Jaksa Agung Bantu Menkop Beri Pendampingan Hukum Kopdes Merah Putih
Menkop Budi Arie Setiadi menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantornya. Budi Arie meminta Kejaksaan memberikan pendampingan atas Kopdes Merah Putih. [526] url asal
#kopdes-merah-putih #budi-arie #menkop-budi-arie #jaksa-agung #jaksa-agung-st-burhanuddin #tim-koordinasi-pengawasan-dan-pendampingan-hukum #pemerintah #kabinet-merah-putih #kopdes-kel #desa-merah-putih #indon
Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantornya. Budi Arie meminta Kejaksaan memberikan pendampingan terkait program Kopdes Merah Putih.
"Kami diminta oleh Kementerian Kooperasi untuk mendukung bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih akan membentuk Koperasi Merah Putih," kata Burhanuddin, di kantornya, Rabu (7/5/2025).
Burhanuddin mengatakan jajarannya siap mengawal program Kopdes Merah Putih tersebut. Selain itu, Burhanuddin menambahkan saat ini Kejagung juga telah memiliki aplikasi Jaga Desa yang dapat membantu melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa, termasuk implementasi dari Koperasi Desa Merah Putih.
"Koperasi ini cukup luas karena di seluruh desa seluruh Indonesia. Sekitar 80 ribu kooperasi dan tentunya ini adalah bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ecek-ecek, bukan pekerjaan yang asal-asalan, tapi memerlukan suatu keseriusan," tuturnya.
Diketahui Kemenkop akan membentuk program Koperasi Merah Putih yang berjumlah 80 ribu di desa/kelurahan. Oleh karenanya, Budi Arie menemui Jaksa Agung untuk meminta Kejaksaan melakukan pengawasan dan pendampingan hukum, serta mitigasi risiko untuk pelaksanaan Koperasi Merah Putih tersebut.
Budi Arie menambahkan, pendampingan hukum dan mitigasi risiko menjadi hal yang penting agar kredibilitas Kopdes Merah Putih dapat terjaga.
Apalagi, lanjut Menkop Budi Arie, tujuan dari pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memutus rantai distribusi yang panjang, menghilangkan rentenir.
"Saya meminta khusus, kami dari Kementerian Kooperasi meminta khusus kepada Kejaksana Agung untuk pendampingan hukum, mitigasi resiko dan juga bagaimana membina dan mendidik aparat dan kepala desa khususnya sebagai pengelola dan pengawas kooperasi desa Merah Putih ini untuk bisa menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan warga masyarakat desa," ujar Budi Arie.
"Karena Kopdes Merah Putih ini memang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memutus rantai distribusi yang panjang, juga menghilangkan rentan tengkulak di desa sehingga masyarakat desa bisa menjadi lebih makmur, lebih sejahtera dan desanya bisa maju," sambungnya.
Budi Arie menambahkan, saat ini, program Kopdes Merah Putih baru tahap pembentukan kelembagaan secara legalitas. Nantinya, pada tahap pembangunan dan pengoperasian, ada titik-titik rawan sehingga perlu ada pengawalan. Budi Arie berharap, karena ini melibatkan anggaran yang besar, maka perlu dimitigasi dan dikawal dengan baik.
"Saya percaya warga desa masih berkomitmen untuk menjaga dengan baik keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih ini," imbuh Menkop.
Menkop menjelaskan, inti dari audiensi tersebut yaitu permohonan dukungan dari Kejagung dalam hal pendampingan hukum dan legal audit, agar tidak terjadi penyimpangan anggaran dan program sejak perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Serta pencegahan potensi tindak
pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan konflik kepentingan dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih.
Ia juga meminta dukungan fasilitasi kajian hukum bersama Kejagung untuk merumuskan skema pembiayaan yang sesuai prosedur dan aman secara hukum, khususnya untuk dana modal investasi dan modal operasional.
"Lalu, butuh dukungan pengawalan implementasi kerja sama dengan pemerintah dan Himbara agar selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik," terang Menkop.
Adapun dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung dan Menkop melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama terkait hal itu. Lebih lanjut, untuk menindakanjuti kerjasama itu, akan ada pembentukan Tim Koordinasi pengawasan dan pendampingan Hukum antara Kementerian Koperasi dan Kejaksaan Agung.
Simak juga Video 'Zulhas: Kopdes Merah Putih Harus Berhasil!':
Sari Yuliati, Nominator Perempuan Peduli Advokasi Penegakan Hukum
Sekar Agni Negeri merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi detikcom untuk menghargai kontribusi perempuan Indonesia. [497] url asal
#sekar-agni-negeri #sari-yuliati #daerah-pemilihan #inggris #polda-ntb #detikcom #selvi-ananda #ruu-kuhap #korban #golkar #pendampingan-hukum #pemilihan-legislatif-2024 #kota-mataram #komisi-iii-dpr-ri #asn #kuhap
Jakarta - Sari Yuliati menjadi salah satu nominator dalam Sekar Agni Negeri. Anggota DPR RI ini mempunyai perhatian khusus pada pendampingan hukum untuk kaum rentan.
Sari Yuliati merupakan politikus dari Partai Golkar yang saat ini berstatus sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI 2024-2029 dan bendahara umum DPP Partai Golkar. Pada pemilihan legislatif 2024 Sari maju dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II yang meliputi Lombok Tengah, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sebelumnya ia juga tercatat duduk di Komisi III DPR RI untuk periode 2019-2024.
Sari Yuliati telah dua periode bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, Sari aktif mengadvokasi penanganan kasus hukum yang terjadi di Dapilnya maupun dalam skala nasional. Misalnya saat Sari menyoroti kasus bunuh diri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kayangan, Lombok Utara. Ia mendesak Polda NTB melakukan investigasi secara transparan karena adanya dugaan oknum kepolisian yang melakukan intimidasi dan pelanggaran prosedur kepada korban.
Sari juga dikenal aktif dalam mengawal proses reformasi hukum dan peradilan. Misalnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan tersangka, korban, serta efektivitas dalam penegakan hukum. Selain itu Sari juga terlibat dalam diskusi terkait penerapan restorative justice, termasuk terlibat dalam diskusi dengan Duta Besar Inggris Dominic Jermey terkait penerapan restorative justice di inggris. Pertemuan ini menjadi bagian dari referensi penyusunan RUU KUHAP.
Selain itu ia juga dikenal dengan perhatiannya pada perlindungan hukum perempuan dan anak. Contohnya pada kasus pemerkosaan kakak adik di Purworejo (2024), di mana dia menyatakan bahwa kasus kasus kekerasan seksual kepada anak tidak boleh diselesaikan diluar jalur pidana. Ia juga meminta semua pihak proaktif dalam mengutamakan hak dan keadlian bagi korban. Berkat kiprahnya ini, ia pun menjadi nominator Sekar Agni Negeri.
Sekar Agni Negeri merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi detikcom untuk menghargai kontribusi perempuan Indonesia sekaligus sebagai pengingat akan perjuangan Raden Ayu Kartini. Ajang ini juga sebagai bentuk nyata dari semangat yang diwariskan Kartini serta upaya detikcom untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan dan menyoroti peran mereka dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
Kategori Sekar Agni menggambarkan beragam kontribusi perempuan dalam memperkuat berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, seni, budaya, hingga dunia pendidikan dan bisnis. Sekar Agni terdiri dari enam kategori penghargaan di antaranya:
1. Perempuan Wakil Rakyat Inspirasi Negeri
2. Perempuan Inspirasi Negeri
3. Perempuan Pelindung Seni Budaya
4. Perempuan Pemimpin Daerah
5. Perempuan Inspirator Bisnis
6. Perempuan Pejuang Pendidikan
Dengan adanya program ini, diharapkan para perempuan yang menjadi penerima penghargaan dapat semakin bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi negeri ini.
Nantinya, para Sekar Agni akan membagikan kisah melalui segmen spesial detikPagi dan detikSore. detikers bisa menontonnya secara live streaming di detikcom. Catat tanggalnya ya, acara ini akan tayang pada 7-9 Mei 2025 mendatang!
Simak juga "Selvi Ananda Beri Pesan untuk Perempuan: Saling Menopang-Mendukung" di sini:
(rdp/dhn)
Bantul siapkan pendampingan hukum terkait permasalahan tanah warga
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta siap memberikan pendampingan hukum terkait permasalahan tanah yang dialami seorang warga ... [314] url asal
#pemkab-bantul #siapkan-pendampingan-hukum #permasalahan-tanah-warga #pak-tupon
Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta siap memberikan pendampingan hukum terkait permasalahan tanah yang dialami seorang warga Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, yang memiliki keterbatasan pendengaran dan buta huruf.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul Hermawan Setiaji di Bantul, Senin, mengatakan sudah mengambil langkah dengan mengutus aparatur untuk membantu menuntaskan persoalan tanah warga di Bangunjiwo, Bantul.
"Pemda sudah mengambil langkah dengan mengutus staf bersama sama lurah (Kepala Desa Bangunjiwo) untuk berkomunikasi dengan Pak Tupon, yang intinya pemda berkomitmen untuk memberikan advokasi atau pendampingan hukum kepada Pak Tupon," katanya.
Hermawan mengatakan, pemerintah daerah berharap ada kepastian dari Tupon untuk berkenan didampingi tim hukum dari pemerintah, sehingga dari Pemda nantinya akan menyiapkan pengacara untuk mendampingi permasalahan tanah yang kini sudah dilaporkan ke polisi tersebut.
"Nanti kita siapkan pengacara untuk permasalahan Pak Tupon ini sampai dengan selesai, dan tidak dipungut biaya serupiah pun. Intinya itu, jadi komitmen Pemda mendampingi untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak Pak Tupon," katanya.
Dia mengatakan, berkaitan dengan permasalahan tanah yang dialami warga tersebut, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan perhatian, sehingga persoalan ini muncul ke publik dan menjadi atensi pemerintah.
"Jadi tentunya pemda memberikan apresiasi kepada masyarakat, terutama yang aktif di media sosial yang memberikan perhatian lebih berkaitan dengan kasus Pak Tupon. Saya kira ini sesuatu hal yang bagus ada kepedulian dari masyarakat," katanya.
Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, diduga menjadi korban penggelapan sertifikat tanah, setelah sertifikat tanah milik Tupon seluas 1.655 meter persegi diketahui telah beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit sebesar Rp1,5 miliar di bank tanpa sepengetahuannya.
Keluarga besar Tupon hingga kini masih menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan oleh pihak yang dipercayai. Persoalan tanah tersebut telah dilaporkan ke Polda DIY beberapa hari lalu.
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dua Anak Dibunuh Siswa SMK di Bengkulu, Gubernur Siapkan Bantuan Hukum Keluarga Korban
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, siapkan pendampingan hukum gratis untuk keluarga korban pembunuhan dua anak. Halaman all [293] url asal
#pendampingan-hukum #gubernur-bengkulu #korban-pembunuhan #helmi-hasan
(Kompas.com) 24/04/25 17:53
v/124441/
BENGKULU, KOMPAS.com - Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, memberikan pendampingan hukum gratis pada keluarga korban dua anak yang dibunuh oleh Pt (17), siswa SMK.
Kedua anak yang dibunuh itu adalah Au (9) dan ARP (8).
Helmi Hasan menunjuk pengacara Ana Tasia Pase sebagai kuasa hukum kedua keluarga korban demi lancarnya proses hukum yang berlaku.
"Kami sudah sepakat bantu rakyat, termasuk juga bila ada yang membutuhkan bantuan hukum," kata Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dalam pesan tertulis yang dikirim ke Kompas.com, Kamis (25/4/2025).
"Kami memiliki banyak pengacara terbaik yang siap membantu bila ada rakyat yang butuh bantuan hukum. Pada perkara ini, kami tunjuk Ana Tasia Pase," tuturnya.
Helmi menjelaskan bahwa tragedi yang menimpa dua keluarga anak yang menjadi korban pembunuhan merupakan pukulan berat bagi keluarga korban.
Mereka butuh pendampingan hukum agar mendapatkan keadilan yang setimpal agar tidak ada kekecewaan pada keluarga korban.
"Kami mengucapkan duka yang mendalam pada keluarga korban dan bisa diberikan ketabahan atas musibah ini. Kami meminta agar keluarga korban tidak bertindak di luar proses hukum," tuturnya.
"Biarkan semua diproses dulu, biarkan pihak penegak hukum bekerja memberikan keadilan bagi keluarga korban," katanya.
Gubernur Helmi meminta semua pihak tidak melakukan provokasi pada kasus ini karena prosesnya telah ditangani aparat penegak hukum.
Ia menyesalkan kejadian tragis yang menimpa korban karena dilatarbelakangi persoalan sepele.
Sebelumnya diberitakan, warga Bengkulu dihebohkan oleh temuan mayat di dalam karung di Muara Sungai Jenggalu pada Minggu (20/4/2025).
Beberapa hari sebelumnya, warga telah melaporkan ke polisi mengenai dua orang anak yang hilang.
Polisi bertindak hingga terungkaplah pembunuhan yang dilakukan oleh Pt. Saat ini, Pt ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolresta Bengkulu.
Adapun motif yang terungkap adalah tersangka merasa marah karena kolam ikannya dipancing secara diam-diam.
Yusril Janji Lindungi Mahasiswa RI yang Ditahan Buntut Demo di AS
Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra jamin perlindungan bagi mahasiswa Indonesia yang ditangkap di AS. Kementerian Luar Negeri siap mendampingi secara hukum. [198] url asal
#pendampingan-hukum #badan-hukum-kemlu-ri-judha-nugraha #pemerintah #lindungi-mahasiswa #george-floyd #mahasiswa #badan #imipas-yusril #kjri-chicago #kemlu-ri #protes #judha-nugraha #direktur-perlindun
(CNN Indonesia) 17/04/25 21:30
v/119479/
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah bakal memberikan perlindungan kepada mahasiswa yang ditangkap oleh aparat di Amerika Serikat (AS).
Yusril menegaskan perlindungan itu akan diberikan tanpa syarat terhadap seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhadapan dengan hukum di negara lain.
"Iya, pasti warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi. Apalagi yang enggak salah," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Kamis (17/4).
Sebelumnya mahasiswa asal Indonesia Aditya Harsono mengikuti aksi protes atas pembunuhan George Floyd dan ditangkap atas tuduhan berkumpul secara tidak sah atas gerakan Black Lives Matter.
Namun, kasus tersebut akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut atas dasar "kepentingan keadilan." Kasus Aditya juga kembali disidangkan di persidangan imigrasi pada Kamis pekan lalu dengan agenda penetapan jaminan yang hanya berlangsung beberapa jam.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) telah melakukan pendampingan secara hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat yang ditangkap otoritas setempat, Aditya Harsono.
Direktur Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Kemlu RI Judha Nugraha memastikan pendampingan untuk Aditya.
"Kemlu dan KJRI Chicago akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak AWH dalam proses hukum di AS," kata Judha dalam rilis resmi, Selasa (14/5).
Kejagung siap beri pendampingan hukum dalam pembangunan Jakarta
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke ... [261] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke depan.
Kerja sama itu dicanangkan usai Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menerima kunjungan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.
Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan bahwa kedatangan Pramono-Rano pada Jumat pagi itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membahas mengenai permintaan pendampingan hukum.
“Beliau meminta kepada Kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya Jakarta, tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” ucapnya.
Sementara itu, Pramono mengatakan bahwa permintaan tersebut disampaikan kepada Kejagung lantaran saat ini DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian global dan episentrum ekonomi Indonesia.
Ia mengatakan bahwa provinsi tersebut memberikan kontribusi perekonomian terbesar apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Maka dari itu, dibutuhkan pendampingan hukum agar tidak ada celah kecurangan.
“APBD-nya lebih dari Rp91 triliun. Tentunya, kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusan yang di kemudian hari tidak ada ruang, lubang bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan itu,” ucapnya.
Pramono menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik.
Kendati Kejagung menyatakan siap memberikan pendampingan, Pramono memastikan bahwa kewenangan sepenuhnya tetap pada Pemprov DKI Jakarta.
“Pendampingan ini bukan bersifat seperti yang dulu-dulu. Keleluasaan tetap diberikan ke Pemerintah Jakarta. Akan tetapi, hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan kejaksaan,” ucapnya.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Kejagung siap beri pendampingan hukum dalam pembangunan Jakarta
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke ... [261] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke depan.
Kerja sama itu dicanangkan usai Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menerima kunjungan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.
Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan bahwa kedatangan Pramono-Rano pada Jumat pagi itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membahas mengenai permintaan pendampingan hukum.
“Beliau meminta kepada Kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya Jakarta, tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” ucapnya.
Sementara itu, Pramono mengatakan bahwa permintaan tersebut disampaikan kepada Kejagung lantaran saat ini DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian global dan episentrum ekonomi Indonesia.
Ia mengatakan bahwa provinsi tersebut memberikan kontribusi perekonomian terbesar apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Maka dari itu, dibutuhkan pendampingan hukum agar tidak ada celah kecurangan.
“APBD-nya lebih dari Rp91 triliun. Tentunya, kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusan yang di kemudian hari tidak ada ruang, lubang bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan itu,” ucapnya.
Pramono menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik.
Kendati Kejagung menyatakan siap memberikan pendampingan, Pramono memastikan bahwa kewenangan sepenuhnya tetap pada Pemprov DKI Jakarta.
“Pendampingan ini bukan bersifat seperti yang dulu-dulu. Keleluasaan tetap diberikan ke Pemerintah Jakarta. Akan tetapi, hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan kejaksaan,” ucapnya.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Peradi dan Rumah Aspirasi Cak Ji Beri Bantuan Hukum Gratis bagi Warga Surabaya
Peradi dan Rumah Aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya Armji menjalin kerja sama untuk memberikan pendampingan hukum gratis bagi warga Kota Surabaya Halaman all [343] url asal
#pendampingan-hukum #rumah-aspirasi #peradi-surabaya #cak-ji #pendampingan-hukum-gratis-warga-surabaya #rumah-aspirasi-surabaya
(Kompas.com) 04/03/25 11:16
v/89563/
SURABAYA, KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Rumah Aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menjalin bekerja sama dalam penanganan masalah hukum yang dialami warga Kota Surabaya.
Warga Kota Surabaya yang menghadapi masalah hukum bisa mendapatkan pendampingan secara gratis.
Kesepakatan ini berlangsung dalam sebuah acara di Rumah Aspirasi di Jalan Wali Kota Mustajab No. 78 Kota Surabaya pada Selasa (4/3/2025).
"Kami dari Peradi berkomitmen untuk mendukung program Rumah Aspirasi dengan menyediakan pendampingan hukum bagi warga yang membutuhkan," ujar Adi, anggota Peradi Surabaya, dalam kesempatannya.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyambut baik kerja sama tersebut.
Menurutnya, banyak keluhan warga yang masuk ke Rumah Aspirasi berkaitan dengan permasalahan hukum yang memerlukan penanganan profesional.
"Dengan adanya Peradi, warga Surabaya yang menghadapi masalah hukum tidak perlu khawatir lagi. Mereka akan mendapatkan pendampingan dari advokat profesional secara gratis," kata Cak Ji, sapaan akrab Armuji.
Kerja sama ini akan menyediakan konsultasi hukum gratis di beberapa titik di Surabaya, seperti Dukuh Kupang.
Untuk kasus-kasus tertentu, Peradi siap memberikan pendampingan hingga ke pengadilan.
"Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk memastikan keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat Surabaya," tambah Cak Ji.
Dalam kesempatan yang sama, Cak Ji menegaskan bahwa kerja sama dengan Peradi akan terus ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan bantuan hukum di seluruh wilayah Kota Surabaya.
Pj Gubernur NTB Pastikan Pendampingan Hukum 13 Korban Pelecehan IWAS
Pj Gubernur NTB, Hassanudin, mengatensi pendampingan hukum bagi 13 korban pelecehan seksual oleh pria difabel. Kasus ini menjadi sorotan nasional. [434] url asal
#pelecehan-seksual #korban-kekerasan #difabel #pendampingan-hukum #nusa-tenggara-barat #perlindungan-anak #kasus-hukum #pelecehan #pidana #korban-pelecehan #pj-gubernur-ntb #pemprov-ntb #kota-mataram #iwas #dinas-pe
Mataram - Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin mengatensi kasus dugaan pelecehan seksual oleh IWAS (21), seorang pria difabel asal Kota Mataram. Hassanudin memastikan pendampingan hukum bagi para korban. Sejauh ini, ada 13 korban IWAS, dan tiga korban di antaranya masih anak-anak.
"Semua diberikan pendampingan (hukum)," kata Hassanudin saat dikonfirmasi di Mataram, Jumat (6/12/2024).
Sebagai informasi, kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB.
Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB. IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.
"Sesuai kebutuhan (pendampingan hukum), korban dibutuhkan, siapa pun punya hak yang sama (untuk dapat pendampingan hukum). Sesuai dengan hak warga negara, semua diperlakukan sama," jelas mantan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) tersebut.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan hukum kepada belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS.
"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," kata Nunung.
Terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan IWAS, warga Kota Mataram, Nunung berharap kasus pelecahan seksual yang saat ini menjadi sorotan nasional itu bisa cepat selesai. Para korban IWAS, dia berujar, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan.
"Kami harap kasus ini bisa cepat selesai, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kekurangan itu tidak menjadi batasan untuk dia tidak melakukan, tapi ini masih praduga ya. Untuk saat ini, kami (Pemprov) fokus dulu untuk memberi pendampingan bagi para korban," tandasnya.
(hsa/hsa)
Pemprov NTB Siap Beri Pendampingan Hukum Belasan Korban Pelecehan IWAS
Pemprov NTB siap fasilitasi pendampingan hukum bagi korban dugaan pelecehan seksual oleh pria difabel. Kasus ini tengah menjadi sorotan nasional. [406] url asal
#pelecehan-seksual #pendampingan-hukum #korban-kekerasan #difabel #pemprov-ntb #pria-disabilitas-perkosa-mahasiswi #uptd-kota-mataram #iwas #pemerintah-provinsi #nunung-trianingsih #pelecehan #dugaan-pelecehan
Mataram - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) siap memberikan pendampingan hukum belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS (21), seorang pria difabel. Sejauh ini, ada 13 korban IWAS. Tiga korban di antaranya masih anak-anak.
"Beberapa hari lalu kami (UPTD Kota Mataram) sudah berupaya menawarkan (pendampingan) tapi yang bersangkutan (korban) tidak berkenan. Tapi kami mau coba lagi hari ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih di Mataram, Rabu (4/12/2024).
Nunung menuturkan dalam kasus pelecehan seksual ini, Pemprov tidak bisa serta merta melakukan pendampingan hukum. Sebab, harus melalui persetujuan sejumlah korban yang sudah berusia dewasa.
"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," tutur Nunung.
Nunung berharap kasus pelecehan seksual yang saat ini menjadi sorotan nasional bisa cepat selesai. Para korban IWAS, dia berujar, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan.
"Kami harap kasus ini bisa cepat selesai, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kekurangan itu tidak menjadi batasan untuk dia tidak melakukan, tapi ini masih praduga ya. Untuk saat ini kami fokus dulu untuk memberi pendampingan bagi para korban," tandasnya.
Kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB.
IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.
(hsa/gsp)
LBH Bali Tak Terima Aduan Hukum hingga 6 Desember 2024, Kecuali Darurat
LBH Bali tutup layanan aduan hukum sementara dari 25 Nov hingga 6 Des 2024 karena pindah kantor. Layanan darurat tetap tersedia secara online. [439] url asal
#pltu #rezky-pratiwi #terima-aduan-hukum #kdrt #masyarakat #pengaduan #denpasar #celukan-bawang #kecamatan-kintamani #detikbali #instagram-lbh-bali #perkara-hukum #bantuan-hukum #pendampingan-hukum #jalan-intan-lc
Denpasar - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali menutup layanan aduan kasus hukum untuk sementara, kecuali darurat, mulai 25 November 2024 hingga 6 Desember 2024. Penutupan layanan aduan hukum dilakukan karena LBH Bali pindah kantor.
"Untuk situasi darurat, masih bisa. (Kasus atau aduan) yang darurat dan mengancam keselamatan jiwa, tetap akan kami respons," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Rezky Pratiwi, saat dihubungi detikBali, Sabtu (23/11/2023).
Bagi masyarakat yang meminta pendampingan hukum atas kasus yang bersifat darurat, dapat mendaftar secara daring atau online. Masyarakat dapat menyampaikan aduan darurat dengan mengisi formulir online yang disediakan di akun media sosial (medsos) resmi LBH Bali.
"Di Instagram LBH Bali ada formulir online yang bisa diisi pengaduan yang sifatnya darurat," terang Rezky.
LBH Bali berpindah kantor dari Jalan Plawa Nomor 57, Denpasar ke Jalan Intan LC, Denpasar. Lokasi kantor barunya tidak jauh dari kantor lama, hanya sekitar 10 menit.
Selama proses perpindahan ke kantor baru itu, LBH Bali akan fokus menyelesaikan aduan kasus hukum yang sudah diterima dan ditangani sejak awal 2024. Ada sebanyak 160 kasus hukum yang ditangani LBH Bali sepanjang 2024.
"Penanganan kasus yang sudah diterima LBH Bali dan berjalan, itu tetap kami lakukan dan agendanya cukup banyak. Maka, kami akan fokus pada advokasi dan penanganan kasus itu dahulu," jelas Rezky.
Perkara hukum yang ditangani LBH Bali sepanjang 2024 didominasi kasus perburuhan, yakni penanganan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap karyawan. Salah satunya kasus hukum 200 pekerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang yang mendapat pendampingan hukum LBH Bali.
Kemudian, penanganan dan pendampingan lain didominasi kasus kekerasan pada perempuan. Antara lain, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Lalu, ada juga kasus yang menimpa kelompok masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur dan industri di Kecamatan Kintamani, Bangli, serta Celukan Bawang.
(hsa/hsa)