan ini. Kejadian ini akan menjadi pembelajaran berharga yang tidak akan terulang lagi oleh klien kami di kemudian hari," ucapnya. 

Ferdy menegaskan, Priguna bersedia bertanggung jawab di depan hukum dan akan menerima konsekuensi atas perbuatanya termasuk konsekuensi terburuk di dalam hubungan rumah tangganya.

"Keempat, terkait informasi yang beredar di media sosial tentang alamat kediaman klien kami yang berlokasi di luar pulau Jawa saat ini adalah tidak benar. Sebab sejak tahun 2012 klien kami sudah berkediaman dan menyewa apartement yang berada di Kota Bandung," ujar Ferdy. 

Kelima, kuasa hukum memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menghakimi dan menyebarluaskan identitas pribadi berupa foto dan data pribadi lainnya di media sosial dari istri dan atau seluruh keluarga. Sebab mereka tidak bersalah dan tidak turut serta dalam permasalahan yang sedang dihadapi Priguna. 

"Keenam, kami memberikan teguran keras kepada pihak-pihak yang telah menyebarluaskan berita dan informasi di media sosial, yang tidak benar dan tidak mendasar secara hukum. Beberapa pemberitaan yang beredar telah mencampuradukkan fakta dan opini, bahkan cenderung menghakimi klien kami hingga dapat mengancam objektivitas proses hukum yang sedang berjalan," ucapnya. 

Kuasa hukum juga meminta semua pihak menghormati prinsip sub judice rule di mana perkara yang sedang dalam proses peradilan tidak seharusnya dikomentari secara publik dengan cara yang dapat mempengaruhi proses atau hasil peradilan tersebut.

"Kami juga ingin menyampaikan klien kami akan berperilaku kooperatif dalam menghadapi proses hukum ini. Kami percaya hal tersebut akan memperlancar proses hukum dan membantu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya," kata Ferdy.

"Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Polda Jabar yang telah bekerja dengan prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan serta menjungjung tinggi dan menghargai hak-hak hukum klien kami," ujarnya. 

Kepada korban dan pihak-pihak yang terdampak akibat kasus ini, penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf yang mendalam dan sebesar-besarnya khususnya untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Rumah Sakit Umum Pemerintah Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Universitas Padjajaran (Unpad) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas pemberitaaan yang saat ini terjadi di masyarakat Indonesia. 

Menurut Ferdy, situasi ini tentu tidak mudah juga diterima oleh tersangka Priguna dan semua keluarganya. Kuasa hukum berharap proses hukum dapat berjalan adil, transparan dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

"Sebagai penutup, kami mengingatkan dalam sistem hukum kita semua orang sama di hadapan hukum dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip fundamental ini harus dijunjung tinggi oleh semua elemen masyarakat Indonesia," kata Ferdy.

Editor: Donald Karouw

BANDUNG, iNews.id - Tampang dokter PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran (Unpad) yang diduga membius dan memerkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin (RSHS) Bandung saat memakai baju tahanan. Saat ini dokter residen tersebut telah ditahan di Polda Jawa Barat.

Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat dokter yang menjadi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad memakai baju tahanan berwarna biru dan kacamata. Dia diampit dua polisi dengan latar foto teralis penjara.

Kasus ini ternyata sudah terjadi sejak pertengahan Maret namun baru terungkap ke publik sejak 2 hari terakhir setelah diviralkan di media sosial.

Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi sudah menerima laporan dari korban dan menyelidikinya. Dalam penyelidikan, terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Tersangkanya satu orang, sudah kami tangkap dan tahan sejak 23 Maret," ujar Kombes Surawan saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).

Menurutnya, tersangka dugaan pemerkosaan ini sedang menjalani pendidikan dokter spesialis anastesi di rumah sakit tersebut.

"Identitasnya berinisial PAP umur 31 tahun," katanya

Sementara itu, Dekan FK Unpad Yudi Hidayat mengatakan, Unpad dan RSHS berkomitmen untuk mengawal proses ini dengan tegas, adil dan transparan serta memastikan tindakan yang diperlukan diambil untuk menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga. Selain itu menciptakan lingkungan yang aman bagi semua.

Unpad dan RSHS Bandung mengecam keras segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual di lingkungan pelayanan kesehatan dan akademik. Hal ini menanggapi laporan kekerasan seksual yang diduga dilakukan.

"Kami menanggapi dengan serius hal ini dan telah mengambil langkah-langkah. Pertama memberikan pendampingan kepada korban dalam proses pelaporan ke Polda Jabar," ujar Yudi Hidayat dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Menurutnya korban saat ini sudah mendapatkan pendampingan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jabar. Unpad dan RSHS sepenuhnya mendukung proses penyelidikan Polda Jabar.

"Kedua, berkomitmen melindungi privasi korban dan keluarga. Ketiga, karena terduga merupakan PPDS yang dititipkan di RSHS dan bukan karyawan RSHS, maka penindakan tegas sudah dilakukan Unpad dengan memberhentikan yang bersangkutan dari program PPDS," katanya.

Sebelumnya, dokter residen anestesi berinisial PAP diduga membius dan memerkosa keluarga pasien di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, Jawa Barat. Kabar ini beredar luas di media sosial dan menjadi pergunjingan warganet.

Editor: Donald Karouw

Puluhan ribu perkara hukum ditangani Polda Jabar selama tahun 2024. Puluhan perkara itu berasal dari Direktorat Reskrimum, Reskrimsus, Narkoba dan Polairud Polda Jabar.

"Dalam tahun 2024 ada sebanyak 22.058 perkara. Sedangkan di 2023 itu sebanyak 24.155 perkara. Artinya terdapat penurunan sebanyak 8,6% atau 2.171 perkara. Kemudian penyelesaian perkara di 2024 ini sebanyak 15.857 perkara, sedangkan penyelesaian tindak pidana di 2023 itu sebanyak 18.241 perkara. Jadi turun sebanyak 13,9 persen atau 2.564 perkara," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast di Mapolda Jabar, Senin (30/12/2024).

Jules mengungkapkan, terkait dengan kejahatan konvensional tahun 2024 mencapai 15.491, perkara itu lebih sedikit dibandingkan tahun 2023 yaitu sebanyak 20.824 perkara. Sehingga terjadi penurunan 20,66 persen atau 5.333 perkara.

Lalu, untuk kejahatan transnasional tahun 2024 ini menurut Jules, ada sebanyak 43 perkara. Dibandingkan tahun 2023 lebih tinggi mencapai 129 perkara. Dengan demikian terjadi penurunan 128,57 persen atau 86 perkara.

"Terkait dengan kejahatan merugikan kekayaan negara, tahun 2024 ini sebanyak 57 perkara dan tahun 2023 55 perkara. Artinya terjadi kenaikan 2 persen atau 2 perkara. Sedangkan kejahatan berimplikasi kontingensi tahun 2024 ini sebanyak 3 perkara dibandingkan tahun 2023 itu tidak ada perkaranya artinya terjadi kenaikan kurang lebih 3 perkara atau 300 persen," ungkap Jules.

Selain itu, untuk kejahatan narkoba tahun 2024 ada sebanyak 2.936, naik dibandingkan tahun 2023 itu yang mencapai 2.525, kenaikan mencapai 2,49 persen atau kurang lebih 411 perkara. Untuk jumlah tersangka narkoba tahun 2024 mencapai 3.580 tersangka dan 2023 itu 3.178 orang atau naik 3,14 persen atau 402 orang.

Terkait dengan tindak pidana korupsi, tahun 2024 ini Polda Jabar tangani 5 perkara, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 16 perkara. Artinya terjadi penurunan 68 persen atau 11 perkara. Jumlah tersangka untuk kasus korupsi sendiri di tahun 2024 mencapai 44 orang dan 2023 mencapai 35 orang atau mengalami kenaikan 26 persen atau 9 orang.

"Sedangkan jumlah kerugian uang yang diselamatkan tahun 2024 ini sebesar Rp8.303.798.263. Sedangkan tahun 2023 itu Rp7.506.229.000. Sehingga terjadi kenaikan penyelamatan uang negara sebesar 18% atau kurang lebih sebesar Rp1.296.292.034," ujar Jules.

