Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa senilai Rp 100 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk membiayai operasional posyandu hingga pembentukan badan hukum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Saya sampaikan bankeu (bantuan keuangan) kepada desa total sebesar Rp 123,8 miliar, per desa Rp 100 juta. Penggunaannya, pertama, berkaitan dengan operasional posyandu karena posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi new posyandu dengan menjalankan enam standar pelayanan minimal (SPM)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah di kantor Gubernur Banten, Jumat (16/5/2025).

"Kemudian operasional PKK, khususnya dukungan ketahanan pangan, lalu berkaitan dengan penguatan atau pembiayaan penyertaan modal kepada BUMDes, pembentukan notaris untuk Koperasi Merah Putih, dan yang terakhir adalah beasiswa sarjana penggerak," ujarnya.

Berly menjelaskan setiap desa wajib membentuk Kopdes Merah Putih. Untuk saat ini, desa hanya perlu membentuk badan hukum, tidak perlu sampai membahas usaha yang akan dijalankan.

"Koperasi Desa Merah Putih, seluruh desa wajib memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini kita diarahkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pendirian koperasinya. Nanti tindak lanjutnya, kita menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat," ujarnya.

Di Banten terdapat 1.238 desa di empat kabupaten. Mereka ditargetkan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membahas Kopdes Merah Putih pada akhir Mei 2025.

"Koperasi Merah Putih, sekitar 30 persen desa di bulan Mei ini sudah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait pembentukan Koperasi Merah Putih, dan juga menyusun struktur kepengurusannya," ujarnya.

"Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta notaris setelah Musdesus, yang ditargetkan selesai pada kisaran Juni 2025," sambungnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel), terjadi karena petugas melakukan razia handphone (HP) dalam lapas. Lantas bagaimana respons Gubernur Sumsel Herman Deru soal kejadian itu?

Herman Deru mengaku sudah mendapat informasi bahwa kerusuhan yang terjadi di lapas tersebut karena petugas merazia HP. Menurutnya, HP memang dilarang sejak awal seseorang masuk ke dalam lapas.

"Saya memonitor masih dari jalur informal, dari medsos dan berita. Tapi saya mendapat informasi agak akurat karena razia HP, sebenarnya nggak perlu dirazia, tapi memang dilarang sejak awal untuk masuk (HP)," ujar Deru.

Over kapasitas lapas yang mencapai 200% secara keseluruhan di Sumsel juga menjadi penyebab kericuhan sulit tertangani. Deru menyebut akan menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Sebagai wakil pemerintah pusat, tentu akan saya sampaikan terkait over kapasitas ini kepada kementerian yang membidangi kemasyarakatan," katanya.

Selain itu, dia juga ingin mencari tahu penyebab pelanggaran masyarakat sehingga berakibat pada over kapasitas lapas di Sumsel. Dia meminta Badan Kesbangpol Sumsel untuk merincikan jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi.

"Kemudian yang paling penting mencari tahu kenapa over kapasitas, jangan salahkan gedungnya tapi kenapa banyak terjadi pelanggaran (hukum). Persoalan ini saya minta Kesbangpol mencari tahunya, apakah banyak karena narkoba atau tindak pidana lainnya," ungkapnya.

Menurutnya, dengan mengklasterkan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan tahanan akan diketahui apa penyebab terbanyaknya. Kemudian, penanganan SDM masyarakat juga akan dilakukan.

"Makanya saya mau cari tahu dulu, dari over kapasitas ini pelanggaran apa yang terbanyak. Kita cari tahu dulu ya," ungkapnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Ada 31 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Dilansir detikNews, Senin (24/3/2025), pelantikan dihadiri Wapres Gibran Rakabumung, Menlu Sugionio, Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, serta para Pimpinan Komisi I DPR.

Pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 B tahun 2025 dan 40 B tahun 2025. Prabowo lalu membacakan sumpah jabatan yang diikuti para dubes.

"Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh," bunyi sumpah jabatan tersebut.

Setelah pembacaan sumpah jabatan, perwakilan dubes menandatangani berita acara. Dari 31 dubes itu, ada beberapa nama yang tak asing seperti mantan Anggota DPR dari PDIP Junimart Girsang, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Manahan Sitompol, hingga mantan KSAU Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna.

Daftar 31 Dubes RI:

1. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria;
2. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;
3. Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;
4. Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana;
5. Andreano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro;
6. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia;
7. Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia;
8. Fikry Cassidy sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobango;
9. Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua;
10. Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Urganda, United Nation Environtmental Programme (UNEP), dan United Nation Human Settlement Programme (UN-HABITAT);
11. Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola;
12. Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Repuiblik Gambia, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai gading, dan Republik Sierra Leone;
13. Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania;
14. Junimart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);
15. Cecep Herawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea;
16. Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;
17. Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan;
18. Listiana Operananta sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;
19. Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina;
20. Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan;
21. Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi;
22. Bambang Suharto sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, dan ECOWAS;
23. Muhsin Syihab sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO);
24. Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika;
25. Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal;
26. Marsekal TNI (Purn) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania;
27. Arief Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia;
28. Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar untuk Republik Irak;
29. Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko;
30. Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar untuk Republik Chile;
31. Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

MensesnegPrasetyo Hadi mengatakan retret kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan. Fungsi retret itu adalah menyatukan visi dan misi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Kan begini, efisiensi (anggaran) bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga," kata Prasetyo di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

"Nah kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK. Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," sambungnya.

Meski begitu, Prasetyo mengatakan saat ini anggaran untuk retret kepala daerah belum ditentukan. Dia mengatakan terkait anggaran masih dalam pembahasan.

Namun, Prasetyo memastikan anggaran retret kepala daerah tidak berasal dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan anggaran retreat akan berasal dari pemerintah.

"Nggak (pribadi dari Prabowo) dong, dari pemerintah," ujarnya.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retreat kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," imbuh dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Anggota DPD RI Bali Niluh Djelantik menyoroti adanya warga negara asing (WNA) yang bekerja menjadi sopir hingga guide alias pemandu wisata di Bandara Ngurah Rai, Badung, Bali. Niluh menggandeng Kantor Imigrasi dan meminta penegak hukum mengawasi warga asing mulai di lingkungan desa adat dan dinas.

"Kami sudah menggandeng pihak Imigrasi untuk penataan ulang penindakan dengan tegas. Penindakannya tegas dari lingkup (wilayah) paling kecil," kata Niluh seusai dengar pendapat bersama paguyuban driver pariwisata se-Bali di Denpasar, Jumat (10/1/2025).

Niluh meminta semua bendesa adat dan dinas agar mendata semua warga asing yang tinggal di wilayahnya. Semua data yang terkumpul dapat diteruskan ke lurah, gubernur, hingga petugas Imigrasi untuk memudahkan pengawasan.

Senator Bali itu mengingatkan agar bendesa punya surat tugas untuk itu. Ini agar upaya pendataan warga asing yang dilakukan menjadi legal.

"Bukan tidak mungkin nanti warga asing yang jadi sopir itu ngoyong (bertempat tinggal) di salah satu daerah mereka," kata Niluh Djelantik.

Dia mengaku sudah menyuarakan kenakalan warga asing itu ke pemerintah pusat sejak lama. Selama itu, sudah banyak warga asing yang dideportasi karena melanggar izin tinggal.

Sebelumnya diberitakan, WNA asal India berinisial VV ditangkap petugas Imigrasi di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu (8/1/2025). VV ditangkap saat kedapatan menjemput turis asing dan diduga menyalahi izin tinggal dengan menjadi pemandu wisata di Pulau Dewata.

Saat itu, VV terciduk menjemput beberapa warga negara asing di terminal internasional. VV juga terlihat mengarahkan para tamunya itu ke mobil yang sudah disiapkan. VV lalu didatangi petugas Imigrasi dan diinterogasi di tempat.

Video: Tampang Buronan Filipina yang Diamankan Polri-Imigrasi

Video: Tampang Buronan Filipina yang Diamankan Polri-Imigrasi

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) memindahkan 40 narapidana yang berstatus risiko tinggi dari lapas-lapas di Banten ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Mereka yang dipinda dari Banten itu merupakan bandar narkoba dan pelaku kejahatan berat lain.

Kepala Lapas Cilegon Yosafat Rizanto mengatakan pemindahan napi dari Banten dilakukan pada dini hari tadi. Dia mengatakan pemindahan dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap para napi berisiko tinggi.

"Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah nyata kami untuk memperkuat pengawasan dan menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman. Kami berupaya memastikan bahwa para pelaku tindak kejahatan berat, terutama bandar narkoba, tidak memiliki ruang gerak di Lapas Cilegon," ujar Yosafat Rizanto, Rabu (14/11/2024).

Pemindahan juga dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba di lingkungan lapas. Dia mengatakan pemindahan merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat agar bandar narkoba dipindah ke fasilitas keamanan maksimum di Nusakambangan.

Proses pemindahan napi dari Banten ke Nusakambangan (dok. Istimewa)

"Langkah pemindahan ini tak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan, tetapi juga mengirim pesan tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba yang mencoba memanfaatkan sistem lapas," jelasnya.

Para napi yang dipindah itu terdiri dari 24 orang dari Lapas Cilegon, 10 orang dari Lapas Kelas I Tangerang, tiga napi dari Rutan Kelas I Tangerang, dua orang dari Lapas Serang, dan seorang dari Lapas Pemuda Tangerang. Mereka merupakan narapidana yang terlibat jaringan narkoba sehingga harus mendapatkan pengawasan ekstra ketat.

"Pemindahan ke Nusakambangan, yang dikenal dengan pengawasan ketatnya, diharapkan menjadi langkah efektif dalam menjaga integritas lapas dan memutus rantai jaringan narkoba di dalam penjara," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) memindahkan 88 narapidana yang berstatus 'risiko tinggi'. 88 Napi berisiko tinggi ini dipindah dari lapas-lapas di Banten dan Jawa Timur (Jatim) ke Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan.