JAKARTA - Mantan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara ikut perang mendukung Rusia melawan Ukraina di Donetsk. Dia menjadi tentara bayaran Moskow.

Terkait hal itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan status kewarganegaraan Satria Arta Kumbara. Supratman mengatakan, Satria Arta Kumbara telah memenuhi syarat untuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia lantaran menjadi tentara aktif Rusia.

Supratman menyebutkan bahwa berdasarkan pengecekan pada sistem laman Kewarganegaraan AHU per 12 Mei 2025, Satria belum atau tidak mengajukan permohonan kehilangan Kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, status kewarganegaraannya dapat hilang sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.


Foto/Dok Kemenkum



"Jadi berdasarkan UU 12 Tahun 2006 dan PP 2 Tahun 2007, maka Saudara Satria Arta Kumbara telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia,? tuturnya.

Kendati demikian, Supratman menerangkan, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar Pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria. Instansi pusat, daerah, ataupun masyarakat harus melaporkan kepada Menteri Hukum jika mengetahui adanya WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan.

Selanjutnya, Menteri Hukum akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menerbitkan surat keterangan dimaksud. Saat ini, Kementerian Hukum telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Moskow agar segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kubara yang terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa izin Presiden.

Pekanbaru -

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar menegaskan tidak main-main perangi narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan di wilayah Riau. Sebagai komitmen, Maizart mengajak masyarakat terlibat aktif.

"Seperti yang ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa di lingkungan pemasyarakatan baik Lapas maupun rutan itu Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," tegas Maizar, Sabtu (17/5/2025).

Ketegasan ini disampaikan menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan dalam peredaran narkoba. Khususnya lingkungan Pemasyarakatan di bawah komando Kanwil Ditjenpas Riau.

Sebagai komitmen, Maizar mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Ditjenpas, dipastikan siap bekerjasama dan berkolaborasi memberantas narkoba hingga masuknya barang terlarang ke sel.

"Kami selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat, maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Maizar menyebut bila terbukti keterlibatan narapidana dalam peredaran narkoba, dia akan memberikan sanksi tegas. Salah satunya pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Langkah tegas ini diambil untuk memberi efek jera bagi para pelaku. Termasuk soal kemungkinan adanya sanksi pidana yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung agar Lapas dan Rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silakan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dalam perjuangan kami zero narkoba dan HP," tegas Maizar.

Langkah tegas diberikan tidak hanya bagi para tahanan atau narapidana, bagi para pegawai yang terlibat juga akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan agar tak ada pegawai 'main mata' dalam melakukan tugas-tugas di Rutan dan Lapas.

(ras/nkm)

NEW DELHI - Sapi di India memang memiliki kedudukan istimewa mengingat mayoritas penduduk negara itu beragama Hindu.

Hewan pemamah biak itu dihormati sebagai simbol kesucian dan dianggap sebagai makhluk yang harus dilindungi.

Dalam tradisi Hindu, sapi dianggap sebagai simbol kesucian dan kemakmuran. Penghormatan terhadap sapi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari umat Hindu di India.

Namun, penghormatan ini telah memicu kekerasan oleh kelompok vigilante yang mengklaim melindungi sapi, sering kali menargetkan minoritas seperti Muslim dan Dalit.

Perlindungan untuk Sapi Memunculkan Kekerasan

Sejak 2010, India telah menyaksikan peningkatan kekerasan yang dilakukan kelompok vigilante sapi.

Menurut laporan Reuters pada 2017, sebanyak 28 orang tewas dan 124 lainnya terluka dalam 63 serangan terkait sapi antara 2010 hingga pertengahan 2017.

Kelompok vigilante sapi sering kali menargetkan Muslim dan Dalit, yang dianggap terlibat dalam perdagangan atau konsumsi daging sapi.

Tindakan kekerasan ini mencerminkan ketegangan sosial dan agama yang mendalam di India. Beberapa insiden telah memicu protes dan perhatian internasional terhadap perlindungan hak-hak minoritas di negara tersebut.

Data menunjukkan kekerasan oleh kelompok vigilante sapi meningkat setelah 2014, bertepatan dengan naiknya pemerintahan nasionalis Hindu.

Pada 2019, terjadi 10 insiden dengan 6 korban tewas dan 18 terluka. Meskipun jumlah insiden menurun pada 2020 dan 2022, pada 2024 terjadi lonjakan dengan 8 insiden yang menyebabkan 8 kematian dan 12 luka-luka.

Pada 2024, terjadi beberapa insiden kekerasan oleh kelompok vigilante sapi, termasuk serangan di Chhattisgarh dan Haryana yang menyebabkan beberapa kematian.

Kekerasan oleh kelompok vigilante sapi tidak hanya menyebabkan korban jiwa tetapi juga berdampak pada ekonomi, terutama bagi komunitas yang bergantung pada perdagangan sapi.

Ketakutan akan serangan telah mengganggu mata pencaharian banyak orang, memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah.

Media sosial telah digunakan oleh beberapa kelompok vigilante untuk menyebarkan propaganda dan bahkan mendokumentasikan serangan mereka.

Platform seperti Instagram telah dikritik karena lambat dalam menghapus konten yang mempromosikan kekerasan, meskipun ada laporan tentang penyalahgunaan platform tersebut oleh kelompok ekstremis.

Pemerintah India telah menghadapi kritik karena dianggap tidak cukup tegas dalam menanggapi kekerasan oleh kelompok vigilante sapi.

Mahkamah Agung India pada 2017 memerintahkan setiap negara bagian menunjuk petugas polisi khusus guna menangani masalah ini.

Namun, implementasi kebijakan ini bervariasi dan sering kali tidak efektif dalam mencegah kekerasan lebih lanjut.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong penguatan kajian terhadap hubungan penerapan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dengan hukum humaniter internasional dan hukum perang laut yang saat ini masih belum terlalu diteliti mendalam.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI L. Amrih Jinangkung saat memimpin diskusi tematik bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Jakarta, 6—7 Mei 2025, yang dilaksanakan dalam rangka penguatan inisiatif hukum humaniter dunia “Global IHL Initiative”.

“Indonesia meyakini sepenuhnya bahwa hubungan antara UNCLOS 1982, Hukum Humaniter Internasional, dan Hukum Peperangan Laut merupakan bidang yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperjelas batas antara rezim hukum yang memiliki keterkaitan erat,” kata Amrih, seperti dikutip dari keterangan Kemlu RI di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, interaksi antara rezim hukum internasional, khususnya UNCLOS dan hukum peperangan laut, hingga kini masih minim kajian sehingga harus digali lebih dalam lagi.

Salah satu aspek yang penting dibahas saat ini, yaitu penerapan UNCLOS dalam konflik bersenjata, mengingat pesatnya kemajuan teknologi dalam peperangan modern seperti penggunaan kendaraan bawah laut nirawak (UAV), sehingga topik tersebut didiskusikan dalam agenda itu.

Turut dibahas pula dalam diskusi tersebut isu perlindungan lingkungan laut, hak navigasi, dan kepentingan negara pesisir netral yang erat kaitannya dengan penerapan UNCLOS.

Sementara itu, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk RI dan Timor Leste Vincent Ochilet mengatakan, negara-negara harus mempertimbangkan kembali pendekatan terhadap konflik laut dan penerapan hukum peperangan laut supaya semakin berorientasi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.

Pasalnya, sebagian besar hukum peperangan laut yang berlaku saat ini dirumuskan pada awal abad ke-20, sementara kondisi maritim global telah berubah secara signifikan sejak saat itu.

“Perlakuan yang mengistimewakan domain maritim dalam perkembangan hukum perang laut perlu diseimbangkan dengan pertimbangan kemanusiaan,” ucap Ochilet.

“Sangat penting untuk menyadari bahwa, dalam lingkungan maritim yang saling terhubung secara global, konflik bersenjata di laut dapat berdampak besar terhadap populasi sipil baik di laut maupun di darat,” tambahnya.

Menurut pernyataan Kemlu RI, diskusi tematik tersebut mempertemukan 17 pakar dari berbagai negara dengan latar belakang di bidang kelautan dan hukum internasional.

Pertemuan tersebut digelar salah satunya untuk menetapkan pendekatan praktis terkait implementasi hukum humaniter dalam peperangan di laut.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

MOSKOW - Negara-negara Barat menargetkan kapal-kapal Rusia dengan semakin banyak aksi sabotase dan terorisme sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk memberlakukan blokade maritim di Rusia.

Peringatan itu diungkap Penasihat Keamanan Nasional Presiden Vladimir Putin, Nikolay Patrushev.

Ajudan presiden, yang mengepalai Dewan Maritim Rusia, membuat pernyataan tersebut selama pertemuan badan tersebut pada hari Minggu (27/5/2025).

"Ada peningkatan yang konsisten dalam aktivitas militer NATO di Laut Baltik dan Laut Utara, di Atlantik Utara, dan kawasan Asia-Pasifik," ungkap Patrushev.

"Negara-negara Barat telah memperluas praktik mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk membangun blokade laut, termasuk upaya untuk memeriksa kapal-kapal di perairan internasional dan melakukan sabotase dan aksi teroris," papar dia.

Patrushev sebelumnya telah memperingatkan setiap upaya oleh Uni Eropa (UE) dan Inggris untuk mengusir kapal-kapal Rusia dari laut akan ditanggapi dengan pembalasan yang "proporsional".

?Jika hukum dan diplomasi gagal, keamanan pelayaran Rusia akan dijamin oleh angkatan laut kita. Para pemarah di London atau Brussels perlu memahami hal ini dengan jelas,? tegas kepada pers pekan lalu.

Negara-negara Barat memperketat pembatasan maritim terhadap Rusia menyusul eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022, dengan memberikan sanksi kepada sejumlah kapal dan membatasi akses mereka ke asuransi angkatan laut, lembaga keuangan, dan infrastruktur pelabuhan.

Selama satu setengah tahun terakhir, setelah serangkaian insiden yang melibatkan kerusakan jaringan listrik dan komunikasi bawah laut, pejabat Barat menuduh Moskow melakukan ?sabotase? dan melancarkan ?perang hibrida.?

Meskipun ada klaim tentang dugaan keterlibatan kapal-kapal Rusia yang melintasi infrastruktur tersebut, tidak ada bukti konklusif yang diajukan.

Negara-negara NATO secara bertahap meningkatkan kehadiran militer mereka di Laut Baltik setelah adanya tuduhan tersebut.

Menurut Patrushev, blok militer pimpinan AS telah berlatih menerapkan blokade laut di Laut Baltik dan Laut Hitam selama latihan militernya, serta merebut wilayah kantong Rusia di Kaliningrad, setelah melakukan serangan pendahuluan terhadap pasukan pencegah nuklir Moskow.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa aturan tentang pembentukan tiga satuan tugas khusus peningkatan investasi dan deregulasi masih dirumuskan karena substansi dari aturan tersebut melibatkan kementerian/lembaga (K/L) terkait hingga sektor usaha dan industri.

Prasetyo menjelaskan bahwa pembentukan tiga satgas tersebut bertujuan meningkatkan dan memberi kemudahan iklim investasi, memberi percepatan perizinan berusaha, deregulasi, hingga mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Termasuk kita juga ingin menyinkronisasikan dengan teman-teman di swasta, di sektor usaha maupun di sektor industri, termasuk dengan teman-teman serikat-serikat buruh kaitannya dengan satuan tugas dan mitigasi PHK," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tiga satgas khusus sebagai tindak lanjut usai Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kebijakan tarif resiprokal bersama para pejabat tinggi Amerika Serikat.

Tiga satgas tersebut meliputi Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, serta Satgas Deregulasi Kebijakan.

Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah ingin Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menangani kasus di hilir, tetapi secara menyeluruh, mulai dari sektor industri, usaha, hingga para pekerja.

"Sehingga sampai hari ini masih terus kita rumuskan poin-poin yang akan diatur dalam proses-proses deregulasi dalam rangka peningkatan iklim investasi maupun mempercepat serta mempermudah perizinan berusaha," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kunjungannya delegasi Indonesia ke Amerika Serikat untuk menegosiasi kebijakan tarif resiprokal telah mencapai banyak kemajuan penting.

"Satgas dan perundingan ini diharapkan Indonesia bisa dalam posisi untuk mempercepat perundingan dengan Amerika Serikat," kata Airlangga.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Sanaa -

Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman menyebut serangan udara Amerika Serikat (AS) menghantam sebuah pusat penahanan migran yang ada di wilayah Saada, yang dikuasai kelompok tersebut. Diklaim oleh Houthi bahwa sedikitnya 30 orang tewas akibat gempuran militer Washington tersebut.

"Sebanyak 30 jenazah telah dikeluarkan dari reruntuhan pusat penahanan bagi para migran Afrika," sebut Kementerian Dalam Negeri Houthi dalam pernyataannya, seperti dilaporkan Al-Masirah TV yang dikelola oleh Houthi, dan dilansir AFP, Senin (28/4/2025).

Disebutkan dalam pernyataan itu bahwa puluhan orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara yang menghantam area Saada.

"Tim pertahanan sipil dan Bulan Sabit Merah terus melanjutkan upaya mereka di lokasi kejahatan Amerika tersebut," demikian dilaporkan Al-Masirah TV.

Houthi yang merupakan bagian dari "poros perlawanan" Iran terhadap AS dan sekutunya, Israel, menggambarkan diri mereka sebagai pembela Gaza selama perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas sejak Oktober 2023 lalu.

Houthi secara rutin meluncurkan rudal dan mengerahkan drone tempur ke wilayah Israel, juga menyerang kapal-kapal kargo yang melintasi rute perdagangan utama di perairan Laut Merah dan sekitarnya.

Militer AS melancarkan operasi militer terhadap Houthi sejak Januari 2024 dalam upaya menghentikan serangan kelompok tersebut.

Sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari tahun ini, serangan-serangan militer Washington semakin intensif, dengan serangan dilancarkan hampir setiap hari selama sebulan terakhir terhadap posisi-posisi Houthi di wilayah Yaman.

Media afiliasi Houthi dalam laporannya pada Minggu (27/4) menyebut serangan udara AS menghantam area ibu kota Sanaa pada malam hari, hingga menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai beberapa orang lainnya, termasuk wanita dan anak-anak.

Serangan AS paling mematikan terjadi sepekan lalu, dengan laporan Houthi menyebut 80 orang tewas akibat serangan udara yang menghantam area pelabuhan bahan bakar Ras Issa di wilayah Hodeidah bagian barat.

(nvc/ita)

Washington DC -

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

(nvc/ita)

Pemerintah Presiden Donald Trump mengumumkan perombakan besar-besaran di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, karena dianggap memiliki birokrasi yang terlalu "gemuk".

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan restrukturisasi di Kemlu AS akan fokus memangkas posisi dan mengurangi divisi-divisi hak asasi manusia, karena organisasi "gemuk" itu tak sejalan dengan pemerintahan.

"Kementerian ini gemuk, tidak mampu menjalankan misi diplomatik pentingnya di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio, dilansir dari AFP.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal, daripada memajukan kepentingan nasional inti AS," imbuhnya.

