Tata kelola kebijakan di lingkungan Kemdiktisaintek terus diarahkan agar dapat dijalankan secara kolaboratif bersama K/L lainya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong sinkronisasi hukum lintas sektor kementerian dan lembaga (K/L) untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan melalui keterangan di Jakarta Jumat, mengatakan bahwa adaptasi dan sinkronisasi kebijakan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman merupakan hal yang perlu dilakukan pemerintah lintas sektor, termasuk di lingkungan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Hal tersebut diungkapkannya dalam menanggapi penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Hukum (Kemenkum) dengan 20 K/L, termasuk di antaranya Kemdiktisaintek yang dilakukan pada Rabu (14/5).

"Apa yang dilaksanakan oleh Kemenkum adalah langkah yang strategis di semua K/L termasuk Kemdiktisaintek sebagai representasi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan juga pelayanan yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, kerja sama ini sangat diperlukan," katanya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut juga menekankan Kemdiktisaintek terus melakukan kolaborasi kebijakan yang adaptif di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi untuk mengimplementasikan visi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tata kelola kebijakan di lingkungan Kemdiktisaintek terus diarahkan agar dapat dijalankan secara kolaboratif bersama K/L lainya untuk mendukung visi Presiden di bidang pembangunan sumber daya manusia, pangan, energi, teknologi, kesehatan dan lainya," ujar Fauzan.

Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan kerja sama lintas kementerian menjadi hal yang sangat baik, dalam rangka mendorong inovasi-inovasi pelayanan publik agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat dilakukan oleh Kemenkum sendiri, sebab dibutuhkan upaya gabungan dari berbagai K/L dalam pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

"Semoga kolaborasi ini terus tumbuh, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara. Saya percaya, dengan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berpihak pada keadilan," ucap Supratman.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Kuala Lumpur (ANTARA) - Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Komisi Antar-pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) ke-41. Pertemuan yang akan berlangsung di Jakarta pada 12-16 Mei 2025 itu bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan visi Komunitas ASEAN.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Putrajaya, Senin (12/5) menyatakan pertemuan tersebut juga akan membicarakan perkembangan terkini situasi dan kondisi HAM di kawasan Asia Tenggara serta membahas rancangan Deklarasi ASEAN tentang Hak atas Lingkungan yang Aman, Bersih, Sehat dan Berkelanjutan.

Selain itu, pertemuan ke 41 AICHR juga akan meninjau rencana kerja lima tahunan organisasi tersebut (Five-Year Work Plan/FYWP) untuk tahun 2026 hingga 2030 serta program prioritas untuk tahun depan.

Terkait dengan persiapan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-15 dengan AICHR yang berlangsung pada Juli mendatang di Kuala Lumpur, AICHR juga akan menyelesaikan laporan tahunan 2025 untuk disampaikan kepada AMM mengenai kemajuan, tantangan dan arah masa depan AIHCR.

Sejumlah pertemuan akan dilakukan dalam lima hari kegiatan AICHR di Jakarta, di antaranya pertemuan dengan Komite Delegasi Tetap untuk ASEAN (CPR), Kelompok Kerja untuk Mekanisme HAM ASEAN (WGAHRM), Koalisi Asia untuk Hak Anak, dan Jaringan Universitas ASEAN-Pendidikan HAM (AUN-HRE).

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia itu sejumlah pembicaraan juga akan dilangsungkan AICHR dengan mitra dialog Australia, Norwegia, Jepang, Uni Eropa, Swis dan Korea.

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan kepemimpinan negaranya dalam pertemuan itu mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk memajukan promosi dan perlindungan HAM melalui dialog dan eksplorasi regional area kerja sama baru.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lima berita ekonomi pilihan yang tayang pada Minggu (11/5) masih menarik untuk disimak pada hari ini. Mulai dari pengembangan ekonomi biru, volume pengendara yang meninggalkan Jabotabek pada libur Waisak, hingga soal reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Berikut rangkumannya:

KKP tegaskan komitmen ekonomi biru dan zonasi laut di OOC-APEC

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen pengelolaan laut berkelanjutan melalui program ekonomi biru dan regulasi zonasi ruang laut pada forum internasional Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Busan, Korea Selatan.

"KKP mewakili Indonesia menyampaikan komitmen mengelola laut secara berkelanjutan melalui program prioritas ekonomi biru pada forum OOC dan APEC yang berlangsung di Busan, Korea Selatan," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

Sebanyak 368.470 kendaraan tinggalkan Jabotabek pada H-2 libur Waisak

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 368.470 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada H-3 sampai dengan H-2 periode libur panjang Hari Raya Waisak 2025 atau pada Jumat-Sabtu 9-10 Mei 2025.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung). Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 13,6 persen jika dibandingkan lalin normal," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

Sertifikasi dan standar mutu kunci UMKM kuliner bersaing global

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya sertifikasi dan standardisasi mutu bagi pengusaha UMKM kuliner di Indonesia agar mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional.

Saat memberikan sambutan pada penutupan Chef Expo 2025 di Jakarta, Sabtu (10/5), Maman menyatakan bahwa UMKM kuliner tidak bisa lagi hanya mengandalkan resep warisan.

Baca selengkapnya

Sri Mulyani antisipasi dampak ekonomi global ke transisi energi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengantisipasi dampak gejolak perekonomian global terhadap implementasi transisi energi.

Saat berdiskusi dengan Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte, Sri Mulyani menyoroti persoalan perubahan iklim, terutama transisi energi, makin kompleks di tengah dinamika global. Sebab, kondisi rantai pasok yang terdisrupsi membuat proses transisi energi makin terhambat.

Baca selengkapnya

Menperin tegaskan reformasi TKDN bukan karena tekanan negara lain

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita menyatakan, reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dilakukan pihaknya bukan merupakan kebijakan yang tergesa-gesa atau disebabkan tekanan dari negara lain.

"Kami ingin tegaskan bahwa reformasi TKDN bukan karena latah, tidak reaktif, dan bukan karena tekanan. Ini sudah kami mulai sejak Februari 2025, jauh sebelum adanya dinamika yang berkembang belakangan ini," kata Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Pimpinan KPK berbicara mengenai praktik penerimaan gratifikasi yang sering dilakukan banyak pejabat. KPK menegaskan gratifikasi bukan bagian dari rezeki yang halal untuk diterima.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam program Series Penguatan Integritas Pegawai Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Kamis (20/3). Dia awalnya meminta seluruh pegawai Rutan KPK untuk memegang prinsip kejujuran dalam menjalankan tugas-tugas.

"Kita tidak boleh mengambil hak orang lain, menerima yang bukan hak, tidak meminta yang bukan hak, dan menolak yang bukan hak," kata Ibnu dikutip, Rabu (26/3/2025).

Ibnu lalu menyinggung soal praktik gratifikasi. Dia mengatakan pegawai KPK harus berani dalam menolak segala bentuk gratifikasi.

Menurut Ibnu, gratifikasi bukan termasuk bagian dari rezeki. Ibnu menyebut gratifikasi merupakan pintu masuk praktik korupsi yang bisa merusak integritas.

"Kalau mendapatkan gratifikasi, jangan menganggap itu rezeki," kata Ibnu.

Hal senada disampaikan Sekjen KPK, Cahya H. Harefa, yang turut hadir di lokasi. Cahya mengatakan pegawai Rutan KPK harus berani melapor jika menemukan adanya praktik korupsi yang terjadi di Rutan KPK.

"Harapannya, melalui acara ini kita diingatkan lagi agar tidak kalah dari tantangan, walaupun menjaga integritas itu tidak selalu mudah. Marilah kita saling menjaga dan saling melapor kalau ada yang tidak benar," ucap Cahya.

Program Series Penguatan Integritas bagi Pegawai Rutan KPK ini sendiri disajikan dengan bentuk berbagi pengalaman atau sharing session. Untuk seri pertama program ini telah dilaksanakan pada Februari 2025 dengan narasumber anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Joshua Mamoto dan Chisca Mirawati.

