BEKASI - Adhel Setiawan, Wali Murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi melaporkan program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Laporan itu ia layangkan karena menganggap program Siswa nakal di Barak Militer diduga melanggar HAM.

"Nah, ini menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek," kata Adhel saat ditemui di kediamannya di Babelan, kabupaten Bekasi, Senin (12/5/2025).

Adhel menegaskan, setiap anak yang lahir di muka bumi ini milik bakat dan minat yang berbeda. Maka tidak semua anak harus dipukul rata untuk bisa mengikuti program di barak militer.



Sejauh ini dirinya bahkan tak mengetahui kurikulum, metode pembinaan dan tenaga pendidik yang barak militer. Maka dari itu, dirinya menyoroti jaminan setelah sang anak selesai menjalani pembinaan.

"Padahal nggak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik setelah keluar dari barak," tuturnya.

Sekadar informasi, Adhel melaporkan program Dedi Mulyadi ke Komnas HAM pada Kamis, 8 Mei 2024. Adhel melapor didampingi oleh LBH Pendidikan Indonesia.

KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang mendorong agar pendidikan karakter berbasis barak militer diterapkan secara nasional.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa program tersebut tidak sesuai dengan mandat institusi militer dan bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

"Kami tidak setuju dengan usulan Kementerian HAM yang akan menjadikan itu justru sebagai kurikulum nasional," kata Anis kepada Kompas.com pada Minggu (11/5/2025).

Menurut Anis, pengiriman siswa ke barak militer bukanlah ranah tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ia merujuk pada Undang-Undang TNI yang menyebutkan bahwa tugas TNI hanya mencakup operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, tanpa mencantumkan peran dalam bidang pendidikan sipil.

Siapa yang Bertanggung Jawab atas Pendidikan Anak Bermasalah?

Anis menyarankan agar penanganan siswa dengan perilaku bermasalah diserahkan kepada instansi yang memang memiliki kompetensi di bidang pendidikan.

"Penanganan anak-anak atau siswa yang memiliki masalah mestinya dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari solusi terbaik," ujarnya.

Selain itu, Anis juga menyarankan keterlibatan lembaga-lembaga perlindungan hak anak dan hak asasi manusia, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan.

Ia menilai bahwa pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak-anak harus dilakukan dengan kajian yang komprehensif.

"Setiap kebijakan itu semestinya tidak diputuskan secara tiba-tiba, tetapi mesti diambil dengan satu kajian yang komprehensif. Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ucap Anis.

Komnas HAM menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini untuk menghindari risiko dampak negatif, termasuk potensi pelanggaran HAM.

"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM," jelas Anis.

Apa Pandangan Natalius Pigai Terkait Program Pendidikan Militer?

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan dukungannya terhadap program pendidikan militer bagi siswa bermasalah yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia bahkan menyatakan akan merekomendasikan model tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar bisa dijalankan secara nasional.

"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” ujar Pigai saat menerima kunjungan Dedi Mulyadi, Kamis (8/5/2025), dikutip dari Antara.

Pigai menilai program ini tidak melanggar HAM selama tidak ada kekerasan fisik dalam pelaksanaannya.

Ia menyebut bahwa hak atas pendidikan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan pendekatan militer bisa menjadi alternatif pembinaan jika diterapkan secara tepat.

Pigai juga menyebut bahwa program pendidikan karakter di barak militer sejalan dengan Astacita atau delapan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai bahwa melalui pendekatan ini, generasi muda dapat dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab.

“Kalau karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global? Bagaimana 2045 kita leading di dunia?” tegas Pigai.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komnas HAM Tak Setuju Ide Pigai “Kirim Siswa ke Barak” Jadi Program Nasional".

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak setuju dengan usulan Menteri HAM Natalius Pigai soal pendidikan siswa di barak militer diterapkan di seluruh Indonesia.

"Kami tidak setuju dengan usulan Kementerian HAM yang akan menjadikan itu justru sebagai kurikulum nasional," kata Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, saat dihubungi, Minggu (11/5/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM tak setuju dengan usulan tersebut karena militer tidak memiliki pengalaman untuk mendidik sipil.

Dia juga mengatakan, pendidikan siswa di barak tersebut bukan bagian dari kewenangan TNI.

"Berdasarkan Undang-Undang TNI, kewenangan TNI itu adalah operasi perang dan operasi non-perang. Di dalam operasi non-perang itu tidak masuk kewenangan untuk membantu pendidikan, sehingga harus dikembalikan itu fungsi negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Anis mengatakan, mestinya penanganan anak-anak atau siswa yang memiliki masalah dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa berdiskusi dengan lembaga-lembaga HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lainnya untuk mendapatkan masukan.

"Setiap kebijakan itu kan semestinya tidak diputuskan secara tiba-tiba, tetapi mesti diambil dengan satu kajian yang komprehensif. Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ujarnya.

Lebih lanjut, Anis menambahkan, kajian tersebut penting untuk dikonsultasikan dengan DPR dan kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan yang lebih luas.

"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM, misalnya, atau yang lain-lain," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut bakal menyarankan program pendidikan militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).

"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” katanya usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya pada Kamis (8/5/2025), dikutip dari ANTARA.

Pigai juga berpandangan bahwa pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik.

Menurut dia, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.

Dia pun mengapresiasi program tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama soal kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa.

“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” ujar Pigai.

Di samping itu, dia juga memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai Indonesia Emas 2045.

“(Kalau) karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak setuju dengan usulan Menteri HAM Natalius Pigai soal pendidikan siswa di barak militer diterapkan di seluruh Indonesia.

"Kami tidak setuju dengan usulan Kementerian HAM yang akan menjadikan itu justru sebagai kurikulum nasional," kata Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, saat dihubungi, Minggu (11/5/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM tak setuju dengan usulan tersebut karena militer tidak memiliki pengalaman untuk mendidik sipil.

Dia juga mengatakan, pendidikan siswa di barak tersebut bukan bagian dari kewenangan TNI.

"Berdasarkan Undang-Undang TNI, kewenangan TNI itu adalah operasi perang dan operasi non-perang. Di dalam operasi non-perang itu tidak masuk kewenangan untuk membantu pendidikan, sehingga harus dikembalikan itu fungsi negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Anis mengatakan, mestinya penanganan anak-anak atau siswa yang memiliki masalah dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa berdiskusi dengan lembaga-lembaga HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lainnya untuk mendapatkan masukan.

"Setiap kebijakan itu kan semestinya tidak diputuskan secara tiba-tiba, tetapi mesti diambil dengan satu kajian yang komprehensif. Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ujarnya.

Lebih lanjut, Anis menambahkan, kajian tersebut penting untuk dikonsultasikan dengan DPR dan kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan yang lebih luas.

"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM, misalnya, atau yang lain-lain," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut bakal menyarankan program pendidikan militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).

"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” katanya usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya pada Kamis (8/5/2025), dikutip dari ANTARA.

Pigai juga berpandangan bahwa pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik.

Menurut dia, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.

Dia pun mengapresiasi program tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama soal kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa.

“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” ujar Pigai.

Di samping itu, dia juga memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai Indonesia Emas 2045.

“(Kalau) karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” katanya.

Menteri Hak Asai Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah diterapkan masif di Indonesia jika penerapan yang saat ini berlangsung di Jawa Barat sukses.

Hal itu disampaikan Pigai usai bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).

"Kalau Jawa Barat sukses maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia, masif di seluruh Indonesia untuk ke depan," kata Pigai.

Ia menilai pendidikan siswa di barak itu tidak bertentangan dengan HAM. Menurutnya, pendidikan di barak itu berorientasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kualitasnya apa? satu pengetahuan, kedua peningkatan keterampilan, ketiga adalah peningkatan mental, mental, produktivitas disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Berarti enggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia," katanya.

Ia menjelaskan awalnya, Kementerian HAM khawatir pendidikan di barak adalah bagian dari corporal punishment.

Pigai mengatakan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah berlangsung di mana pendidik menghukum siswa dengan mencubit dan memukul.

"Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun," ujarnya.

Sejumlah daerah di Jawa Barat sebelumnya telah melaksanakan program sekolah militer yang diusung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Program itu menuai kritik dari berbagai pihak.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai mengirim siswa nakal ke barak TNI tidak tepat. Komnas HAM menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," kata Atnike beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).

Sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab, kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).

Sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

KOMPAS.com - Pendidikan militer bagi siswa yang dianggap bermasalah yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di wilayahnya menuai pro dan kontra.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap program tersebut dan berencana mengusulkan penerapannya secara lebih luas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

"Ya, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Menurut Pigai, program ini dapat menjadi sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, serta tanggung jawab siswa yang dinilai memiliki perilaku menyimpang.

Ia menegaskan bahwa pendekatan militer bukanlah bentuk pelanggaran HAM, melainkan bagian dari proses pendidikan.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab. Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," katanya.

Apa Kata Komnas HAM Soal Pendidikan Militer untuk Siswa?

Namun, tidak semua pihak sependapat dengan pendekatan ini. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai bahwa pelibatan lembaga militer dalam pendidikan untuk masyarakat sipil sebaiknya dievaluasi kembali.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Atnike menambahkan, keterlibatan TNI dan Polri dalam dunia pendidikan sebaiknya sebatas pada edukasi karier, seperti memperkenalkan peran dan tugas TNI kepada siswa, bukan sebagai institusi pelatihan disipliner bagi anak-anak yang dianggap bermasalah.

Bagaimana Penerapan Program Ini di Jawa Barat?

Program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi telah berjalan di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung. Pada Jumat (2/5/2025), sebanyak 39 siswa SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarganya, dikirim untuk mengikuti pelatihan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Di Bandung, 30 pelajar yang dianggap memiliki perilaku menyimpang menjalani program serupa di Rindam III Siliwangi.

Program ini melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pelatihan selama 14 hari, dengan fokus pada pembentukan karakter dan penanaman nilai bela negara.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memberikan alternatif pembinaan kepada siswa yang rentan terseret pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

Ia menekankan bahwa pendekatan militer dianggap mampu membentuk karakter dan meningkatkan kedisiplinan siswa.

Efektifkah Pendidikan Militer dalam Membentuk Karakter Siswa?

Hingga saat ini, efektivitas program pendidikan militer dalam konteks pembinaan siswa bermasalah masih menjadi perdebatan.

Pendukung kebijakan ini melihat pendekatan disipliner ala militer sebagai solusi jangka pendek yang efektif dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak.

Namun, para pengkritik mempertanyakan apakah metode ini benar-benar menyasar akar permasalahan perilaku siswa atau justru berisiko menimbulkan tekanan psikologis yang lebih besar.

Program ini juga menuai sorotan dari kalangan pendidik dan pemerhati anak yang menganggap pendekatan ini terlalu represif dan kurang memperhatikan pendekatan psikologis, sosial, dan pedagogis yang seharusnya menjadi bagian dari dunia pendidikan.

Pendidikan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan pendekatan holistik, termasuk peran guru, orang tua, dan lingkungan sosial.

Penerapan pendidikan militer bagi siswa bermasalah dinilai bisa menjadi salah satu alternatif, tapi pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka hukum, pendidikan, dan hak asasi manusia yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beda Natalius Pigai dan Komnas HAM Sikapi Pendidikan Militer di Jabar".

KOMPAS.com – Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menanggapi santai kritik dari Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal program pembinaan siswa bermasalah di barak militer.

Bagi Dedi, perdebatan itu justru menunjukkan bahwa kebijakannya mendapat perhatian publik.

“Bagus, artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan,” ujar Dedi seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025).

Kritik terhadap program ini datang lantaran dikhawatirkan para siswa akan mendapat perlakuan keras dengan pendekatan militer. Namun, Dedi menyatakan kekhawatiran itu tidak beralasan.

Menurutnya, peran TNI dalam program tersebut hanya sebatas pembinaan kedisiplinan.

“Karena di lembaga militer dianggap ini tidak punya kewajiban dan keharusan bahkan dianggap militer tidak boleh memberikan pendidikan pada anak remaja,” ucap Dedi.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan militer dalam dunia pendidikan bukan hal baru. Ia mencontohkan keberadaan sekolah-sekolah seperti SMA Taruna Nusantara dan yayasan pendidikan di bawah TNI, serta kegiatan pelatihan Paskibraka yang kerap melibatkan tentara.

“Tetapi menurut saya, tentara ini banyak ngajar di tempat terpencil. SMA Taruna Nusantara itu milik tentara. Ketiga, sekolah yang yayasan di bawah TNI, tentara loh gurunya. Paskibraka ini banyak dilatih oleh tentara,” jelasnya.

Dedi pun mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk ikut terlibat membina siswa bermasalah sesuai pendekatan mereka masing-masing. Ia menilai lebih baik saling bekerja sama ketimbang terus berpolemik.

“Daripada kita ribut-ribut ramaiin urusan dalam wacana perdebatan yang tidak berakhir, mari yuk kita tangani bersama,” ajaknya.

Ia juga membuka pintu bagi Komisi X DPR RI, KPAI, dan Komnas HAM untuk datang langsung melihat barak tempat pelatihan.

Terkait perizinan, Dedi memastikan program ini telah mengantongi persetujuan dari jajaran TNI, yang menurutnya mencerminkan dukungan dari Presiden Prabowo.

“Masa yang gini harus sama Presiden. Gampang atuh membacanya. Program ini menggunakan barak TNI dan Pusdik tempat pelatihan TNI. Diizinkan oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Pangkostrad, Pangdam, dan Dandim. Prinsip sederhana, masa tentara tidak sejalan dengan Presidennya, kan tidak mungkin,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa siswa tetap akan mendapatkan hak pendidikan formal meskipun mengikuti program pembinaan tersebut. Mereka tetap belajar dan tidak kehilangan akses ke pendidikan.

“Saya jawab, mereka tetap mendapatkan pembelajaran berjalan, walaupun mereka tidak belajar orang bolos terus,” tegasnya.

Kritik dari Komnas HAM, DPR, dan KPAI

Komnas HAM sebelumnya meminta agar program pembinaan di barak militer ini ditinjau ulang. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut, urusan edukasi untuk warga sipil bukanlah bagian dari kewenangan militer.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu,” ujar Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menilai, kunjungan siswa ke barak TNI sah-sah saja bila tujuannya untuk edukasi karier, seperti mengenal tugas-tugas tentara. Namun, jika anak-anak dilatih dengan metode militer, itu menjadi persoalan lain.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana. Politikus PDI-P ini menilai pendekatan militeristik bukan solusi utama untuk menangani siswa bermasalah.

“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” kata Bonnie lewat pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Ia menekankan, program semacam ini harus melalui kajian matang, mengingat masih banyak cara lain yang lebih tepat untuk membentuk karakter siswa tanpa harus menggunakan metode militer.

Sementara itu, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menyoroti potensi stigma yang bisa menimpa anak-anak dalam program tersebut.

Dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Selasa (6/5/2025), Aris menyebut bahwa anak-anak yang masuk kategori bermasalah tetaplah kelompok rentan yang butuh pendekatan khusus.

“Pada prinsipnya begini, anak ini masuk dalam kelompok rentan, karena dia masuk dalam kelompok rentan maka dia butuh pendekatan-pendekatan khusus, dia butuh perlindungan. Nah di dalam ruang lingkup perlindungan anak itu ada tahapan bagaimana pemenuhan hak anak, yang kemudian baru pada tahapan perlindungan khusus anak,” jelas Aris.

“Artinya kalau kemudian program ini menyasar kepada anak-anak yang dalam tanda kutip ya, anak nakal, anak bermasalah, saya kira juga persoalan tersendiri, karena kemudian akan menjadi anak korban stigma,” tambahnya.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia pun mengaku mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Berbeda dengan Pigai, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer perlu dievaluasi.

Sebab, edukasi untuk masyarakat sipil bukanlah ranah lembaga militer.

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier, seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike, saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).

Ada 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Ia juga menyayangkan jika anak-anak nakal dibawa ke barak TNI karena bentuk penghukuman.

Menurut dia, penghukuman anak nakal ke barak TNI adalah bentuk yang keliru.

"Iya dong (keliru), itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana anak di bawah umur," ucapnya.

Diberitakan, Dedi Mulyadi berencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai langkah pembinaan karakter dan upaya mengurangi kenakalan remaja di wilayah Jawa Barat.

Program ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi nakal agar terhindar dari perilaku negatif.

Program ini telah terlaksana di Purwakarta.

Setidaknya, ada 40 siswa nakal yang disebut menjalani pendidikan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha Batalyon Artileri Medan 9, Jalan Raya Sadang-Subang, Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sejak 30 April 2025.