CILEGON - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melantik Aditya Triputranto sebagai Kepala Kantor Imigrasi Cilegon. Aditya Triputranto menggantikan Muhammad Deny Firmansyah yang diangkat menjadi Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebelumnya, Aditya Triputranto menjabat sebagai Kepala BidangTeknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Surabaya. Pelantikan tersebut berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon pada Selasa, 4 Maret 2025.

Pemberhentian dan pengangkatan pejabat administrator ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

?Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat efektivitas kerja serta mendukung program akselesarai yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto,? bunyi keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat membawa semangat baru bagi Kantor Imigrasi Cilegon dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian serta menjalankantugasdanfungsi dengan lebih optimal.

?Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan organisasi guna mewujudkan tata kelola keimigrasian yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.?.

"Beberapa tahun belakangan ini, terorisme di atas permukaan tidak terjadi. Namun di bawah permukaan, kita tetap harus memantau dan memonitor jaringan kelompok terorisme,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menilai tugas pencegahan terorisme saat ini menjadi semakin kompleks dan berat, meskipun dalam beberapa tahun terakhir tak ada kejadian terorisme di Indonesia.

"Beberapa tahun belakangan ini, terorisme di atas permukaan tidak terjadi. Namun di bawah permukaan, kita tetap harus memantau dan memonitor jaringan kelompok terorisme," kata Eddy dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat BNPT di Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, dirinya berharap Brigadir Jenderal TNI Sudaryanto, yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, dapat mengemban tugas dengan baik.

Dengan demikian, kata dia, BNPT dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, yang selaras dan beririsan dengan Astacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ia meyakini dengan pengalaman Sudaryanto yang baik, maka tugas sebagai Deputi 1 tersebut bisa dijalankan dengan baik.

Dalam pelantikan tersebut, Kepala BNPT turut menjelaskan tugas penting yang akan diemban oleh mantan Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan Bainstrahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tersebut.

"Kami mengucapkan selamat kepada Brigjen TNI Sudaryanto. Jabatan Deputi 1 ini menjadi tugas paling pokok karena, menurut UU Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan itu wajib dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme," ujarnya.

Sebelumnya, BNPT telah menetapkan program kerja BNPT dalam pencegahan terorisme pada 2025 lebih dekat dengan masyarakat dan berdampak langsung.

Saat memimpin rapat kerja di Jakarta, Rabu (22/1), Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Inspektur Jenderal Polisi Ibnu Suhaendra menekankan pentingnya keselarasan program kerja BNPT, khususnya di kedeputiannya, dengan Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Diharapkan program kerja tahun ini semakin mendekatkan BNPT dengan masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung serta menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan," ujar Ibnu seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/1).

Ibnu pun menegaskan bahwa kegiatan direktorat di bawah kedeputiannya yang tidak bersifat rahasia perlu dipublikasikan kepada media.

Langkah tersebut bertujuan untuk menunjukkan eksistensi BNPT sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melantik sebanyak 28 pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan pejabat manajerial di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan pelantikan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

"Saya percaya dengan pengalaman, integritas, dan kompetensi yang saudara miliki, kita dapat menghadapi tantangan pembangunan bangsa di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," kata Yusril kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada para pejabat bukan hanya bentuk penghargaan atas dedikasi dan kompetensi mereka, tetapi juga merupakan amanah serta tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Pelantikan tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam memperkuat tata kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Menko berharap para pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi reformasi di sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

"Dengan dilantiknya pejabat baru, diharapkan Kemenko Kumham Imipas dapat semakin meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," ucap dia.

Acara pelantikan berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan prosesi pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Pelantikan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dihadiri pula oleh Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Ilmaris, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia.

Adapun terdapat 19 pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang dilantik, yakni meliputi:

1. Pramela Yunidar Pasaribu sebagai Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian
2. Sorta Delima Lumbantobing sebagai Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan HAM
3. Sri Yuliani sebagai Sekretaris Deputi Hukum
4. Syarifudin sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual
5. Heni Yuwono sebagai Inspektur Kemenko Kumham Imipas
6. Jumadi sebagai Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan
7. Dannie Firmansyah sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan
8. Herdaus sebagai Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Kemigrasian dan Pemasyarakatan
9. Dwinastiti sebagai Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan
10. Ramelan Suprihadi sebagai Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum
11. Robianto sebagai Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
12. Slamet Pramoedji sebagai Sekretaris Deputi Koordinasi HAM
13. Rudi Hartono sebagai Kepala Biro Manajemen dan Kerja Sama
14. Muslim Alibar sebagai Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
15. Ruliana Pendah Harsiwi sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM
16. Achmad Fahrurazi sebagai Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum
17. Mamur Saputra sebagai Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi
18. Nur Azizah sebagai Sekretaris Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan
19. Achmad Brahmantyo Machmud sebagai Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian

Sementara itu, terdapat pula sebanyak sembilan pejabat manajerial yang dilantik terdiri atas:

1. Anton Tri Oktabiono sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Agung Adi Putro sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan pengadaan pada Sekretariat Kementerian Koordinator
3. Kyata Rulina sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Kementerian Koordinator
4. Indra Kurniawan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator
5. Novie Evlina sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri Koordinator
6. Dinnu Insan Wardiansyah sebagai Kepala Subbagian Protokol
7. Ramdonah sebagai Kepala Subbagian Layanan Pengadaan
8. Rona Puspita sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Koordinator
9. Bobi Indra sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan dilantik secara resmi. Warga asing yang bermukim di Negeri Paman Sam pun dibuat dag dig dug der soal visa dan imigrasi.

Masalah imigrasi dan penduduk gelap tanpa dokumen menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian menjelang pelantikan Donald Trump untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Donald Trump, yang hari ini akan dilantik menjadi presiden, pernah berjanji akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sebanyak 1 juta orang kabarnya akan dideportasi oleh Trump.

Kebijakan Trump soal imigrasi membuat banyak orang ketar-ketir, termasuk sejumlah warga asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat tanpa dokumen resmi.

Salah satunya adalah Dinda (bukan nama sebenarnya). Dinda datang ke Negeri Paman Sam dengan visa turis dan sudah dua tahun terakhir bermukim di Amerika Serikat.

"Sekarang saya kerja sebagai pramusaji, dibayar US$2,50 per jam tetapi kebanyakan penghasilan saya berdasarkan tip dari tamu," tutur Dinda yang mengaku bisa memperoleh rata-rata US$5.000 per bulan.

Dinda sadar status kependudukannya di Amerika Serikat bermasalah dan sedang mengurus untuk menjadikannya legal.

"Saya berusaha mengurus izin kerja saya sejak Maret lalu, dan sepertinya sebentar lagi akan keluar," kata Dinda kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

Tapi dengan terpilihnya Donald Trump, Dinda jadi khawatir. "Soalnya surat-surat saya belum di tangan, takutnya nanti aplikasi saya di-review lagi dan bakal kenapa-napa," kata dia.

"Apalagi menurut teman-teman di sini, zamannya Trump dulu tuh sering ada razia pekerja, kalau ketahuan ilegal langsung dideportasi," ujarnya khawatir.

Dinda menceritakan di tempatnya bekerja ada beberapa orang yang berstatus ilegal seperti dirinya, kebanyakan dari Meksiko.

"Bos-bosnya di sini enggak terlalu peduli status kita karena mereka perlu orang yang mau kerja, ... bahkan kalau ilegal, bosnya malah bisa bayar gaji lebih rendah."

Mereka Ingin Menetap Secara Legal

Berbeda dengan Dinda, Michael Widjaja sudah tinggal di Amerika Serikat secara legal selama 10 tahun dan bekerja sebagai perawat.

Sekarang Michael menjadi pesimis dengan pengajuan 'Green Card' atau izin menetap yang sedang diurusnya.

"Dalam 12 jam terakhir ini saya mulai memikirkan alternatif lain seandainya aplikasi ini tidak berjalan dengan semestinya," ujar dia.

"Saya mulai memikirkan ke mana saya harus pindah," lirihnya.

Michael Walter Sopacua, pria berdarah Ambon yang kini sudah berstatus warga negara Amerika Serikat punya pendapat lain.

Pria yang akrab dipanggil Aiky ini mengatakan ia dan istrinya butuh waktu hampir sepuluh tahun untuk bisa mendapatkan 'Green Card' sampai dapat bekerja dan akhirnya menjadi warga negara.

"Jadi kita menjalani aturan hukum yang ada, kita bukan imigran yang memaksakan segalanya harus sesuai kemauan kita," tegas dia.

Lia Sundah Suntoso, warga Indonesia yang sudah menjadi pengacara imigrasi di New York lebih dari 20 tahun, mengatakan sebenarnya antara Donald Trump dan Kamala Harris tidak ada yang menawarkan pilihan terbaik bagi warga imigran, khususnya imigran ilegal.

Lia memiliki beberapa kasus dari imigran yang menginginkan jalan untuk bisa menetap di Amerika Serikat, termasuk para pencari suaka.

Menurutnya proses pengurusan visa menetap di era Joe Biden dan Kamala Harris membutuhkan waktu lama bahkan tak kunjung selesai.

"Setidaknya kalau Trump yang terpilih kita jadi tahu siapa yang dihadapi ... dari pada kita di PHP [pemberi harapan palsu] mulu," ujarnya.

"Saya rasa politisi harus berhenti menggunakan imigran atau semua yang terkait dengannya sebagai pion," ujarnya, yang tak ingin masalah imigrasi dipolitisasi.

"Karena sebenarnya ini menyangkut manusia," pungkas dia.

------

Artikel telah tayang di detiknews.

(wsw/wsw)

VATICAN CITY, KOMPAS.com - Paus Fransiskus mengecam rencana Presiden terpilih Donald Trump yang dilaporkan akan secara drastis memperketat penegakan hukum imigrasi di seluruh wilayah Amerika Serikat (AS) pada hari-hari setelah pelantikannya. Trump akan dilantik pada Senin (20/1/2025) waktu setempat.

Dalam sebuah wawancara di televisi Italia pada hari Minggu kemarin, Paus mengatakan bahwa rencana Trump itu akan menjadi hal yang memalukan atau aib jika diteruskan. Paus jarang menggunakan diksi yang tajam seperti itu.

Kebijakan Trump tersebut, kata Paus, akan membebani para migran — orang-orang yang sudah berada dalam posisi rentan dan tidak memiliki apa-apa — karena harus "membayar" konsekuensi dari masalah yang mereka tidak ciptakan. Menurut Paus, pendekatan itu tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak efektif dalam menyelesaikan masalah imigrasi.

“Hal itu akan membuat para migran yang tak memiliki apa-apa akan dipaksa menanggung dampak dari masalah yang tidak mereka ciptakan,” kata Paus. "Itu tidak berhasil. Anda tidak menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu."

Paus menyampaikan pernyataannya dalam tayangan video dari kediamannya di Vatikan untuk program 'Che Tempo Che Fa' di Channel 9 Italia."

Paus Fransiskus, pemimpin 1,4 miliar umat katolik sedunia, biasanya berhati-hati dalam mempertimbangkan isu-isu politik.

Paus telah menjadikan penyambutan terhadap migran sebagai tema utama dalam hampir 12 tahun masa kepemimpinannya. Dia sebelumnya telah mengkritik retorika anti-imigran Trump. Pada pemilu AS tahun 2016, dia mengatakan bahwa Trump "tidak mencerminkan nilai-nilai Kristen".

Sejumlah pejabat tim transisi Trump mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Presiden-terpilih itu sedang menimbang ulang rencana untuk melakukan penggerebekan imigrasi di Chicago minggu depan, setelah rencana tersebut mendapat sorotan.

Pada Minggu pagi, Uskup Agung Chicago, Kardinal Blase Cupich, juga mengkritik rencana penggerebekan tersebut. “Hal itu akan menjadi penghinaan terhadap martabat semua orang dan komunitas,” kata Kardinal itu dalam sebuah pernyataan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari pejabat yang akan mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah.

Dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

"Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru.

Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

"Segera tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik itu berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, para pejabat negara tersebut harus merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh pemangku kebijakan.

"Jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari pejabat yang akan mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah.

Dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

"Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru.

Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

"Segera tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik itu berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, para pejabat negara tersebut harus merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh pemangku kebijakan.

"Jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari pejabat yang akan mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah.

Dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

"Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Dia meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru. Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

"Segera tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," kata dia.

Selain itu, dia mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik itu berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, para pejabat negara tersebut harus merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh pemangku kebijakan.

"Jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa," ujar dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan agar orientasi kinerja dan tujuan Kementerian Imipas harus diselaraskan dengan arah kebijakan Astacita Presiden Prabowo Subianto yang akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Saat memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Jakarta, Kamis (9/1), dia menyebutkan dokumen RPJMN tersebut akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

"Kita mau bergerak cepat untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk memberikan legacy baik kepada institusi ini," kata Agus seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Maka dari itu, dirinya meminta semua pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara optimal, berani, dan tidak ragu-ragu, serta mampu bekerja sama serta berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang lain.

Ia pun meyakini dengan kepemimpinan yang kuat dan kerja sama yang solid, Kementerian Imipas yang modern, profesional, dan berintegritas akan terwujud.

Di tengah dinamika global, kata dia, tantangan tugas Kementerian Imipas semakin kompleks. Namun dirinya yakin kompetensi, integritas, komitmen, serta dedikasi yang dimiliki para jajarannya dapat berkontribusi besar bagi kemajuan Kementerian Imipas.

Agus berharap seluruh capaian baik yang telah diraih Kementerian Imipas selama ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Di sisi lain, sambung dia, capaian lainnya perlu dievaluasi dan segera diperbaiki supaya berbagai target yang telah ditentukan dapat tercapai dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada para pimpinan tinggi madya yang baru dilantik. Harus disadari bahwa amanah yang diemban merupakan suatu kehormatan, sekaligus menuntut tanggung jawab yang besar," ucap dia.

Mantan Wakil Kapolri tersebut turut mengapresiasi capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Imipas tahun 2024, yaitu Rp9 triliun atau 150 persen dari target Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Rp58,8 miliar atau 621 persen dari target Ditjen Pemasyarakatan.

Dia berharap capaian itu dapat ditingkatkan pada tahun 2025 melalui transformasi paradigma Imigrasi melalui fungsi pelayanan yang mengedepankan kecepatan, keramahan, profesionalisme, dan kepekaan pada kemanusiaan. Dengan demikian, ⁠Imigrasi akan menjadi jendela reputasi Indonesia di dunia internasional.

Selain itu, sambung Agus, upaya mencapai target PNBP juga akan dilakukan melalui pemanfaatan lahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) dalam program ketahanan pangan.

Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tujuh orang pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Imipas dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ketujuh orang pimpinan tinggi madya beserta jabatannya masing-masing tersebut, yakni Asep Kurnia sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Imipas, Brigjen Pol. Mashudi sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Irjen Pol. Yan Sultra Indrajaya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, serta Aman Riyadi sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi Pemasyarakatan Kementerian Imipas.

Lalu, Anggiat Napitupulu sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Imipas,
Brigjen Pol. Ratna Pristiana Mulya sebagai Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kementerian Imipas, serta Ida Asep Somara sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Imipas.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membahas teknis pelantikan kepala daerah agar berjalan efisien.

Pembahasan teknis itu terkait juga dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita saling mendiskusikan karena ini kan terkait dengan pelantikan kepala daerah, karena ini kan putusan dari Mahkamah Konstitusi, kan terkait dengan Presiden juga, dan Mensesneg yang tangani. Tapi kan menyangkut aspek-aspek hukum kan saya juga harus memikirkan masalah ini," ujar Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Yusril menjelaskan, pemerintah saat ini dalam posisi mendukung semua jalannya proses terkait penetapan kepala daerah, termasuk di dalamnya terkait sengketa Pilkada 2024.

Namun untuk daerah-daerah yang tidak mengalami kendala sengketa, ia mengatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan agar kepala daerah yang terpilih bisa dilantik terlebih dahulu.

Menurut Yusril, ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta MK untuk membahas teknis pelantikan kepala daerah agar tidak terjadi masalah di lapangan.

"Karena ada dua putusan MK yang pertimbangan hukumnya itu agak menimbulkan keragu-raguan. Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti, serentak, apabila sudah selesai sengketa, atau kah bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu," kata Yusril.

Sebelumnya diwartakan terkait dengan pelantikan kepala daerah yang terpilih dari Pilkada 2024, DPR membenarkan bahwa waktu pelantikannya diundur dari waktu yang ditetapkan.

Pada Kamis (2/1), Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda membenarkan kabar bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024 akan diundur menjadi Maret 2025, dari yang semula dijadwalkan pada Februari 2025.

Dia mengatakan pelantikan diundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada Serentak 2024, pada 13 Maret 2025.

"MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK," kata Rifqinizamy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin mengumpulkan para kepala daerah terpilih dalam kegiatan semacam 'retreat' menteri sebelum dilantik. Yusril mengatakan kegiatan itu bertujuan menyamakan pandangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril kepada wartawan di Istana Jakarta, Jumat (10/1/2025).

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," lanjut dia.

Ditanya apakah 'retreat' kepala daerah itu juga akan digelar di Magelang, Jawa Tengah, sebagaimana yang dilaksanakan para menteri, Yusril mengaku belum tahu-menahu.

"He-he-he, belum tau," kata dia.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Yusril menyebut pemerintah pun tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Dia mengatakan pemerintah menginginkan kepala daerah yang tidak bersengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat digelar lebih dulu.

"Nah pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril.

(fca/ygs)

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Yusril mengungkap rencana pemerintah agar kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilantik lebih dulu.

"Nah, pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di... bagaimana, apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Yusril menuturkan saat ini pemerintah tengah melihat lagi putusan MK yang sudah ada. Selain itu, kata dia, pemerintah berencana membahas wacana beda jadwal pelantikan kepala daerah ini dengan DPR.

"Dan itu kita lihat ada dua putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari MK dan pemerintah juga akan membicarakan dengan DPR nantinya. Hanya itu saja yang dibahas," ujarnya.

Pihaknya juga akan membahas secara teknis terkait ini dengan Mendagri Tito Karnavian dan MK. Dia berharap ada titik terang terkait implementasi beda jadwal pelantikan sehingga tak ada kendala nantinya.

"Yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya dan ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi sendiri dengan Pak Mendagri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah di lapangan," lanjut dia.

(fca/eva)