Salah satu perubahan utama dari perombakan ini adalah menghapus divisi yang bertanggung jawab atas keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Sebagai gantinya, divisi itu akan digantikan oleh kantor koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan, yang akan menyerap fungsi dari Badan Pembangunan Internasional AS.

Kantor baru itu akan mengawasi biro demokrasi, HAM, dan kebebasan beragama, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja di luar negeri.

Selain itu, perombakan ini juga termasuk menghapus kantor kejahatan perang, yang fungsi terbarunya mencakup dokumentasi perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina.

Juru bicara Kemlu AS, Tammy Bruce, memastikan dihapusnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi mereka akan berakhir. Namun area fokus divisi-divisi tersebut dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, cekatan, dan lebih cepat.

Sejalan dengan rencana ini, Kemlu AS disebut akan mengurangi jumlah divisi dari 734 menjadi 602. Wakil Menlu AS juga akan diminta membuat rencana dalam waktu 30 hari untuk mengurangi staf sebanyak 15 persen.

TEL AVIV - Setiap tahun pada tanggal 17 April, Hari Tahanan Palestina diperingati untuk menyoroti penderitaan mereka yang ditahan di penjara Israel dan perjuangan mereka untuk kebebasan melawan pendudukan Israel yang terus berlanjut atas tanah mereka.

Hari tersebut menandai pembebasan Mahmoud Bakr Hijazi pada tahun 1974, warga Palestina pertama yang dibebaskan dalam pertukaran tahanan dengan Israel.

Hari tersebut kemudian ditetapkan untuk menghormati semua tahanan Palestina dan menyoroti penahanan berkelanjutan Israel terhadap warga Palestina serta pelanggaran hak-hak mereka.

Saat ini, ada hampir 10.000 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel di Israel dan wilayah yang diduduki, menurut kelompok hak-hak tahanan Addameer.

Bagi warga Palestina, mereka adalah tahanan politik yang harus dibebaskan. Dari mereka yang ditahan: 3.498 ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, 400 adalah anak-anak, 27 adalah wanita, 299 menjalani hukuman seumur hidup.

Tahanan administratif, termasuk wanita dan anak-anak, dapat ditahan militer untuk periode enam bulan yang dapat diperbarui berdasarkan "bukti rahasia" yang tidak boleh dilihat tahanan maupun pengacara mereka.

400 Tahanan Anak, Kasus Ahmad Manasra

Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang mengadili anak-anak di pengadilan militer, yang sering kali mengabaikan hak-hak dasar mereka.

Menurut Defense for Children Palestine, sekitar 500 hingga 700 anak Palestina ditahan dan dituntut di sistem pengadilan militer Israel setiap tahun, beberapa di antaranya berusia 12 tahun.

Dakwaan yang paling umum adalah melempar batu, kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum militer hingga 20 tahun penjara.

Saat ini, 400 anak Palestina masih berada di penjara Israel, sebagian besar berada dalam tahanan praperadilan dan belum divonis atas pelanggaran apa pun.

Salah satu kasus tahanan anak yang paling mengerikan adalah kasus Ahmad Manasra, yang ditangkap pada usia 13 tahun, diinterogasi secara brutal, dan kemudian dijatuhi hukuman.

Ahmad bersama sepupunya Hassan, yang diduga menikam dua pemukim Israel di dekat permukiman ilegal Israel di Yerusalem Timur yang diduduki pada tahun 2015.

Hassan, yang saat itu berusia 15 tahun, ditembak dan dibunuh oleh warga sipil Israel, sementara Ahmad dipukuli habis-habisan oleh massa Israel dan ditabrak mobil.

Dia menderita patah tulang tengkorak dan pendarahan dalam.

Pada saat itu, hukum Israel menyatakan anak-anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Untuk menghindari hal ini, otoritas Israel menunggu hingga Manasra berusia 14 tahun untuk menjatuhkan hukuman kepadanya.

Hukum tersebut diubah pada bulan Agustus 2016 untuk memungkinkan penuntutan anak-anak yang lebih muda.

Ahmad didakwa dengan percobaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Hukumannya kemudian dikurangi menjadi 9,5 tahun.

Ahmad telah lama menderita masalah kesehatan mental. Pada akhir tahun 2021, seorang psikiater dari Doctors Without Borders (MSF) diizinkan mengunjunginya dan mendiagnosisnya dengan skizofrenia.

Ini adalah pertama kalinya seorang dokter eksternal diizinkan untuk menemuinya.

Pada tanggal 10 April 2025, setelah menghabiskan lebih dari sembilan tahun di balik jeruji besi, Ahmad akhirnya dibebaskan.

Tahanan Palestina Berlipat Ganda sejak 7 Oktober

Sejak Oktober 2023, ketika Hamas memimpin serangan ke Israel selatan dan Israel kemudian memulai perangnya di Gaza, hingga April 2025, jumlah tahanan politik Palestina berlipat ganda, meningkat dari 5.250 menjadi hampir 10.000 orang.

1 Warga Palestina Dibebaskan, 15 Ditahan

Sejak 7 Oktober, Israel telah menahan sekitar 30.000 warga Palestina. Selama pertukaran tahanan-tawanan dengan Hamas, Israel telah membebaskan lebih dari 2.000 tahanan Palestina.

Itu berarti, untuk setiap orang yang dibebaskan, 15 orang lainnya ditangkap.

Selama gencatan senjata terakhir awal tahun ini, 739 warga Palestina dari Gaza dibebaskan, dari 15.000 yang ditahan.

Sementara di Tepi Barat yang diduduki, 652 orang dibebaskan, tetapi hampir 14.500 telah ditahan.

China resmi mengumumkan akan mengurangi jumlah impor film AS. Hal itu diumumkan Badan Perfilman Nasional China di laman resmi mereka pada Kamis (10/4) menyusul perang tarif yang terjadi antara negara mereka dengan AS.

Salah satu juru bicara Badan Perfilman Nasional China mengonfirmasi hal tersebut setelah ditanya mengenai kenaikan tarif AS atas barang-barang China akan memengaruhi impor film AS.

Ia menyatakan AS telah membuat kekeliruan dengan mengenakan tarif berlebihan kepada China dan meyakini itu akan mengurangi niat baik penonton China terhadap film-film Hollywood.

"Tindakan keliru pemerintah AS untuk menyalahgunakan tarif pada China pasti akan semakin mengurangi dukungan penonton domestik terhadap film-film Amerika," kata Administrasi Film China dalam sebuah pernyataan tanggapan.

"Kami akan mengikuti hukum pasar, menghormati pilihan penonton, dan mengurangi jumlah film AS yang diimpor secara moderat," kata juru bicara tersebut seperti diberitakan Global Times.

Juru bicara tersebut juga menekankan bahwa China sebagai pasar film terbesar kedua di dunia tetap berkomitmen pada keterbukaan tingkat tinggi.

Mereka menekankan bakal tetap memperkenalkan film-film luar biasa dari lebih banyak negara untuk memenuhi permintaan pasar.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua negara karena tarif hukuman yang dikenakan pemerintah AS atas impor dari China terus melonjak.

Spekulasi tentang larangan film Hollywood mencuat sejak Selasa (8/4) setelah beberapa blogger Cina yang berpengaruh menyuarakan larangan penayangan film Hollywood yang sejalan dengan pertimbangan otoritas untuk melawan ancaman tarif terbaru dari AS.

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian kala itu masih enggan menyampaikan keputusan terkait hal tersebut.

"Kami tidak mengomentari apa yang telah dikatakan di Internet. Saya hanya menjelaskan posisi China dengan jelas. Kami akan terus mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak dan kepentingan kami yang sah dan sesuai hukum."

Lanjut ke sebelah...

Setelah rencana tersebut diumumkan, beberapa netizen Cina menyuarakan dukungan untuk keputusan tersebut. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa sebenarnya tidak menyukai produk film studio AS terkini.

Data pasar telah menggambarkan penurunan daya tarik film-film Hollywood di China bahkan sebelum pengumuman terbaru.

Hingga Rabu (9/4) sekitar 10 film AS telah dirilis di China sepanjang 2025, tapi hanya Captain America: Brave New World dan A Minecraft Movie yang meraup lebih dari 100 juta yuan.

Pakar dari Akademi Pusat Kebudayaan dan Administrasi Pariwisata Sun Jiashan mengatakan China sebagai pasar siap memainkan peran yang lebih signifikan dalam membentuk masa depan sinema global.

"Keputusan Badan Perfilman Nasional China untuk mengurangi impor film Amerika sejalan dengan lintasan pertumbuhan sinema domestik dan mencerminkan lanskap industri film China yang terus berkembang," kata Sun Jiashan.

Begitu pula dengan profesor Nanjing Normal University sekaligus peneliti Zhang Peng yang menyatakan penonton Cina semakin tertarik pada produksi domestik berkualitas tinggi yang selaras dengan budaya dan nilai-nilai lokal.

Film-film China, seperti The Wandering Earth dan Ne Zha 2, disebut tidak hanya meraih kesuksesan box office tetapi juga memperoleh pengakuan internasional.

"Sementara itu, ketergantungan Hollywood pada sekuel dan waralaba superhero telah menyebabkan stagnasi kreatif, yang semakin mengurangi daya tariknya," kata Zhang.

Terpisah, Presiden AS Donald Trump menertawakan keputusan China mengurangi jumlah film Hollywood yang boleh diputar di negara tersebut. Keputusan itu diambil China sebagai balasan tarif terbaru yang diterapkan Trump.

"Saya rasa saya pernah mendengar hal yang lebih buruk," jawab Trump sambil tertawa seperti diberitakan Variety pada Kamis (10/4).

Pengumuman China mengurangi impor film AS muncul setelah putaran tarif terbaru Trump. Trump mengumumkan jeda 90 hari untuk beberapa negara, tapi tetap menaikkan tarif untuk barang-barang China menjadi 125 persen dan naik lagi menjadi 145 persen per Kamis (10/4) waktu AS. 

Sementara itu, China sudah mengumumkan tarif balasan dengan mematok 84 persen untuk produk-produk AS.

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis merupakan bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyatakan langkah Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.

“Presiden mengambil langkah yang tepat dan berani. Ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih efisien dan transparan,” katanya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

Meski demikian, Hanif mengingatkan liberalisasi impor tidak boleh dilepaskan begitu saja tanpa pengaman dan kebijakan penyeimbang.

Menurut dia, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produsen dalam negeri tidak tergilas dalam kompetisi pasar bebas yang belum sepenuhnya setara.

“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional terutama yang selama ini menopang kebutuhan pokok masyarakat kehilangan ruang hidup karena banjir produk impor murah,” katanya.

Hanif yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019 menuturkan pemerintah perlu menjaga keseimbangan dalam kebijakan impor sekaligus mempercepat penguatan industri substitusi impor.

Industri substitusi impor yang dimaksud yakni sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.

Sementara terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat untuk menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik.

Di sisi lain, ia mengingatkan langkah itu tetap harus diarahkan secara strategis yakni selektif dan komplementer agar mendukung ketahanan ekonomi nasional.

“Impor harus selektif dan bersifat komplementer, bukan substitusi terhadap apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kita bisa memperluas hubungan dagang tapi tetap dengan keberpihakan pada industri dan petani kita sendiri,” kata Hanif.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini turut menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil dan timbal balik.

Hanif mengatakan apabila Indonesia membuka pasar bagi produk negara mitra maka akses pasar ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.

“Langkah Presiden sudah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keberpihakan terhadap pembangunan industri nasional,” katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025