Menteri Pigai Bantah Satryo Brodjonegoro soal Prabowo Alergi Demo
Menteri HAM Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Mendikti Satryo Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi. [714] url asal
#soemantri-brodjonegoro #dpr-ri #pemerintahan-presiden-prabowo #the-economist #satryo-soemantri-brodjonegoro #presiden-prabowo-subianto #serang #peraturan-kapolri-tentang-hate-speech #pemilu-2024 #kapo
(CNN Indonesia) 12/03/25 14:00
v/96511/
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi.
"Kalau pernyataan seperti itu enggak usah percaya, sepanjang tak ada cover both side enggak usah percaya," ujar Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/3).
Pigai mengklaim menjadi bagian perjalanan politik Prabowo selama setidaknya 20 tahun lebih. Dari pengalaman itu, ia memastikan tak ada alergi terhadap demo dalam diri Prabowo.
"Saya adalah bagian dari perjalanan politik Presiden Prabowo. Pagi, siang, sore, malam serang kita habis-habisan. Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa saja," kata dia.
Ia yang merupakan aktivis Hak Asasi Manusia ini menegaskan demo atau menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi. Di negara demokrasi, hal itu lazim terjadi dan dia sebut sebagai parlemen jalanan.
"Demonstrasi parlemen jalanan boleh dong. Dulu orang demonstrasi dihukum di pengadilan, tapi sekarang kami bebaskan," tandasnya.
Sebelumnya, Satryo dalam wawancara khusus dengan salah satu media nasional mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Minahasa yang menyebut Presiden Prabowo alergi dengan demo. Sebab, demo menimbulkan kegaduhan-kegaduhan.
Satryo menyampaikan pernyataan tersebut mengacu pada demo terhadap dirinya di Kementerian Diktisaintek dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal, yang pada akhirnya membuat ia keluar dari kabinet dalam waktu relatif cepat.
Pigai menegaskan bahwa militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini.
"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai.
Ia menjelaskan bahwa pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.
"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.
Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di tanah air.
Menurut ia, pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.
"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelasnya.
Oleh sebab itu, Menteri HAM menegaskan bahwa sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia.
"Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," katanya menambahkan.
Pigai juga menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa pemerintahan Prabowo.
"(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru," kata Pigai.
Pada tahun 2024, angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,44 atau menurun dari angka indeks tahun 2023 yang tercatat 6,53.
Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 bukan berarti menunjukkan pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi, melainkan adanya perbedaan variabel penilaian dengan EIU.
Menurut ia, EIU hanya berfokus pada aspek aturan-aturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan putusan peradilan yang dinilai mengekang kebebasan demokrasi.
Oleh sebab itu, Pigai mengakui bahwa apabila berfokus pada variabel penilaian EIU maka terdapat beberapa aturan yang mengakibatkan penurunan indeks demokrasi di tanah air, terutama dari tahun 2015 hingga 2024.
"Pertama, Peraturan Kapolri tentang hate speech (ujaran kebencian, red) pada 2015 sehingga Peraturan Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi," jelasnya.
Kedua, kata Pigai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur anggota dewan dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka.
"Berikutnya, revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Perppu tentang Ormas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) yang akarnya membubarkan satu, dua ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah," katanya.
Kemudian, penangkapan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang terjadi sejak tahun 2015.
"Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun," jelasnya.
Secara khusus, Menteri HAM mengatakan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 karena adanya upaya DPR RI untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.
Hakim MK Marahi Kuasa Hukum KPU Jatim karena Tak Lengkap Beri Data
Hakim MK Saldi Isra meminta KPU menjawab dalil pemohon terkait dugaan perolehan suara 100 persen Khofifah-Emil di total 94 TPS yang tersebar di sejumlah daerah [532] url asal
#pilkada-2024 #pemilu-2024 #mahkamah-konstitusi
(CNN Indonesia) 17/01/25 14:47
v/53823/
Hakim konstitusi Saldi Isra memarahi kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur karena tak lengkap dalam memberikan data saat lanjutan sidang gugatan Pilgub Jatim 2024, Jumat (17/1).
Mulanya, dalam sidang itu KPU Jatim melalui kuasa hukumnya menilai pasangan calon nomor urut 3 Pilgub Jatim, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) tak memiliki kedudukan hukum dalam gugatan mereka ke MK. Pasalnya, kata kuasa hukum KPU Jatim, Josua Victor, Risma-Gus Hans tak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara hasil rekapituasi untuk melayangkan gugatan.
Dalil itu disampaikan KPU dalam sidang lanjutan gugatan sengketa pilkada di MK untuk nomor perkara 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan pihak termohon dan terkait.
"Legal standing kami bacakan sedikit. Menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum," kata Josua dalam sidang.
"Ya sudah cukup, biar enggak usah dibacakan. Intinya kan tidak memiliki kedudukan hukum karena melewati angka ..," jawab hakim MK Saldi Isra selaku pimpinan sidang di Panel 2.
"Kami akan mempertegas sedikit Yang Mulia," timpal Josua.
"Enggak perlu. Yang lain," sergah Saldi.
Dalam pokok permohonan, KPU melalui tim kuasa hukum menolak seluruh dalil yang dilayangkan Risma-Gus Hans. Menurut KPU, penetapan hasil Pilgub Jatim telah sesuai rekapitulasi tingkat provinsi yang memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.
Meski begitu, Hakim konstitusi Saldi Isra meminta KPU untuk menjawab dalil pemohon terkait dugaan perolehan suara 100 persen Khofifah-Emil di total 94 TPS yang tersebar di sejumlah kabupaten kota.
"Begini, coba Bapak jawab, itu kan ada suara yang 100 persen untuk satu paslon. Itu ada di berapa TPS? Sekarang saya minta ke situ. Itu berapa TPS kejadiannya?" kata Saldi dengan nada meninggi.
"Dari yang didalilkan pemohon dalam permohonannya ada beberapa TPS ...," jawab kuasa hukum KPU, Josua Victor.
Namun, belum selesai menjawab Saldi buru-buru memotong pernyataan, "jadi lawyer itu harus correct, Pak".
"Betul Yang Mulia. Cuma kami di sini karena tidak disebutkan secara spesifik, maka kami menanggapinya juga per dalil yang disampaikan,"
"Bukan. Ada 94 TPS yang dikatakan 100 persen itu. Coba Anda jelaskan. Apa bantahan KPU terkait dengan itu," kata Saldi yang juga Wakil Ketua MK itu.
Namun, Tim Kuasa Hukum KPU tak bisa mengungkap data rinci soal dugaan penambahan suara 100 persen untuk Khofifah-Emil di sejumlah TPS. Termasuk surat form yang tidak ditandangani saksi Risma-Gus Hans di tingkat kecamatan.
Mereka menyatakan data soal itu baru bisa disampaikan om kuasa hukum dari pihak Bawaslu. Menurut data Bawaslu, dari 38 kota, saksi Risma-Hans hanya memberikan tandatangan form daftar pemilih hanya di 17 kabupaten kota.
"Oke makasih. Ini kayaknya Bawaslu lebih bekerja dibanding KPU ini," jawab Saldi.
Dalam pokok perkara, Risma-Gus Hans melalui kuasa hukumnya, Triwiyono menuding ada manipulasi suara di TPS. Dia mengklaim ada pengubahan data Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur, termasuk pencoretan dan pengiriman C.Hasil-KWK- Gubernur ganda dengan hasil berbeda.
"Berdasarkan laporan dan investigasi tim saksi, ditemukan dugaan manipulasi pada dokumen Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur di sejumlah TPS, dengan rincian, penggunaan tipeks untuk menghapus perolehan suara paslon 01 dan paslon 03 sehingga menjadi 0, sementara suara paslon 02 tetap signifikan," kata Triwiyono pada sidang sebelumnya, 8 Januari.
"Pencoretan hasil suara paslon 03 untuk menurunkan angka suara, sehingga perolehan suara tidak sebenarnya," sambung dia.
Anak Yusril Gugat Pilbup Belitung Timur, Minta PSU di TPS 5 Kecamatan
Burhanuddin-Ali Reza Mahendra meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 5 kecamatan dalam Pilbup Belitung Timur. [382] url asal
#mahkamah-konstitusi #pilkada-2024 #pemilu-2024 #sengketa-pilkada #kpu #yusril-ihza-mahendra
(CNN Indonesia) 10/01/25 04:30
v/47677/
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Burhanuddin-Ali Reza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di 5 kecamatan dalam Pilbup Belitung Timur.