Program ini juga menjadi strategi KPK dalam membangun sistem peradilan yang lebih transparan dan berintegritas. Peningkatan kapasitas dan kesadaran pegawai rutan diyakini KPK bisa menjaga kredibilitas institusi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan rutan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polri merespons usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang meminta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihapuskan. Polri menyampaikan menghargai adanya usulan tersebut.

"Tentu apabila itu masukkan secara konstruktif kami juga akan menghargai. Dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Birgjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

Trunoyudo menuturkan penerbitan SKCK saat ini telah sesuai dengan pendekatan perundang-undangan. SKCK, kata dia, merupakan syarat operasional dalam pelayanan masyarakat.

"SKCK adalah salah satu fungsi dalam operasional untuk pelayanan kepada masyarakat. Secara konstitusi semua hak-hak masyarakat itu diatur, kemudian juga dalam hal menerima pelayanan khususnya di SKCK juga diatur," jelas Trunoyudo.

"Dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwasanya semua masyarakat yang akan membuat SKCK akan kita layani. Dan itu juga berdasarkan pada permintaan dari beberapa masyarakat untuk khususnya adalah salah satunya misalkan pelamaran dalam bekerja," lanjut dia.

Dia kemudian menerangkan, manfaat dari SKCK tersebut. Selain untuk keperluan melamar pekerjaan, juga sebagai catatan kejahatan atau kriminalitas terhadap masyarakat dalam upaya pengawasan.

"Manfaatnya ini juga dalam rangka meningkatkan keamanan dan tentu juga dalam pelayanan. Kemudian juga memudahkan proses dalam pengetahuan dan juga membantu dalam pengawasan dan pengendalian keamanan," ujarnya menguraikan.

Meski begitu, Trunoyudo menyebut jika memang SKCK dirasa menghambat, maka usulan tersebut akan dibahas. Untuk kemudian dicarikan solusinya demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Ketika itu dirasakan menghambat, tentu kita hanya memberikan suatu catatan-catatan. Karena SKCK adalah surat keterangan catatan dalam kejahatan atau kriminalitas. Ini tersimpan dalam satu catatan di kepolisian," pungkasnya.

Diketahui, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka mengusulkan agar SKCK dihapus lantaran dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat lalu.

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3).

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Nicholay juga menyebut upaya tersebut selaras dengan Asta Cita yang dikedepankan Presiden Prabowo Subianto, khususnya butir yang pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Saya berharap surat ini mendapat respons positif dari Kapolri, demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi ini semata-mata demi kemanusiaan, demi penegakan dan pemenuhan serta penguatan HAM," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) guna menguatkan perlindungan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

"Dengan Kementerian HAM, saya berharap kita bisa bekerja sama, karena ini beririsan. Karena semua kerja-kerja pelindungan kami pasti terkait dengan hak asasi manusia," kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai acara penandatanganan di Kantor KP2MI Jakarta, Rabu (19/2).

Menteri Karding mengatakan bahwa upaya yang dilakukan Kementerian P2MI berkaitan erat dengan upaya perlindungan hak asasi para pekerja migran Indonesia.

Oleh karena itu, kerja sama dengan Kementerian HAM dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap hak asasi para PMI, baik ketika masih di dalam negeri, maupun ketika telah berada di luar negeri.

Adapun bentuk kerja sama yang disepakati antara kedua Kementerian adalah memaksimalkan perlindungan bagi para PMI.

"Jadi, terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, kami ingin membantu Kementerian P2MI untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia itu bisa lebih maksimal," kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto di acara tersebut.

Mugiyanto memastikan bahwa perlindungan HAM bagi para PMI tersebut tidak hanya dimaksimalkan ketika mereka masih di dalam negeri, tetapi juga ketika mereka telah bekerja di luar negeri.

"Jadi, itu akan kami pastikan dalam membantu Kementerian P2MI," katanya.

Berikutnya, Kementerian HAM juga akan bekerja sama dengan KP2MI dalam memberikan pemahaman kepada para PMI tentang hak-hak yang bisa mereka peroleh ketika bekerja di luar negeri.

"Jadi, yang kedua, yang juga menjadi tanggung jawab kami adalah memastikan seluruh warga negara Indonesia termasuk para pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan itu nanti memahami hak asasi manusianya," kata dia lebih lanjut.

Pemberian pemahaman tersebut, kata Mugiyanto, penting untuk memastikan bahwa ketika para PMI bekerja di luar negeri, mereka tahu cara untuk membela diri ketika menghadapi masalah.

Sementara itu, selain menyepakati MoU dengan Kementerian HAM, KP2MI juga menandatangani MoU dengan Kementerian BUMN yang dilakukan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, bersama Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani, dan Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Afda Rizal Armashita.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menemui pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, mengungkapkan isi pertemuan dengan Raffi Ahmad.

Dasco menyebutkan diskusi yang turut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas itu membahas ide-ide seputar pembinaan generasi muda. Nantinya, ide itu akan dituangkan dalam bentuk regulasi.

"Pembahasan seputar pembinaan generasi muda, itu kan utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda. Ada beberapa ide yang tadi disampaikan untuk dibikin regulasinya. Ada menteri hukum juga tadi," kata Dasco, Senin (13/1/2025).

Raffi Ahmad juga mengunggah momen pertemuan tersebut. Turut hadir Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryadi dalam diskusi tersebut.

Raffi, dalam unggahannya di Instagram, menyebut pertemuan itu membahas peningkatan peran generasi muda. Hal ini meliputi urusan UMKM dan koperasi.

"Berdiskusi terkait peningkatan peran serta Generasi Muda dalam penguatan ekonomi kreatif melalui UMKM dan Koperasi," kata Raffi dalam unggahannya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan perubahan predikat PBB untuk masalah HAM di Indonesia. Predikat PBB yang awalnya negatif, kini menjadi netral.

Menurut keterangan dan Kementerian HAM, Pigai menyebut predikat itu berubah dari negatif ke netral menyusul kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane ke Filipina dan kelompok Bali Nine ke Australia. Predikat PBB itu muncul dalam pertemuan tahunan di Jenewa akhir November 2024.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2025).

Pigai mengatakan delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri mendapat apresiasi terkait kasus Mary Jane. Dia mengatakan perbaikan predikat ini merupakan kemajuan dan prestasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk Negatif kini menjadi negara yang dirujuk 'Netral'. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujar Pigai.

Dia mengatakan Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB. Dia mengatakan perbaikan predikat ini merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita.

"Pada tahun 2015 Indonesia berada pada titik terendah dan terburuk di dunia dengan kategori Unfair trial di dunia," kata Pigai.

Dia menyebut Asta Cita memuat penguatan HAM. Dia mengatakan Kementerian HAM bakal terus melakukan perbaikan melalui kebijakan progresif terkait sektor bisnis dan HAM, terutama sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

"Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap," ucapnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/11). Pertemuan tersebut membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT.

"Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT," jelas Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

"Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses," jelasnya.

Lebih lanjut, pada pertemuan tersebut Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT. Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB. "Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden." kata Rini.

"Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mensupport agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik," ujar Eddy.

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Media Wahyudi Askar mengatakan bahwa penguatan Pancasila yang menjadi salah satu poin dalam Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman.

Adapun poin Astacita yang dimaksud adalah penguatan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

"Di tengah meningkatnya ketegangan antar kelompok akibat perbedaan pandangan politik, penguatan Pancasila sebagai ideologi nasional dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman dan menciptakan dialog yang inklusif," kata Media saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Selain itu, dengan memperkuat demokrasi, pemerintah dapat memastikan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Hal ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite.

Dalam konteks ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, fokus pada demokrasi dan HAM juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu, tetapi oleh seluruh rakyat, terutama kelompok rentan.

Untuk itu, Prabowo-Gibran dapat memperkuat demokrasi melalui platform digital partisipasi publik di mana warga dapat memberikan masukan dan mengawasi kebijakan pemerintah secara transparan.

"Prabowo dan Gibran juga dapat menerapkan kebijakan ekonomi inklusif dengan memperkuat jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pekerja informal, memastikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia," ujarnya.

Berikut isi dari 8 Program Kerja Astacita yang diusung Prabowo-Gibran:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024