KOMPAS.com - Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) resmi mengukuhkan Prof. Purnomo Ananto sebagai Guru Besar di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Momen ini menjadi tonggak penting bagi Polimedia karena menandai hadirnya Guru Besar pertama di institusi tersebut.

Prosesi pengukuhan berlangsung dalam Sidang Terbuka Senat yang dipimpin oleh Direktur Polimedia, Tipri Rose Kartika, di kampus Polimedia, Jakarta, pada tanggal 8 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Direktur Polimedia menyampaikan harapan agar kehadiran Guru Besar pertama ini dapat menjadi teladan sekaligus motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus menjaga dan mengembangkan nilai-nilai akademik luhur.

"Kita tahu bersama pengukuhan ini bukan hanya pencapaian pribadi. Keilmuan Beliau dalam bidang Pendidikan dan Kewarganegaraan sangat relevan dengan tantangan komunikasi saat ini. Bagaimana membangun ruang publik yang sehat di tengah dunia digital yang kompleks," ungkapnya.

"Kita butuh panutan moral dan kewarganegaraan yang kokoh, keilmuan beliau inilah yang perlu dikembangkan," lanjut Direktur Polimedia, Tipri Rose Kartika, di Kampus Polimedia Jakarta.

Dalam kesempatan pengukuhan ini, Prof. Purnomo Ananto menyampaikan pentingnya peran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital.

Melalui orasi tersebut, ia menekankan bahwa perlunya empat kategori utama yang harus dimasukan dalam mencerminkan kewarganeagraan digital individu, yaitu identitas diri, kepercayaan, perlindungan, dan penggunaan digital yang sehat.

Ini bertujuan mengetahui pentingnya berkomunikasi secara digital dengan penuh tanggung jawab.

“Penelitian ini tentunya untuk membuktikan bahwa guru dan siswa sama-sama memiliki kesadaran tinggi dan bersikap positif tentang kewarganegaraan digital,” urai Prof. Purnomo Ananto, dalam orasi ilmiahnya.

Prof. Purnomo Ananton dalam studinya menekankan pentingnya etika dan rasa nasionalisme sehingga membangun budaya digital positif.

“Meskipun perkembangan teknologi yang maju telah memainkan peran penting dalam mempromosikan komunitas global bagi orang-orang di seluruh dunia, namun sedikit sekali perhatian yang diberikan dalam literatur yang mengeksplorasi kesiapan guru dan siswa untuk menjadi bagian dari kewarganegaraan digital, khususnya dalam konteks pendidikan Indonesia,” jelasnya.

Prof. Purnomo Ananto merupakan dosen jurusan komunikasi yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila.

Anak pasangan Subadi dan Sri Murni ini menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (saat ini Univeritas Negeri Jakarta) pada 1980.

Kemudian dia melanjutkan jenjang magister Bidang Manajemen (Sumber Daya Manusia) di STIE IPWIJA pada 1996 dan tahun 2014 menyelesaikan gelar doktor di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Selama kiprahnya di dunia pendidikan, Prof. Purnomo Ananto menjabat sebagai Direktur Polimedia periode 2018-2022. Selain aktif sebagai dosen, pria kelahiran 1960 ini bergabung di Asosiasi Profesi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejak tahun 2012.

Dia juga menerbitkan buku sejumlah buku, di antaranya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan TinggiVokasi (2023); dan Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Soft Skills dan Karakter Sumber Daya Manusia Industri Kreatif (2021).

Eksistensinya di dunia penerbitan juga membuat Prof. Purnomo Ananto mendirikan Forum Pengembangan Buku Elektronik (FPBEI). Dia mejabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) Korwil Jabodetabek periode 2015 – 2019, Ketua Umum APPTI Pusat periode (2019 – 2023 dan 2023-2027).

KOMPAS.com - Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) menggelar Seminar Hukum Nasional "Reformasi Hukum Acara Penyidikan" pada 17 April 2025, di UPH Kampus Lippo Village, Tangerang.

Seminar nasional menyorot pentingnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi fondasi utama dalam mengatur jalannya proses peradilan pidana di Indonesia, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan.

Sebagai informasi, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah melakukan revisi terhadap KUHAP untuk memperkuat sistem peradilan pidana nasional.

Melalui Komisi III, DPR RI menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP ini pada akhir tahun 2025.

Seminar ini menjadi wadah penting bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan aparat penegak hukum untuk membahas kebutuhan dalam revisi KUHAP.

Seminar juga bertujuan mengevaluasi tugas Kepolisian dan Kejaksaan sudah sesuai dengan prinsip negara hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia.

Seminar menghadirkan empat narasumber yaitu Prof. Topo Santoso (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia), Prof. Jamin Ginting (Dosen Fakultas Hukum UPH), Fachrizal Afandi (Akademisi Universitas Brawijaya), dan Arif Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta).

Seminar memberikan gambaran jelas mengenai urgensi reformasi sistem hukum acara penyidikan di Indonesia, yang sangat relevan bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami perkembangan hukum terkini.

Dengan beragam usulan dipaparkan, diharapkan revisi KUHAP dapat menciptakan sistem peradilan lebih efisien, adil, dan transparan.

Selain itu, seminar juga diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak individu, serta membuka wawasan baru bagi sivitas akademika dalam mengembangkan perspektif hukum yang lebih holistik.

Mengutamakan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan

Dalam paparan berjudul "Urgensi Memperkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Penyidikan dalam Revisi KUHAP", Arif Maulana membahas pentingnya penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyidikan.

Dia mengangkat data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mencatat adanya 46 kasus kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum sepanjang 2022 hingga 2024, dengan total 294 korban.

Beberapa di antaranya bahkan dilaporkan meninggal dunia.

Arif juga menyampaikan pandangannya terkait perlunya peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi revisi KUHAP.

Dia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dengan perlindungan hak-hak dasar semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka, terdakwa, korban, dan saksi.

Menurutnya, penyediaan bantuan hukum sejak awal proses penyidikan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan proses peradilan yang adil dan menghormati prinsip-prinsip HAM.

Arif menutup paparannya dengan menyerukan perlunya revisi KUHAP yang benar-benar berpihak pada keadilan, bukan sekadar memperkuat kekuasaan negara atas rakyat.

“Kita butuh KUHAP baru yang sungguh-sungguh menjamin proses peradilan yang jujur, adil, dan menghormati hak asasi manusia,” tegasnya.

Menghormati Martabat Manusia dalam Proses Penyidikan

Dalam pemaparannya, Fachrizal menekankan bahwa penerapan hukum pidana harus tetap menghormati martabat manusia. Dia mengingatkan pentingnya menjaga proses penyidikan dari perlakuan tidak manusiawi, termasuk membatasi eksposur tersangka di media.

"Penerapan upaya paksa, seperti penahanan, harus dilakukan secara proporsional dan bertujuan untuk memastikan kehadiran terdakwa di persidangan, bukan sebagai penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan," ujar Fachrizal.

Fachrizal juga menyampaikan, reformasi hukum acara pidana perlu mempertimbangkan sejumlah prinsip penting, termasuk exclusionary rules, yaitu ketentuan bahwa bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan di persidangan.

Dia juga menyoroti prinsip fruit of the poisonous tree, yang menyatakan bahwa bukti lanjutan yang berasal dari bukti tidak sah turut dianggap tidak sah.

Di akhir paparannya, Fachrizal menekankan pentingnya memperkuat peran hakim sejak tahap awal penyidikan.

Dia mengusulkan penguatan mekanisme praperadilan, bahkan mempertimbangkan model hakim komisaris seperti yang diterapkan di beberapa negara, untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan.

Restorative Justice: Solusi Alternatif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan

Selanjutnya Prof. Topo memberikan paparan yang berjudul "Restorative Justice dan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan: Filosofi, Syarat, dan Konteksnya".

Menurutnya, keadilan restoratif adalah cara untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mencari solusi bersama, bukan hanya mengandalkan negara atau aparat penegak hukum.

“Salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif adalah memperbaiki kerugian yang dialami korban, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalannya," jelas Prof. Topo.

"Dalam proses ini, pelaku tidak hanya memberikan ganti rugi kepada korban, tetapi juga melalui pemulihan psikologis, sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” lanjutnya.

Namun, tidak semua kasus kejahatan dapat diselesaikan dengan pendekatan ini. Kasus-kasus besar, seperti korupsi, memerlukan langkah lebih kompleks daripada mediasi.

Prof. Topo menegaskan, keadilan restoratif bukanlah pengganti sistem peradilan pidana yang ada, melainkan pendekatan tambahan yang dapat diterapkan pada kejahatan ringan atau yang memungkinkan penyelesaian melalui musyawarah.

Meskipun keadilan restoratif memiliki potensi besar meningkatkan sistem hukum, Prof. Topo mengingatkan tidak semua negara atau sistem hukum siap mengadopsinya.

