Untuk membuat paspor, pemohon harus mendaftar secara online lewat aplikasi M-Paspor. Setelah itu, baru mendatangi kantor Imigrasi untuk mengikuti tahap selanjutnya sambil membawa dokumen yang dibutuhkan.

Lantas, perlukah membawa dokumen asli saat membuat paspor? Berikut informasinya.

Buat Paspor, Wajib Bawa Dokumen Asli

Pihak Imigrasi menyebutkan beberapa alasan penting mengapa harus membawa dokumen asli saat membuat paspor, yakni:

1. Verifikasi Keabsahan Dokumen
   Berkas asli digunakan untuk memastikan bahwa dokumen yang dilampirkan (misalnya KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) benar-benar valid dan bukan palsu.
2. Konfirmasi Status Kewarganegaraan
   Berkas asli membantu petugas Imigrasi untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar berhak atas paspor dengan status kewarganegaraan yang sesuai.
3. Pencegahan Pemalsuan
   Dengan membawa berkas asli, pemohon dapat mencegah potensi pemalsuan dokumen yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari.
4. Validasi Data yang Akurat
   Berkas asli digunakan untuk memvalidasi data yang tertera di formulir permohonan paspor, sehingga data yang tercantum di paspor nanti benar-benar sesuai dengan data yang sah.
5. Kepatuhan Terhadap Standar Internasional
   Penerbitan paspor yang didukung oleh berkas asli merupakan bentuk kepatuhan terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh negara lain.

3 Cara Buat Paspor Tanpa Daftar di M-Paspor

Mengutip dari Ditjen Imigrasi, pembuatan paspor bisa dilakukan tanpa perlu mendaftar di aplikasi M-Paspor. Ini ketentuannya.

1. Layanan Ramah HAM

Layanan prioritas menyediakan layanan keimigrasian di mana pemohon paspor tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon paspor layanan prioritas dapat secara langsung datang ke kantor imigrasi.

Kuota layanan prioritas menyesuaikan dengan kantor imigrasi masing-masing. Berikut ini yang termasuk layanan prioritas.

• Balita (lima tahun ke bawah)
• Lansia (60 tahun ke atas)
• Penyandang disabilitas
• Ibu hamil

2. Layanan BAP

Pengurusan paspor hilang atau rusak hingga perubahan data pada paspor (nama dan tempat tanggal lahir) dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi dan tidak perlu menggunakan aplikasi M-Paspor. Dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan paspor hilang/rusak:

• Surat keterangan hilang dari kepolisian (untuk paspor hilang)
• Kartu tanda penduduk (KTP)
• Kartu keluarga (KK)
• Akta kelahiran/ijazah
• Paspor lama (untuk paspor yang rusak dan perubahan data)

3. Layanan Eazy Passport

Layanan Eazy Passport adalah layanan jemput bola dari Ditjen Imigrasi untuk pengurusan paspor secara kolektif. Cukup mengumpulkan 30-50 orang yang ingin membuat paspor.

Setelah terkumpul, silakan menghubungi kantor imigrasi terdekat untuk melalukan pengaturan jadwal pelayanan Eazy Paspport.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono melantik pengurus Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) periode 2025-2027 untuk 13 provinsi, di Jakarta, Rabu.

"Dengan pelantikan hari ini, saya yakin FKPT bisa menjadi perpanjangan dan kebanggaan BNPT di masing-masing daerah dalam mengimplementasikan amanat undang-undang guna mencegah tindak pidana terorisme," kata Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan usai pelantikan, yang dipantau secara daring.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

Adapun para pengurus FKPT periode 2025-2027 yang dilantik dari 13 provinsi dimaksud, yakni jajaran FKPT Aceh dengan Wiratmadinata sebagai ketua, FKPT Sumatera Utara dengan Arifudin Muda Harahap sebagai ketua, FKPT Sumatera Barat dengan Adil Mubarak sebagai ketua, FKPT Riau dengan Jenri Salmon Ginting, FKPT Kepulauan Riau dengan Lamidi sebagai ketua, serta FKPT Jambi dengan Abdurrahman sebagai ketua.

Kemudian, jajaran FKPT Bengkulu dengan Khairil Anwar sebagai ketua, FKPT Sumatera Selatan dengan Muhammad Yamin sebagai ketua, FKPT Bangka Belitung dengan Subardi sebagai ketua, FKPT Lampung dengan Muhammad Firsada sebagai ketua, FKPT Banten dengan Chairil Anwar sebagai ketua, FKPT DKI Jakarta dengan Taufan Bakrie sebagai ketua, serta FKPT Jawa Barat dengan Raden Roro Desy Priatni sebagai ketua.

Eddy pun berharap nantinya para deputi dari BNPT bisa memberikan informasi kepada para pengurus FKPT tentang wilayah yang dianggap rawan dengan paham radikal terorisme.

"Ini makanya FKPT dibentuk karena memang akar dari terorisme itu berasal dari daerah," ujarnya.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Tahun ini, sebanyak 36 FKPT Provinsi dan tiga FKPT tingkat kabupaten/kota turut serta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT Ke-12 dengan total peserta luring mencapai lebih dari 50 orang dan daring sebanyak 300 orang.

Adapun pelantikan pengurus FKPT 13 provinsi periode 2025-2027 diselenggarakan bersamaan dengan Rakernas FKPT Ke-12.

Rakernas FKPT Ke-12 tidak hanya menjadi forum seremonial, melainkan forum strategis untuk memutakhirkan pemahaman para pengurus terhadap dinamika terorisme terkini, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya, serta menyusun program kerja tahun 2025 yang adaptif dan berbasis data.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kardinal Ignatius Suharyo akan mengunjungi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, di Rutan KPK. Hakim telah mengeluarkan penetapan izin kunjungan yang akan dilakukan pekan depan.

"Kami sudah mendaftarkan di e-berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan. Sudah ada melalui, dan perlu kita sampaikan Yang Mulia di persidangan ini bahwa yang diberikan izin adalah, yang pertama adalah Romo Kardinal Ignasius Suharyo," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).

Ronny mengatakan izin kunjungan juga diberikan untuk dua orang lainnya. Mereka ialah kakak Hasto yakni Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.

"Kemudian yang kedua adalah Anastasia Rukmi Sapto Hastuti, yang merupakan kakak dari klien kami, yang ketiga adalah Eddy Kristiyanto merupakan kakak kandung. Jadi tiga yang diberikan izin oleh e-berpadu dan tanggalnya adalah 14 April 2025 berkunjungnya," ujarnya.

Dalam sidang hari ini, hakim telah menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto. Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan itu dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Hakim menyatakan eksepsi Hasto masuk materi pokok perkara. Hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas," kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 7 April 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Simak kalender Hijriah 7 April 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025 Menurut NU

Dikutip dari situs resmi NU Jawa Barat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Senin Pahing, 31 Maret 2025, sebagai 1 Syawal 1446 Hijriah. Hal ini didapat dari hasil pemantauan pada Sabtu, 29 Maret 2025 yang tidak menunjukkan hilal di berbagai lokasi.

Sesuai petunjuk Rasulullah SAW, bila pada tanggal 29 bulan berjalan hilal tak terlihat, maka bulan tersebut digenapkan harinya menjadi 30. Penggenapan ini disebut dengan metode istikmal atau penyempurnaan.

Akhir kata, dengan digenapkannya Ramadan menjadi 30 hari, maka 1 Syawal 1446 H menurut NU jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Meski begitu, perlu dicatat bahwasanya hari pertama Syawal tersebut sudah dimulai sejak Minggu malam, 30 Maret 2025.

Dengan demikian, maka 7 April 2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025 Menurut Muhammadiyah

Berdasar Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1446 H pada 31 Maret 2025.

Hal ini dikarenakan pada saat Matahari terbenam, Sabtu, 29 Maret 2025, bulan masih berada di bawah ufuk alias hilal belum wujud di seluruh wilayah Indonesia. Alhasil, Ramadan 1446 H digenapkan menjadi 30 hari dan keesokan harinya, 31 Maret 2025, ditetapkan sebagai awal Syawal.

"Di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing, 31 Maret 2025 M," bunyi keterangan dalam maklumat tersebut.

Dengan dasar hitungan tersebut, maka, menurut Muhammadiyah, 7 April 2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025 Menurut Pemerintah

Dilansir Kementerian Agama, Pemerintah telah melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal Syawal pada Sabtu (29/3/2025) di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No 6 Jakarta. Hasil sidang menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

"Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers hasil sidang isbat.

Keterangan senada juga bisa detikers temukan dalam Kalender Hijriah Tahun 2025 yang dirilis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dalam kalender tersebut, tertulis bahwasanya 31 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Syawal 1446 H. Oleh karena itu, maka 7 April 2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1446 H.

Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Senin, 7 April 2025 menjadi 8 Syawal 1446 H.

Hukum Menggabungkan 2 Puasa Sunnah

Sebagaimana diketahui, terdapat banyak amalan puasa sunnah pada bulan Syawal. Sebut saja puasa 6 hari Syawal, puasa Ayyamul Bidh, puasa Senin, puasa Kamis, dan puasa Daud.

Lalu, apakah boleh menggabungkan 2 puasa sunnah dalam satu waktu? Misalnya, detikers berencana ingin mengerjakan puasa Syawal pada hari Senin. Atau, menunaikan puasa Daud saat pertengahan bulan alias Ayyamul Bidh.

Diambil dari buku Tentang Puasa Syawal Enam Hari oleh Abu Fudhail Abdurrahman bin Umar, menggabungkan dua puasa sunnah hukumnya boleh. Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menjelaskan:

وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الستة في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على الأجرين بنية أجر الأيام الستة وبنية أجر يوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امره ما نوى

Artinya: "Apabila puasa Syawal enam hari ini bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, maka sesungguhnya bisa mendapatkan dua pahala dengan niat puasa Syawal enam hari dan puasa Senin-Kanis. Hal itu berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan hanyalah seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan'." (Majmu' Fatawa, jilid 20, halaman 18-19)

Tak hanya Syaikh Utsaimin, ada pula ulama lain yang mengeluarkan keterangan senada. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata:

إذا كان الصوم واجبا لا بد من نية الصوم الواجب الذي عليه، أما إذا كان تطوعا الحمد الله، إذا وافق يوم الاثنين، يوما من الأيام البيض، وافق خيرا على خير والحمد لله

Artinya: "Apabila puasa tersebut wajib, harus niat puasa yang wajib tersebut atasnya (tidak digabungkan dengan puasa sunnah). Adapun apabila puasa sunnah, alhamdulillah apabila bertepatan dengan hari Senin, Kamis, dan yaumul bidh, maka ketika niatnya digabungkan sungguh telah menepati kebaikan di atas kebaikan, alhamdulillah." (Fatawa Nur 'ala al-Darb, jilid 16, hal 424-425)

Oleh karena itu, misalnya detikers ingin berpuasa pada esok Kamis, 10 April 2025, kamu bisa meniatkannya untuk puasa Syawal sekaligus Kamis. Dengan seizin Allah SWT, insya Allah, dua pahala puasa tersebut dapat diraih. Wallahu a'lam bish-shawab.

Nah, itulah informasi mengenai kalender Hijriah hari ini, Senin, 7 April 2025, beserta hukum menggabungkan 2 puasa sunnah yang perlu detikers pahami. Semoga bermanfaat, Lur!

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 5 April 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda antara kalender Hijriah dan Masehi ini kadang kala mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah 5 April 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 5 April 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 5 April 2025 Menurut NU

Dikutip dari situs resmi NU Jawa Barat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Senin Pahing, 31 Maret 2025, sebagai 1 Syawal 1446 Hijriah. Hal ini didapat setelah hasil pemantauan pada Sabtu, 29 Maret 2025 tidak menunjukkan hilal di berbagai lokasi.

Sesuai petunjuk Rasulullah SAW, bila pada tanggal 29 bulan berjalan hilal tak terlihat, maka bulan tersebut digenapkan harinya menjadi 30. Penggenapan ini disebut dengan metode istikmal atau penyempurnaan.

Akhir kata, dengan digenapkannya Ramadan menjadi 30 hari, maka 1 Syawal 1446 H menurut NU jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Meski begitu, perlu dicatat bahwasanya hari pertama Syawal tersebut sudah dimulai sejak Minggu malam, 30 Maret 2025.

Dengan demikian, maka 5 April 2025 bertepatan dengan 6 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 5 April 2025 Menurut Muhammadiyah

Berdasar Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1446 H pada 31 Maret 2025.

Hal ini dikarenakan pada saat Matahari terbenam, Sabtu, 29 Maret 2025, bulan masih berada di bawah ufuk alias hilal belum wujud di seluruh wilayah Indonesia. Alhasil, Ramadan 1446 H digenapkan menjadi 30 hari dan keesokan harinya, 31 Maret 2025, ditetapkan sebagai awal Syawal.

"Di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing, 31 Maret 2025 M," bunyi keterangan dalam maklumat tersebut.

Dengan dasar hitungan tersebut, maka, menurut Muhammadiyah, 5 April 2025 bertepatan dengan 6 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 5 April 2025 Menurut Pemerintah

Dilansir laman Kementerian Agama, Pemerintah telah melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal Syawal pada Sabtu (29/3/2025) di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No 6 Jakarta. Hasil sidang menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

"Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers hasil sidang isbat.

Keterangan senada juga bisa detikers temukan dalam Kalender Hijriah Tahun 2025 yang dirilis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dalam kalender tersebut, tertulis bahwasanya 31 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Syawal 1446 H. Oleh karena itu, maka 5 April 2025 bertepatan dengan 6 Syawal 1446 H.

Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Sabtu, 5 April 2025 menjadi 6 Syawal 1446 H.

Hukum Menikah Bulan Syawal

Dahulu, masyarakat Jahiliyah menganggap Syawal sebagai bulan pantangan untuk menikah. Namun, Rasulullah SAW membuang jauh-jauh keyakinan tersebut dengan justru melangsungkan pernikahan.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Agama, berikut dasar hadits shahihnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي.... متفق عليه

Artinya: "Dari Aisyah RA ia berkata, 'Rasulullah SAW menikahi aku pada bulan Syawal dan menggauliku (pertama kali juga) pada bulan Syawal. Lalu manakah istri-istri beliau SAW yang lebih beruntung dan dekat di hatinya dibanding aku?'" (Muttafaq 'Alaih).

Apakah hadits tersebut justru menunjukkan anjuran untuk menikah pada bulan Syawal? Dirujuk dari NU Online, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf atau biasa dikenal dengan nama Imam Nawawi, menjelaskan:

فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال وقد نص أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث

Artinya: "Hadits tersebut mengandung anjuran untuk menikahkan, menikahi, dan berhubungan suami-istri pada bulan Syawal. Para ulama Syafi'iyyah menjadikan hadits ini sebagai dalil terkait anjuran tersebut."

Dari penjelasan singkat ini, dapat dipahami bahwasanya menikah pada bulan Syawal diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan menurut ulama-ulama Syafi'iyyah. Hanya saja, perlu dicatat bahwa menikah pada bulan-bulan lain juga tidak diharamkan.

Pasalnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahkan putri tercintanya, Fatimah, dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan Safar. Dalam kitab Hasyiyatus Syirwani, tertulis keterangan:

وَقَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي شَوَّالٍ أَيْ حَيْثُ كَانَ يُمْكِنُهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى السَّوَاءِ فَإِنْ وُجِدَ سَبَبٌ لِلنِّكَاحِ فِي غَيْرِهِ فَعَلَهُ وَصَحَّ التَّرْغِيبُ فِي الصَّفَرِ أَيْضًا رَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عَلِيًّا فِي شَهْرِ صَفَرٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ - الْهِجْرَةِ ا هـ

Artinya: "Pernyataan, 'Dianjurkan untuk menikah pada bulan Syawal', maksudnya adalah sekiranya memungkinkan untuk dilaksanakan pada bulan tersebut, sedangkan pada bulan yang lain juga sama. Apabila ditemukan sebab untuk menikah di bulan selain Syawal, laksanakanlah. Begitu juga anjuran untuk menikah pada bulan Shafar adalah sahih, dan dalam hal ini Az-Zuhri meriwayatkan hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah saw menikahkan putrinya yaitu Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib RA pada bulan Shafar pada penghujung bulan ke dua belas dari hijrah."

Nah, itulah informasi mengenai kalender Hijriah hari ini, Sabtu, 5 April 2025, beserta hukum menikah pada bulan Syawal yang perlu detikers pahami. Semoga bermanfaat, Lur!

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

Mulai tahun depan, turis dari 63 negara bisa memasuki wilayah Malaysia hanya menggunakan kode QR. Jadi traveler tak perlu lagi menunjukkan paspor ke petugas imigrasi.

Diberitakan CNA, Senin (10/3/2025) Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail mengonfirmasi terobosan itu pada hari Selasa (4/3) saat menjawab pertanyaan di parlemen.

"Untuk saat ini, kami berencana mulai 1 Januari 2026, semua pelancong dari 63 negara termasuk pemegang izin jangka panjang, akan diizinkan menggunakan sistem kode QR," kata Saifuddin.

Dia menambahkan bahwa sistem tersebut akan menggunakan kecerdasan buatan, termasuk pengenalan wajah, pemindaian iris, dan teknologi biometrik.

Saat ini, hanya warga negara Malaysia yang dapat menggunakan kode QR saat melewati imigrasi di Bandara Internasional Kuala Lumpur 1 dan 2, serta di pos pemeriksaan darat Johor. Di perbatasan darat, saat ini hanya penumpang bus Malaysia dan mereka yang bepergian dengan sepeda motor yang diizinkan menggunakan sistem kode QR.

Datuk Seri Saifuddin mengatakan pemerintah berencana untuk memperluas penggunaan sistem kode QR Departemen Imigrasi kepada pelancong dari 63 negara, termasuk negara-negara dari Asia Tenggara seperti Singapura dan Brunei serta AS dan Inggris.

Saifuddin menambahkan bahwa sistem kode QR akan mengurangi jumlah petugas imigrasi yang dibutuhkan untuk menjaga konter, hingga 60 persen mereka dapat ditempatkan di area lain.

Pemeriksaan kode QR saat ini difasilitasi melalui Aplikasi MyBorderPass. Pelancong diharuskan mengunduhnya di ponsel pintar mereka dan mendaftar untuk aplikasi tersebut. Saifuddin mengonfirmasi bahwa sejak aplikasi tersebut diterapkan pada paruh kedua tahun 2024, total 786.603 warga Malaysia telah mengunduhnya.

Ia menambahkan bahwa imigrasi ingin melanjutkan inisiatif tersebut, dan bahwa lebih banyak sistem kode QR akan dipasang di KLIA 1 dan 2.
Ada juga rencana untuk memperluas penggunaan sistem kode QR ke bandara internasional di Penang, Sabah, Sarawak, serta Langkawi di Kedah.

"Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing (metode pengurusan imigrasi) adalah lima detik untuk sistem kode QR, 15 detik untuk autogate dengan paspor dan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan manual bervariasi tergantung pada panjang antrean," kata Saifuddin.

Sejak 1 Juni tahun lalu, pengunjung dari 63 negara dan kawasan telah dapat menggunakan fasilitas autogate Malaysia untuk pengurusan imigrasi. Ini termasuk dari Singapura, Jepang, dan Australia.

Pada hari Senin lalu, Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof mengatakan bahwa pengurusan kode QR di pos pemeriksaan darat Johor akan diperluas ke mobil pada tahun 2025, tetapi ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Tautan Berbahaya Kode QR Palsu Kuras Tabungan Korbannya

Tautan Berbahaya Kode QR Palsu Kuras Tabungan Korbannya

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 7 Maret 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda antara kalender Hijriah dan Masehi ini kadang kala mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah 7 Maret 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 Maret 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 Maret 2025 Menurut NU

Dirujuk dari laman NU Jombang, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan awal Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu Pahing, 1 Maret 2025 berdasar hasil rukyatul hilal bil fi'li. Dengan demikian, maka 7 Maret 2025 bertepatan dengan 7 Ramadhan 1446 H.

"Atas dasar rukyatul hilal tersebut dan sesuai madzahibul arbaah maka dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan/memberi tahu bahwa awal Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025," bunyi keterangan dalam Surat LF PBNU Nomor 3722/PB.01/A.I.1.47/99/2/2025.

Kendati begitu, perlu dicatat bahwasanya 7 Ramadhan 1446 H sejatinya telah dimulai sejak Kamis, 6 Maret 2025 malam. Hal ini dikarenakan pergantian hari kalender Hijriah yang terjadi saat Matahari terbenam, bukan tengah malam layaknya kalender Masehi.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 Maret 2025 Menurut Muhammadiyah

Dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1446 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan 1 Maret 2025 sebagai permulaan Ramadhan alias 1 Ramadhan 1446 Hijriah.

Tanggalan senada juga bisa ditemukan dalam Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) 1446 Hijriah yang dipedomani Muhammadiyah. Dalam kalender tersebut, tertera dengan jelas bahwasanya Sabtu, 1 Maret 2025, bertepatan dengan 1 Ramadhan 1446 Hijriah.

Alhasil, Jumat, 7 Maret 2025 bertepatan dengan 7 Ramadhan 1446 Hijriah.

Sebagai informasi, KHGT punya prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Contohnya, 1 Syawal akan terjadi pada hari yang sama. Berbeda dengan kalender lokal yang saat ini digunakan karena tanggal awal Syawalnya bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan lainnya.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 Maret 2025 Menurut Pemerintah

Pada 28 Februari 2025 lalu, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menggelar sidang isbat Ramadhan 1446 H. Sidang menghasilkan keputusan bahwa 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.

"Sidang Isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers sidang isbat, dikutip dari situs resmi Kementerian Agama, Sabtu (1/3/2025).

Dengan demikian, maka, Jumat, 7 Maret 2025, bertepatan dengan 7 Ramadhan 1446 Hijriah. Tanggal yang sama juga bisa detikers temukan dalam Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 terbitan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama.

Artinya, baik hitungan penanggalan NU, Muhammadiyah, maupun Pemerintah, kesemuanya sama-sama mengonversi Jumat, 7 Maret 2025, menjadi 7 Ramadhan 1446 Hijriah.

Hukum Tidur Saat Puasa: Benarkah Berpahala?

Banyak orang menganggap bahwasanya tidur saat berpuasa akan diganjar pahala. Menurut keterangan dari buku Beberapa Salah Kaprah Seputar Puasa Ramadhan oleh Yulian Purnama, anggapan tersebut dilandasi hadits:

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ ، وَصُمْتُهُ تَسْبيح ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ

Artinya: "Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipatgandakan pahalanya." (HR Imam al-Baihaqi 3/1437)

Pun juga hadits:

الصائم في عبادة و إن كان راقدا على فراشه

Artinya: "Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya." (HR Tammam 18/172)

Apa derajat kedua hadits di atas? Hadits pertama disebut lemah oleh Al-Hafidz al-Iraqi dan Syaikh al-Albani dalam kitabnya. Pun juga hadits kedua, hadits ini juga disebut dhaif. Wallahu a'lam bish-shawab.

Berdasar keterangan dari buku Panduan Lengkap Puasa Ramadhan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa dan Abu Ubaidah Yusuf, tidur saat puasa memang bisa membuat seseorang mendapat pahala. Dengan catatan, tidur tersebut diniatkan agar setelah bangun, seorang muslim bisa beribadah maksimal.

Hadits yang menjadi landasan adalah:

أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقْوْمُ، وَأَرْجُوْ فِي نَوْمَتِيْ مَا أَرْجُوْ فِي قَوْمَتِي

Artinya: "Adapun saya, maka saya tidur dan bangun. Dan saya berharap dalam tidur saya (karena niat tidurnya adalah untuk semangat ibadah berikutnya) apa yang saya harapkan dalam bangun (sholat) saya." (HR Bukhari no 4086 dan Muslim no 1733)

Akhir kata, detikers boleh-boleh saja tidur saat sedang berpuasa. Namun, jika tidurnya seharian sampai melewatkan amal-amal wajib seperti sholat fardhu, yang demikian mesti dijauhi. Wallahu a'lam bish-shawab.

Nah, itulah informasi mengenai kalender Hijriah hari ini, Jumat, 7 Maret 2025, plus pembahasan ringkas seputar hukum tidur saat puasa yang perlu detikers ketahui. Semoga bermanfaat, Lur!

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya dan Pengurus Pusat Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim (PP-PKT).

Dalam pertemuan ini, PP-PKT kembali menyampaikan permintaan mereka mengenai manfaat pensiun seumur hidup agar dikembalikan. Sebelumnya diketahui PP-PKT menuntut pengembalian manfaat pensiun seumur hidup bagi para pensiunan yang terdampak oleh kasus restrukturisasi Jiwasraya.

Pihak Pupuk Kaltim kemudian menindaklanjuti lebih lanjut dengan meminta pendapat hukum atau Legal Opinion Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI sebagai dasar keputusan terkait tuntutan tersebut. Dalam RDPU, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyebutkan kasus Jiwasraya merupakan kasus yang rumit namun pihaknya menyatakan akan berupaya menuntaskan polemik ini.

"Saya dulu menggagas pansus Jiwasraya tahun 2019, akibat terjadinya permasalahan besar dengan Jiwasraya. Memang berat sekali pada waktu itu," kata Herman, dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

"Yakinlah 100% bahwa kami mendukung para nasabah pada waktu itu atau pun para pengelola dana pensiun," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Herman menjabarkan mengenai beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang terdampak kasus Jiwasraya pada waktu itu, dan disimpulkan keputusan diserahkan kepada perusahaan dengan mengutamakan kepatuhan hukum.

"Nah akhirnya pada waktu itu diputuskan, dikembalikan kepada korporasinya masing-masing dengan catatan bahwa tergantung kebijakan di perusahaannya. Apakah ini dapat memenuhi GCG (Good Corporate Governance) atau memang mengambil keputusan sepihak? Ya, tentu (Pupuk) Kaltim sangat dipengaruhi oleh keputusan direksi Pupuk Indonesia, sebagai sub-holding tentu kebijakan-kebijakan strategis ada di holding (Pupuk Indonesia)," jelas Herman.

"Dan holding (Pupuk Indonesia) pada waktu itu mewajibkan untuk melakukan konsultasi, baik dengan BPKP maupun Kejaksaan. Karena saya meyakini, kalau sudah ada keputusan Kejaksaan bahwa tidak boleh mengeluarkan, pasti perusahaan agak berat," sambungnya.

Lebih lanjut, Herman juga menekankan permasalahan ini harus diselesaikan dengan cara yang tepat berlandaskan pada hukum dan tata cara hukum yang baik dan benar.

"Sepanjang bahwa apa yang dilakukan itu menjadi GCG, maka itu harus ditempuh dengan berbagai fatwa, termasuk fatwa dari Jamdatun," jelas Herman.

Komisi VI DPR RI menyatakan komitmen untuk menyelesaikan masalah pensiunan Jiwasraya dan akan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan demi tercapai mufakat. Herman pun menegaskan pihaknya akan menyelesaikan polemik ini.

"Jadi yakinlah komitmen ini akan diselesaikan," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan dilantik secara resmi. Warga asing yang bermukim di Negeri Paman Sam pun dibuat dag dig dug der soal visa dan imigrasi.

Masalah imigrasi dan penduduk gelap tanpa dokumen menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian menjelang pelantikan Donald Trump untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Donald Trump, yang hari ini akan dilantik menjadi presiden, pernah berjanji akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sebanyak 1 juta orang kabarnya akan dideportasi oleh Trump.

Kebijakan Trump soal imigrasi membuat banyak orang ketar-ketir, termasuk sejumlah warga asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat tanpa dokumen resmi.

Salah satunya adalah Dinda (bukan nama sebenarnya). Dinda datang ke Negeri Paman Sam dengan visa turis dan sudah dua tahun terakhir bermukim di Amerika Serikat.

"Sekarang saya kerja sebagai pramusaji, dibayar US$2,50 per jam tetapi kebanyakan penghasilan saya berdasarkan tip dari tamu," tutur Dinda yang mengaku bisa memperoleh rata-rata US$5.000 per bulan.

Dinda sadar status kependudukannya di Amerika Serikat bermasalah dan sedang mengurus untuk menjadikannya legal.

"Saya berusaha mengurus izin kerja saya sejak Maret lalu, dan sepertinya sebentar lagi akan keluar," kata Dinda kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

Tapi dengan terpilihnya Donald Trump, Dinda jadi khawatir. "Soalnya surat-surat saya belum di tangan, takutnya nanti aplikasi saya di-review lagi dan bakal kenapa-napa," kata dia.

"Apalagi menurut teman-teman di sini, zamannya Trump dulu tuh sering ada razia pekerja, kalau ketahuan ilegal langsung dideportasi," ujarnya khawatir.

Dinda menceritakan di tempatnya bekerja ada beberapa orang yang berstatus ilegal seperti dirinya, kebanyakan dari Meksiko.

"Bos-bosnya di sini enggak terlalu peduli status kita karena mereka perlu orang yang mau kerja, ... bahkan kalau ilegal, bosnya malah bisa bayar gaji lebih rendah."

Mereka Ingin Menetap Secara Legal

Berbeda dengan Dinda, Michael Widjaja sudah tinggal di Amerika Serikat secara legal selama 10 tahun dan bekerja sebagai perawat.

Sekarang Michael menjadi pesimis dengan pengajuan 'Green Card' atau izin menetap yang sedang diurusnya.

"Dalam 12 jam terakhir ini saya mulai memikirkan alternatif lain seandainya aplikasi ini tidak berjalan dengan semestinya," ujar dia.

"Saya mulai memikirkan ke mana saya harus pindah," lirihnya.

Michael Walter Sopacua, pria berdarah Ambon yang kini sudah berstatus warga negara Amerika Serikat punya pendapat lain.

Pria yang akrab dipanggil Aiky ini mengatakan ia dan istrinya butuh waktu hampir sepuluh tahun untuk bisa mendapatkan 'Green Card' sampai dapat bekerja dan akhirnya menjadi warga negara.

"Jadi kita menjalani aturan hukum yang ada, kita bukan imigran yang memaksakan segalanya harus sesuai kemauan kita," tegas dia.

Lia Sundah Suntoso, warga Indonesia yang sudah menjadi pengacara imigrasi di New York lebih dari 20 tahun, mengatakan sebenarnya antara Donald Trump dan Kamala Harris tidak ada yang menawarkan pilihan terbaik bagi warga imigran, khususnya imigran ilegal.

Lia memiliki beberapa kasus dari imigran yang menginginkan jalan untuk bisa menetap di Amerika Serikat, termasuk para pencari suaka.

Menurutnya proses pengurusan visa menetap di era Joe Biden dan Kamala Harris membutuhkan waktu lama bahkan tak kunjung selesai.

"Setidaknya kalau Trump yang terpilih kita jadi tahu siapa yang dihadapi ... dari pada kita di PHP [pemberi harapan palsu] mulu," ujarnya.

"Saya rasa politisi harus berhenti menggunakan imigran atau semua yang terkait dengannya sebagai pion," ujarnya, yang tak ingin masalah imigrasi dipolitisasi.

"Karena sebenarnya ini menyangkut manusia," pungkas dia.

------

Artikel telah tayang di detiknews.

Video: Antusias Pendukung Trump Menantikan Pelantikan Presiden AS

Video: Antusias Pendukung Trump Menantikan Pelantikan Presiden AS

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi, dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselesaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru diproses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain di belakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.

Simak juga Video 'Kata Menkum soal SK Kepengurusan PMI JK Belum Terbit':

[Gambas:Video 20detik]

Polda Jawa Tengah menetapkan tiga tersangka terkait kasus kematian dokter ARL yang diduga bunuh diri terkait perundungan atau bullying di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi Universitas Diponegoro (Undip). Ketiga orang berinisial dokter TE, SM, dan dokter ZR ditetapkan tersangka pada Selasa (24/12/2024).

Dokter TE merupakan Kaprodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, sementara SM adalah staf administrasi Prodi Anestesiologi, lalu dokter ZR yakni senior korban di program pendidikan tersebut.

Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Beni Satria menyebut pihaknya tengah memberikan pendampingan kepada tiga tersangka terkait, sebagai langkah bantuan hukum.

"Hari ini Tim PB IDI sedang berusaha terus berkomunikasi dengan tersangka dan kuasa hukum Undip," beber Beni kepada detikcom, Jumat (27/12/2024).

Beni menyebut bantuan ini tidak lantas diartikan pengabaian hak korban, tetapi IDI mengedepankan asas praduga tak bersalah, hingga benar-benar terbukti sebagai keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

"Oleh karena itu, sikap IDI yang memberikan dukungan kepada seorang dokter yang menjadi tersangka tidak bisa langsung diartikan sebagai pembenaran atas dugaan tindakan yang dilakukannya, melainkan lebih kepada memastikan bahwa hak-hak hukum dokter tersebut terpenuhi selama proses peradilan berlangsung," terang Beni.

Tersangka maupun korban dijelaskan Beni, memiliki hak yang sama di mata hukum untuk mendapatkan pendampingan maupun perindungan. IDI, dalam kasus ini, menjadi organisasi profesi yang bertanggung jawab secara moral dan hukum demi memberikan dukungan kepada anggota mereka, termasuk tersangka, selama proses hukum berlangsung.

"IDI sebatas memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak melanggar hak-hak anggota IDI. Proses hukum harus berjalan secara seimbang dan tidak memihak," tegas Beni.

"IDI mendukung tersangka dalam konteks memastikan hak-haknya terlindungi, bukan dalam kapasitas membela tindakan yang belum terbukti," pungkasnya.

Kemenkes Terima 401 Laporan Perundungan, 100 Kasus Sudah Ditangani

Kemenkes Terima 401 Laporan Perundungan, 100 Kasus Sudah Ditangani

Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Amiruddin Al-Rahab, menilai ada dua penyebab terjadinya turbulensi demokrasi di RI. Ia menyebut salah satu alasan lantaran kekuatan partai politik yang semangatnya masih dilakukan secara setengah-setengah atau tidak maksimal.

Hal itu disampaikan Amiruddin dalam diskusi publik 76 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan tema 'Hak Asasi Manusia dalam Turbulensi Demokrasi'. Acara ini juga sekaligus meluncurkan buku terkait mantan Ketua Komnas HAM RI, mendiang Abdul Hakim Garuda Nusantara.

"Saya ingin meresponsnya dengan menyatakan bahwa kita menyadari saja sedang berada dalam situasi turbulence itu sudah suatu alarm buat kita, bahwa memang kita belum menyusun pikiran dan agenda kita bagaimana keluar dari situasi itu atau bagaimana menghadapi situasi itu bertambah buruk atau berakhir, itu kan penting," kata Amiruddin dalam pemaparannya, di Auditorium RRI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Amiruddin mengulas kekuatan partai politik di zaman orde baru dengan sekarang. Ia menyebut saat ini partai politik sudah terfragmentasi sedemikian rupa, namun kekuatannya justru melemah.

"Kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan, situasi sementara situasi seperti ini kita lihat perjalanan 98 itu kan perubahan yang terjadi dari konsentrasinya kekuasaan di dalam sangat mayoritas," ujar Amiruddin.

"Politik waktu saat itu Golkar karena ABRI, reformasi mengubahnya menjadi terfragmentasi, yaitu dengan munculnya multi partai. Tapi sekarang, partainya masih multi tapi semangatnya sudah tidak multi lagi, ya," tambahnya.

Menurutnya, hal itu menjadi tantangan tersendiri untuk demokrasi Indonesia ke depan. Ia menyebut demokrasi di RI juga perlu dicermati lagi untuk mencari sistem mana yang paling pas.

"Kita katakan juga hari ini sistem yang ada hari ini atau yang sudah berjalan dalam 15 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir tidak kompatibel dengan upaya untuk menyelesaikan masalah HAM. Oleh karena itu apa? hal yang mesti dirancang ke depan adalah sistem seperti apa yang akan kompatibel?" katanya.

Ia menyebut penafsiran terkait demokrasi perlu diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Dikatakan demokrasi jangan sampai hanya dijadikan prosedur elektoral.

"Makanya saya katakan begini mungkin kita hari ini mengatakan bahwa demokrasi itu sendiri lah HAM. Selama ini kita melihat demokrasi itu hanya sebagai prosedur elektoral ya, mungkin banyak orang hari ini malah demokrasi prosedur elektoral aja, bisa pemilu, bisa ikut Pilkada," kata Amiruddin.

Ia menyebut masyarakat juga harus memperjuangkan hak itu dalam demokrasi. Dikatakan legitimasi pemimpin bisa berkuasa didapat dari kedaulatan rakyat.

"Demokrasi itu adalah hak Anda sebagai warga negara yang harus Anda tuntut kepada negara itu harus dijalankan. Kenapa? karena tanpa itu hak asasi manusia Anda juga tidak akan terlindung," pungkasnya.