Untuk kejahatan di perairan, pengungkapan kasus pidana di perairan tahun 2024 itu sebanyak 11 perkara dan tahun 2023 sebanyak 12 perkara atau mengalami penurunan 8,33 persen atau 1 kasus. Sedangkan kasus kecelakaan laka laut, kecelakaan di laut di perairan yang terjadi sepanjang tahun 2024 itu ada sebanyak 43 kasus dan 2023 itu sebanyak 60 kasus. Jadi mengalami penurunan kasus kecelakaan di laut itu 17 kasus.

"Terkait dengan Kamseltibcarlantas, laka lantas tahun 2024 ada sebanyak 7.442. Sedangkan pada tahun 2023 itu sebanyak 9.326 kejadian. Sehingga mengalami penurunan kecelakaan lalu lintas di tahun 2024 dibandingkan 2023 sebanyak 21 persen atau 1.884 kejadian," jelasnya.

"Untuk korban meninggal dunia akibat laka lantas 2024 sebanyak 2.778 orang. Sedangkan 2023 itu sebanyak 3.445 orang atau mengalami penurunan 667 orang atau berkisar 20 persen penurunannya," pungkasnya.

Sakit hati, itulah kondisi perasan yang dirasakan wanita asal Cirebon berinisial L. Tak hanya itu, fisik L juga terluka takala tubuhnya jadi sasaran kekerasan kekasihnya yang merupakan oknum anggota polisi.

Selama dua bulan, tepatnya pada Agustus hingga Oktober 2024, L harus menahan sakit gegara ulah jahat sang kekasih. Tak hanya itu, L juga mendapatkan tekanan dari keluarga sang kekasih untuk tidak membocorkan kekerasan yang menimpanya.

Jengah terhadap hal itu, L menceritakan atas apa yang dialaminya di media sosial (medos) jika L telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan kekasihnya yang merupakan oknum anggota polisi. Dalam unggahannya di medsos, korban mengunggah bukti foto luka di tubuhnya.

Kepada detikJabar, L mengaku, jika sang kekasih ketahuan berselingkuh. "Gak berhenti dia mukulin, hanya karena hal sepele seperti uang kurang atau dia ketahuan selingkuh chat sama cewek lain," kata L.

L mengisahkan, terpaksa membagikan pengalaman pilunya lantaran kesulitan melaporkan dugaan kekerasan tersebut. "Makanya di bulan November-Desember ini saya baru berani speak up karena sudah jauh dari kediaman pelaku," ujarnya.

Menurut L, oknum polisi itu pernah memukulnya di tempat umum, seperti di pinggir jalan hingga sebuah gudang saat oknum polisi itu bertugas di Polresta Cirebon.

"Pas dia masih (tugas) di Cirebon juga dia mukulin saya," ujarnya.

Kasus ini sudah dilaporkan korban ke Polresta Cirebon pada Minggu (23/12) lalu. Dalam laporan tersebut, korban menyebutkan beberapa tindakan kekerasan fisik yang dialaminya, termasuk pemukulan, penjambakan, serta tindak kekerasan lain yang mengakibatkan luka fisik. Pemeriksaan medis menyatakan adanya luka lebam pada beberapa bagian tubuh korban.

Dari laporan tersebut, Propam Polda Jabar melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Bahkan, Bripda AA juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan hasil yang menunjukkan bahwa ia dalam kondisi stabil secara fisik dan mental.

Polda Jabar bergerak cepat menangani kasus ini, oknum polisi berpangkat Bripda sudah diamankan dan ditahan di Propam Polda Jabar. Pihak Propam saat ini masih melakukan serangkaian penyidikan untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut.

"Saat ini Bripda AA telah dilakukan penahanan. Sedangkan tuntutan korban dan keluarganya berharap supaya diproses hukum sesuai dengan perbuatannya," ujar Kabid Propam Polda Jabar Kombes Adiwijaya dalam keterangan resminya, Kamis (26/12).

Polda Jabar memastikan transparan dalam penanganan kasus ini. Beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan antara lain klarifikasi terhadap korban dan saksi-saksi terkait, pengumpulan bukti tambahan guna mendukung proses hukum, pelaksanaan sidang etik dan disiplin untuk memutuskan sanksi yang sesuai.

Polda Jabar berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. "Kami tidak pernah mentolerir tindakan kekerasan, terlebih yang melibatkan anggota Polri. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan hukum dan kode etik yang berlaku," jelasnya.

"Kami juga memastikan penanganan proses hukum terkait kasus ini akan dilakukan dengan profesional, transparan dan berkeadilan," tambahnya.

Video: SM dan LA Diperiksa 11 Jam Terkait Kasus Penganiayaan Koas di Palembang

Video: SM dan LA Diperiksa 11 Jam Terkait Kasus Penganiayaan Koas di Palembang

Seorang warga RT/RW 02/06, Komplek Ciasih, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan/Kabupaten Majalengka ditangkap Densus 88 Antiteror Polri pada Jumat (27/12) pagi, karena diduga terlibat terorisme. Rumah pria berinisial AR itu digeledah polisi.

"Penggerebekan sekitar jam 10 dan berlangsung cepat, dilanjut tim Inafis menggeledah dari jam 11 sampai 14.30 WIB," kata ketua RT 02 Yanyan Mulyana saat diwawancarai detikJabar, Sabtu (28/12/2024).

Yanyan berujar, saat penggeledahan, polisi berhasil membawa sebanyak 17 item barang bukti. Barang bukti yang dibawa polisi itu di antaranya petasan, dokumen hingga perlengkapan pakaian.

"Barang yang disita ada 17 item yang berkaitan keterlibatan AR sebagai pemilik rumah termasuk dokumen, berkas. Tapi kalau bahan peledak saya tidak melihat, hanya petasan biasa atau kembang api saya lihat ada beberapa biji mungkin 4 atau 5 biji. Kalau bahan peledak secara umum saya tidak melihat karena tim inafis saat penggeledahan saya ikut mendampingi dan RW, tapi emang saya hanya melihat kembang api gitu tapi entah bekas atau baru saya kurang tau persis kurang lebih 5 buah ada," jelas dia.

Di sisi lain, Yanyan meluruskan terkait penangkapan terduga teroris di lingkungannya. Terduga yang ditangkap di Ciasih itu merupakan terduga berinisial H. Sedangkan AR selaku pemilik rumah diduga sudah ditangkap terlebih dahulu di luar rumahnya.

"Kronologis penggerebekan dan penggeledahan di RT 2 RW 06, Kelurahan Majalengka Wetan, yang didapat itu bukan AR yang ditargetkan Densus 88 tapi penduduk luar yang sedang bertamu ke rumah AR yaitu terduga inisial H dan infonya (warga) dari Tasik," ujar Yanyan.

"Emang terjadi penggerebekan di rumahnya AR, tapi saat digerebek yang didapat hanya H, dan AR informasinya sudah duluan diamankan petugas," tambahnya.

Yanyan mengaku kaget saat penggerebekan rumah AR. Pasalnya dia tidak mengetahui jika polisi tengah menarget terduga teroris di lingkungannya.

"Setelah kejadian itu karena memang dari awal kami tidak menduga di RT 02 ada yang diduga terlibat jaringan teroris tapi setelah kejadian kami dari RT sudah wanti-wanti ke warga kalau ada tamu atau penduduk baru segera lapor ke yang berwajib terutama RT, RW agar tidak terjadi hal seperti ini. Insyaallah warga sudah kondusif, aman, dan kegiatan sehari-hari berjalan seperti biasa jadi tidak ada masalah lagi karena semuanya sudah diambil petugas," pungkasnya.

Sementara itu, Kasubsi PIDM Sie Humas Polres Majalengka Ipda Riyana mengatakan, sedikitnya ada 4 warga Majalengka ditangkap Densus 88 Antiteror Polda Jabar. Mereka ditangkap di tempat berbeda.

"Saya mewakili Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto, saya selaku Kasubsi PIDM Sie Humas Polres Majalengka membenarkan bahwa telah adanya penangkapan 4 diduga teroris telah diamankan oleh Densus 88 Polda Jabar di wilayah Majalengka di tempat berbeda sejak pukul 05.50 WIB," kata Riyana.

Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedi Mulyadi menang telak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.

Dalam data yang diterima detikJabar, Dedi Mulyadi-Erwan unggul dengan 668 suara, menyusul pasangan nomor urut 1, H Acep Adang Ruhiyat-Gita dengan perolehan suara 276, lalu nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 69 suara, dan terakhir pasangan nomor urut 3, H Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan 65 suara.

Dari DPT awal 1.233, total pemilih sebanyak 1.129 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 51. Sementara untuk pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sukabumi, suara pasangan Iyos Somantri-Zainul unggul dengan perolehan 627 suara, kemudian pasangan Asep Japar-Andreas dengan sebanyak 117 suara. Jumlah tersebut dari total pemilih 772, dan suara tidak sah sebanyak 28.

Kepala Lapas Kelas IIB Warungkiara, Irfan mengatakan pelaksanaan Pilkada di Lapas Warungkiara berjalan dengan aman dan lancar. Sebanyak 1.129 warga binaan berpartisipasi dalam pemilihan gubernur, sedangkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, tercatat 772 pemilih.

"Alhamdulillah, pemungutan suara di Lapas Warungkiara berjalan aman, tertib, dan lancar. Dalam Pilkada tahun ini, prosesnya dipantau langsung oleh Dirbinmas Polda Jabar, Wadirkrimsus, Wakapolres Sukabumi, anggota Panwas Jawa Barat, Panwas Kabupaten Sukabumi, serta Forkopimcam, termasuk Camat, Kapolsek, Danramil, dan lainnya," ujar Irfan, kepada detikJabar, Senin (27/11/2024).

Irfan mengungkapkan proses perhitungan suara sudah selesai sore ini tanpa kendala berarti. "Semua berjalan lancar, dan teman-teman juga bisa melihat sendiri pelaksanaannya tadi," tambahnya.

Pantauan detikJabar di lapangan, suasana pemungutan suara di Lapas Warungkiara terlihat kondusif. Para petugas memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan, termasuk pengawasan dari berbagai pihak untuk menjamin proses demokrasi tetap transparan.

Video: Sikap Optimistis Dedi Mulyadi Bisa Menang di Pilgub Jabar

Video: Sikap Optimistis Dedi Mulyadi Bisa Menang di Pilgub Jabar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id- Puluhan tahanan Polda Jabar mencoblos atau menggunakan hak pilih mereka untuk  Pilkada Jawa Barat 2024. Para tahanan yang terdaftar dalam DPT itu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di balik jeruji besi Rumah Tahanan (Rutan) Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (27/11/2024). 

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 di Rutan Dittahti Polda Jabar berlangsung aman dan lancar.

"Proses pemungutan suara ini memberikan kesempatan kepada tahanan Polda Jabar untuk menggunakan hak pilih mereka, meskipun berada dalam rutan," kata Kabid Humas.

Kombes Jules menyatakan, kegiatan pemungutan suara berlangsung mulai pukul 09.15 hingga 11.00 WIB di Rutan Mapolda Jabar. 

"Proses ini diawasi dan difasilitasi oleh penyelenggara pemilu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ersa dan Ai Rukmawati. Kemudian dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung," ujar Kombes Jules. 

Dari total 97 tahanan di Rutan Dittahti Polda Jabar, tutur Kabid Humas, hanya 43 orang dapat menggunakan hak pilih. Sedangkan 54 tahanan lainnya tidak dapat memilih karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinyatakan tidak valid oleh KPU, belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau berdomisili di luar wilayah Jawa Barat.

"Persentase partisipasi tahanan di Rutan Mapolda Jabar mencapai 44 persen. Angka yang menunjukkan upaya untuk menjamin hak pilih tahanan sesuai regulasi," tutur Kabid Humas.

Kombes Jules mengatakan, pemungutan suara dilakukan secara umum, bebas, dan rahasia, sesuai dengan prinsip demokrasi. Pelaksanaannya berjalan tanpa hambatan, dengan situasi aman dan terkendali.                

"Pihak penyelenggara pemilu, PPS, PPK dan Bawaslu, berkomitmen memastikan setiap warga negara, termasuk tahanan, tetap dapat menggunakan hak pilih. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga asas demokrasi," ucap Kombes Jules.

"Dengan pelaksanaan yang tertib dan aman, proses pemungutan suara di Rutan Mapolda Jabar menjadi bagian dari suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat yang aman, damai dan nyaman," ujarnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta