Seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus ini. Hak anak jangan diabaikan karena keterbatasan ekonomi, masalah rumah tangga, atau gaya hidup yang berkembang saat ini. Pemerintah pusat juga seharusnya menindak aplikasi digital yang digunakan u

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi perlindungan kepada tiga korban dalam kasus dugaan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur oleh mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja.

Ketiga korban diputuskan mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitas penghitungan restitusi. Bantuan rehabilitasi psikologis juga diberikan kepada salah satu korban yang masih berusia 6 tahun.

“Diterimanya permohonan para korban berdasarkan keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau SMPL pada 9 April 2025 lalu,” ucap Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dalam menindaklanjuti permohonan perlindungan yang diajukan para korban, LPSK telah melakukan pendalaman informasi, berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) NTT, serta bekerja sama dengan Himpunan Psikolog NTT untuk menganalisis tingkat ancaman dan situasi psikologis korban.

Layanan pemenuhan hak prosedural diberikan LPSK untuk mendampingi korban dalam memberikan keterangan di setiap proses peradilan pidana. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Sahabat Saksi dan Korban NTT, LBH APIK-NTT, pendamping rehabilitasi sosial Kementerian Sosial NTT, dan UPTD PPA NTT.

Selain perlindungan kepada korban, imbuh Nurherwati, fokus utama yang juga perlu ditekankan terkait penanganan perkara ini ialah kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang bertujuan eksploitasi seksual.

“Status korban adalah anak perempuan yang dieksploitasi secara seksual menggunakan aplikasi media sosial. Untuk itu, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, TPPO, serta Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar dia.

Selain itu, posisi rentan anak juga dinilai perlu diperhatikan. Dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya, tumbuh dan perkembangan secara optimal perlu diperhatikan dari segi fisik, mental, spiritual, maupun situasi sosialnya.

“Akses anak-anak terhadap aplikasi digital perlu menjadi perhatian dan dilakukan penindakan terhadap platform penyedia karena TPPO dalam bentuk eksploitasi seksual menjadi ancaman serius buat tumbuh kembang anak,” ucap Nurherwati.

Ia berharap pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum memberikan atensi khusus dalam penanganan TPPO, khususnya eksploitasi seksual di NTT dan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi.

“Seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus ini. Hak anak jangan diabaikan karena keterbatasan ekonomi, masalah rumah tangga, atau gaya hidup yang berkembang saat ini. Pemerintah pusat juga seharusnya menindak aplikasi digital yang digunakan untuk eksploitasi seksual,” kata Nurherwati.

Sebelumnya, Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang belakangan sudah dipecat dari kepolisian, sebagai tersangka dugaan kasus asusila dan penggunaan narkoba.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/3), mengatakan, AKBP Fajar diduga melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur dan satu orang dewasa berusia 20 tahun.

Adapun tiga korban anak di bawah umur tersebut, antara lain, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. AKBP Fajar juga diduga merekam perbuatan seksualnya dan mengunggah video tersebut ke situs atau forum pornografi anak di web gelap (darkweb).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan motif eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, merekam dan menyebarluaskan video asusila terhadap I (6) seorang anak di bawah umur di Hotel Kristal, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Komnas HAM menemukan Fajar melakukan untuk sekadar bersenang-senang.

"Video yang direkam dan disebarluaskan oleh saudara Fajar dilakukan tanpa concern korban anak 6 tahun dan dilakukan sebagai bentuk kesenangan karena berhasil mencabuli anak di bawah umur," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam siaran pers, dikutip detikBali, Sabtu (29/3/2025).

Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh AKBP Fajar terhadap I. Menurut Komnas HAM, Fajar selaku aparat penegak hukum menggunakan relasi kuasa untuk melakukan pencabulan terhadap I yang merupakan anak perempuan di bawah umur.

Kemudian, merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut. Bentuk perbuatan lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan Fajar terhadap anak perempuan berusia 13 dan 16 tahun.

"Tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi yang dilakukan oleh saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan
perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," tegas Uli.

Komnas HAM juga menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan. Termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi itu ditujukan kepada sejumlah pihak seperti Polri hingga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, mengatakan terdapat tiga rekomendasi Komnas HAM kepada Polri untuk pengungkapan kasus itu. Rekomendasi itu di antaranya mendorong penyidikan kasus dilakukan secara transparan dan akuntabel dan mengungkap pelaku perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh eks Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Di antaranya dengan mengungkap peran penyedia jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar dan perantara lainnya yang belum terungkap," ucapnya.

Pihaknya juga memberikan rekomendasi kepada Polri untuk memberikan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi korban dan keluarga korban. Komnas HAM juga merekomendasikan Polri menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pemeriksaan kasus itu.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi juga ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM merekomendasikan adanya evaluasi dan pengawasan penggunaan media sosial yang dilakukan anak.

"Kemudian, rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Dia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi itu berkaitan dengan memastikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan korban anak hingga memastikan pendidikan korban anak terpenuhi di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apa pun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mencopot AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dari jabatan Kapolres Ngada dan menyidang etik serta memproses pidana dalam kasus asusila dan narkoba. Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam mengapresiasi langkah yang ditempuh Kapolri.

"Tentu kita mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah mencopot Kapolres Ngada dan kita minta Kapolri untuk menghukum Kapolres tersebut," kata Dek Gam kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Dek Gam geram dengan kasus yang dilakukan eks Kapolres Ngada itu. Dia menyebutkan kelakuan eks Kapolres Ngada sudah mencoreng negara.

"Ini kan kurang ajar dia, masa dia anak-anak disikat sama dia, bikin malu Polri. Bukan hanya Polri, tapi negara yang malu," kata Dek Gam.

Jabatan Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Nagakeo. AKBP Fajar sebelumnya ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri diduga karena kasus narkoba dan asusila.

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, melihat proses kasus ini berjalan lama. Namun, ternyata, kata Anam, hal itu karena penguraian konstruksi peristiwanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Saat ini proses untuk etik dan pidana sedang berjalan dalam waktu dekat akan digelar sidangnya dan akan segera menetapkan tersangka, itu update yang kami peroleh," kata Anam.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini