Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947 dan Idul Fitri 1446 ribuan menjadi momen istimewa bagi warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumatera Selatan. Sebab, ribuan warga binaan mendapatkan remisi khusus.

Kabid Pelayanan dan Pembinaan, Mishbahuddin, mengatakan ada 7 warga binaan yang mendapatkan remisi khusus (RK) Hari Raya Nyepi. Rinciannya, remisi khusus satu bulan sebanyak enam orang dan remisi khusus selama dua bulan ada satu orang.

Remisi paling banyak diterima oleh warga binaan di Lapas Kelas IIB Baturaja, OKU, Lapas Kelas II B Martapura dan Lapas Kelas IIB Kayuagung dengan masing-masing dua warga binaan dan satu orang lagi berada di Lapas Kelas I Palembang. Terdiri dari empat warga binaan terjerat kasus narkoba dan tiga lainnya kasus pidana umum.

Sementara untuk remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 H sebanyak 11.021 warga binaan menerima remisi baik RK I dan RK II. Sementara itu dari jumlah tersebut, sebanyak 10.929 orang ini mendapat RK I selama 15 Hari hingga 60 hari. Sedangkan yang mendapatkan RK II sebanyak 92 Orang dengan remisi mulai 15-60 hari.

Adapun untuk anak didikan LPKA di momen Idul Fitri 2025 yang mendapatkan remisi ini sebanyak 38 orang. Di antaranya 36 Andik LPKA ini mendapatkan RK I dengan masa remisinya 15 hari dan satu bulan, sedangkan untuk RK II ada dua Andik LPKA selama 15 hari dan satu bulan.

Total dari 11.059 warga binaan yang berada di seluruh Rutan, Lapas dan LPKA se-Sumsel yang mendapatkan remisi, yang paling banyak dapat remisi ini yakni warga binaan yang berada di Lapas Kelas I Palembang sebanyak 1.400 warga binaan dan yang paling sedikit yakni di LPKA Kelas I Palembang sebanyak 96 orang.

"Penyerahan remisi Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri duberikan secara bersamaan yang dilaksanakan pada Jumat (28/3/2025) yang diawali remisi untuk warga binaan beragama Hindu untuk mendapatkan remisi Nyepi dan selanjutnya warga binaan yang beragama Islam untuk remisi Idul Fitri," kata Mishbahuddin, Sabtu (29/3/2025).

Menurutnya, pemberian remisi ini dilaksanakan di Rutan Kelas I Palembang. Untuk penerima remisi khusus tadi berdasarkan kasus atau tindak pidananya ini didominasi oleh kasus narkoba sebanyak 6.019 orang dan pidana umum capai 4.950 orang. Sedangkan untuk kasus lain seperti korupsi sebanyak 89 orang dan napi teroris ada satu orang.

"Sebelum warga binaan mendapatkan remisi pihaknya menilai dari tingkah laku warga binaan itu selama berada di Lapas atau Rutan. Bagi mereka yang berperilaku baik selama di Lapas atau Rutan selama menjalani hukuman akan diberikan remisi," katanya.

Mishbahuddin mengatakan hingga saat ini jumlah warga binaan yang ada di Lapas dan Rutan se-Sumsel mencapai 15.417 orang. Adapun untuk warga binaan berstatus narapidana ini ada 13.272 orang dan berstatus tahanan ada 2.144 orang.

"Sejauh ini kita masih overload, sebab kapasitas yang kita miliki sebanyak 7.088 orang," pungkasnya.

Video: Bocoran Isi Rumusan RUU Hak Cipta yang Disusun Kemenkumham

Video: Bocoran Isi Rumusan RUU Hak Cipta yang Disusun Kemenkumham

KPK menyerahkan aset yang merupakan rampasan dari kasus korupsi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Aset ini diserahkan melalui mekanisme hibah dan penetapan status penggunaan (PSP).

Serah terima aset dilakukan di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta Timur, Selasa (25/3/2025). Penyerahan dilakukan dari Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto kepada Ketua LPSK Achmadi.

Dalam sambutannya, Fitroh mengatakan aset itu dapat dimanfaatkan serta dioptimalkan nilai ekonomisnya. Selain itu, kata dia, penyerahan aset juga bagian dari strategi pemberantasan korupsi.

"Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum," kata Fitroh dalam keterangan, Rabu (26/3/2025).

Dia menyampaikan mekanisme hibah yang dilakukan ini sebagai upaya mitigasi risiko untuk menjaga nilai aset rampasan. Dia berharap aset hasil rampasan kasus korupsi dapat bermanfaat bagi kepentingan publik.

"Tujuannya agar aset yang telah disita dari tindak pidana korupsi dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik," ujar Fitroh.

Ketua LPSK Achmadi mengapresiasi KPK atas penyerahan aset ini. Dia mengatakan aset itu akan dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

"Terima kasih atas dukungan KPK dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana untuk kantor perwakilan LPSK di daerah. Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat," kata Achmadi.

Adapun proses hibah ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024. Berikut aset yang diserahkan oleh KPK ke LPSK:

- Dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 meter persegi dengan nilai Rp 2,88 miliar
- Satu unit rumah susun seluas 53 meter persegi dengan nilai Rp 664,15 juta.
- Satu unit rumah susun seluas 36 meter persegi dengan nilai Rp 186,6 juta.

Bila ditotal, nilai aset yang diserahkan KPK kepada LPSK mencapai Rp 3,71 miliar.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat mengusulkan 1.073 warga binaan (WB) atau narapidana (napi) menerima remisi Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehih. Dari 1.073 yang diusulkan, dua di antaranya diusulkan mendapat remis khusus (RK) II alias bebas.

Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Muhammad Fadli, mengatakan seluruh napi yang diusulkan mendapat remisi masih dalam tahap verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

"Adapun besaran remisi (pengurangan) yang diusulkan mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan," ujar Fadli dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025) sore.

Fadli merinci dari 1.073 orang yang diusulkan, sebanyak 181 orang mendapat remisi 15 hari, kemudian 775 orang mendapat remisi satu bulan, 1 bulan 15 hari ada 101 orang dapat remisi 1,5 bulan, serta 16 orang remisi 2 bulan.

Fadli menjelaskan pemberian remisi sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana tanpa terkecuali mendapatkan remisi asalkan telah memenuhi syarat tertentu.

"Tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat (sesuai UU), pasti diusulkan, seluruh proses pengusulan juga menggunakan Standar Sistem Pembinaan Narapidana (SPPN)," katanya.

Setiap narapidana dipantau oleh Wali Pemasyarakatan dan dilakukan penilaian asesmen resiko oleh Asesor Pemasyarakatan. Adapun syarat warga binaan yang diusulkan, merupakan warga binaan yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa hukuman.

"Mereka juga aktif mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat administratif dan substansif," tegasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa penyerahan SK (Surat Keputusan) remisi Hari Raya Idulfitri biasanya terbit paling lambat satu hari sebelum hari raya. Begitup un dengan rincian narapidana mana saja (yang diusulkan) akan disebutkan pada saat pembagian SK.

"Penyerahan SK dilaksanakan di hari H nanti, saat ini usulan remisi dari setiap lapas maupun rutan di seluruh Indonesia masih dalam tahap diverifikasi pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," tandasnya.

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Hamas menyerahkan jenazah empat sandera Israel sembari menunggu pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel sebagai balasannya. Hal ini menandai pertukaran terakhir dalam tahap pertama gencatan senjata.

Dilansir Reuters dan AFP, Kamis (27/2/2025), gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari lalu dan sebagian besar telah terlaksana, meskipun mengalami banyak kemunduran. Namun, fase pertama gencatan senjata akan berakhir minggu ini dan nasib fase berikutnya, yang bertujuan untuk mengakhiri perang, masih belum jelas. Hamas mengatakan bahwa sejauh ini belum menerima proposal apa pun.

Usai berhari-hari mengalami kebuntuan, mediator Mesir mengamankan penyerahan jenazah empat sandera terakhir dalam fase pertama gencatan senjata dan Israel diharapkan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina sebagai gantinya.

Sebelumnya, Israel sempat menolak membebaskan ratusan tahanan Palestina usai Hamas menyerahkan enam sandera dalam 'upacara' yang dianggap memalukan.

Namun kini penyerahan 4 jenazah terakhir ini dilakukan secara tertutup. Hal itu agar mencegah Israel mencari dalih untuk menunda pembebasan sandera.

"Israel menerima peti jenazah yang membawa sisa-sisa keempat sandera," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam sebuah keterangan.

Keempat jenazah sandera itu teridentifikasi sebagai Tsachi Idan, Itzhak Elgarat, Ohad Yahalomi, dan Shlomo Mantzur. Jenazah tersebut sedang menjalani identifikasi awal di wilayah Israel.

"Pemberitahuan resmi akan diberikan kepada keluarga para sandera setelah prosesnya selesai," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Israel akan melakukan pemeriksaan forensik lengkap untuk menentukan penyebab kematian keempat sandera terakhir.

Tahanan Palestina Dibebaskan

Sementara itu, tahanan Palestina yang akan dibebaskan termasuk 445 pria dan 24 wanita dan anak di bawah umur yang ditangkap di Gaza, serta 151 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan mematikan terhadap warga Israel. Data tersebut berdasarkan sumber Hamas.

Tahanan Palestina yang dibebaskan dibawa menggunakan bus dari penjara Ofer Israel di Tepi Barat yang diduduki. Bus tersebut tiba di kota Palestina Ramallah beberapa menit kemudian.

Tahanan Palestina yang dibebaskan lalu turun dari bus diiringi sorak-sorai dari ratusan orang yang berkumpul di luar. Beberapa pria yang dibebaskan mengenakan jaket hijau dan keffiyeh diangkat tinggi-tinggi oleh kerumunan.

Bus yang membawa mantan tahanan Palestina, yang dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan ketujuh, tiba di wilayah Palestina (Foto: AFP/ZAIN JAAFAR)

Namun tidak jelas kapan tahanan berikutnya akan dibebaskan.

Tahap pertama gencatan senjata mencakup pertukaran total 33 sandera Israel dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina, dan penarikan pasukan Israel dari beberapa posisi di Gaza serta masuknya bantuan.

Namun dengan berakhirnya gencatan senjata selama 42 hari pada hari Sabtu, masih belum jelas apakah perpanjangan yang dapat membebaskan lebih banyak dari 59 sandera yang tersisa akan terjadi atau apakah negosiasi dapat dimulai pada tahap kedua kesepakatan tersebut.

Lihat juga Video: Hamas Serahkan 4 Jenazah Sandera Israel Lewat Palang Merah Internasional

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Hamas mengecam keputusan Israel yang menunda pembebasan tahanan Palestina. Hamas menyoroti alasan Israel yang menuding upacara penyerahan sandera adalah "memalukan".

Hamas mengatakan hal itu sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu perjanjian, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap ketentuannya, dan menunjukkan kurangnya keandalan pendudukan dalam melaksanakan kewajibannya," kata anggota Hamas bidang politik, Ezzat El Rashq, dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya, Minggu (23/2/2025).

Sementara itu dilansir Aljazeera, Hamas menilai upacara penyerahan tahanan bukanlah penghinaan terhadap para sandera yang dibebaskan. Justru menurutnya, upacara tersebut merupakan perlakuan manusiawi.

"Upacara penyerahan tahanan tidak termasuk penghinaan terhadap mereka, tetapi justru mencerminkan perlakuan manusiawi yang mulia terhadap mereka", kata Hamas, mengacu pada penyelenggaraan pembebasan tawanan.

Hamas meminta mediator untuk campur tangan untuk mendesak Israel untuk mematuhi ketentuan kesepakatan.

Sementara itu, keluarga tahanan Palestina mengaku kecewa dan marah dengan dibatalkannya pembebasan tahanan dari Israel.

"Keluarga para tawanan perang berada dalam keadaan marah, sedih, dan dendam, dan para mediator harus melakukan bagian mereka saat mereka mulai menyelesaikannya sehingga keluarga para tawanan perang dapat bersukacita atas pembebasan tawanan perang mereka yang seharusnya dibebaskan hari ini," kata salah satu warga, Bassam al-Khatib.

"Anda telah menerima tawanan perang Anda, jadi mengapa menunda penyerahan tawanan perang Palestina kami? Ini adalah sesuatu yang menyakitkan hati, kurangnya komitmen dan mengabaikan semua standar dan hukum internasional, dan mengabaikan negara-negara yang mensponsori perjanjian ini," tambahnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan", kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung, tawanan juga melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Agraria dan Tata Ruang membagikan 34 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Lebak dan Kota Serang, Banten. Penyerahan sertifikat itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.

Dengan menyertifikasi tanah ini bisa mendapatkan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Maka dari itu, hal ini penting untuk dilakukan.

"Dengan diserahkannya sertifikat hak milik ini, tanah yang selama ini dihuni oleh Bapak dan Ibu kini telah memiliki legalitas formal. Ini adalah bukti kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semua," ujar AHY dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (11/1/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga menyampaikan bahwa sertifikat tanah memberikan nilai tambah secara ekonomis. Ia juga mengingatkan agar sertipikat dimanfaatkan dengan bijak.

"Sertifikat ini diharapkan membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, dapat digunakan untuk mendapatkan modal usaha agar lebih produktif," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, diserahkan 20 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Lebak, serta 14 sertipikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi rumah ibadah, organisasi umat Muslim, dan pondok pesantren di Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

Setelah menyerahkan sertipikat, Menko AHY bersama Wamen ATR/Waka BPN, dan didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, juga meninjau infrastruktur di kawasan Bendungan Karian.

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

IWAS alias Agus (22), pria difabel tersangka pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi ditahan mulai Kamis (9/1/2025). Dia ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat selama 20 hari ke depan.

Dilansir detikBali, IWAS diketahui menangis histeris ketika dibawa ke lapas. Dia juga sempat teriak-teriak dan mengancam akan bunuh diri. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi.

"Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis, IWAS ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," kata Kurniadi di Kejari Mataram, Kamis (9/1/2025).

Pantauan di lokasi, IWAS tampak mengenakan rompi tahanan warna merah dengan nomor 25 saat keluar dari ruang penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. IWAS didampingi oleh pengacara serta ibunya. Sebelum naik ke mobil untuk diserahkan ke Kejari Mataram, IWAS sempat menyampaikan pernyataan singkat.

"Kebenaran akan terungkap," tegas IWAS.

Penahanan terhadap IWAS dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Penahanannya dinyatakan telah memenuhi syarat, baik secara objektif maupun subjektif.

"Hari ini kami melakukan tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polda NTB kepada Kejaksaan Negeri Mataram atas nama tersangka IWAS," kata Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka usai menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari Polda NTB, Kamis (9/1/2024).

"Ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya pendapat ahli, visum, psikologi forensik, dan psikologi kriminal. Ahli-ahli tersebut, ada yang dari Universitas Mataram, Universitas Indonesia, bahkan ada yang dari Universitas Gadjah Mada (UGM)," tambahnya.

Ivan melanjutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB dan pihak lapas untuk memastikan sarana-prasarana di lapas ramah bagi penyandang disabilitas seperti IWAS.

"Lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan adanya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan ada juga disediakan pendamping," imbuhnya.

Video Tangis IWAS Tersangka Pelecehan Seksual Setelah Ditahan Kejari Mataram

Video Tangis IWAS Tersangka Pelecehan Seksual Setelah Ditahan Kejari Mataram

Sebanyak 311 narapidana (napi) di seluruh Bali menerima remisi Hari Raya Natal. Enam napi di antaranya langsung bebas. Sebenarnya, ada satu napi lagi yang mendapat remisi bebas, tapi masih harus menjalani hukuman tambahan sebagai pengganti atau subsidair.

"Yang remisi khusus (hari raya keagamaan) ada tujuh narapidana," Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan I Putu Murdiana dihubungi detikBali, Selasa (24/12/2024).

Dari tujuh narapidana yang dapat remisi bebas itu, empat di antaranya narapidana di Lapas Kerobokan. Ada juga narapidana dari Lapas Bangli, Lapas Karangasem, dan Lapas Gianyar. Masih-masing ada satu napi dari tiga lapas itu yang mendapat remisi bebas.

Selain tujuh napi itu, ada 304 empat napi yang mendapat remisi khusus meski tidak langsung bebas. Besaran atau durasi pengurangan hukumannya bervariasi. Mulai pengurangan hukuman selama 15 hari, sebulan, satu bulan 15 hari, dua bulan, hingga tiga bulan.

"Penyerahan remisi khusus hari Natal akan diserahkan besok pagi, 25 Desember 2024 setelah ibadah Hari Natal," kata Murdiana.

Dia mengatakan para narapidana yang beragama Kristen itu dinyatakan telah memenuhi syarat. Mencakup syarat substantif dan administratif.

Penentuan persyaratan itu juga telah menggunakan asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan kebutuhan (kriminogenik) sebagai instrumen penilaian. Artinya, sudah ada perubahan perilaku narapidana ke arah yang lebih baik melalui program pembinaan yang dijalani.

Kepala Lapas Narkotika Bangli Marulye Simbolon mengatakan ada satu narapidana yang mendapat remisi khusus alias langsung bebas yang menghabiskan sisa tiga bulan masa hukumannya. Namun, narapidana itu belum dapat segera dibebaskan.

"Karena dia masih menjalani hukuman subsidair selama empat bulan. Sehingga, harus menunggu empat bulan sebelum bebas," kata Marulye.

Selain napi itu, ada 95 dari 109 napi yang memenuhi syarat mendapat remisi Natal. Rinciannya, tiga napi mendapat remisi 15 hari. Kemudian, 81 napi mendapat remisi sebulan. Ada tujuh napi mendapat remisi sebulan 15 hari dan ada empat orang mendapat remisi selama dua bulan.

Sementara itu, di Lapas Perempuan (LPP) Kerobokan, tidak ada satu pun narapidana yang mendapat remisi Natal dan langsung bebas. Dari total 28 narapidana yang beragama Kristen dan Katolik, hanya 20 orang yang mendapat remisi pengurangan masa hukuman.

"RK II (remisi langsung bebas) tidak ada," kata Kepala LPP Kerobokan Ni Luh Putu Andiyani.

Adapun 20 napi perempuan itu pengurangan masa hukumannya bervariasi. Lima napi mendapat remisi 15 hari. Sementara, 11 napi mendapat remisi sebulan dan empat orang mendapat remisi sebulan 15 hari.

"Sisanya, tidak memenuhi syarat, rekomendasi susulan, dan berstatus tahanan," tandas Andiyani.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

Lima narapidana gembong narkoba 'Bali Nine' dipindahkan ke negara asalnya Australia. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan kelima napi Bali Nine itu berstatus tahanan.

"Kami pindahkan semuanya dalam status tahanan," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

Yusril menegaskan kelima napi Bali Nine tersebut tidak mendapatkan pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Pemerintah telah melakukan transfer kelima napi narkoba jaringan Bali Nine dari Bali dan telah mendarat di Australia pagi tadi. Kelimanya, yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Hal itu disampaikan Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima dari Menko Yusril Ihza Mahendra.

Adapun penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan ialah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara, pejabat Australia yang mendampingi ialah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Pada pukul 10.35 Wita, rombongan lima orang Narapidana WNA dan tiga orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia.

Pemerintah menyampaikan kabar terbaru pemindahan lima narapidana gembong narkoba 'Bali Nine' ke negara asal, Australia. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mengatakan kelima napi itu telah ditransfer dari Bali pada pagi tadi dan telah mendarat di Darwin, Australia.

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima dari Menko Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan kelima napi itu yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Adapun penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan ialah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara, pejabat Australia yang mendampingi ialah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Pada pukul 10.35 WITA, rombongan lima orang Narapidana WNA dan tiga orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia.

Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, masuk Informasi dari Chris Goldrick, salah satu petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam pesawat, rombongan narapidana lima orang WNA Australia bersama 3 orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

Penandatanganan Pengaturan Praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

Ketua KPK Nawawi Pomolango berbicara terkait kebocoran anggaran negara. Nawawi menyinggung adanya menteri yang mengeluhkan anggaran kecil sehingga tidak dapat bekerja.

Hal itu disampaikan Nawawi dalam acara Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Nawawi mulanya mengatakan pihaknya melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga terkait pemberian anggaran negara.

Nawawi lantas menceritakan adanya lembaga yang meminta tambahan anggaran kepada DPR. Dia mengatakan permintaan tambahan anggaran itu dilakukan dengan alasan lembaga tersebut tidak akan bisa menggaji para pegawainya.

"Ada satu lembaga itu mengeluhkan bahwa anggaran yang dia peroleh itu kalau tidak keliru Komnas HAM, jadi Komnas HAM itu ada dua, Komnas HAM dan Komnas Perempuan Anak itu total anggarannya itu hanya sekitar Rp 34 atau Rp 33 miliar," kata Nawawi.

"Itu berkeluh kesah, katanya 'kalau tidak dinaikkan ini anggaran kami ini, ini bisa-bisa pada bulan Juni tahun depan, kami nggak bisa bayar gaji pegawai itu. Tolonglah dipenuhi soal permintaan tambahan anggaran ini', sampai seperti itu," sambungnya.

Nawawi mengatakan saat itu DPR tidak menyetujui penambahan anggaran tersebut. Namun, kata Nawawi, tak lama kemudian terdapat pula Menteri HAM yang meminta tambahan anggaran.

"Begitu ada Menteri HAM yang diangkat mintanya bukan lagi itu, tadi yang Rp 33 miliar saja minta ditambah tidak disetujui oleh DPR, ada menteri datang minta Rp 20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," ujarnya.

Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai pernah meminta tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk kebutuhan HAM. Tambahan anggaran itu diminta oleh Pigai tepat setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Nawawi juga menyinggung adanya menteri lain yang mengeluhkan anggaran kecil, sehingga tidak bisa bekerja. Dia lantas mempertanyakan alasan dibentuknya Kementerian tersebut.

"Barusan ini ada seorang Menko mengeluhkan katanya bisa apa saya dengan Rp 9 miliar ini dalam satu tahun bisa apa yang saya kerjakan gitu, kalau misalnya seharusnya tidak bisa bekerja dengan Rp 9 miliar kenapa juga dibentuk Kementerian Lembaga dimaksud," ungkap dia.

Sebagai informasi, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pernah meminta penambahan anggaran Rp 325 miliar kepada DPR. Saat itu, Yusril mengaku bingung bagaimana bekerja satu tahun dengan anggaran Rp 9 miliar.

"Memang agak unik di dalam kaitannya dengan kebijakan ini bersinggungan langsung dengan kebijakan juga dari pemerintah mengenai soal ini," jelasnya.

"Soal kebocoran anggaran ini kami sepakat, KPK terus melakukan upaya-upaya, ikhtiar bagaimana kemudian bisa itu terlibat," sambungnya.

Selain itu, Nawawi juga menyoroti terkait program makan siang gratis. Nawawi menuturkan program tersebut akan menjadi bahan kajian KPK.

"Ada juga satu kebijakan yang sekarang ditampilkan oleh pemerintah baru sekarang, misalnya makan siang gratis. Nah itu kemungkinan akan menjadi salah satu bahan kajian yang bisa dilakukan oleh KPK," tuturnya.

Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi, penyerahan dilakukan oleh Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod kepada Mensesneg Prasetyo Hadi pagi ini.

"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Anton menyebut pihak Danantara sudah melakukan analisa cermat terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya aturan hukum maka diharapkan lembaga yang bakal mengelola sejumlah aset BUMN ini dapat segera beroperasi.

"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," imbuhnya.

Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB.

Sebelumnya, Muliaman Hadad mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran Danantara. Pesan itu disampaikan agar peluncuran Danantara dilakukan secepat mungkin, namun dengan kehati-hatian tinggi.

"Beliau (Prabowo) cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Kali ini Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan. Dalam pelaksanaannya disebut menunggu waktu Prabowo.

Lihat juga Video 'Bertemu Mensesneg, Menkomdigi Bahas Penanganan Judol-Kejahatan Digital':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi: