Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan Program Pelajar Duta Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Prabu) Jakarta menjadi upaya membentuk pelajar sadar hukum dan memiliki kepedulian sosial sehingga tak semata cerdas secara akademik.

"Prabu Jakarta upaya untuk menyuarakan kebaikan," ujar Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Tamo Sijabat dalam rangkaian kegiatan "Prabu Edu Action" di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, melalui Program Prabu Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ingin menciptakan ruang partisipasi yang aktif bagi pelajar SMA dan SMK serta menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah dan sekitarnya.

"Jadi kalau ada larangan merokok, punya keberanian menyampaikan bahwa tidak boleh merokok. Termasuk ketika ada pungutan liar (pungli), punya keberanian untuk melaporkannya ke Satpol PP," katanya.

Prabu memfasilitasi ruang bagi pelajar untuk menjadi agen perubahan sosial, bukan sekedar objek sosialisasi. Melalui program ini, pelajar bukan hanya menjadi penyampai informasi, tapi juga agen perubahan.

"Kalian akan turun langsung ke lapangan, berjalan bersama pelajar, menyampaikan perasaan ketertiban dengan cara yang lebih humanis, komunikatif dan menyenangkan. Kalau yang menyampaikan Satpol PP, terkesan bersifat perintah," kata dia.

Adapun sejak tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP DKI Jakarta mengukuhkan "Prabu Jakarta". Tahun lalu, sebanyak 1.000 orang "Prabu Jakarta" dikukuhkan dari 40 SMK/SMA di Jakarta.

Jumlah Prabu yang sama juga dikukuhkan pada tahun 2023. Prabu Jakarta menjadi mitra dan perpanjangan tangan dari Satpol PP dalam menjaga kota Jakarta agar tetap aman.

"Prabu Jakarta" tidak hanya menjadi kader penegak disiplin di sekolah, tetapi juga bisa membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyosialisasikan peraturan-peraturan di DKI Jakarta.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Menurutnya, hal itu harus didukung dengan penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Lestari saat acara umat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, hari ini.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Untuk itu, dia mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Dia pun mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

"Nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi," ujarnya.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang dihadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

"Para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki," tutupnya.

Tonton juga "Waka MPR-Hashim Djojohadikusumo Ketemu Tony Blair, Bahas Nuklir" di sini:

(prf/ega)

Jakarta: Pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini dengan didukung penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa. Para pelajar diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya sehari-hari.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada acara Jumat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, 16 Mei 2025.

Menurut Lestari yang juga alumnus SMA Negeri 1 Purwokerto itu, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengajak para pelajar meniru semangat "Cablaka", yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

Baca juga: Program Bantuan Dana Pendidikan untuk Guru yang Belum S1 Harus Direalisasikan

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal. Di akhir sambutannya, Rerie berpesan agar para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Pati -

Polisi menetapkan satu pelajar sebagai anak berhadapan dengan hukum buntut aksi tawuran antarpelajar di Muktiharjo, Pati, yang menewaskan satu orang. Polisi masih mendalami para pelaku lainnya.

Kasi Humas Polresta Pati, Ipda Hafid Amin, mengatakan polisi sebelumnya telah mengamankan enam orang yang diduga terlibat tawuran antarpelajar di jalan Pati-Gembong tepatnya Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, pada Jumat (9/5/2025) lalu. Namun, saat ini baru satu anak yang dijerat hukum.

"Diamankan 6 orang setelah dilakukan pemeriksaan ada satu orang ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH," jelas Hafid dimintai konfirmasi wartawan, Rabu (14/5).

Hafid menyebut lima terduga pelaku lainnya saat ini masih berstatus sebagai saksi. Polisi masih mendalami peran kelima pelajar ini.

"Sementara yang lain statusnya masih pendalaman," terang dia.

Diberitakan sebelumnya, akibat aksi tawuran ini korban berinisial BA (17) mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit. BA akhirnya meninggal dunia pada Selasa (13/5) kemarin.

"Iya benar mas, (kabar duka) diposting akun resmi sekolah bersangkutan," jelas Kasi Humas Polresta Pati, Ipda Hafid Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa (13/5).

Kasus tawuran antarpelajar itu terjadi pada Jumat (9/5) sekitar pukul 12.00 WIB. Tak lama setelah kejadian, ada enam orang yang diamankan. Insiden mengakibatkan tiga orang terluka, satu di antaranya berinisial BA mengalami luka berat.

"Hanya berselang tujuh jam dari kejadian, tepatnya pukul 19.00 WIB, pihaknya berhasil mengamankan enam orang yang diduga kuat sebagai pelaku tawuran tersebut," terang Kasat Reskrim Polresta Pati, AKP Heri Dwi Utomo dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5).

(ams/rih)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyalurkan beasiswa bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Dia juga meminta pemda agar membuat program peningkatan kapasitas bagi pegawai yang dapat dididik oleh PTN-BH. Menurutnya, banyak Pemda telah memberikan beasiswa kepada pelajar untuk melanjutkan studi ke PTN-BH.

"Karena beasiswa ini memang salah satu program hampir semua kepala daerah itu memberikan beasiswa, di antaranya beasiswa lulusan SMU, SMK, untuk masuk PTN-BH," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) Jumat (9/5), Tito Karnavian juga mendorong pemda untuk bekerja sama dengan PTN-BH dalam peningkatan kapasitas pegawai. Sebab, dia menilai Pemda memerlukan pegawai dengan kapasitas atau keahlian tertentu. Beberapa Pemda diketahui telah menjalankan program tersebut.

"Kalau di polisi kan wajib untuk penyidik harus sarjana hukum. Makanya polisi sangat agresif membangun hubungan dan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta," ujarnya.

Dia menjelaskan pemberian beasiswa, baik kepada masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beasiswa untuk PNS masuk dalam anggaran belanja jasa, sementara beasiswa pendidikan masyarakat masuk dalam anggaran belanja barang dan jasa. Adapun beasiswa untuk pendidikan masyarakat miskin termasuk dalam anggaran bantuan sosial.

Namun, dia mengingatkan agar dapat bekerja sama dengan Pemda, PTN-BH perlu meningkatkan kualitasnya sehingga lebih unggul dibanding perguruan tinggi lainnya. Sebab, dia meyakini Pemda hanya akan bersedia menjalin kerja sama jika PTN-BH mampu menawarkan program yang menarik dengan biaya terjangkau.

"Hukum market berlaku, yang produknya lebih berkualitas, harga lebih murah, itu mau dipakai pasti oleh Pemda," ujarnya.

Sebelumnya, ia memaparkan lima peran utama yang dapat dilakukan Pemda dalam mendukung pengembangan PTN-BH, yaitu memberikan dana hibah, membantu pembangunan infrastruktur di dalam dan sekitar lingkungan PTN-BH, menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meningkatkan kapasitas aparatur Pemda melalui pendidikan di PTN-BH, serta menjalin kerja sama dalam bidang penelitian dan program-program kreatif.

(akn/ega)

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) buntut kebijakannya mengirim pelajar atau siswa-siswa bandel ke barak militer. Pelapornya adalah Adhel Setiawan, orang tua murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi.

Pelaporan dilakukan pada Kamis (8/5/2025). "Saya beserta kuasa hukum saya dari LBH Pendidikan Indonesia mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya,? kata Adhel.

?Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah saya, selalu orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini," sambung Adhel.



Menurutnya, kenakalan remaja itu karena mereka tidak didengar ihwal apa yang diinginkan. Sehingga, itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah ada enggak jaminan selama dibina di Barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi," tuturnya.

"Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 04.00 pagi, tidur jam 22.00, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin dan lain sebagainya. Nah ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," katanya.

Di sisi lain, dia menanyakan apakah ada jaminan dengan dibawa ke Barak Militer ini, masalah kenakalan itu akan terselesaikan. Apalagi, kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak.

"Yang ketiga, nggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satu pun pasalnya atau payung hukumnya," ujar dia.

Oleh karenanga, ia menduga bahwa Dedi Mulyadi sudah melakukan penyalahgunaan wewenang, paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur.

"Karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia supaya kebijakan ini dihentikan," pungkasnya.

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) buntut kebijakannya mengirim pelajar atau siswa-siswa bandel ke barak militer. Pelapornya adalah Adhel Setiawan, orang tua murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi.

Pelaporan dilakukan pada Kamis (8/5/2025). "Saya beserta kuasa hukum saya dari LBH Pendidikan Indonesia mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya,? kata Adhel.

?Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah saya, selalu orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini," sambung Adhel.



Menurutnya, kenakalan remaja itu karena mereka tidak didengar ihwal apa yang diinginkan. Sehingga, itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan pembekalan kepada ratusan siswa SMA Taruna Nusantara (SMA TN). Prasetyo mengungkap siswa yang hadir adalah pilihan terbaik dari ribuan calon di seluruh Indonesia.

Pembekalan itu dilakukan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). Mengawali pembekalannya, Prasetyo menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara.

"Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Para siswa tidak hanya dibekali kemampuan intelektual. Tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

"Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya," ujar Prasetyo

Prasetyo juga mengingatkan para siswa untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

"Kalian harus memiliki kemampuan intelektual, mental yang tangguh, semangat juang yang tinggi, dan yang terpenting, cinta tanah air serta kecintaan kepada bangsa dan negara," ungkapnya.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang. Ia mengingatkan perjalanan tidak dimulai saat pendidikan, melainkan setelah lulus nanti.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," tutupnya.

Selain Prasetyo, pembekalan juga diberikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Keduanya memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kerja pemerintahan di lingkungan Istana Kepresidenan. Para siswa aktif berdialog, memperkaya pemahaman mereka tentang peran vital Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam mendukung jalannya pemerintahan.

Terdapat kepada 370 siswa dari angkatan 34 SMA Taruna Nusantara yang hadir. Para siswa juga berkesempatan berkeliling kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

(eva/maa)

Jakarta -

Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS), US Immigration and Customs Enforcement (ICE) beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut.

Agen ICE menahan Aditya Harsono yang berusia 33 tahun itu di Marshall, Minnesota.

Pengacara Aditya, Sarah Gad mengaku prihatin dengan tren meresahkan yang menurutnya berdampak pada pelajar internasional AS dengan visa F1.

Ditangkap Agen Berpakaian Preman

Pada 23 Maret 2025 lalu, Gad mengatakan kliennya telah dicabut visa pelajarnya dan ditangkap oleh agen ICE berpakaian preman empat hari kemudian.

Gad mengatakan pencabutan tersebut dilaporkan berdasarkan hukuman pelanggaran ringan atas kerusakan properti dari 2022. Namun, Gad yakin pandangan politik Aditya-lah yang membuat kliennya menjadi sasaran, seperti dikutip dari CBS News pada Rabu (16/4/2025).

Diduga pencabutan visa pelajar Aditya dan penangkapan berikutnya, terkait dengan partisipasinya dalam protes Black Lives Matter pada 2021 usai pembunuhan pria kulit hitam, George Floyd, oleh polisi AS.

Menurut istri dan dokumen pengadilan yang diserahkan oleh pengacaranya, Aditya ditangkap oleh agen ICE di tempat kerjanya di Marshall pada 27 Maret 2025, sebagaimana diberitakan oleh media setempat, The Minnesota Star Tribune, dikutip Rabu (16/4/2025).

The Minnesota Star Tribune juga telah menghubungi ICE untuk memberikan komentar tentang penahanan Aditya dan menghubungi Departemen Luar Negeri AS untuk alasan pencabutan visa pelajar Aditya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan lembaga tersebut tidak mengomentari kasus-kasus tertentu, dengan alasan privasi. Mereka menambahkan, semua pelancong yang masuk ke AS menjalani pemeriksaan.

"Pemerintahan Trump berfokus pada perlindungan negara dan warga negara kita dengan menegakkan standar keamanan nasional dan keselamatan publik tertinggi melalui proses visa kami," kata departemen tersebut.

Catatan pengadilan mengatakan alasan resmi yang diberikan untuk penahanan Aditya adalah karena ia telah melewati batas waktu visa pelajarnya, yang telah dicabut empat hari sebelum penangkapannya pada Maret, yang konon karena hukuman pelanggaran ringan di masa lalu atas kerusakan properti.

Namun, istri Aditya, Peyton Harsono yakin waktu dan situasi kejadian tersebut mengarah pada hal lain. Peyton mengatakan dia yakin suaminya menjadi sasaran penangkapan karena sebuah protes pada 2021 itu.

Polisi mengatakan mereka menangkap Aditya dalam protes atas kematian George Floyd, 13 menit setelah jam malam pukul 11 malam.

Meskipun tuduhan terhadap Aditya yang disebabkan kehadiran di perkumpulan yang melanggar hukum pada periode tersebut dibatalkan, Peyton Harsono menilai agen ICE merujuk pada protes tersebut ketika menahannya. Pengacara Aditya juga setuju.

Gad dalam sebuah wawancara mengatakan pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

"Itu sebenarnya bukti pertama mereka dalam nota keberatan mereka terhadap jaminan, bukan petisi pembelaan hukuman yang sebenarnya atas kerusakan properti akibat pelanggaran ringan," kata Gad.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada Maret bahwa AS memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang berpartisipasi dalam gerakan yang melibatkan tindakan seperti merusak universitas, melecehkan pelajar, mengambil alih gedung, membuat keributan, "[dan] kami tidak akan memberi Anda visa."

Catatan kriminal publik Aditya mencakup hukuman pelanggaran ringan pada 2022 karena merusak properti karena menyemprotkan grafiti pada trailer, yang kemudian membuatnya menyelesaikan masa percobaan.

Aditya pertama kali datang ke Amerika satu dekade lalu dan telah berada di negara tersebut secara legal dengan visa pelajar, kata istrinya.

Menkum: Pemerintah Akan Berli Pelindungan

Sementara, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjamin Pemerintah akan memberi pelindungan terhadap Aditya.

"Pada prinsipnya, bagi kami tentu perlindungan terhadap WNI kita harus kita lakukan. Itu tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan," jelas Supratman di gedung Kemenkum, Jakarta pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari detiknews.

Ia menyebut KJRI pasti memberikan pelindungan. Kendati begitu, mengenai status kewarganegaraan, menjadi wewenang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"KJRI pasti melakukan itu. Ya, makanya masalahnya sekarang Kementerian Hukum yang terkait dengan soal status kewarganegaraan di sana, kemudian juga dokumennya, kan sekarang ada beralih di Kementerian Imipas," ujar Supratman.

(nah/nwk)

Mahasiswa Indonesia yang ditangkap oleh petugas imigrasi Amerika Serikat bernama Aditya Harsono masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan KJRI Chicago sedang mendampingi kasus ini.

"KJRI Chicago telah berkomunikasi dengan AWH (Aditya Harsono) dan istri yang bersangkutan yang berwarganegara AS. Selama proses hukum, yang bersangkutan telah didampingi pengacara," kata Judha melalui pernyataannya pada Selasa (15/4).

"Saat ini AWH ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota," paparnya menambahkan.

Judha menuturkan Aditya ditangkap oleh Homeland Security dan ICE (Immigration and Customs Enforment) pada 27 Maret 2025.

Aditya juga telah menjalani persidangan pada 10 April lalu dengan putusan dapat dibebaskan dengan jaminan.

Judha membenarkan bahwa Aditya tercatat pernah mendapat gugatan hukum karena melakukan tindak perusakan properti yang masuk dalam fourth degree offense saat melakukan aksi demonstrasi terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter.

"Kemlu dan KJRI Chicago akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak AWH dalam proses hukum di AS," ucap Judha.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.