Dia menilai perlu adanya penyesuaian dengan hukum berlaku, seperti tercantum dalam KUHAP. Untuk itu, Prof. Topo mengusulkan evaluasi sistem hukum Indonesia agar dapat mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Pemisahan Peran Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan

Dalam paparannya berjudul "Peran Penegak Hukum dalam RUU KUHAP", Prof. Jamin Ginting menyoroti pentingnya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Di banyak negara, penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan memiliki tugas terpisah.

“Jaksa bertugas untuk melakukan penuntutan, sementara polisi memiliki peran dalam mengumpulkan bukti. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, terdapat beberapa tantangan terkait pemisahan tugas antara kedua lembaga ini," ungkap Prof. Ginting.

"Jaksa sebagai penuntut umum sebaiknya fokus pada tugas penuntutan, sementara fungsi penyidikan dapat diserahkan kepada Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)," lanjutnya.

"Dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi yang efektif antara jaksa dan penyidik kepolisian dapat menghambat kelancaran penyidikan dan berujung pada ketidakpastian hukum,” ujar Prof. Ginting.

Prof. Ginting juga menyarankan, sistem hukum memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum melanjutkan proses hukum.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa bukti yang tersedia cukup untuk mendasari keputusan penahanan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang baik dalam setiap tahap proses hukum, guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, Prof. Ginting mendorong agar seluruh lembaga penegak hukum dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama, agar proses penyidikan berjalan dengan lebih adil dan efektif.

Jakarta: Universitas Pancasila (UP) melakukan penandatanganan naskah Tridarma Perguruan tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perguruan Tinggi dalam mengoptimalkan sumber daya pendukung pembangunan dan kemajuan Kota Jakarta.

Kerja sama ini ditekankan pada bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Kepala Biro Kerja Sama Daerah DKI Jakarta, Marulina Dewi membacakan Pokok-Pokok Naskah Kerja Sama, meliputi Pelaksanaan Riset yang kuat sesuai kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi, Penyediaan Praktik Kerja Lapangan untuk magang mahasiswa, serta pengabdian kepada Masyarakat.

Prosesi penandatanganan naskah MoU dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali dan UP diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni, Arissetyanto Nugroho serta disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

Rano menyampaikan harapan terhadap penandatangan MoU ini, agar menjadi langkah konkret yang melibatkan PT dalam membangun DKI Jakarta ke depan. Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan banyak kerja sama riset dan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada pembangunan Jakarta sebagai kota global.

Ini sekaligus menyongsong 5 abad Kota Jakarta, yang akan diperingati pada Juni 2027 mendatang. Penandatanganan MoU ini menjadi kickoff menuju 500 tahun kota Jakarta.

“Dengan keterlibatan perguruan tinggi ini tentunya akan sangat membantu kita semua dalam menciptakan SDM yang unggul dan memiliki daya saing agar kita bisa menghadapi tantangan global, dimana saat ini peluang untuk berkiprah didunia kerja bukan hanya ditingkat dalam negeri saja," kata Rano

Kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari berbagai program kolaboratif antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan inovatif.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

KOMPAS.com - Herma Yulia sangat senang bisa diterima di Universitas Indonesia (UI) lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Herma tak menyangka, ia lulus pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Mandailing Natal (Madina) ini kini tinggal daftar ulang saja.

Herma saat ini duduk di kelas XII-IIS MAN 3 Madina. Dia adalah anak ke-4 dari pasangan Muhammad Gunung Simatupang (57) dan Misna Batubara (49).

Orangtua dukung Herma kuliah di UI

Sang ayah adalah seorang kuli pasar yang kesehariannya mengangkat meja di pasar dan ibunya Penjual Kopi Keliling.

"Kami ada enam bersaudara. Dengan penghasilan orangtua yang tergolong minim harus menghidupi kami yang masih sekolah ini. Kakak dan abang sudah menikah, yang satunya masih kerja. Tinggal kami berdua yang sekolah," ucapnya dilansir dari laman Kemenag, Selasa (15/4/2025).

Walau begitu, Herma tak menyurutkan langkahnya untuk kuliah. Ia mengatakan ini cita-citanya sejak lama bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Ia bersyukur, saat pengumuman SNBP pada 18 Maret 2025, nama Herma Yulia keluar dan dinyatakan lulus di Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Hukum.

Jurusan Hukum di Fakultas Hukum UI (FHUI) sangatlah ketat. Berdasarkan data keketatan PPKB (Penerimaan Pasca Kuliah Bersama) adalah 5,94 persen. Herma pun mengaku tidak menyangka namanya tercantum sebagai calon mahasiswa baru.

Ia mengaku sangat senang dapat mewujudkan impiannya menjadi mahasiswa UI, terutama di program studi favoritnya.

"Perasaan saya campur aduk pada saat kelulusan itu. Saya senang karena tidak menyangka bisa lulus di Universitas Favorit saya. Di sisi lain, saya sedih membayangkan jawaban dari orangtua karena akan terhalang keadaan ekonomi,” ungkapnya.

“Alhamdulillah, setelah saya cerita dan memberi pemahaman kepada kedua orangtua, mereka menyetujui, terlebih sang ayah yang sangat mendukungnya untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” sambungnya.

Herma berharap bisa menyelesaikan masa kuliahnya dengan cepat, punya pekerjaan, mewujudkan mimpinya, dan membanggakan kedua orangtuanya.

Serta memperbaiki keadaan ekonomi dan kehidupan keluarganya di waktu keberhasilan dan kesuksesannya kelak.

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua guru yang sudah membimbingnya dengan sabar memberikan pengajaran, ilmu dan motivasi serta semangat.

Kepada wali kelasnya yang selalu mengupayakan hal terbaik untuknya Ia juga mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan ingin menjadi jaksa atau hakim bagi kedua orangtuanya.

KOMPAS.com - Universitas Krisnadwipayana (Unkris) meraih sertifikat akreditasi untuk Program Studi Ilmu Hukum pada Program Doktor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan peringkat akreditasi Baik Sekali.

Akreditasi diterima berdasarkan SK BAN-PT No. 6869/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2024 tertanggal 19 November 2024.

Pembina Yayasan Unkris Prof. Gayus Lumbuun menyampaikan akreditasi ini menjadi bukti komitmen Unkris untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas program doktor ilmu hukum dari berbagai aspek.

“Predikat ini menunjukkan bahwa program doktor ilmu hukum Unkris memiliki performa baik dan memenuhi sebagian besar kriteria penilaian,” jelas Prof. Gayus.

Menurutnya, pencapaian ini semakin memperkokoh posisi Unkris dalam mencetak para doktor dibidang ilmu hukum yang kompeten, kompetitif, dan inovatif sesuai tuntutan zaman.

Prof. Gayus mengakui, untuk memperoleh akreditasi ini Program Doktor Ilmu Hukum Unkris melalui serangkaian penilaian dan evaluasi ketat mencakup berbagai aspek, mulai dari kegiatan akademik, kurikulum, kualitas pengajaran, fasilitas, sarana prasarana hingga relevansi dengan kebutuhan industri dan akademik.

“Setelah melakukan penilaian, negara melalui BAN-PT memberikan status baik sekali untuk program Doktor Ilmu Hukum Unkris. Kita patut bersyukur atas pencapaian ini,” tegas Prof. Gayus.

Prof. Gayus menegaskan, meski telah meraih akreditasi Sangat Baik Unkris terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas sehingga target akreditasi Unggul untuk program doktor ilmu hukum bisa diraih tahun depan.

Karenanya Unkris melakukan langkah strategis mulai dari menyaring calon mahasiswa dengan lebih selektif, menyediakan tim pengajar yang mumpuni dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan mahasiswa.

Diakui Prof. Gayus, Ilmu Hukum menjadi salah satu program studi unggulan yang dimiliki Unkris baik untuk jenjang S1, program magister maupun program doktor.

Keunggulan prodi hukum dapat dilihat antara lain dari jejak atau tracing alumni, di mana banyak alumni fakultas hukum yang kini sukses baik dibidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Prodi ini telah banyak melahirkan lulusan-lulusan yang mampu bersaing di bidang hukum serta menempati posisi pimpinan di instansi pemerintah dan swasta,” terang Prof Gayus.

Prodi ilmu hukum lanjut Prof Gayus juga sering memenangkan kompetisi dibidang hukum baik dikancah provinsi, maupun nasional. “Kita pernah memenangkan kompetisi Peradilan Semu se-DKI Jakarta dengan meraih peringkat pertama,” katanya.

Menurut Prof. Gayus, dalam proses pembelajaran Unkris tak sekadar mencetak sarjana hukum. Lebih dari itu, lulusan dihasilkan memiliki kualitas yang diukur antara lain dengan standar Kemendiktisaintek melalui Tri Darma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, pengabdian, dan penelitian.

Selain itu, Unkris juga terus mendorong bagaimana lulusan program doktor ilmu hukum mampu membuat kajian-kajian menarik terkait perkembangan hukum di Indonesia.

“Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, Prodi Hukum Unkris memiliki laboratorium Peradilan Semu yang bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk membuat miniature proses pengadilan,” tutup Prof Gayus.

KOMPAS.com – Ketua Yayasan Pendidikan Kiprah Pamor (YPKP) dan Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PGL, Prof. Gayus Lumbuun mengingatkan dunia akademik dan profesional bidang hukum terus memperbarui ilmu dan mengikuti perkembangan zaman.

Hal ini untuk menjawab dinamika pidana atau kriminalitas di Indonesia yang sangat tinggi dan coraknya yang terus berubah-ubah.

“Sekarang kita mengenal ada kejahatan bidang IT. Yang terbaru soal pengoplosan minyak yang dilakukan oleh lembaga negara yang mengurus perminyakan. Itu salah satu bentuk kejahatan baru,” kata Prof. Gayus Lumbuun (3/3/2025).

Bentuk kejahatan lain yang juga membutuhkan perhatian professional dibidang hukum adalah kejahatan terorisme. Sebagai dosen mata kuliah terorisme di UI, Gayus menemukan fakta mencenangkan terkait pendanaan.

“Sekarang sedang tiarap, tetapi kalau diteliti, ini bergerak terus termasuk di luar negeri. Ini juga menjadi bagian dari bagaimana orang hukum mengatasinya,” tambahnya.

Prof. Gayus menekankan, persoalan hukum itu sangat dinamis sesuai perkembangan kehidupan masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Perkembangan atau kejadian apapun yang terjadi di tengah masyarakat, sebenarnya hukum sudah bekerja di situ.

Lebih lanjut Prof Gayus, menjelaskan STIH-PGL yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia (STIHI) telah melahirkan puluhan praktisi bidang hukum. Mereka kini telah berkiprah di tengah masyarakat baik sebagai hakim, jaksa maupun pengacara.

“Kami memang baru meluluskan sarjana hukum angkatan pertama. Namun sebagai sekolah tinggi, lulusan STIH-PGL sudah diarahkan menjadi praktisi hukum dan bukan periset sebagaimana sarjana hukum yang dihasilkan universitas,” tambahnya.

Prof. Gayus menyampaikan, dengan peringkat akreditasi Sangat Baik, lulusan STIH-PGL diakui setara dengan lulusan universitas negeri baik dalam hal jenjang kepangkatan atau keilmuan.
Kampus Merah Putih yang berlokasi di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut memiliki dukungan sarana dan prasarana memadai.

Bermitra dengan Universitas Krisnadwipayana (Unkris), mahasiswa STIH-PGL juga mendapatkan tim pengajar para ahli hukum dari Unkris termasuk menggunakan laboratorium ruang sidang yang dimiliki Unkris.

STIH PGL itu sendiri merupakan perubahan STIHI yang digagas Mien Sugandhi, Menteri Pemberdayaan Wanita era Presiden Soeharto pada 2002. Terhitung 16 Desember 2021, STIHI berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun (STIH PGL) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 559/E/202.

Saat ini, STIH PGL baru memiliki satu Program Studi yakni Prodi Ilmu Hukum (S1). Namun tidak menutup kemungkinan dibukanya fakultas dan prodi lain dibidang teknik dan ekonomi.

“Rencananya, kami akan mengurus ijin membentuk fakultas lain dan aturan Kemendiktisaintek, kalau punya tiga fakultas dan prodi, maka saya bisa mengubahnya menjadi universitas. Dan soal nama, nantinya tidak harus Prof Gayus Lumbuun, bisa nama lain yang diusulkan,” tutup Prof Gayus.

Universitas Pancasila resmi meluncurkan Training Centre yang diberi nama The Pancasila School of Law Diplomacy and Executive Leadership Program pada Jumat (21/2/2025) di Kampus Universitas Pancasila. Pusat pelatihan ini berada di bawah naungan Direktorat Komersil Universitas Pancasila.

Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, usai peresmian mengatakan Training Centre Hukum ini didirikan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan di bidang hukum, baik bagi mahasiswa, alumni, para praktisi maupun masyarakat umum.

"Lembaga ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pelaku bisnis, pelaku notaris dan pelaku hukum, " katanya.

Selain memberikan manfaat edukatif, Training Centre ini juga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan melalui biaya pelatihan dan kerjasama dengan pihak eksternal.

Melalui lembaga ini, Universitas Pancasila menargetkan peningkatan pendapatan hingga 30 persen dari sumber-sumber non-SPP mahasiswa. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan universitas lebih mandiri secara finansial dan tidak hanya bergantung pada mahasiswa.

Rektor Marsudi menegaskan bahwa peningkatan kualitas institusi tidak akan dilakukan dengan menaikkan biaya kuliah, melainkan melalui pencarian sumber pendapatan lain, seperti training centre ini. Ia optimis bahwa kegiatan ini, jika dilakukan secara rutin, akan menghasilkan keuntungan.

"Kalau rutin dilakukan akan menghasilkan profit, " ungkap Rektor.

Ia mencontohkan Universitas Harvard, sebuah universitas swasta terkemuka, yang mampu memperoleh 51% pendapatannya dari sumber non-SPP, sementara hanya 49% berasal dari biaya kuliah.

Melihat keberhasilan ini, ia mendorong fakultas-fakultas lain, termasuk Fakultas Komunikasi, Farmasi, Teknik, dan sebagainya, untuk mendirikan lembaga serupa.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UP Prof. Eddy Pratomo menyatakan pengajar akan dihadirkan dari berbagai institusi yang ahli di bidangnya, mulai dari OJK, Ikatan Notaris Indonesia, Lemhanas dan lain-lain. Bahkan untuk teknik diplomasi dan negosiasi akan dihadirkan para Dubes yang telah berpengalaman.

"Materi pembelajaran di lembaga ini berbeda dengan yang lain. Kita akan ajarkan Ketrampilan negosiasi yang mencakup berbagai materi di antaranya negosiasi kontrak, negosiasi konflik, negosiasi multi pihak, negosiasi lintas budaya dn strategi negosisasi secara efektif, "ungkapnya.

Selain itu peserta juga mendapatkan pelatihan hukum spesifik yang mencakup pembuatan akta notaris, pembuatan akta syariah, hukum bisnis, hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, hukum kekayaan intelektual dan hukum agraria.

"Kita agak berbeda. Kita ada teknik diplomasi yang mencakup forum negosisasi, arbitrase dan diplomasi. Itu suatu cara penyelesaian masalah dengan cara damai. Kita ingin memasyarakatkan itu, "ucapnya.

Haris Nugroho Kepala Training Centre Hukum mengatakan Training Centre ini dibentuk untuk menjawab tantangan perubahan serta perkembangan yang cepat di masyarakat dan sangat berpengaruh bagi berbagai macam profesi, khususnya pada bidang hukum.

"Pelatihan ini dimaksudkan agar peserta dapat memahami berbagai hal yang terus berkembang di dalam masyarakat, " katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI menghormati keputusan hukum revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang membatalkan pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.

"Kementerian (Diktisaintek) menghormati arah kebijakan yang diberikan, yakni bukan bertindak langsung, tetapi yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek Togar M. Simatupang saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Terkait keputusan yang menyebutkan perguruan tinggi bakal mendapatkan bantuan dari hasil usaha tambang, Togar menilai hal tersebut membantu perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pengembangan yang berdampak atau dibutuhkan oleh industri pertambangan.

"Hal ini akan membantu perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pengembangan yang berdampak atau dibutuhkan oleh industri pertambangan," ujar Togar M. Simatupang.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat memberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pihak ketiga, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta, alih-alih dikelola sendiri oleh kampus.

"Pemerintah dan DPR sepakat bahwa kami tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi," kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas (17/2).

Dalam hal ini, perguruan tinggi hanya akan menjadi penerima manfaat dari pertambangan. Supratman mengatakan nantinya pihak ketiga akan membantu kampus yang membutuhkan.

"Terutama untuk penyediaan dana riset, termasuk yang menyangkut pemberian beasiswa kepada mahasiswanya," ucapnya.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan DPR sepakat memutuskan tidak memberikan izin konsesi tambang kepada pihak kampus atau perguruan tinggi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang rencananya akan disahkan dalam rapat Paripurna DPR, besok, Selasa (18/2/2025).

Keputusan tersebut turut disepakati dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

“Terhadap usulan dari DPR yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam konferensi pers seusai rapat pleno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menurut Supratman, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang sebagai pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Dia mengatakan, perguruan tinggi akan mendapatkan manfaat tidak langsung dari pengelolaan tambang oleh BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang ditunjuk pemerintah.

“Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya,” jelas Supratman.

Senada dengan Supratman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa pihak kampus atau perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini. Keputusan pemerintah dan DPR tersebut merupakan respons terhadap permintaan publik agar kampus tetap fokus pada pendidikan.

“Sekali lagi saya katakan bahwa undang-undang ini tidak otomatis kampus mengelola (tambang), tetapi lewat perusahaan-perusahaan, perusahaan BUMN, BUMD maupun perusahaan yang lain. Nah kalau dia (kampus) mau kerja sama untuk penelitian, untuk butuh dana risetnya, untuk bikin laboratoriumnya, ya silahkan dibicarakan dan pemerintah membuka ruang itu,” kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan mekanisme lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), termasuk terkait badan usaha yang ditunjuk untuk mengelola IUP kampus.

“Nanti kita atur lewat PP, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah berpandangan dalam rapat tadi bahwa tidak kita berikan langsung kepada kampus. Tetapi kita berikan kepada perusahaan,” pungkas Bahlil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan kewenangan perguruan tinggi mengelola tambang menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Minerba dari pemerintah ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Supratman menyebut kemungkinan BUMN yang akan menjadi perantaranya.

"Apakah nanti jadi diberi kepada perguruan tinggi, nanti lihat DIM-nya pemerintah. Iya kan? Nanti liat DIM-nya," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Supratman menyebut masih ada kemungkinan usulan pemerintah terkait perguruan tinggi dapat mengelola tambang terbuka dari sisi yang lain. Ia menyebut adanya alternatif pihak ketiga atau perantara sebelum tambang itu dikelola oleh kampus.

"Tapi kalau soal perguruan tinggi, nanti akan dilihat apakah nanti pemerintah setuju atau tidak karena itu menjadi salah satu bahasan. Apakah benar nanti itu diberikan langsung ke perguruan tingginya atau nanti justru diserahkan kepada BUMN," ujar Supratman.

"Untuk pengelolaannya yang ditunjuk oleh pemerintah, BUMN atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah dan pengelolaannya dan hasilnya nanti yang akan diberikan kepada perguruan tinggi," tambahnya.

Ia menilai hal ini bisa menjadi cara perguruan tinggi mengelola tambang. Dengan begitu diharapkan pembagian hasil tambang bisa merata ke seluruh perguruan tinggi.

"Saya belum tahu, maksudnya ini kan cara, salah satu caranya. Daripada mungkin memberikan langsung kepada perguruan tingginya, ya kan? Nah, pemerintah yang akan tunjuk BUMN ataupun pihak ketiga," kata Supratman.

"Hasilnya itu dibagi berapa besar yang bisa diberi sumbangsih kepada perguruan tinggi. Sehingga itu bisa merata semua perguruan tingginya. Nah karena itu juga salah satu yang membuat kenapa DIM-nya kami lagi mau selaraskan," imbuhnya.

Simak juga Video: Respons Kemendiktisaintek soal Wacana Perguruan Tinggi Dapat Izin Kelola Tambang

(dwr/azh)

KOMPAS.com - Ada lebih dari 50 universitas atau perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi (prodi) Hukum atau Ilmu Hukum dengan akreditasi Unggul.

Akreditasi adalah sistem jaminan mutu dari lembaga berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kecakapan dalam hal tertentu.

Dan predikat Unggul merupakan strata tertinggi dalam akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) kepada perguruan tinggi atau prodi.

Lantas, mana saja Perguruan Tinggi di Indonesia yang memiliki Program Studi (Prodi) Hukum dengan akreditasi Unggul?

Kampus dengan Prodi Hukum akreditasi Unggul

Dilansir dari laman resmi BAN-PT, berikut adalah daftar Perguruan Tinggi dengan Prodi S1 Hukum atau Ilmu Hukum terakreditasi Unggul*:

Perguruan Tinggi di Pulau Jawa

• Universitas Indonesia, Jakarta
• Universitas Trisakti, Jakarta
• Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta
• Universitas Pancasila, Jakarta
• Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM - PTHM, Jakarta
• Universitas Prima Indonesia, Medan
• Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta
• Universitas Esa Unggul, Jakarta
• Universitas Tarumanagara, Jakarta
• Universitas Borobudur, Jakarta
• Universitas Nasional, Jakarta
• Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
• Universitas Bina Nusantara
• Universitas Langlang Buana, Bandung
• Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
• Universitas Pasundan, Bandung
• Universitas Islam Bandung, Bandung
• Universitas Pakuan, Bogor
• Universitas Djuanda, Bogor
• Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon
• Universitas Pelita Harapan, Tangerang
• Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang
• Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
• Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
• Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
• Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
• Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
• Universitas Sebelas Maret, Surakarta
• Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang
• Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
• Universitas Semarang, Semarang
• Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
• Universitas Diponegoro, Semarang
• Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang
• Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang
• Universitas Negeri Semarang, Semarang
• Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
• Universitas Pancasakti Tegal, Tegal
• Universitas Airlangga, Surabaya
• Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
• Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya
• Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya
• Universitas Surabaya, Surabaya
• Universitas Islam Malang, Malang
• Universitas Brawijaya, Malang
• Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
• Universitas Jember, Jember
• Institut Agama Islam Negeri Madura, Madura
• Universitas Hang Tuah.

Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa

• Universitas Hasanuddin, Makassar
• Universitas Muslim Indonesia, Makassar
• Universitas Warmadewa, Bali
• Universitas Pendidikan Nasional, Bali
• Universitas Ngurah Rai, Bali
• Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali
• Universitas Udayana, Bali
• Universitas Mataram, Mataram
• Universitas Khairun, Ternate
• Universitas Pattimura, Ambon
• Universitas Malikussaleh, Aceh
• Universitas Syiah Kuala, Aceh
• Universitas Sumatera Utara, Medan
• Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
• Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
• Universitas Riau, Riau
• Universitas Islam Riau, Riau
• Universitas Muhammadiyah Riau, Riau
• Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu
• Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang.

*Data diambil dari laman resmi BAN-PT tanggal 6 Februari 2025

Akreditasi terhadap kampus atau perguruan tinggi menjadi salah satu kontrol dan pengawasan dari pemerintah terhadap PT tersebut.

Peringkat pengakuan atau akreditasi yang diberikan oleh pemerintah pada Perguruan Tinggi di Indonesia dilaksanakan oleh BAN PT.

Demikian daftar seluruh kampus atau Perguruan Tinggi di Indonesia yang memiliki Program Studi Kedokteran dengan akreditasi Unggul.

KOMPAS.com - Universitas Indonesia atau UI sudah mengumumkan daya tampung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

UI telah mengumumkan mana saja jurusan dengan daya tampung terbanyak, jurusan dengan daya tampung yang sedikit hingga informasi jurusan mulai vokasi sampai S1.

Saat ini terdapat 76 PTN akademik, 44 PTN vokasi, dan 4 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di dalam database daya tampung SNBP 2025.

Setiap PTN mencantumkan daya tampung program studi (prodi) diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), hingga sarjana (S1).

Informasi ini dapat digunakan untuk siswa eligible SNBP 2025 dalam menentukan prodi pilihan.

Jika kamu ingin mendaftar di UI, cek daya tampung prodi terbanyak di Universitas Indonesia (UI).

Prodi dengan daya tampung terbanyak SNBP UI 2025

Pada SNBP 2025, UI menawarkan 79 prodi. Ini dia deretan prodi dengan daya tampung terbanyak di UI pada jalur SNBP 2025:

1. S1 Ilmu Hukum

• Daya tampung: 114
• Peminat 2024: 1.634

2. S1 Manajemen

• Daya tampung: 76
• Peminat 2024: 1.545

3. S1 Akuntansi

• Daya tampung: 70
• Peminat 2024: 1.368

4. S1 Ilmu Psikologi

• Daya tampung: 66
• Peminat 2024: 1.274

5. S1 Pendidikan Dokter

• Daya tampung: 60
• Peminat 2024: 1.720

6. S1 Teknik Industri

• Daya tampung: 52
• Peminat 2024: 659

7. S1 Ilmu Komputer

• Daya tampung: 50
• Peminat 2024: 1.133

8. S1 Sistem Informasi

• Daya tampung: 50
• Peminat 2024: 926

9. S1 Ilmu Keperawatan

• Daya tampung: 49
• Peminat 2024: 616

10. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

• Daya tampung: 42
• Peminat 2024: 508

11. S1 Ilmu Ekonomi

• Daya tampung: 42
• Peminat 2024: 437

12. S1 Teknik Sipil

• Daya tampung: 40
• Peminat 2024: 494

13. S1 Teknik Mesin

• Daya tampung: 40
• Peminat 2024: 429

Itulah jurusan dengan daya tampung terbanyak UI di jalur SNBP 2025. Siswa kelas 12 SMA/SMK sederajat yang menjadi siswa eligible dan bisa mendaftar SNBP 2025, bisa menjadikan jurusan di UI ini sebagai bahan referensi dalam menentukan pilihan jurusan kuliah.