Program Barak Militer Dedi Mulyadi Dipuji Menteri HAM, Dikecam Komnas HAM
Komnas HAM tak setuju usulan Menteri HAM, Natalius Pigai, yang mendorong agar pendidikan karakter berbasis militer diterapkan secara nasional. Halaman all
(Kompas.com) 11/05/25 17:45 137101
KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang mendorong agar pendidikan karakter berbasis barak militer diterapkan secara nasional.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa program tersebut tidak sesuai dengan mandat institusi militer dan bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.
"Kami tidak setuju dengan usulan Kementerian HAM yang akan menjadikan itu justru sebagai kurikulum nasional," kata Anis kepada Kompas.com pada Minggu (11/5/2025).
Menurut Anis, pengiriman siswa ke barak militer bukanlah ranah tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ia merujuk pada Undang-Undang TNI yang menyebutkan bahwa tugas TNI hanya mencakup operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, tanpa mencantumkan peran dalam bidang pendidikan sipil.
Siapa yang Bertanggung Jawab atas Pendidikan Anak Bermasalah?
Anis menyarankan agar penanganan siswa dengan perilaku bermasalah diserahkan kepada instansi yang memang memiliki kompetensi di bidang pendidikan.
"Penanganan anak-anak atau siswa yang memiliki masalah mestinya dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari solusi terbaik," ujarnya.
Selain itu, Anis juga menyarankan keterlibatan lembaga-lembaga perlindungan hak anak dan hak asasi manusia, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan.
Ia menilai bahwa pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak-anak harus dilakukan dengan kajian yang komprehensif.
"Setiap kebijakan itu semestinya tidak diputuskan secara tiba-tiba, tetapi mesti diambil dengan satu kajian yang komprehensif. Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ucap Anis.
Komnas HAM menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini untuk menghindari risiko dampak negatif, termasuk potensi pelanggaran HAM.
"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM," jelas Anis.
Apa Pandangan Natalius Pigai Terkait Program Pendidikan Militer?
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan dukungannya terhadap program pendidikan militer bagi siswa bermasalah yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ia bahkan menyatakan akan merekomendasikan model tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar bisa dijalankan secara nasional.
"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” ujar Pigai saat menerima kunjungan Dedi Mulyadi, Kamis (8/5/2025), dikutip dari Antara.
Pigai menilai program ini tidak melanggar HAM selama tidak ada kekerasan fisik dalam pelaksanaannya.
Ia menyebut bahwa hak atas pendidikan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan pendekatan militer bisa menjadi alternatif pembinaan jika diterapkan secara tepat.
Pigai juga menyebut bahwa program pendidikan karakter di barak militer sejalan dengan Astacita atau delapan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai bahwa melalui pendekatan ini, generasi muda dapat dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab.
“Kalau karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global? Bagaimana 2045 kita leading di dunia?” tegas Pigai.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komnas HAM Tak Setuju Ide Pigai “Kirim Siswa ke Barak” Jadi Program Nasional".
#dedi-mulyadi #komnas-ham #natalius-pigai #pendidikan-militer #menteri-ham