Jakarta -

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga saat ini masih mendapat sorotan banyak pihak. Pakar hukum berharap RUU KUHAP ini bisa memperbaiki mekanisme pra-penuntutan dalam sistem hukum Indonesia.

Guru besar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, berharap revisi KUHAP dapat memperbaiki mekanisme pra-penuntutan. Sebab, menurut dia, pra-penuntutan yang diatur dalam KUHAP saat ini dirasakan tidak sepenuhnya efektif.

"Hal itu disebabkan desain hubungan koordinasi yang terpisah antara penyidik dan penuntut umum. Otomatis, penuntut umum kehilangan kendali untuk mengawasi dan mengarahkan jalannya penyidikan, agar penuntutan berhasil. Penyidikan tanpa arahan aktif penuntut umum seringkali berujung pada berlarut-larutnya proses penyidikan," kata Topo melalui keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Terkait pra-penuntutan, dia menjelaskan ada perkara-perkara yang penyidikannya tidak diberitahukan kepada penuntut umum, berkas perkara yang bolak-balik, atau banyaknya berkas yang tidak pernah dikirim pada jaksa setelah dikembalikan pada penyidik. Dia mengatakan banyak masyarakat sebagai pencari keadilan akhirnya menjadi korban karena perkara tindak pidana yang terjadi tidak terselesaikan.

"Padahal salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi, sehingga setiap perkara harus ada akhirnya," ucap Topo.

Perbaiki Relasi Penyidik-Penuntut

Dia pun meminta revisi KUHAP harus mampu memperbaiki relasi dan keterpaduan, penyidik dan penuntut umum, khususnya koordinasi polisi dan jaksa.

"Jangan sampai, baik jaksa maupun polisi, bekerja di dunianya sendiri, tidak ada relasi yang cukup untuk saling mengimbangi," timpalnya.

Lebih lanjut, Topo juga menyatakan bahwa dia sependapat revisi KUHAP dijadikan kebutuhan mendesak guna merespon perkembangan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Dia menyebutkan saat ini sumber hukum pidana materiil bukan hanya KUHP, melainkan sudah lahir lebih dari 10 UU Pidana Khusus yang di dalamnya juga mengatur sebagian segi formil (acara pidana) secara lex specialis.

Menurutnya, adanya penyidik di luar penyidik Polri dan PPNS, yang diatur di luar KUHAP harus dilihat sebagai ketentuan yang khusus. Tujuannya agar sesuai dengan prinsip lex specialis derogat legi generali.

Topo mengatakan adanya penyidik di luar Polri dan PPNS itu tetap berlaku, bahkan perlu ditegaskan eksistensinya dalam revisi KUHAP.

"Dengan demikian, sumbernya bukan hanya KUHP, melainkan juga UU Pidana Khusus dan UU Sektoral (UU Administratif) yang memuat ketentuan pidana. Sebagai ketentuan yang bersifat khusus maka berbagai segi hukum acara pidana di luar KUHAP yang sejatinya melengkapi KUHAP, termasuk adanya penyidik jaksa, KPK, dan lainnya Ini tidak bisa dipandang sebagai penyimpangan norma ataupun harus dihapuskan atau disesuaikan dengan KUHAP," ujarnya.

Alasan Jaksa Diberi Wewenang Menyidik

Dia pun mengungkapkan lima alasan mengapa jaksa perlu diberi wewenang penyidikan. Salah satunya adalah sebagai check and balances.

Lima alasan itu adalah check and balances, expertise and resources, public confidence and impartiality, mempercepat proses (streamlining the process), dan pengetahuan yang khusus dan fokus. Menurutnya, di tengah kinerja kejaksaan dan kepercayaan publik yang makin meningkat, telah ada pula beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah konstitusional.

"Sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk menyidik tindak pidana khusus atau tertentu, termasuk korupsi, telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan juga memberikan perlindungan hak asasi sekalipun terhadap tersangka," terang Topo.

Menurut Topo, sinergi para penegak hukum adalah hal yang sangat penting sebagai upaya menanggulangi kejahatan di setiap negara. Sebab, dia menilai kegagalan atau ketidaksempurnaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat merupakan awal kegagalan proses penuntutan.

Dia menuturkan, jika penyidik dan penuntut umum tidak bersatu bisa menyebabkan penuntut umum kurang menguasai perkara secara substantif sebab selama penyidikan, penyidik seolah bekerja sendiri sedang jaksa seperti tinggal menunggu, tanpa dapat terlibat lebih jauh dalam proses penyidikan.

"Dalam hal ini, ide penyidikan dan penuntutan yang berada dalam satu atap atau di bawah kendali penuntut umum menarik untuk dibicarakan. Sebab, keberhasilan tahapan penuntutan tidak lepas dari keberhasilan penyidikan. Termasuk penguatan eksistensi jaksa melakukan penyidikan atas tindak pidana yang kompleks seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan tindak pidana ekonomi sehingga efisiensi penyidikan kasus tindak pidana, sekalipun rumit, dapat ditingkatkan," jelasnya.

Tak Ubah Kewenangan Penegak Hukum

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebutkan fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Dia berharap KUHAP baru yang akan dibahas oleh Komisi III DPR RI akan memberikan keadilan bagi setiap pihak.

"Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana," ujar Waketum Gerindra ini.

"KUHAP baru adalah harapan keadilan baru, pengaturan dalam KUHAP baru memuat banyak perbaikan soal prosedur beracara yang intinya melindungi hak warga negara yang bermasalah dengan hukum, baik sebagai tersangka, saksi, maupun korban," sambungnya.

(zap/dhn)

Jakarta -

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, menjadi paling lambat Juni 2025 untuk PNS dan Oktober 2025 untuk PPPK. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Adapun sebelumnya, pemerintah sempat menunda pengangkatan CASN menjadi Oktober 2025 untuk PNS dan Maret 2026 untuk PPPK.

Kondisi tersebut menuai huru-hara di tengah masyarakat, khususnya para calon abdi negara yang sudah terlanjur mengajukan resign. Akhirnya, pemerintah mengkaji ulang langkah tersebut.

"Pak Presiden mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama pengangkatan Calon ASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025," kata Prasetyo Hadi, di Kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Prasetyo Hadi menekankan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak para calon abdi negara. Ia juga berharap, penyelesaian pengangkatan ini ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing Kementerian/Lembaga (KL) maupun pemerintah daerah (Pemda) dan instansi terkait.

Selain itu, Prabowo juga memberikan arahan agar KL dan Pemda dapat memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan.

Lalu arahan ketiga, lanjut Prasetyo Hadi, Prabowo meminta agar KL maupun Pemda untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan manajemen. Untuk itu, dipesankan agar KL dan pemda terus menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN RI.

"Tetap tenang dan percaya pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak-hak saudara sekalian," ujarnya.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan, pada prinsipnya pemerintah berkomitmen memastikan bahwa proses pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan tata kelola yang pemerintahan yang baik.

"Dengan adanya percepatan yang disampaikan oleh arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Tentunya tadi saya menekankan bahwa pengangkatan ASN kali ini tentunya dalam rangka untuk memastikan pelayanan optimal dan manfaat yang lebih jelas kepada masyarakat," ujar Rini, dalam kesempatan yang sama.

Rini mengatakan, dalam dua minggu terakhir pihaknya terus melakukan simulasi, analisis, dan formulasi untuk mempercepat pengangkatan CASN. Hal ini tentunya dengan tetap tentunya melindungi hak-hak pelamar yang telah mengikuti dan lulus seleksi CASN.

"Alhamdulillah kami dapat menemukan mekanisme-mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini kemudian memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN sebagaimana yang kita dengar dari Bapak Mensesneg pada siang hari ini," kata dia.

"Dengan kebijakan ini tentunya Pemerintah Pusat dalam hal ini KemenPANRB dan BKN sesuai arahan Bapak Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama kementrian lembaga dan pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan," sambungnya.

(shc/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan terkait percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi 2024.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyampaikan keputusan ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian bagi para CASN yang telah lama menunggu proses pengangkatan.

“Pengangkatan CASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025 sedangkan untuk PPPK seluruhnya selesai Oktober 2025,” ujarnya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menurut pantauan Youtube, Senin (17/3/2025).

Nantinya, Prasetyo menekankan bahwa penyelesaian pengangkatan ini bakal ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai kesiapan setiap Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait.

Diaa menambahkan kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

Penyesuaian dalam pengangkatan CASN dilakukan untuk memastikan optimalisasi penempatan, terutama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan tetap memperhatikan hak-hak mereka, termasuk ketepatan penggajian, penempatan, serta kesesuaian formasi.

Tak hanya itu, kata Prasetyo, seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan analisis dan simulasi guna memastikan pengangkatan CASN sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan.

“Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa rekrutmen PPPK pada 2024 akan menjadi kebijakan afirmasi terakhir, sehingga ke depan, pengangkatan ASN akan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang lebih terstruktur.

“Presiden menekankan proses rekrutmen dan pengangkatan ASN bukan sekadar membuka lapangan pekerjaan, melainkan untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan masyarakat dapat berjalan secara optimal,” pungkas Prasetyo Hadi.

Jakarta -

Beredar draf RUU KUHAP yang menyebut kewenangan jaksa hanya di kasus HAM. Jika draf itu benar, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas AlAzharIndonesia (UAI),SuparjiAhmad,meminta Komisi III DPR RI mengkaji ulang.

"Sebaiknya rumusan tersebut dikaji kembali. Karena korupsi masih menjadi musuh bersama, sehingga perlu banyak energi untuk memberantasnya. Untuk itu, penyidik kejaksaan masih sangat diperlukan untuk menyidik tipikor," kata Suparji saat dihubungi, Sabtu (15/3/2025).

Menurutnya, revisi UU KUHAP seharusnya dibuat untuk memperkuat penyidikan tipikor. Terlebih, kata dia, penyidik kejaksaan dalam tipikor telah bertugas secara produktif.

"Pada sisi lain, penyidik kejaksaan dalam tipikor sangat produktif. Rumusan KUHAP hendaknya memperbaiki kelemahan dalam penyidikan tipikor. Bukan mengurangi kewenangan lembaga," jelasnya.

Lebih lanjut, Suparji mengatakan mekanisme kerja antara penyidik dan jaksa tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, penyidik dan jaksa harus bekerja bersama dalam menegakkan hukum pidana.

"Kondisi kerja yang kolaboratif antara penyidik dan jaksa inilah yang harus diatur secara jelas dalam KUHAP mendatang. Bagaimanapun antara penyidik dan jaksa adalah lembaga yang ada dalam satu rumpun eksekutif, yang mana organ kelengkapan di dalamnya tidak boleh terkotak-kotak," paparnya.

"Jadi dalam sistem peradilan pidana nantinya yang melakukan kontrol atas kerja penyidik dan jaksa adalah Hakim (Pengadilan) sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Konsep mekanisme kerja yang kolaboratif sebenarnyalah yang cocok bagi bangsa Indonesia yang berpaham integralistik, artinya bisa bekerja bersama-sama secara gotong royong," imbuh dia.

Sebagai informasi, kewenangan jaksa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan. Dalam RUU tersebut tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:

Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.

Terbaru, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluruskan kalau draf RUU KUHAP yang mengatur kewenangan jaksa hanya jadi penyidik kasus HAM bukan hasil akhir. Dia lantas memberikan draf hasil akhir terkait 'penyidik tertentu' yang tidak mengatur kewenangan jaksa.

"Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir. Draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan, atau Penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

"Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," ujarnya.

Berikut penjelasan 'penyidik tertentu' berdasarkan draf terakhir:

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' misalnya Penyidik Tertentu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Penyidik Tertentu Kejaksaan dan Penyidik Tertentu Otoritas Jaksa Keuangan (OJK),".

Lihat juga Video Jaksa Agung Buka Rakernas 2025: Perkuat Tekad Jaga Keadilan

(amw/idh)

Jakarta -

Beredar draf RUU KUHAP yang menyebut kewenangan jaksa hanya di kasus HAM. Jika draf itu benar, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas AlAzharIndonesia (UAI),SuparjiAhmad,meminta Komisi III DPR RI mengkaji ulang.

"Sebaiknya rumusan tersebut dikaji kembali. Karena korupsi masih menjadi musuh bersama, sehingga perlu banyak energi untuk memberantasnya. Untuk itu, penyidik kejaksaan masih sangat diperlukan untuk menyidik tipikor," kata Suparji saat dihubungi, Sabtu (15/3/2025).

Menurutnya, revisi UU KUHAP seharusnya dibuat untuk memperkuat penyidikan tipikor. Terlebih, kata dia, penyidik kejaksaan dalam tipikor telah bertugas secara produktif.

"Pada sisi lain, penyidik kejaksaan dalam tipikor sangat produktif. Rumusan KUHAP hendaknya memperbaiki kelemahan dalam penyidikan tipikor. Bukan mengurangi kewenangan lembaga," jelasnya.

Lebih lanjut, Suparji mengatakan mekanisme kerja antara penyidik dan jaksa tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, penyidik dan jaksa harus bekerja bersama dalam menegakkan hukum pidana.

"Kondisi kerja yang kolaboratif antara penyidik dan jaksa inilah yang harus diatur secara jelas dalam KUHAP mendatang. Bagaimanapun antara penyidik dan jaksa adalah lembaga yang ada dalam satu rumpun eksekutif, yang mana organ kelengkapan di dalamnya tidak boleh terkotak-kotak," paparnya.

"Jadi dalam sistem peradilan pidana nantinya yang melakukan kontrol atas kerja penyidik dan jaksa adalah Hakim (Pengadilan) sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Konsep mekanisme kerja yang kolaboratif sebenarnyalah yang cocok bagi bangsa Indonesia yang berpaham integralistik, artinya bisa bekerja bersama-sama secara gotong royong," imbuh dia.

Sebagai informasi, kewenangan jaksa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan. Dalam RUU tersebut tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:

Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.

Terbaru, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluruskan kalau draf RUU KUHAP yang mengatur kewenangan jaksa hanya jadi penyidik kasus HAM bukan hasil akhir. Dia lantas memberikan draf hasil akhir terkait 'penyidik tertentu' yang tidak mengatur kewenangan jaksa.

"Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir. Draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan, atau Penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

"Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," ujarnya.

Berikut penjelasan 'penyidik tertentu' berdasarkan draf terakhir:

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' misalnya Penyidik Tertentu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Penyidik Tertentu Kejaksaan dan Penyidik Tertentu Otoritas Jaksa Keuangan (OJK),".

Lihat juga Video Jaksa Agung Buka Rakernas 2025: Perkuat Tekad Jaga Keadilan

(amw/idh)

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum bersifat final. Benny mengatakan saat ini RUU KUHAP masih dalam pembahasan.

"RUU itu masih draf, belum menjadi RUU final dari DPR. Jadi sangat terbuka untuk didiskusikan dan diperdebatkan," kata Benny saat dihubungi, Sabtu (15/3/2025).

Sebagai informasi, kewenangan jaksa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan. Dalam RUU tersebut tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:

Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.

(amw/idh)

Jakarta -

Beredar draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam draf RUU itu, tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:

Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan Jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.

Terbaru, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluruskan kalau draf RUU KUHAP yang mengatur kewenangan jaksa hanya jadi penyidik kasus HAM bukan hasil akhir. Dia lantas memberikan draf hasil akhir terkait 'penyidik tertentu' yang tidak mengatur kewenangan jaksa.

"Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir. Draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan, atau Penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

"Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," ujarnya.

Berikut penjelasan 'penyidik tertentu' berdasarkan draf terakhir:

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' misalnya Penyidik Tertentu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Penyidik Tertentu Kejaksaan dan Penyidik Tertentu Otoritas Jaksa Keuangan (OJK),".

(eva/idh)

“The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom.” – John Locke (Two Treatises of Government)

SESUAI dengan ungkapan John Locke di atas, hukum seharusnya tidak mengekang kebebasan individu, tetapi melindungi dan memperluasnya.

Dalam konteks ini, regulasi yang mengatur kehidupan pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu dikaji agar tidak berlebihan dan tetap menjunjung hak serta profesionalitas pegawai.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada tugas kedinasan, tetapi juga pada perilaku dalam kehidupan pribadi mereka.

Regulasi yang berlaku memungkinkan pemberian sanksi administratif terhadap PNS yang mengalami masalah keluarga, seperti perceraian atau konflik rumah tangga.

Kebijakan ini diterapkan dengan alasan PNS merupakan representasi negara yang harus menjaga citra dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah ingin memastikan bahwa konflik pribadi pegawai tidak mengganggu pelayanan publik serta menegakkan standar etika dan moralitas di lingkungan birokrasi.

Namun, penerapan sanksi administratif menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak semua konflik keluarga berdampak pada kinerja individu.

Selain itu, kebijakan ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang lebih besar bagi PNS yang sedang menghadapi kesulitan pribadi.

Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan PNS yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) justru berisiko mendapatkan sanksi atau hambatan dalam kariernya.

Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, serta menunjukkan perlunya regulasi yang lebih manusiawi dan profesional.

Adil dan Profesional

Dalam perspektif filsafat hukum, regulasi terhadap PNS seharusnya mengutamakan asas profesionalitas.

Teori hukum alam yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas (divinitas) dan John Locke (kontraktual) menegaskan bahwa hukum harus berlandaskan moralitas universal.

Menghukum seseorang atas dasar masalah pribadi yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan alamiah.

Dengan demikian, regulasi yang mengaitkan kehidupan pribadi sebagai indikator kinerja perlu dikaji ulang.

Selain itu, pemikiran Immanuel Kant menegaskan bahwa individu harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat bagi kepentingan negara.

Jika seorang PNS menghadapi masalah keluarga, solusi yang lebih manusiawi adalah memberikan dukungan, bukan sanksi yang semakin memperburuk keadaan.

Di negara-negara maju, sistem birokrasi telah berkembang dengan menyediakan layanan konseling dan bantuan psikologis bagi pegawai yang mengalami kesulitan pribadi, bukan justru menghukum mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesejahteraan pegawai lebih efektif dalam menjaga profesionalitas birokrasi.

Dari perspektif hukum positif yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (dari jalur utilitarian) dan terutama John Austin (dari jalur positivisme legal), aturan hukum harus bersifat rasional dan objektif.

Sanksi administratif terhadap PNS seharusnya hanya diberikan jika pelanggaran yang dilakukan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi mereka dalam pemerintahan.

Jika regulasi terlalu mengontrol kehidupan pribadi, hal ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi melanggar hak dasar pegawai sebagai individu yang memiliki otonomi dalam kehidupan pribadinya.

Selain aspek hukum, faktor psikologi kerja juga harus dipertimbangkan. Tekanan akibat regulasi yang terlalu mengontrol kehidupan pribadi dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan produktivitas pegawai.

Seorang PNS yang menghadapi perceraian atau konflik rumah tangga seharusnya diberikan akses ke dukungan psikologis agar tetap dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Dengan demikian, kebijakan yang lebih adaptif akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.

Berdasarkan kajian di atas, regulasi yang mengatur sanksi administratif terhadap PNS karena masalah keluarga perlu dikaji ulang.

Negara harus berperan sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang memperberat beban individu yang tengah mengalami kesulitan pribadi.

Reformasi regulasi harus berorientasi pada prinsip profesionalitas, kesejahteraan pegawai, dan keadilan sosial.

Jika suatu permasalahan keluarga tidak berdampak pada kinerja, pendekatan yang digunakan seharusnya adalah pendampingan dan dukungan psikologis, bukan sanksi administratif.

Dengan demikian, sistem birokrasi dapat lebih humanis dan berorientasi pada solusi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga meningkatkan efektivitas layanan publik secara keseluruhan.

Hal ini penting tidak hanya untuk kepentingan PNS, tetapi juga bagi kredibilitas sistem birokrasi di Indonesia.

Dengan aturan lebih adaptif, birokrasi tidak hanya lebih profesional, tetapi juga lebih responsif terhadap realitas sosial pegawainya.

Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan lebih fleksibel dan berkeadilan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan humanis.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro disebut belum akan mengambil langkah hukum terkait video dinarasikan Satryo melakukan kekerasan terhadap bawahan.

Satryo sebelumnya juga telah membantah dirinya adalah sosok dalam video yang viral.

"Belum perlu. Belum perlu kita lihat. Jadi kita hanya memantau saja dan mempelajari situasinya," kata Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang di Kantor Kemendiktisaintek, Selasa (21/1).

Togar menduga menyebarnya rekaman itu karena ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari masalah yang terjadi di Kemendiktisaintek.

"Kalau itu nanti terjadi secara kontinu atau ada suatu potensi untuk mengganggu ketertiban umum, dan juga tadi yang anda sebutkan pencemaran nama baik. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menyikapi secara bijaksana. Termasuk nanti ya seperti yang anda sebutkan tadi," ujarnya.

Sebelumnya, rekaman yang dinarasikan Saryo itu viral seiring dengan aksi pegawai Kemendiktisaintek pada Senin pagi.

Para pegawai memprotes langkah Satryo yang diduga memberhentikan salah seorang pegawai secara sepihak dan mendadak.

Belakangan, Togar menyatakan Menteri Satryo Soemantri telah bertemu dengan PNS di Kemendiktisaintek Neni Herlina terkait masalah dugaan pemecatan.

Togar menyebut dalam pertemuan pada Senin (20/1) malam itu, sudah terjadi rekonsiliasi antara kedua belah pihak.

Ia mengatakan permasalahan yang belakangan muncul di kementeriannya sudah selesai.

Makassar -

Hasil akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2024 telah diumumkan. Untuk mengeceknya, berikut ini link dan cara cek pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024.

Jadwal pengumuman hasil CPNS Kemenkumham 2024 tertuang dalam surat Pengumuman Nomor SEK-KP.02.01-323 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan surat tersebut, hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024 diumumkan mulai tanggal 5-12 Januari 2025.

Nah untuk mengetahui hasil pengumuman CPNS Kemenkumham 2024, berikut detikSulsel menyajikan link dan tata cara aksesnya. Simak, yuk!

Link dan Cara Akses Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024

Pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024 akan dirilis melalui 2 website resmi. Yakni, melalui SSCASN BKN dan laman Kemenkumam. Berikut ini cara ceknya di masing-masing website:

1. Panduan Cek Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 Melalui SSCASN

Berikut panduan yang bisa diikuti detikers untuk melihat pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024:

• Masuk ke website resmi SSCASN BKN melalui link https://sscasn.bkn.go.id/;
• Pilih menu "Masuk", kemudian login dengan menggunakan akun yang telah terdaftar;
• Setelah itu, peserta dapat memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password;
• Selanjutnya, masukkan kode Captcha untuk verifikasi;
• Klik menu "Masuk";
• Setelah berhasil masuk, layar akan menampilkan resume pendaftaran peserta;
• Silakan gulir laman ke bawah untuk menemukan hasil pengumuman kelulusan CPNS Kemenkumham 2024.

2. Cara Cek Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 Melalui Website Resminya

• Silakan mengunjungi website resmi Kemenkumham dengan mengklik link https://casn.kemenkumham.go.id/;
• Setelah masuk, pilih garis tiga di pojok kanan atas website;
• Kemudian, pilih menu "Seleksi CPNS";
• Gulir laman ke bawah sampai menemukan "Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)", lalu klik untuk masuk pada laman selanjutnya;
• Setelah masuk, peserta dapat melihat file beserta deskripsi filenya. Bagi detikers yang ingin melihat informasi terkait pengumuman hasil integrasi nilai SKD dan SKB, seperti arti kode pengumuman dan jadwal masa sanggah dapat mengklik "File Pengumuman" yang berwarna merah;
• Sementara peserta yang ingin langsung melihat lampiran hasil integrasi nilai SKD dan SKB CPNS Kemenkumham 2024 dapat mengklik "File Lampiran" yang berwarna merah.
• Setelah lampiran terbuka, silakan untuk mencari nama peserta masing-masing. Apabila dinyatakan lulus, pada kolom keterangan kelulusan akan tertera kode 'P/L'.

Sementara itu, bagi detikers yang sedang mengalami error saat ingin mengunduh lampiran pengumuman hasil CPNS Kemenkumham 2024, bisa terus menunggu dan mencoba hingga berhasil. Sebab, saat ini terlalu banyak pengguna yang telah melihat atau mendownload file tersebut.

Berdasarkan informasi pada google drive yang dibagikan Kemenkumham, bisa saja butuh waktu hingga 24 jam agar file dapat dilihat atau didownload. Jika file tetap tidak dapat diakses setelah 24 jam, maka peserta dapat langsung menghubungi administrator domain masing-masing.

Kode Pengumuman Hasil CPNS Kemenkumham 2024

Penting juga bagi detikers untuk mengetahui arti kode yang digunakan dalam pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024. Untuk itu, berikut arti kode dalam pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 yakni:

• Kode "P/L" adalah peserta yang dinyatakan LULUS seleksi pengadaan CPNS;
• Kode "P/L-U1" adalah peserta yang dinyatakan LULUS seleksi pengadaan CPNS setelah optimalisasi kebutuhan umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama;
• Kode "TL" adalah peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS seleksi pengadaan CPNS karena tidak memenuhi peringkat sesuai jumlah alokasi kebutuhan masing-masing
  jabatan;
• Kode "TH" adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan oleh panitia seleksi Kemenkumham maupun panitia seleksi nasional;
• Kode "TMS-1" adalah Peserta yang dinyatakan GUGUR dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan oleh panitia seleksi Kemenkumham maupun panitia seleksi nasional.

Masa Sanggah CPNS Kemenkumham 2024

Masa sanggah adalah periode yang diberikan kepada peserta untuk mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap hasil seleksi CPNS. Masa sanggah ini berlangsung selama 3 hari, yakni pada 13-15 Januari 2025.

Sanggahan hasil seleksi dapat diajukan peserta jika merasa nilai SKD atau SKB, baik Computer Assisted Test (CAT) maupun non-CAT, tidak sesuai. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai yang tertera pada sertifikat SKD maupun SKB dengan nilai yang diumumkan pada hasil akhir.

Nah, berikut ini cara mengajukan sanggahan atas hasil seleksi CPNS Kemenkumham 2024:

• Silakan mengunjungi website resmi SSCASN dengan mengklik link https://sscasn.bkn.go.id/;
• Setelah itu, login dengan NIK dan password yang telah didaftarkan;
• Nantinya laman akan menampilkan resume pendaftaran;
• Scroll laman ke bawah hingga menemukan tombol "Ajukan Sanggah";
• Setelah itu, form sanggah akan ditampilkan;
• Peserta kemudian dapat mengetik alasan sanggah dari hasil seleksi pada kolom yang ditampilkan;
• Jika telah selesai, klik "Akhiri Proses Sanggah", lalu pilih "Iya";
• Setelah selesai, peserta dapat menunggu hasil jawab sanggah sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Link Unduh Pengumuman Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS Kemenkumham 2024

Jika detikers ingin memiliki file PDF seputar informasi pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 dapat mengunduhnya melalui link di bawah ini:

===>Link PDF Surat Pengumuman CPNS Kemenkuman 2024

Jadwal Seleksi CPNS 2024 Usai Pengumuman Hasil

Meskipun pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 telah selesai, namun masih terdapat sejumlah tahap yang harus dilewati peserta. Jadwal ini masih mengacu pada Pengumuman Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KP.02.01-323.

• Berikut ini rincian jadwal sisa tahapan CPNS 2024:
• Pengumuman hasil CPNS: 5-12 Januari 2025;
• Masa Sanggah: 13-15 Januari 2025;
• Jawab Sanggah: 13-19 Januari 2025;
• Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah: 15-20 Januari 2025;
• Pengumuman Pasca Sanggah: 16-22 Januari 2025;
• Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari-21 Februari 2025;
• Usul Penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025.

Nah itulah tadi informasi lengkap tentang pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024. Semoga bermanfaat ya, detikers!

(alk/alk)

Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan karena itu penipuan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum menyediakan layanan pelaporan bagi masyarakat yang menemui kecurangan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2024 melalui nomor WhatsApp +6287840302006.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa layanan pengaduan tersebut merupakan komitmen pihaknya untuk melakukan seleksi pegawai yang transparan dan terpercaya. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat menjadi mitra untuk mengawasi praktik suap dan kecurangan dalam kegiatan tahunan itu.

"Bagi mereka yang menemukan, menyaksikan, dan mengalami permintaan uang dan praktik kecurangan dalam penerimaan CPNS, laporkan kepada kami melalui nomor WhatsApp yang sudah disediakan," kata Supratman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menkum mengatakan bahwa penerimaan CPNS merupakan titik awal pengelolaan sumber daya manusia (SDM) karena seleksi yang bersih dari kecurangan akan menjaring pegawai yang berkualitas nantinya.

"Jika ingin mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas, itu dimulai dari seleksi yang bersih sehingga mereka yang lulus benar-benar memenuhi kriteria dan kebutuhan kinerja organisasi," ucap dia.

Selain itu, Supratman mengingatkan kepada peserta seleksi agar tidak memercayai setiap pihak yang menawarkan bantuan kelulusan dengan imbalan apa pun dan memastikan peserta hanya dapat lulus dengan kemampuannya sendiri.

"Percayalah pada kemampuan kalian sendiri. Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan karena itu penipuan," tutur Supratman.

Saat ini, seleksi CPNS Kemenkumham 2024 sedang berada di tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Tahapan tersebut terdiri atas beberapa jenis tes.

Jenis tes SKB dimaksud, yakni seluruh peserta akan mengikuti SKB kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes; SKB wawancara; serta SKB dengan tes berbantuan komputer (computer assisted test) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, kata dia, akan mengikuti SKB kesamaptaan dan keterampilan. Sementara itu, mereka dengan pendidikan non-SLTA mengikuti SKB praktik kerja.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Politeknik Imigrasi (Poltekim) menjadi salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati oleh generasi muda Indonesia. Lulusannya pun akan bekerja menjadi PNS di Kementerian Hukum juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Didirikan pada tahun 1962, Politeknik Imigrasi memiliki misi utama membentuk tenaga ahli di bidang keimigrasian. Dikenal sebagai Akademi Imigrasi (AIM) yang sempat terhenti selama 23 tahun, AIM kembali beroperasi pada tahun 1999 dengan berbagai program pendidikan, seperti Pendidikan Teknis Keimigrasian (PTK) dan Pendidikan Dasar Keimigrasian Lanjutan (PDKL).