Di Pilbup Belitung Timur, Burhanuddin-Ali Reza meraih 23.301 suara. Sementara lawannya, yaitu Kamarudin Muten-Khairil Anwar meraih 44.949 suara.
Ali Reza adalah adalah anak dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.
Kuasa hukum pemohon, Gugum Ridho Putra, mendalilkan adanya kecurangan politik uang terencana berupa bazar beras murah di lima kecamatan. Hal ini dinilai memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dalam rangka pemenangan Kamarudin-Khairil.
"Pada saat masa kampanye tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 melalui DPC Partai PDIP yang merupakan partai pengusung untuk melakukan bazar beras murah di 5 kecamatan. Bazar beras dilakukan masif di lima kecamatan dengan maksud untuk memengaruhi pemilih," kata Gugum dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan di MK, Jakarta, Kamis (9/1) malam.
Lima kecamatan itu yakni Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Kelapa Kampit.
Pemohon juga mendalilkan Kamarudin-Khairil melakukan kecurangan dan pelanggaran berupa menjanjikan materi dan pemberian uang atau bentuk lain yang bertentangan dengan hukum.
Selain itu, pemohon mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran penyelenggara Pilkada yakni Ketua Bawaslu Belitung Timur memberi uang untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dalam rangka pemenangan Kamarudin-Khairil.
"Ketua Bawaslu Belitung Timur memberikan sejumlah uang kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Gantung yang dilakukan dalam rangka pemenangan paslon 02 guna diberikan kepada seluruh Anggota Panwaslu Kecamatan dan Desa di Kecamatan Gantung dan Seluruh Pengawas TPS di Kecamatan tersebut," kata Gugum.
Atas dalil-dalil itu, pemohon meminta MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS pada seluruh desa di 5 kecamatan yang disebutkan.
MK juga diminta memerintahkan KPU Belitung Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada seluruh desa di 5 kecamatan itu.
"Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada MK," ujar Gugum.
Evaluasi Hukum dan Demokrasi Pasca Tahun Politik 2024
Dengan optimisme yang terus dipelihara, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memperkuat sistem hukum yang lebih adil dan demokratis. [1,486] url asal
#politik-2024 #mahkamah-agung #partai-golkar #polri #bahlil-lahadalia #kpk #integritas-pemilu #pemilu-2024 #pilkada #komisi-iii-dpr #kominfo #politik #bnn #prabowo-subianto #pemilu #afdhal-mahatta #prabowo #pemenang-pe
Jakarta - Kebutuhan Mendesak untuk Merenung
Sebagai negara hukum dan salah satu demokrasi terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Namun, meskipun secara teoritis negara ini memiliki sistem hukum yang kokoh, kenyataannya hukum sering diperlakukan sebagai alat politik yang dapat dimanipulasi.
Pemilu 2024, yang berlangsung di tengah ketegangan politik yang tinggi, memperlihatkan betapa rapuhnya sistem hukum dan demokrasi kita. Dari politik uang hingga hoaks dan polarisasi sosial yang semakin tajam, muncul kebutuhan mendesak untuk merenungkan apakah demokrasi kita benar-benar bekerja untuk semua pihak, ataukah hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Politik uang menjadi salah satu isu besar yang tak bisa diabaikan dalam Pemilu 2024. Meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya keras mengawasi dan mencegah praktik ini, kenyataannya politik uang tetap marak terjadi di berbagai daerah. Data dari lembaga pengawasan menunjukkan bahwa praktik ini masih menjadi faktor dominan dalam menentukan pemenang pemilu, terutama di tingkat lokal.
Sebagai contoh, laporan Bawaslu menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 1.200 kasus dugaan politik uang yang teridentifikasi di seluruh Indonesia selama periode pemilu, dengan jumlah transaksi yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum ada, penerapannya sering kali tidak maksimal. Dalam hal ini, hukum tampak gagal untuk benar-benar mengawal integritas pemilu, sehingga demokrasi kita terancam oleh praktik-praktik yang merusak proses pemilihan yang seharusnya bebas dan adil.
Tingginya Ongkos Politik
Usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk memperbaiki sistem pemilu dan pilkada di Indonesia menjadi sangat relevan. Tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh calon-calon pemilu tidak hanya menciptakan beban besar, tetapi juga memperburuk ketimpangan dalam akses politik.
Presiden Prabowo Subianto yang menyambut baik usulan ini menegaskan perlunya reformasi pemilu untuk menekan biaya politik yang tinggi, mengurangi praktik politik uang, dan membuka peluang bagi calon-calon berkualitas untuk berkompetisi secara adil.
Kemandirian Lembaga Penegak Hukum
Salah satu indikator utama kualitas hukum dalam suatu negara demokrasi adalah kemandirian lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di Indonesia, lembaga-lembaga ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan. Namun, pada tahun politik 2024, kinerja lembaga-lembaga ini sering kali dikritik karena dianggap menjadi alat politik yang dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu.
Menurut catatan akhir tahun yang dibuat oleh Komisi III DPR, ada sejumlah temuan penting terkait penguatan lembaga hukum di Indonesia. Komisi III DPR memberikan catatan reflektif terhadap berbagai institusi, seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK.
Polri, misalnya, menuai apresiasi atas keberhasilannya menangani ribuan kasus sumber daya alam yang menyelamatkan kerugian negara senilai Rp 17,55 triliun. Selain itu, Polri juga mencatat keberhasilan dalam mengungkap lebih dari 15.000 kasus narkotika, dengan barang bukti senilai lebih dari Rp 5 triliun yang berhasil diamankan. Namun, pengaduan masyarakat tentang pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa reformasi institusi ini masih jauh dari selesai.
Dinamika hukum pada tahun ini juga menyoroti pentingnya penanganan korupsi yang lebih tegas. Kejaksaan, meskipun mencatat beberapa kemajuan dalam penanganan kasus, masih menghadapi kritik terkait transparansi dan akuntabilitas.
Komisi III DPR menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pengembalian kerugian negara secara optimal. Pada tahun ini saja, Kejaksaan Agung melaporkan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 12 triliun dari berbagai kasus korupsi yang berhasil ditangani. Hal ini menjadi perhatian khusus, mengingat korupsi yang melibatkan sektor strategis seperti sumber daya alam memiliki dampak luas terhadap ekonomi nasional.
Menyelamatkan Kerugian Negara
KPK, sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, mencatat penurunan jumlah kasus yang ditangani, meski kualitas penyelesaian perkara dinilai meningkat. Sepanjang 2024, KPK berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 7,2 triliun. Namun, kendala sinergisitas antara pimpinan dan dewan pengawas menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan. Dalam konteks ini, perbaikan tata kelola internal menjadi kunci untuk memastikan KPK tetap relevan dan efektif.
Tahun 2024 juga diwarnai oleh keberhasilan pengungkapan sindikat besar, seperti judi online dan peredaran narkotika internasional. Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil membongkar jaringan dengan nilai kerugian dan transaksi mencapai triliunan rupiah.
Sebagai contoh, dalam operasi besar yang dilakukan pada semester kedua 2024, Polri berhasil menangkap 150 tersangka jaringan narkotika internasional dan menyita lebih dari 2 ton sabu-sabu. Keberhasilan ini harus dilihat sebagai pijakan awal untuk membangun sistem pencegahan yang lebih kuat. Kerja sama lintas lembaga perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dalam memberantas kejahatan terorganisasi.
Di ranah peradilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menunjukkan kinerja solid dalam menangani perkara terkait pemilu. Mahkamah Konstitusi menerima lebih dari 500 gugatan hasil pilpres, pileg, dan pilkada, mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi. Namun, sorotan terhadap kecepatan dan transparansi penyelesaian perkara menandakan perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Masalah lain yang menonjol pada tahun politik 2024 adalah peningkatan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi. Salah satunya adalah kasus pinjaman online (pinjol) yang semakin marak dan merugikan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pinjol ilegal telah menjadi masalah serius yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
Banyak warga, terutama yang berada di lapisan ekonomi bawah, terjebak dalam perangkap utang akibat bunga tinggi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan pinjol ilegal terhadap nasabah yang telat membayar. Keberadaan pinjol ilegal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan kerusakan sosial yang lebih luas, dengan maraknya tindakan perundungan (bullying) dan ancaman fisik terhadap para debitur.
Dimensi Keamanan Siber
Kasus serangan siber seperti peretasan data pribadi, pembobolan rekening digital, dan manipulasi data menjadi ancaman nyata yang mengintai masyarakat. Walaupun sinergi antara Polri, PPATK, dan Kominfo telah menghasilkan beberapa upaya pencegahan yang positif, namun ekosistem hukum siber Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih kuat untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang ini.
Penguatan kapasitas dan kerangka hukum di bidang keamanan siber sangat penting untuk menjaga keamanan digital nasional, melindungi data pribadi warga negara, dan mencegah terjadinya kejahatan siber yang merugikan ekonomi negara. Kolaborasi antara lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat juga perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan ini. Infrastruktur hukum yang lebih baik akan memberikan kepastian hukum bagi setiap individu yang menjadi korban kejahatan siber dan memperkuat rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Reformasi Kultural Institusi Hukum
Reformasi struktural dalam lembaga penegak hukum sangat diperlukan, namun tidak cukup hanya dengan perubahan aturan atau kebijakan. Reformasi kultural dalam institusi hukum menjadi sangat penting untuk membentuk budaya kerja yang mengedepankan integritas dan profesionalisme.
Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada upaya dari Komisi Yudisial untuk memperbaiki kualitas seleksi hakim, masih banyak oknum yang terlibat dalam praktik korupsi di lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan etika profesi dalam dunia hukum harus menjadi fokus utama ke depan.
Di sisi lain, pendidikan hukum juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kurikulum pendidikan hukum perlu mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta mengajarkan para calon profesional hukum untuk lebih fokus pada pelayanan publik dan penegakan keadilan yang objektif. Pendidikan karakter dalam dunia hukum akan sangat berpengaruh pada kualitas keadilan yang dapat diwujudkan oleh lembaga-lembaga hukum di Indonesia.
Masih Memiliki Potensi Besar
Melihat berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dan demokrasi Indonesia selama 2024, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai kekurangan, ada pula pencapaian yang patut diapresiasi. Keberhasilan dalam memberantas kejahatan terorganisasi, pengungkapan kasus-kasus korupsi besar, serta penanganan masalah keamanan siber menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih baik.
Namun, untuk memastikan sistem hukum dan demokrasi Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi lebih kuat, kita harus segera mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Reformasi hukum yang menyeluruh, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menangani isu-isu krusial seperti kejahatan siber dan korupsi harus menjadi prioritas utama.
Dengan optimisme yang terus dipelihara, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memperkuat sistem hukum yang lebih adil dan demokratis, sekaligus memastikan bahwa demokrasi yang dijalankan benar-benar bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat. Hukum yang kuat dan demokrasi yang sehat adalah fondasi yang tak terpisahkan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang adil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.
Tuding Pilkada Jakarta Buruk, Tim Hukum RIDO Siapkan Gugatan ke MK
Tim RIDO mencatat sejumlah masalah seperti DPK tak sesuai TPS, dugaan pencoblosan lebih dari satu kali, pemilih tak sesuai TPS, hingga tidak terdaftar di DPT. [370] url asal
#pilkada-jakarta #pemilu-2024 #pilkada-2024 #rido #ridwan-kamil
(CNN Indonesia) 07/12/24 19:38
v/20241/
Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal hasil Pilkada Jakarta 2024.
KPU Jakarta saat ini tengah melakukan rekapitulasi hasil Pilkada. Dari hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, RIDO kalah dari Pramono-Rano yang mendapat suara Rp50,07 persen.
Jika hasil ini tidak berubah dan disahkan, maka dipastikan Pilkada Jakarta hanya satu putaran.
Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman menyebut langkah itu dipersiapkan pihaknya lantaran pelaksanaan Pilkada Jakarta dinilai berjalan dengan sangat buruk.
"Kami saat ini berkoordinasi dengan tim RIDO serta dengan relawan yang lain, rencananya akan mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (7/12).
Munathsir menyebut terdapat pelbagai masalah yang ditemukan pihaknya selama proses Pilkada Jakarta. Mulai dari persoalan DPK yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan pencoblosan lebih dari satu kali, pemilih tidak sesuai TPS, hingga tidak terdaftar di DPT.
Selain itu, ia mengaku pihaknya juga menemukan banyak masyarakat yang tidak menerima undangan pemungutan suara atau formulir C6 dari pihak penyelenggara pemilu.
Ia menyebut berdasarkan data yang dikumpulkan tim internal setidaknya ada 24 formulir C6 yang tidak tersebar di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat sebanyak sebanyak 14 kasus, Jakarta Utara ada 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus dan Jakarta Selatan ada 9 kasus.
"Seluruh kejadian yang kami ungkapkan ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang sangat kita harapkan," tuturnya.
"Berbeda dengan beberapa daerah lain. Sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta ini, pelaksana pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu tidak profesional," imbuhnya.
KPU di enam wilayah administrasi kabupaten/kota DKI Jakarta sudah menyelesaikan rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024, Kamis (5/12) siang.
Hasilnya, paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menjadi pemenang dengan perolehan suara 50,07 persen.
Pramono-Rano mendapatkan suara paling banyak yakni 2.183.239 suara. Mereka mengumpulkan 50,07 persen dari suara sah.
Di tempat kedua adalah paslon Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau sekitar 39,40 persen suara sah.
Sementara tempat ketiga adalah paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan perolehan 459.230 suara. Jumlah itu setara 10,53 persen suara sah.
Tim Hukum Khofifah-Emil Siaga Antisipasi Money Politics Jelang Coblosan
Tim Pemenangan Khofifah-Emil berkomitmen menjaga integritas Pilkada 2024 dengan memantau praktik politik uang dan memberikan edukasi kepada masyarakat. [445] url asal
#koordinator-tpp-bidang-hukum-khofifah-emil #pemilu #edukasi #politics-jelang #tim-pemenangan #edward-dewaruci #politics #pilkada #timnya #bentuk-politik #tim-pemenangan-provinsi #hak-pilihnya #pemilu-2024 #ketua-t
Surabaya - Tim Pemenangan Provinsi (TPP) Bidang Hukum Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak bergerak cepat dalam memastikan proses Pilkada 2024 berlangsung secara bersih, jujur, dan adil (luber dan jurdil).
Sebagai bentuk komitmen terhadap pemilu yang berkualitas, TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil gerak cepat antisipasi upaya money politics melalui pemantauan intensif. Tim Hukum akan segera melaporkan setiap potensi pelanggaran hukum, khususnya praktik politik uang seperti pembagian sembako dan kebutuhan harian di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Edward Dewaruci, Koordinator TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil, menyampaikan bahwa pembentukan inisiatif ini didasari oleh laporan masyarakat mengenai dugaan terjadinya praktik politik uang dan pembagian sembako secara sporadis di beberapa daerah.
"Kami merasa hal ini penting untuk dikawal dan dicegah agar tidak merusak integritas proses demokrasi. Tim kami akan bergerak langsung ke titik-titik yang berpotensi rawan, bekerja sama dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) di masing-masing kabupaten dan kota," ujar Edward, Rabu (20/11/2024).
Selain memantau, tim ini juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran.
Ketua TPP Khofifah-Emil, Boedi Prijo menyampaikan, beberapa hari ini memang ada laporan adanya pengerusakan alat peraga kampanye Khofifah-Emil di beberapa titik. Meskipun demikian, Boedi tetap menegaskan komitmen timnya untuk mengawal Pemilu 2024 dengan semangat luber jurdil dan kampanye yang riang gembira.
"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh TPD Kabupaten Kota untuk menerima laporan dan memberikan respons dengan cepat. Kami juga terus mengedukasi kampanye damai untuk menjaga marwah demokrasi di Jawa Timur. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui saluran resmi yang telah disiapkan TPD maupun Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing," jelas Boedi.
TPP Khofifah-Emil mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Pemilu 2024 tetap bersih dan bermartabat. TPP Khofifah-Emil juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November 2024 di TPS.
(hil/iwd)
BPIP Sambangi Kampus dan Petakan Masalah Pemilu 2024
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar diskusi dalam rangka Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pesta Demokrasi. Badan Pembinaan Ideologi... | Halaman Lengkap [544] url asal
#bpip #badan-pembinaan-ideologi-pancasila #pemilu-2024 #kampus
(SINDOnews Ekbis) 29/03/24 14:00
v/9437/
JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar diskusi dalam rangka Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pesta Demokrasi. Diskusi yang diadakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2024) tersebut bertujuan memetakan masalah Pemilu 2024 untuk selanjutnya menjadi bahan kajian dan tindak lanjut berupa rekomendasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti mengatakan bahwa situasi Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019 yang sempat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan hingga ada sebutan cebong dan kampret. ?Saya sangat bersyukur hal tersebut tidak terjadi pada saat ini,? ujar Adhianti dalam sambutannya di acara diskusi yang diikuti ratusan mahasiswa FISIP Undip tersebut.
Adhianti mendorong agar para mahasiswa selalu berpikir kritis dengan menawarkan solusi cemerlang atas setiap permasalahan yang terjadi. Menurut dia, peran civitas akademika sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan pesta demokrasi agar tetap senapas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap aturan dan tindakan.
?Kampus merupakan tempat yang bebas untuk berdiskusi, mengembangkan ilmu, dan mengasah pola pikir, terlebih lagi ini merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal-hal seperti inilah yang akan adik-adik hadapi, dan adik-adik selesaikan di masa mendatang,? ungkapnya dalam diskusi yang dimoderatori Direktur Pengendalian BPIP Mukhammad Fahrurozi dan berlangsung dialektis ini.
Dia pun berpesan agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa masa depan yang mengedepankan hati nurani dalam mengambil setiap kebijakan. ?Tugas adik-adik bukan (hanya) untuk mengkritik, tugas adik-adik adalah belajar sebaik-baiknya. Tempati posisi tinggi yang ada di pemerintahan. Ubah kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani,? pungkasnya.
Sementara itu, Dekan FISIP Undip Teguh Yuwono mengatakan bahwa Pancasila sejatinya harus hidup dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam gelaran pemilu. ?Inti dari Pancasila itu musyawarah, maka di dalam Pancasila ada kerakyatan. Menjadi pemimpin itu harus kerakyatan,? ujarnya dalam kesempatan sama.
Teguh pun memberikan contoh sikap dan sifat yang patut dijadikan teladan dari para pemimpin bangsa Indonesia terdahulu. ?Pancasila digali dari praktik-praktik kehidupan bangsa, salah satunya Pangeran Diponegoro yang memiliki karakter berani, jujur, adil, dan peduli,? tuturnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin menjelaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan masyarakat perlu dibangun kembali pascapemilu 2024. ?Terkait pembelokan Pancasila, Bawaslu sudah punya program post election berupa pemberdayaan masyarakat untuk mengembalikan lagi semangat persatuan dan kesatuan berupa pendidikan politik ke masyarakat. Kami turun, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memberikan civic education,? imbuhnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menanggapi masalah yang terjadi pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Handi tak menampik masih terdapat kekeliruan dalam sistem tersebut.
Namun, menurut dia, sistem tersebut sangat membantu dalam penghitungan suara bahkan dalam menemukan kekeliruan-kekeliruan dalam penghitungan. ?Kalau sekarang lihat di Sirekap itu memang banyak sekali keliru. Ya biarkan saja keliru. Bawaslu banyak sekali merekomendasikan perbaikan. Namun, kegunaannya juga sangat membantu dan transparan,? ungkapnya.
Handi mengaku pihaknya telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, termasuk UU Pemilu beserta turunannya. ?Yang namanya regulasi, rohnya adalah Pancasila, raganya UUD 1945. Termasuk UU Pemilu. Semua yang baik itu tidak semua dimaknai dengan baik?, ucapnya.
Handi mengklaim bahwa Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah lebih kondusif dibanding Pemilu 2019. ?Pendaftaran gugatan di MK tahun ini turun dari sebelumnya. Terkait dengan hoaks di lini massa tidak seperti di 2019 yang sebegitu masifnya,? pungkasnya.
Tim AMIN Bakal Ajukan Perlindungan Saksi Sidang Sengketa Pilpres ke LPSK
Tim hukum AMIN akan mengajukan perlindungan saksi yang akan memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 ke LPSK. [261] url asal
#anies-baswedan #muhaimin-iskandar #cak-imin #pemilu-2024 #sidang-sengketa-pemilu #sidang-sengketa-pemilu-2024
Jakarta - Tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan mengajukan perlindungan saksi yang akan memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tim hukum AMIN menyebut hal itu sebagai bentuk melindungi keamanan para saksi.
"Kami akan coba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK nanti, mana hal-hal saksi-saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini," kata Ketua Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir usai sidang perdana sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).
Ari mengatakan pihaknya juga meminta agar nama-nama saksi dirahasiakan terlebih dulu. Sebab, kata dia, beberapa saksi yang akan dihadirkan telah mengundurkan diri lantaran diduga adanya intimidasi.
"Dalam persidangan tadi, kami sampaikan tentang keamanan dan kerahasiaan saksi-saksi kami. Jadi kami mohon untuk nama-nama dimasukkan belakangan, karena dari sekian banyak saksi kami sudah banyak yang mengundurkan diri," ujarnya.
"Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka mengalami intimidasi, kriminalisasi, dan itu terjadi," sambungnya.
Ari menuturkan pihaknya akan membuktikan adanya intimidasi kepada para saksi. Meski begitu, dia juga bersyukur masih ada saksi yang bersedia untuk memberikan keterangan.
"Faktanya bisa kami buktikan. Tapi alhamdulillah masih ada yang punya keberanian dan siap bersaksi," tuturnya.
Sebelumnya, MK telah menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 sesi pertama. Agenda sidang perdana ialah mendengarkan permohonan pemohon.
Sidang dibagi dua sesi, untuk sidang pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dijadwalkan pukul 08.00 WIB. Sedangkan Ganjar-Mahfud pukul 13.00 WIB.
Simak Video 'Yusril soal Isi Gugatan Anies: Lebih Banyak Opini daripada Fakta':
Mahfud komitmen jaga kekokohan ideologi Pancasila
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga kekokohan ideologi Pancasila."Apa yang ingin saya lakukan, kalau dari ... [403] url asal
#mahfud-md #pemilu-2024 #pilpres-2024 #ganjar-mahfud #pancasila
Lamongan, Jatim (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga kekokohan ideologi Pancasila.
"Apa yang ingin saya lakukan, kalau dari sudut politik, saya ingin menjaga kekokohan ideologi negara kita Pancasila untuk menguatkan persatuan Indonesia," kata Mahfud di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (13/1) malam.
Sementara itu, Mahfud mengatakan bahwa persatuan Indonesia sangat penting, sehingga masyarakat diimbau tidak terjebak untuk mengganti dasar ideologi negara.
"Persatuan Indonesia itu sangat penting bagi kita. Enggak usah terjebak pada pikiran-pikiran untuk mengganti ideologi negara. Itu sudah tidak mungkin," ujarnya.
Mahfud kemudian menjelaskan beragam upaya menggantikan ideologi negara yang membuktikan bahwa Pancasila adalah ideologi yang teruji.
"Ada yang melalui gerakan parlemen, ikut pemilu tetapi gagal, kembalinya tetap ke Pancasila. Ada yang dilakukan melalui pemberontakan dulu, ada DI/TII, ada Permesta, G30S/PKI, dan lain-lain tetap gagal karena Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang sudah teruji," katanya.
Pada Pemilu 1999 menurut Mahfud, Presiden B.J Habibie menyatakan mempersilakan pihak yang ingin mengganti ideologi dengan membuat partai dan bertarung dalam pemilu.
"Tahun 1999 ketika reformasi, ini banyak yang belum lahir tahun 1999, ketika reformasi dilakukan banyak orang yang mengatakan 'kita ganti saja nih ideologi Pancasila'. Maka pada saat itu, Presiden Habibie menyatakan 'kita segera mengadakan pemilu, siapa yang mengganti ideologi Pancasila silakan membuat partai, dan memperjuangkan biar Pancasila ini diganti'," ujarnya.
Namun kata Mahfud, upaya tersebut tetap gagal.
"Tahun 1999, Pemilu diikuti oleh 24 partai, ada yang membawa ideologi agar Pancasila diganti, ada Partai Nahdlatul Ummat, ada Partai Abul Yatama, ada Partai Masyumi Baru, dan partai-partai lain sebanyak 24. Pada akhirnya sesudah pemilu, semua partai politik yang mendapat kursi di Pemilu sebanyak 83 persen itu menyatakan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi negara," kata Mahfud.
Karena itu Mahfud mengatakan bahwa tugas pokok yang akan dilakukan oleh dirinya kelak adalah menjaga keutuhan ideologi.
"Tugas saya yang paling pokok kalau di bidang politik adalah menjaga keutuhan ideologi," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024