JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, keluarga koruptor tetap bisa dijerat hukum jika turut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin keluarga koruptor tetap mendapatkan keadilan.

Tessa mengatakan, keterlibatan dalam TPPU tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Terkait mengenai masalah tidak menyentuh keluarganya, tentunya itu perlu dilihat konteksnya apabila ada hal-hal yang dinikmati oleh keluarga, dan diketahui secara nyata ada mekanisme di undang-undang tindak pidana pencucian uang. Di Pasal 5, di mana ada pihak-pihak yang memang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut," kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Meski demikian, Tessa mengatakan, KPK mendukung Prabowo dalam upaya penyitaan aset korupsi.

Ia mengatakan, penyitaan aset koruptor tersebut perlu diatur dalam aturan perundang-undangan.

"Dan bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Undang-undang seperti apa nanti bentuknya kita juga perlu ada pembahasan para penegak hukum dalam hal ini dari sisi yudikatif, lalu dari sisi eksekutif, dan tentunya legislatif," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan penyitaan aset-aset hasil korupsi dari tangan koruptor sebagai upaya memberantas korupsi.

Akan tetapi, Prabowo mengingatkan aspek keadilan juga diperhatikan agar jangan sampai anak dan keluarga si koruptor menderita akibat penyitaan harta tersebut.

"Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita," kata Prabowo saat diwawancara enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025), dikutip dari YouTube Harian Kompas.

"Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Nah, kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat, umpamanya, ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga?" ujar dia.

Pasalnya, Prabowo berpandangan, dosa dari orangtua semestinya tidak boleh diturunkan ke anaknya.

"Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya. Kira-kira kan begitu, tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum," ucap Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan ini juga berpendapat, para koruptor perlu diberi kesempatan untuk mengembalikan uang curiannya walau sulit dilakukan.

"Masalah dimiskinkan, saya berpendapat begini. Makanya saya mau negosiasi selalu, kembalikan yang kau curi. Tapi memang susah. Karena secara sifat manusia mungkin dia nggak mau ngaku. Jadi pertama harus dikasih kesempatan," ucap Prabowo.

Namun, di sisi lain, Prabowo ingin para koruptor juga mendapat efek jera akibat perbuatannya.

Kepala Negara mengatakan, jangan sampai para koruptor menganggap remeh hukum di Indonesia.

"Hanya memang benar, harus ada suatu sikap jera karena kadang-kadang dengan kekuatan uang, 'okelah aku ditangkep, okelah aku masuk pengadilan, paling saya dikasih 6 tahun, nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluar'," ujar Prabowo.

"Dan selama 3 tahun saya juga nanti bisa saya sogok pejabat ini, pejabat itu, sehingga saya mungkin tiap 5 hari saya keluar. Iya kan?' Jadi ini masalah," imbuh dia.

Komnas HAM meminta kepolisian mengusut sumber dana yang digunakan eks Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma dalam dugaan kasus pencabulan anak.

Komnas HAM mendorong penyidik Polda NTT menerapkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Untuk mengungkap sumber uang yang dipergunakan Sdr. Fajar dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Minggu (30/3).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta Polri agar mempertimbangkan untuk tetap menerapkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam sangkaan pelanggaran HAM oleh Fajar.

"Serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdri. F sebagai wujud pemberatan hukuman maksimal, dengan pertimbangan bahwa seluruh korban adalah anak di bawah umur," ucap dia.

Kemudian, Komnas HAM juga meminta Polri mencari sosok perantara lain yang terlibat dalam kasus ini.

Bertalian dengan itu, Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM terhadap anak berusia enam tahun oleh Fajar.

Komnas HAM menyatakan Fajar selaku aparat penegak hukum menggunakan relasi kuasa untuk melakukan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur.

"Bentuk perbuatan lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Sdr. Fajar terhadap anak perempuan di bawah umur (usia 13 tahun dan 16 tahun)," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk membayar jasa hukumVisi Law Office.

Dugaan tersebut membuat KPK melakukan penggeledahan di kantor Visi Law Office di Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

"Kami sedang menangani perkara TPPU-nya SYL. Di perkara TPPU itu tentu kita akan melacak ke mana saja uang yang dicurigai hasil tindak-tindak korupsi itu mengalir," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Asep mengatakan, SYL pernah menggunakan jasa Visi Law Office sebagai penasihat hukum dalam perkaranya.

Oleh karena itu, KPK menduga TPPU yang dilakukan SYL ikut melibatkan Visi Law Office.

"Nah, salah satunya karena Visi Law Office ini di-hire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya, waktu itu ya penasihat hukumnya. Nah, kami menduga bahwa uang hasil tindak korupsi SYL itu digunakan untuk membayar, jadi kita cek ke situ," ujar dia.

Sebelumnya, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) dari penggeledahan kantor firma hukum Visi Law Office di Pondok Indah, Jakarta, pada Rabu.

Meski demikian, KPK tak menyampaikan secara spesifik jenis dokumen yang disita dari kantor Visi Law Office tersebut.

"Hasil Geledah Kantor Visi Law Dokumen dan BBE," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian untuk tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Tessa mengatakan, eks tim biro hukum KPK Rasamala Aritonang yang bergabung dalam firma hukum Visi Law tersebut ikut dalam penggeledahan kantornya.

"Infonya ikut," ujarnya.

Dilansir dari laman resmi Visi Law Office, firma hukum Visi Law didirikan oleh mantan Peniliti ICW Donal Fariz bersama mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada Oktober 2020.

Rasamala Aritonang kemudian bergabung sebagai Partner pada Januari 2022 setelah mengakhiri tugasnya sebagai Kepala Regulasi dan Produk Hukum pada salah satu lembaga negara.

Ketiganya bersepakat untuk mengganti nama kantor hukum Visi Integritas Law Office menjadi Visi Law Office dan menetapkan tiga nilai filosofis yang menjadi dasar berdirinya Visi Law Office, yaitu Integrity, Trust, dan Fairness.

SYL diduga melakukan pencucian uang atas praktik pemerasan dan gratifikasi yang ia lakukan selama menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Pada Mei 2024 lalu, penyidik KPK gencar menyita sejumlah aset SYL dan anak buahnya, mulai dari rumah hingga sejumlah mobil.

Salah satu yang disita adalah mobil Mercedes-Benz Sprinter beserta kunci remot yang ditemukan penyidik di Perumahan Bumi Permata Hijau, Makassar.

Selain itu, penyidik juga menyita dua unit kendaraan di Perum The Orchid Jalan Orchid Indah, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Kendaraan dimaksud adalah satu unit mobil New Jimny warna ivory dengan satu buah kunci, serta satu unit motor Honda X-ADV 750 CC warna silver dominan beserta tiga buah kunci.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Tim Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang, sebagai saksi pada Rabu (19/3/2025).

Rasamala Aritonang diperiksa dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian untuk tersangka eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama RA karyawan swasta," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Rabu.

SYL diduga melakukan pencucian uang terkait praktik pemerasan dan gratifikasi yang ia lakukan selama menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Pada Mei 2024 lalu, penyidik KPK gencar menyita sejumlah aset SYL dan anak buahnya, mulai dari rumah hingga sejumlah mobil.

Salah satu yang disita adalah mobil Mercedes-Benz Sprinter beserta kunci remote yang ditemukan penyidik di Perumahan Bumi Permata Hijau, Makassar.

Selain itu, penyidik juga menyita dua unit kendaraan di Perum The Orchid, Jalan Orchid Indah, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Kendaraan dimaksud adalah satu unit mobil New Jimny warna ivory dengan satu buah kunci, serta satu unit motor Honda X-ADV 750 CC warna silver dominan beserta tiga buah kunci.

Jakarta -

Kuasa Hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, buka suara terkait Nikita Mirzani yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemerasan hingga pengancaman kepada seorang pengusaha skincare. Fahmi mengatakan Nikita Mirzani bahkan tidak mengenal pengusaha tersebut.

Fahmi awalnya menyampaikan bahwa penetapan tersangka terhadap Nikita mirzani ini masih sebatas dugaan. Dia lalu menyampaikan setiap persoalan ada sebab dan musababnya.

"Yang pertama itu baru disangka ya, disangka itu sama dengan diduga, berarti belum ada hal-hal yang positif menyatakan dia telah melakukan perbuatan itu, yang terpenting setiap peristiwa itu ada yang namanya sebab dan musabab. Itu yang harus dipahami. Artinya peristiwa itu harus ada dari mana sumbernya," kata Fahmi saat dihubungi, Kamis (20/2/2025).

Fahmi menjelaskan persoalan itu justru bermula dari pelapor atau pengusaha skincare tersebut. Dia menyebut pelapor yang lebih dulu menghubungi Nikita Mirzani lewat stafnya IM. Sebagai informasi, IM kini juga sudah ditetapkan tersangka.

"Dia yang hubungi salah satu staf dari Nikita yang bernama IM, dan dia minta supaya direview yang baik-baik, bingung juga apa yang mau direview yang baik-baik, sepanjang itu tidak ada masalah kenapa dia harus minta seperti itu," ucapnya.

Fahmi membenarkan bahwa dalam percakapan itu ada pembicaraan terkait uang yang nilainya miliaran rupiah. Dia juga menyebut ada negosiasi terkait uang tersebut.

"Dari percakapan antara IM dengan seseorang yang melapor tersebut, ya, itu ada komunikasi masalah uang, jadi gimana caranya dia bisa berikan uang, nah dari percakapan itu terungkap angka Rp 5 M, tapi dinego menjadi Rp 4 M, setelah itu diberikan dengan cara 2 kali, dinego nih teknisnya, uangnya dinego, setelah itu diberikan. Habis itu IM ya itu diingatkan supaya nanti di November yang akan datang berarti November ke November kan satu tahun, supaya mengingatkan dibayar kembali," jelasnya.

Fahmi pun menyebut dalam peristiwa tersebut tidak ada pemaksaan atau pengancaman yang dilakukan Nikita Mirzani. "Artinya di dalam persoalan ini tidak ada orang yang memaksa, tidak ada orang yang mengancam, tidak ada orang yang memeras," imbuhnya.

Dia pun menekankan Nikita Mirzani bahkan tidak mengenal pengusaha skincare tersebut. Dia meyakini memang ada kepentingan dari pengusaha itu.

"Di sini ada seseorang yang tidak kenal dengan Nikita tiba-tiba meminta tolong supaya bisa berkomunikasi, tetapi Nikita awalnya tidak mau, dan itu diserahkan kepada Ismail (IM). Logikanya kalau memang tidak ada sesuatu, dia yang tidak perlu, ya kan bisa saja dia tidak mau memberikan sesuatu, ngapain juga dia harus ngasih duit? Berarti dia ada kepentingan. Logikanya seperti itu," ujarnya.

"Terus musababnya seperti apa, siapa yang mulai? Nikita nggak kenal, nggak pernah ketemu dengan yang bersangkutan kok. Bagaimana tiba-tiba dibilang pemerasan? Kalau pasal memang bunyinya seperti itu, tapi harus tahu peristiwanya bagaimana, sebab musababnya seperti apa, siapa yang memulai? Yang mulai bukan Nikita, Nikita nggak kenal dengan ini," sambungnya.

Fahmi juga menyebut penjelasannya ini sudah dituangkan ke dalam BAP. Dengan begitu, menurutnya, pihak kepolisian harusnya melibatkan ahli untuk menelaah persoalan itu.

"Sehingga dengan ini, ini memerlukan sebuah ahli untuk bisa menafsirkan, berarti tidak bisa dong menafsirkan sepihak menyatakan bahwa ini ada pemerasan, atau ancaman, gimana cara ngancamanya? Mau dibunuh? Mau ngapain? Nggak ada. Nikita tidak pernah mengancam, kenal tidak, komunikasi tidak. Nikita tidak komunikasi dan tidak kenal dengan yang bersangkutan. Logikanya gimana dong?" tutur dia.

Nikita Mirzani Ditetapkan Tersangka

Seperti diketahui, Setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan, penyidik lalu melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus pada Rabu (19/2) kemarin. Berdasarkan alat bukti yang sah, polisi menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya, IM, sebagai tersangka.

"Benar, Saudari NM dan saudara IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara," kata Kombes Ade Ary.

Nikita Mirzani dijerat Pasal 27B ayat (2) dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Nikita juga dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.

Terakhir, Nikita Mirzani dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

"Dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara," imbuhnya.

Saksikan Live DetikPagi:

(maa/aud)

SEMARANG, iNewsPurwokerto.id - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang akhirnya angkat bicara terkait adanya seorang narapidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sempat kedapatan berada di luar lapas. Narapidana bernama Agus Hartono kini telah dipindahkan ke Lapas Karanganyar, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap yang memiliki fasilitas Super Maximum Security.

Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, menegaskan bahwa pemindahan napi tersebut merupakan bentuk tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi sebelum dirinya menjabat.

"Narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan,” ujar Mardi dikutip dari iNews Jateng, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, Mardi juga memastikan bahwa petugas yang terlibat dalam pelanggaran tersebut telah dikenakan sanksi disiplin sesuai aturan yang berlaku.

"Kami berkomitmen menjaga integritas, tegas saya katakan pada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi Lapas sekarang sangat kondusif," tegasnya.

Mardi juga menambahkan bahwa pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban baik di dalam Lapas maupun di lingkungan masyarakat.

Diketahui, kasus ini mencuat pada Januari 2025, ketika Agus Hartono kepergok intelijen kejaksaan berada di luar Lapas tanpa alasan yang jelas. Informasi di lapangan menyebutkan bahwa napi korupsi dan TPPU tersebut terlihat berada di sebuah mal di kawasan Simpang Lima, Semarang, dan bahkan sempat makan di sebuah kafe di wilayah Semarang Atas.

Akibat kejadian ini, belasan pejabat Lapas Semarang dicopot dari jabatannya sebagai bentuk sanksi atas kelalaian yang terjadi.

Terpisah, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (Petir), Zaenal Abidin, menuntut transparansi dari pihak berwenang terkait adanya napi korupsi dan TPPU yang bisa pelesiran di luar lapas.

"Kenapa koruptor bisa keluar lapas? Dijawab saja kenapa koruptor bisa ke luar lapas? Jangan lempar tanggung jawab. Pencuri yang uangnya sedikit ketat sekali (dijaga) kok ini koruptor diberi kelonggaran?" kata Zaenal heran.

Zaenal juga mendesak agar semua pihak yang terlibat, termasuk petugas Lapas yang lalai, diberikan sanksi tegas hingga pemecatan.

"Itu permainan kotor kalau dibiarkan. Pencuri yang uangnya sedikit ketat sekali, ini kok koruptor diberi kelonggaran," ucapnya.

Agus Hartono sendiri sebelumnya ditangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejati Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang pada 22 Desember 2022. Saat itu, ia baru saja mendarat dari Jakarta dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia GA 232 dan duduk di kursi 41B.

Dia dijerat dalam berbagai kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Modus kejahatannya termasuk membobol bank pelat merah melalui kredit macet serta berbagai skema pencucian uang. Total vonis hukuman yang dijatuhkan kepadanya mencapai 19 tahun penjara.

Selain ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kasusnya juga masuk dalam penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

Editor : Arbi Anugrah

SEMARANG, iNewsPurwokerto.id - Seorang narapidana kasus korupsi dan pencucian uang yang mendekam di Lapas Kelas I Semarang (Lapas Kedungpane) diduga sempat keluar dari tahanan tanpa izin. Kejadian ini terungkap setelah napi berinisial AH, yang diduga bernama Agus Hartono, tepergok oleh petugas kejaksaan di Jawa Tengah.

Insiden tersebut berbuntut panjang, memicu perombakan di lingkungan Lapas Semarang. Sebanyak 14 pejabat Lapas disebut terkena dampak mutasi akibat kasus ini.

Dikutip dari iNews Jateng, Rabu (5/2/2025), seorang sumber mengungkapkan bahwa napi tersebut terlihat di luar lapas dan langsung diketahui oleh petugas kejaksaan. "Pas lagi di luar, tepergok kejaksaan. Akhirnya ini dilaporkan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung ke Menteri (Imigrasi Pemasyarakatan)," kata seorang sumber di lapangan, Selasa (4/2/) kemarin.

Meski kejadian ini berlangsung dua minggu sebelumnya, dampaknya masih terasa hingga kini. "Kejadiannya 2 minggu yang lalu," ucapnya lagi.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa beberapa pejabat utama Lapas Semarang telah diganti, termasuk kepala bidang yang menangani napi.

“Betul (yang dipindah) para Kabid, Pak. Inisialnya AH atau siapa ya, Agus kayaknya,” kata sumber tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Ponco Hartanto, tidak membantah adanya kejadian ini. Namun, ia enggan memberikan komentar lebih lanjut dan mengarahkan wartawan untuk menghubungi bagian Penerangan Hukum (Penkum) atau Asintel (Asisten Intelijen).

"Ke Penkum (Penerangan Hukum) atau Asintel (Asisten Intelijen), Mas. Maturnuwun," kata Ponco saat dikonfirmasi.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kasipenkum Kejati Jateng Arfan Triono belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi wartawan sejak Selasa malam hingga Rabu (5/2/2025) pagi.

Salah satu pejabat Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga membenarkan adanya insiden tersebut, tetapi enggan berkomentar lebih jauh. "Wah gak penak aku (wah, saya tidak enak), ditanyakan ke Lapas aja Mas," ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jateng, Kunrat Kasmiri, mengarahkan agar pertanyaan disampaikan langsung kepada Kalapas Semarang. Hal ini juga ditegaskan oleh ajudannya, Paskalis Nainggolan, yang mengatakan bahwa Kakanwil sedang berada di Nusakambangan untuk mempersiapkan kedatangan Menteri.

"Bapak (Kakanwil Ditjen Pas Jateng) terkait hal itu, yang peristiwanya terjadi beberapa waktu lalu, (arahan) agar berkomunikasi langsung ke Kalapas Semarang. Bapak saat ini sedang di Nusakambangan fokus untuk (persiapan) kedatangan Menteri," kata Paskalis via telepon, Selasa (4/2) malam.

Paskalis juga menyarankan wartawan untuk menghubungi ajudan Kalapas Semarang, Tutur, namun hingga berita ini diterbitkan, Tutur belum merespons permintaan konfirmasi wartawan.

Di tengah polemik ini, Lapas Semarang telah mengalami pergantian pimpinan. Pada 18 Januari 2025, Usman Madjid menyerahkan jabatannya kepada Mardi Santoso, yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Batu Nusakambangan. Usman sendiri kini menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Barat.

Diketahui, Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejati Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang pada 22 Desember 2022 setelah pesawat Garuda Indonesia yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta.

Ia dikenal sebagai pengusaha yang tersandung berbagai kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Modusnya adalah membobol bank pelat merah melalui kredit macet, serta terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Tak hanya itu, Agus juga sempat menghebohkan publik karena menuding dua jaksa Kejati Jateng telah memerasnya sebesar Rp10 miliar untuk menghapus status tersangkanya. Namun, Kajati Jateng saat itu, I Made Suanarwan, membantah keras tuduhan tersebut.

Setelah melalui proses hukum, Agus Hartono dijatuhi vonis 19 tahun penjara atas kasus-kasus yang menjeratnya.

Editor : Arbi Anugrah

Solo -

Penyidik KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS," kata jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (5/2/2025), dilansir detikNews.

Penggeledahan itu dilakukan pada Selasa (4/2). Lokasi penggeledahan berada di Jalan Benda Ujung Nomor RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta.

Tessa belum menerangkan soal hasil penggeledahan di rumah Japto. KPK juga belum menjelaskan keterkaitan Japto di korupsi Rita Widyasari. Diketahui, Rita merupakan terpidana kasus gratifikasi yang kini menjadi tersangka kasus TPPU.

Sebagai informasi, Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus gratifikasi. Rita juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Rita mencoba melawan vonis itu dengan mengajukan PK pada 2021 namun kandas karena permohonannya ditolak Mahkamah Agung.

Selain kasus gratifikasi, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkap Rita juga menerima duit dari pengusaha tambang.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Rita mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita Widyasari memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

(afn/apl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemohon pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2024 paling banyak diajukan oleh pihak-pihak yang terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua LPSK, Achmadi mengatakan, lembaganya pada 2024 LPSK menerima 10.217 permohonan perlindungan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.035 orang meminta permohonan pendampingan terkait kasus TPPU. Jumlah tersebut naik hingga 117,56 persen dibanding 2023 sebanyak 2.774 pemohon.

“Mendominasi permohonan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 6.035 permohonan atau 59,07 persen,” kata Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Menurut dia, permohonan perlindungan kasus TPPU meliputi kasus investasi ilegal berbagai platform, modus asuransi, dan koperasi simpan pinjam.

Dalam persoalan TPPU, Achmadi menjelaskan bahwa LPSK mendampingi pemohon dalam bentuk fasilitasi penilaian ganti rugi.

“Korban mengajukan fasilitasi restitusi,” ujar Achmadi.

Permohonan terbanyak kedua diajukan terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) sebanyak 1.296 pemohon atau 12,68 persen.

Menurut dia, data ini menunjukkan pentingnya sinergi aparat dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan terpadu.

“Tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, juga terus meningkat secara signifikan,” kata Achmadi.

Adapun permohonan terbanyak ketiga menyangkut tindak pidana lainnya dengan angka 1.089 pemohon, diikuti kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat 852 pemohon, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 576 pemohon.

Kemudian, 103 terkat terorisme, 73 menyangkut kasus penyiksaan, 68 korupsi, 58 bukan tindak pidana, 44 penganiayaan berat, dan 23 narkotika-psikotropika.

“Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64 persen dibandingkan tahun 2023,” ujar Achmadi.

Sementara itu, berdasarkan status hukumnya, pemohon paling banyak adalah korban dengan jumlah 9.192 orang.

Kemudian, 438 saksi, 105 pelapor, 166 tidak diketahui, 70 tidak ada status hukum, 59 saksi korban, 47 tersangka, 21 ahli, 11 terlapor, delapan terdakwa, enam terpidana, dan empat saksi pelaku.

“Terjadi penurunan jumlah pemohon berstatus saksi pelaku, yaitu dari enam pemohon pada 2023, menjadi empat pemohon saja,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemohon pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2024 paling banyak diajukan oleh pihak-pihak yang terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua LPSK, Achmadi mengatakan, lembaganya pada 2024 LPSK menerima 10.217 permohonan perlindungan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.035 orang meminta permohonan pendampingan terkait kasus TPPU. Jumlah tersebut naik hingga 117,56 persen dibanding 2023 sebanyak 2.774 pemohon.

“Mendominasi permohonan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 6.035 permohonan atau 59,07 persen,” kata Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Menurut dia, permohonan perlindungan kasus TPPU meliputi kasus investasi ilegal berbagai platform, modus asuransi, dan koperasi simpan pinjam.

Dalam persoalan TPPU, Achmadi menjelaskan bahwa LPSK mendampingi pemohon dalam bentuk fasilitasi penilaian ganti rugi.

“Korban mengajukan fasilitasi restitusi,” ujar Achmadi.

Permohonan terbanyak kedua diajukan terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) sebanyak 1.296 pemohon atau 12,68 persen.

Menurut dia, data ini menunjukkan pentingnya sinergi aparat dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan terpadu.

“Tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, juga terus meningkat secara signifikan,” kata Achmadi.

Adapun permohonan terbanyak ketiga menyangkut tindak pidana lainnya dengan angka 1.089 pemohon, diikuti kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat 852 pemohon, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 576 pemohon.

Kemudian, 103 terkat terorisme, 73 menyangkut kasus penyiksaan, 68 korupsi, 58 bukan tindak pidana, 44 penganiayaan berat, dan 23 narkotika-psikotropika.

“Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64 persen dibandingkan tahun 2023,” ujar Achmadi.

Sementara itu, berdasarkan status hukumnya, pemohon paling banyak adalah korban dengan jumlah 9.192 orang.

Kemudian, 438 saksi, 105 pelapor, 166 tidak diketahui, 70 tidak ada status hukum, 59 saksi korban, 47 tersangka, 21 ahli, 11 terlapor, delapan terdakwa, enam terpidana, dan empat saksi pelaku.

“Terjadi penurunan jumlah pemohon berstatus saksi pelaku, yaitu dari enam pemohon pada 2023, menjadi empat pemohon saja,” katanya.

Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie (RFS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku (HM) dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

"Betul, saksi RFS telah hadir hari ini. Yang bersangkutan dimintai keterangan di perkara tersangka HM, HK, dan DTI," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2025.

Ronny Sompie diketahui telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh beberapa orang.

Sejauh ini, penyidik KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal materi apa yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Pada Selasa, 24 2024, penyidik KPK menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

BATAM, KOMPAS.com - Imigrasi Batam berhasil menangkap seorang warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berinisial YZ, yang merupakan buronan Interpol terkait sindikat judi online internasional dan pencucian uang.

Penangkapan terjadi pada Senin (2/12/2024) saat YZ berusaha melintas di Pelabuhan Internasional Batam Center.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Hahar Aswad, menjelaskan bahwa YZ bertanggung jawab dalam mentransfer dan mencuci uang hasil kejahatan dari sindikat judi online internasional.

Informasi ini diperoleh dari daftar Red Notice Interpol yang diterima oleh Imigrasi Batam.

Dari hasil pemeriksaan, YZ diketahui memiliki peran dalam memanipulasi data dan menghasilkan keuntungan sebesar 130 juta yuan, setara dengan sekitar Rp284 miliar.

"YZ anggota sindikat judi online internasional ini, diamankan saat melintas di Pelabuhan Internasional Batam Center. Dari hasil pemeriksaan, dia ini bertugas untuk manipulasi data dan mencuci uang hasil kejahatan sindikat," jelas Hahar Aswad melalui sambungan telepon pada Kamis (5/12/2024) malam.

Hahar Aswad yang saat ini berada di Jakarta juga mengonfirmasi bahwa YZ telah diserahkan kepada pihak Interpol.

Saat ini, YZ ditangani oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk pendalaman lebih lanjut.

"Hari ini penyerahan YZ sudah kita lakukan di Jakarta, untuk pendalaman lebih lanjut juga berada di ranah Direktorat Pengawasan dan Penindakan Imigrasi pusat," tambahnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia dalam rilis di Jakarta pada Kamis (5/12/2024) siang mengumumkan penangkapan YZ berdasarkan Red Notice Interpol Nomor A-7619/7/2024.

YZ ditangkap saat berusaha memasuki Indonesia menggunakan kapal Majestic dari Singapura.

Dia diduga terlibat dalam jaringan kriminal yang mengoperasikan platform judi online Macau Dianza, serta melakukan pencucian uang dan penggelapan dana sebesar 130 juta yuan atau setara Rp 284 miliar.