Media sosial dihebohkan dengan adanya video sejumlah narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras dan narkoba di dalam jeruji besi. Usut punya usut, video pesta narkoba dan miras itu terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

Dilansir detikSumut, dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet bewarna putih mirip alat isap sabu atau bong. Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Setelah video tersebut beredar, Kantor Wilayah Ditjenpas Riau merazia seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Riau secara serentak⁠.

"Saat ini tim kami sudah turun. Termasuk saya sendiri untuk memastikan kondisi di Rutan Sialang Bungkuk pasca viral berita tersebut," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Selain pemeriksaan mendalam di Rutan Sialang Bungkuk, ia juga memerintahkan seluruh Kalapas dan Karutan se-Riau melakukan razia. Bahkan razia digelar secara gabungan bersama TNI dan Polri.

"Memerintahkan kepada seluruh Kepala Lapas/Rutan se Riau untuk melakukan razia gabungan. Berkoordinasi dengan TNI dan Kepolisian setempat," kata Maizar.

Maizar memastikan akan menidak tegas seluruh tahanan yang terlibat. Termasuk petugas jaga jika terbukti lalai dalam menjalankan tugas pengawasan di dalam tahanan.

Video: Heboh Pria Bermotor di Pekanbaru Ancam Pengendara Mobil dengan Pisau

Video: Heboh Pria Bermotor di Pekanbaru Ancam Pengendara Mobil dengan Pisau

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar diskusi publik bertajuk “Masa Depan Penegakan Hukum di Perairan dan Udara demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini dipimpin oleh Magister Kajian Ilmu Kepolisian Unair dan diselenggarakan secara hybrid melalui platform Zoom serta di Gedung Pascasarjana Unair Surabaya.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pakar hukum dan penegakan hukum, termasuk Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACIArb, Koordinator Program Studi Ilmu Kepolisian Unair, yang menjelaskan pentingnya membahas isu penegakan hukum di perairan dan udara.

“Kajian ilmu kepolisian selalu menjawab tantangan dan isu terkait aspek kepolisian. Tema ini diangkat karena belakangan ramai kasus viral terkait pagar laut dan penegakan hukum di laut,” ujar Dr. Prawitra Thalib.

Ia menegaskan, konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwa kewenangan penegakan hukum di perairan dan udara berada di bawah tanggung jawab kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dan Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945. Namun, penegakan hukum di wilayah perairan dan udara sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan di daratan.

“Kita sama-sama tahu bahwa fokus penegakan hukum seakan-akan hanya di daratan. Padahal, dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan. Ini yang harus kita gali dan bangkitkan kembali,” tegasnya.

Dr. Prawitra juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Direktorat Polisi Laut dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur dalam menangani berbagai kasus, seperti penyelundupan benur dan pengeboman ikan di laut. 

“Fungsi penegakan hukum di laut sudah berjalan dengan baik, dan ini patut diapresiasi,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum di laut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kapal yang tangguh dan mampu beroperasi di segala medan perairan. 

“Jangan sampai kapal penjahat lebih tangguh daripada kapal penegak hukum. Ini bisa menyebabkan ketertinggalan dalam penegakan hukum yang optimal,” jelasnya.

Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) jajaran Polairud juga menjadi hal penting. Pelatihan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi perlu ditingkatkan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.

Diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, di antaranya Prof. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Guru Besar Bidang Hukum Agraria Administrasi Fakultas Hukum Unair; Dr. Genoveva Ambar Wulan Tulistyowati, S.S., M.Hum, Dosen Program Studi Ilmu Kepolisian Unair; Irjen. Pol. (Purn) Dr. Dra. Juansih, S.H., M.Hum, Ketua Center of Women Empowerment in Law Enforcement Unair; serta Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., Koordinator Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Unair.

Melalui diskusi ini, diharapkan muncul rekomendasi dan solusi konkret untuk memperkuat penegakan hukum di perairan dan udara Indonesia, menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Editor : Ali Masduki

Komnas HAM Perwakilan Papua menyambut baik wacana pemerintah memberikan amnesti kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Pihaknya mendorong adanya proses asesmen dan rehabilitasi agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik.

"Saya dalam perspektif HAM, kita menyebutnya sebagai upaya membangun dialog. Tapi tentu pemberian amnesti maupun abolisi sebaiknya dimulai dengan asesmen," kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Senin (27/1/2025).

Frits menegaskan pemberian amnesti perlu dipikirkan secara matang. Dia juga menekankan perlunya rehabilitasi ketika amnesti atau pengampunan kepada KKB memang sudah diberikan.

"Asesmen itu kemudian mau meletakkan bahwa tidak hanya sekadar pengampunan, tapi pasca-pemberian pengampunan itu bagaimana orang-orang itu direhabilitasi," tuturnya.

Dia menganggap Presiden Prabowo sudah memahami konflik yang terjadi di Papua. Frits menilai pemerintah hendak mengubah pendekatan operasi militer menjadi operasi dialogis.

"Prabowo yang sudah berpengalaman punya operasi pendekatan yang baik dalam persepktif HAM saya menyebutnya sebagai upaya membangun promosi HAM," tegas Frits.

Frits melanjutkan rencana pemberian amnesti harus melibatkan lembaga dan instansi lain yang terkait. Komnas HAM Papua juga bersedia membantu mewujudkan rencana tersebut.

"Komnas HAM berkepentingan untuk memberikan asesmen, support kepada Presiden supaya pemberian amnesti itu tidak berhenti pengampunan saja, pasca-pemberian pengampunan orang-orang itu harus diberdayakan, membangun kembali kepercayaan kepada negara," ucapnya.

Dia melanjutkan, proses asesmen perlu dilakukan untuk membedah sejauh mana pengampunan secara kolektif atau individu diberikan. Hal ini untuk menghindari potensi yang bisa menimbulkan resistansi bagi negara.

"Jadi perlu asesmen untuk kemudian sejauh mana pengampunan secara kolektif atau individu itu diberikan. Karena sekali lagi dalam rangka penegakan HAM itu kan kita meletakkan penegakan hukum sebagai upaya hukum dalam penegakan HAM," jelas Frits.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku wacana amnesti ke KKB sudah pernah dibahas dengan Presiden Prabowo. Hal itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam rapat terbatas.

"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril dilansir dari 20detik.

Yusril menganggap wacana ini menjadi harapan untuk menemukan solusi bagi Papua. Namun pihaknya masih mengkaji rencana tersebut secara hati-hati.

"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," jelasnya.

Momen Haru Pembebasan Pilot Susi Air, Warga Gelar Upacara Adat

Momen Haru Pembebasan Pilot Susi Air, Warga Gelar Upacara Adat

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan ketidakhadiran pihaknya yang membuat sidang praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) tertunda bukan untuk mengulur waktu. Sebab, tugas tim hukum KPK bukan hanya mengurusi perkara Hasto.

"Coba kita lihat kembali lah, kita kan tidak mengulur waktu. Artinya kan tugasnya biro hukum tidak hanya menangani masalah HK saja," kata Setyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Setyo mengatakan banyak sesuatu yang harus disiapkan untuk menghadapi persidangan tersebut. Ketidakhadiran tersebut, kata Setyo, bukan yang pertama kali dilakukan KPK.

"Kemudian segala sesuatunya kan harus dipersiapkan, tidak hanya sekedar data bawa badan, kita harus menyiapkan dokumennya, kita harus menyiapkan segala alat bukti yang nanti akan disajikan dalam proses persidangan," kata dia.

"Jadi itu juga bukan baru kali ini saja. beberapa kali ada gugatan praperadilan itu yang kemudian dari KPK mengajukan permohonan untuk waktunya agar dirubah. Jadi bukan karena hanya sekarang saja," tambahnya.

Sebelumnya, sidang praperadilan terkait status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditunda. Sidang ditunda karena KPK tidak hadir.

KPK telah mengirimkan permohonan penundaan sidang pada 16 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Hasto dan hakim menyetujui penundaan sidang hingga Rabu (5/2).

"Untuk termohon, hari ini belum hadir. Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang tertanggal 16 Januari pasca termohon dipanggil oleh pengadilan untuk hadir hari ini," kata hakim Djuyamto dalam persidangan di PN Jaksel, Jakarta, Selasa (21/1).

"Dengan demikian sidang perkara praperadilan nomor 5 kita tunda pada hari Rabu, tanggal 5 (Februari) 2025, dengan agenda memanggil kembali termohon oleh karena pada hari ini belum hadir," tambahnya.

Sejumlah peristiwa kriminal yang menjadi sorotan di Sumbagsel selama 2024 melibatkan oknum-oknum kepolisian. Kasusnya pun beragam. Ada dugaan pencabulan, pencurian mobil, hingga penganiayaan tahanan hingga tewas.

Di Belitung, seorang oknum polisi diduga mencabuli korban pemerkosaan yang tengah melapor. Sedangkan di Muaro Jambi, dua orang oknum polisi menganiaya tahanan hingga meninggal dunia dan direkayasa seolah bunuh diri.

Berikut sederet kasus kriminal pilihan di area Sumbagsel sepanjang 2024, dirangkum detikSumbagsel.

1. Bripka Yuyun dan Brigadir Paskal Aniaya Ragil hingga Tewas

Pemuda bernama Ragil Alfarizi (20) tewas tidak wajar setelah ditahan di Polsek Kumpeh Ilir, Muaro Jambi, pada awal September 2024. Kasus ini sendiri bermula saat warga setempat menyerang Polsek Kumpeh Ilir pada Kamis (5/9). Mereka menuntut transparansi atas kasus kematian Ragil.

Pemuda malang itu awalnya ditangkap karena dugaan pencurian laptop. Hanya satu jam kemudian, dia ditemukan tewas dalam posisi tergantung.

"Waktu lihat di leher seperti ada jeratan tapi agak lebar, sebelah kiri ada dua, di dada ada kayak biru-biru, leher kiri kayak pukulan benda tajam, di bawah dagu kayak ada gesekan," tutur Ibnu Kasir, ayah Ragil.

Setelah proses penyelidikan, diketahui dua nama oknum polisi yang ternyata terlibat dalam kematian Ragil. Yakni Bripka Yuyun Sanjaya dan Brigadir Paskal Wildanu. Mereka menangkap Ragil tanpa adanya laporan polisi dan surat penangkapan. Keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan pada Kamis (12/9), seminggu setelah kejadian.

Diketahui dari hasil autopsi dan rekonstruksi kejadian, Ragil meninggal karena pembuluh darah di kepala bagian belakang pecah. Kedua polisi itu menganiaya Ragil dengan maksud agar Ragil mengakui pencurian laptop itu.

"Penganiayaan itu karena dianggapnya Ragil itu tidak mengaku. Ya karena tidak ada bukti dan tidak ada laporan. Makanya almarhum keras tidak mengakui itu dan terjadi upaya paksa agar korban mengakui dengan cara dipukul dan dibenturkan ke dinding," terang Elas Annra Dermawan, kuasa hukum keluarga Ragil usai rekonstruksi pada Senin (7/10/2024).

Kedua oknum polisi ini sempat membantah telah menggantung Ragil untuk menutupi perbuatan mereka. Namun, keterangan itu tak membuat mereka lolos dari pasal berlapis. Dalam pidana umumnya, Yuyun dan Pascal dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan Pasal 333 KUHP tentang perampasan hak dan kewajiban seseorang.

Terhadap keduanya diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan belum ada vonis. Terbaru, Yuyun dan Paskal mengajukan banding atas putusan PTDH mereka.

2. Brigadir Akmal Cabuli Remaja Korban Pemerkosaan Saat Lapor

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Remaja 15 tahun korban pemerkosaan di Belitung mengaku dicabuli oknum polisi ketika dirinya melapor. Dugaan pelecehan seksual itu terjadi di kantor polisi pada 15 Mei 2024.

Korban bermaksud melaporkan pengurus pantinya, BS (53), yang telah memperkosanya selama 2022-2024. Bukannya mendapat perlindungan, korban malah dilecehkan oleh Brigadir Akmal Subakti. Kasus pencabulan ini terungkap pada Juli 2024.

"Korban dugaan (pelecehan seksual) ini merupakan korban (pemerkosaan BS) yang kasusnya sedang kita tangani. Jadi korbannya sama, namun beda kasus," jelas Kanit PPA Satreskrim Polres Belitung Aipda Lartha Angela dikonfirmasi detikSumbagsel, Rabu (17/7/2024).

Unit PPA kemudian melakukan penyelidikan atas laporan korban. Oknum Brigadir tersebut diketahui bertugas di Polsek Tanjungpandan.

"Kejadiannya di Polsek. Saat itu korban bersama kedua temanya datang untuk melaporkan perkara persetubuhan yang dialaminya. Saat proses pelaporan ternyata korban diduga mendapat perlakuan menyimpang dari oknum tersebut," tegasnya.

Berkas perkara Brigadir Akmal itu diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpandan pada 23 Juli 2024. Yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka dan kala itu ditahan di Mapolres Belitung.

3. Aiptu Fandri Tusuk Debt Collector Berujung Saling Lapor

Seorang debt collector di Palembang bernama Deddi Zuheransyah melapor usai ditusuk senjata tajam. Pelakunya oknum polisi yakni Aiptu Fandri. Peristiwa terjadi saat Deddi hendak menagih tunggakan cicilan pada Minggu, 24 Maret 2024.

"Kami ini dari petugas pembiayaan Jakarta. Kami ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap pelaku yang sudah menunggak sejak 2022," kata Robert, rekan Deddi yang juga ada di lokasi saat kejadian.

Deddi bersama Robert bertemu dengan pelaku di parkiran sebuah mal di Jalan POM IX, Kecamatan Ilir Barat (IB) 1. Robert mengaku saat itu dia dan Deddi menagih dengan pendekatan persuasif. Namun, pelaku malah tersinggung dan mengeluarkan senjata api dan senjata tajam.

Tembakan dari senjata api tidak mengenai kedua debt collector itu. Namun, senjata tajamnya mengenai Deddi. Pelipis Robert juga dipukul dengan ujung senjata api.

Informasi dihimpun, Aiptu Fandri merupakan anggota Sabhara di salah satu polsek di Lubuklinggau. Dari pengamatan Robert pula, diketahui pelat mobil yang digunakan Aiptu FN palsu.

"Pelaku ini menggunakan pelat palsu. Saat kita cek di aplikasi Samsat Mobile dan kerangka mesin mobilnya sama. Namun pelat nomornya saja yang sudah berubah. Tapi itu 99 persen unit yang sama," ujarnya.

Tak lama setelah kejadian itu, pihak Aiptu Fandri balik melaporkan korban penganiayaan. Pelapor ialah DS (44), istri Aiptu Fandri. Deddi dan Robert dilaporkan atas dugaan perampasan aset. Laporan tercatat dengan nomor STTLP/B/322/III/2024/SPKT Polda Sumsel.

"Iya, tadi malam saya mendampingi istri polisi yang mobilnya dirampas dan dikeroyok (oleh 2 debt collector) untuk membuat laporan ke Polda Sumsel," ujar Rizal Syamsul, kuasa hukum Aiptu FN, saat dikonfirmasi pada Senin (25/3/2024).

4. Dua Bripda Curi Mobil di Parkiran Mal Lampung

Dua oknum polisi ditangkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung atas pencurian mobil di pelataran parkir Mall Boemi Kedaton. Kedua bintara tersebut yakni Bripda C dan Bripda F yang bertugas di Mapolda Lampung.

Peristiwa hilangnya mobil milik korban atas nama Rizal terjadi pada Minggu (20/8/2023) sekitar pukul 13.10 WIB. Saat itu, korban Rizal pergi ke mal untuk berbelanja bersama keluarga. Tak sampai satu jam kemudian, mereka kembali ke parkiran dan mobil sudah raib.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan aksi keduanya diawal dengan meminjam mobil korban. Setelah itu, mereka menggandakan kuncinya.

"Mereka ini meminjam mobil korban, kemudian dipasang GPS dan kunci mobilnya digandakan," kata Umi, Jumat (13/10/2023).

"Mereka kemudian melacak keberadaan mobil yang telah dipasangkan GPS, saat dirasa kondisi aman barulah keduanya melakukan pencurian tersebut saat mobil korban berada di parkiran Mal Boemi Kedaton," lanjutnya.

Brigadir C dan F ditangkap terpisah. Brigadir C ditangkap pada Kamis (12/10/2023) malam di kosannya di Bandar Lampung sementara pada Jumat (13/10/2023) malam satu pelaku lainnya yakni Brigadir F diringkus di rumahnya.

"Sudah ditetapkan menjadi tersangka, Brigadir C dan F dijerat Pasal 363 KUHPidana ancaman 7 tahun penjara. Mereka sudah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung," tegas Umi.

Tembok Lapas Kelas II B Sumedang dilompati dua narapidana berinisial ER dan D, pada Selasa 3 Desember 2024 lalu. Meski sudah berhasil keluar dari lapas, pelarian narapidana itu berhasil digagalkan warga dan sipir lapas.

Berikut 7 fakta dalam kejadian ini:

Lompati Tembok Belakang

Fajar Wahab salah satu saksi mengatakan, dia mendengar suara berisik dari atas tembok belakang kantor lapas. Tak lama kemudian dia melihat terdapat satu orang yang melompat keluar, selepas itu tak lama kemudian diikuti dengan satu orang lagi yang ikut keluar.

"Saya lagi diem di sini ada suara berisik di atas teh kirain ada yang benerin atap. Nah pas dilihat ada yang turun pake baju biasa kirain tuh petugas udah kabur ke arah jalan raya nah yang satu lagi juga ikut turun, terus saya kasih tahu yang lain itu ada napi keluar, nah petugas yang jaga di atas langsung turun juga," kata Fajar kepada detikJabar.

Ditangkap Anak Sekolah dan Sipir

Fajar mengatakan, dari penglihatannya satu napi mengenakan baju bebas dan satu napi lainnya terlihat mengenakan baju tahanan narapidana. Kejadian itu, lanjut Fajar, terjadi sebelum azan zuhur.

"Yang satu pakai baju napi, terus yang satu lagi pakai baju bebas. Itu kejadiannya tadi sebelum azan zuhur. Yang satu soalnya udah kabur ke arah jalan raya kelihatannya pakai sarung ditali-tali," katanya.

"Posisinya lagi ramai banyak anak-anak lagi pada nongkrong pulang sekolah. Tadi kebetulan ikut nangkep juga, tadi katanya kata si Abang (petugas lapas) pukulin aja napi ini yaudah langsung ikutan. Ada petugas 6 orang lah," sambungnya.

Humas Lapas Sumedang Ridwan membenarkan adanya dua napi yang sempat kabur. Namun, dirinya memastikan kedua napi sudah berhasil ditangkap dan sudah diamankan di Lapas Sumedang.

"Iya (benar ada napi kabur). Alhamdulilah sudah aman," ujar Ridwan saat dikonfirmasi detikJabar melalui pesan singkat.

Kronologi Kejadian

Kalapas Sumedang Ratri Handoyo Eko Saputro mengatakan, kronologi atas kaburnya dua narapidana tersebut terjadi saat persiapan waktu salat zuhur tiba. Saat itu, dua napi sempat ikut melakukan persiapan salat zuhur bersama dengan narapidana lainnya.

Menurut Ratri, kedua narapidana melihat kondisi dan situasi dari penjagaan yang berada di pos 2 blok A dalam lapas, yang memang saat kejadian tidak ada petugas jaga karena sedang mengawal napi yang sedang sakit kanker ke RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang.

"Jadi kronologinya kebetulan saat kita persiapan salat zuhur sebenarnya si anak ini sudah berada di masjid untuk melaksanakan salat zuhur, terus mereka kayaknya melihat kondisi pos yang tidak terjaga," ujar Ratri kepada awak media di Lapas Sumedang.

"Memang saat itu juga anggota kami petugas itu ada juga yang mengawal narapidana yang sedang sakit di RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang berkaitan dengan sakit kanker getah bening, jadi kami juga kekurangan anggota untuk melakukan penanganan di pos benteng terakhir kami," sambungnya.

Melihat kondisi tersebut, menurut Ratri, kedua napi langsung kembali ke blok mereka dan langsung melancarkan aksi kaburnya dengan cara menaiki area kamar mandi hunian blok A, dan langsung naik serta menggunakan sambungan sarung yang sudah disiapkan untuk melakukan pelarian. Mereka berdua pun akhirnya berhasil kabur secara berbarengan.

"Mereka langsung kembali ke bloknya dan menaiki ke area kamar mandi umum hunian blok A kemudian mereka melompat dari kenteng kemudian turun dan sudah mempersiapkan sarung ini untuk melakukan percobaan pelarian," katanya.

"Mereka kabur berbarengan saling berpundak-pundakan itu untuk melakukan pelarian. Mereka sudah putus dengan hukuman 1 tahun 6 bulan, dan 2 tahun di lapas sudah ada 4 bulanan karena baru menjalani sudah putus," ungkap Ratri.

1 Narapidana Sempat Berjalan Sejauh 5 KM

Kedua narapidana berhasil ditangkap kembali oleh petugas dari lapas yang mendapatkan laporan, serta dibantu oleh warga sekitar yang melihat langsung adanya aksi pelarian dari dua narapidana.

Ratri menyampaikan, satu narapidana inisial ER dengan kasus pada pasal 363 berhasil ditangkap sekitar 5 kilometer dari lapas, sedangkan napi inisial D dengan kasus pada pasal 378 ditangkap tak jauh dari tempat pelarian.

"Untuk yang pertama D itu ditangkap duluan di asrama PN di sebelah kita karena pos dua itu ada di sampingnya ada asrama PN, dan yang satunya inisial ER tertangkap di gedung Golkar sekitar 5 kilometer dari sini dia berjalan kaki tidak naik angkot," tuturnya.

Aksi Melarikan Diri Dari Lapas Sudah Direncanakan

Setelahdiperiksa, kedua narapidana telah merencanakan pelarian dengan menggambar sketsa bangunan dari dalam Lapas. Menurut Ratri bahwa narapidana dengan inisial ER sudah terlebih dahulu menggambar sketsa bangunan dari dalam Lapas satu minggu yang lalu sebelum melakukan aksi pelariannya.

"Jadi mereka sudah menggambar sketsa (rencana pelarian) dari satu Minggu sebelum mereka melakukan pelarian dan ini gambarnya mereka sudah lakukan perencanaan untuk pelarian mereka sudah melihat itu dan langsung mereka melihat situasi dari masjid," ujar Ratri.

Baru 4 Bulan di Penjara

Ratri menjelaskan, mereka berdua baru mendekam di dalam Lapas Sumedang sejak 4 bulan yang lalu. Mereka juga baru kenal satu sama lain saat berada di dalam lapas. Sehingga, kata Ratri, dalam aksi pelariannya tersebut hanya dilakukan oleh mereka berdua tanpa mengajak narapidana yang lainnya.

"Mereka cuman mengajak yang dekat dengan dia saja satu kamar yang sering ngobrol sama dia itu yang diajak," katanya.

Dikatakan Ratri, usai kedua napi ini berhasil ditangkap pihak Lapas Sumedang akan melakukan berita acara pemeriksaan (BAP). Tak hanya itu, mereka akan dijatuhi hukuman lain seperti tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan serta Lapas Sumedang akan memindahkan dua napi tersebut di wilayah lainnya yang berada di Jawa Barat.

"Betul kita akan lakukan BAP saat ini langsung kita lakukan BAP dan nanti dijatuhi hukuman register F, yaitu semua tidak mendapatkan hak-haknya, seperti hak remisi dan lain sebagainya," kata dia.

Tembok Lebih Tinggi

Pasca kejadian, Lapas Sumedang langsung melakukan evaluasi terkait dengan pengamanan dari dalam Lapas. Pihak Lapas pun juga ingin menaikan tembok dengan tinggi 8 meter.

"Kami akan melakukan evaluasi berkaitan dengan pengamanan maupun nanti juga ada perbaikan-perbaikan yang memang harus kita lakukan karena memang tembok Lapas Kelas II B ini masih terlalu rendah barangkali nanti bisa ditingkatkan untuk lebih tinggi lagi sekitar 8 meter untuk saat ini sekitar 6 meter ketinggiannya," pungkasnya.

Video 2 Napi Sumedang Kabur saat Pos Jaga Kosong

Video 2 Napi Sumedang Kabur saat Pos Jaga Kosong

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo Konawe Selatan menjatuhkan vonis kepada Supriyani, seorang guru SD Negeri 4 Baito, yang didakwa menganiaya muridnya. Vonis hakim ini sejalan dengan dakwaan jaksa yang menuntut agar Supriyani dibebaskan.

"Menyatakan terdakwa guru Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kedua penuntut umum. Kedua membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut umum," kata Hakim Ketua PN Andoolo Stevie Rosano saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Andoolo, Senin (25/11/2025) dikutip detikSulsel.

Stevie Rosano meminta hak-hak guru Supriyani selama ini dapat dipulihkan, baik kedudukan, harkat maupun martabatnya. Jaksa penuntut umum juga diminta agar mengembalikan semua barang bukti milik saksi dalam proses persidangan.

"Tiga memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya," ungkapnya.

Stevie memberikan kesempatan kepada JPU untuk melakukan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku dalam putusan itu. Tak hanya itu, guru Supriyani melalui kuasa hukumnya juga diberikan kesempatan yang sama.

"Pasca putusan ini, baik untuk penasehat hukum maupun yang terdakwa melalui penasehat hukum memiliki hak melakukan upaya hukum. Sidang dinyatakan selesai," imbuh hakim.

Diketahui, Supriyani dituduh menganiaya siswa yang merupakan anak polisi di SD Negeri 4 Baito pada Rabu (24/4) sekitar pukul 10.00 Wita. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU), anak yang diduga dianiaya berusia 8 tahun.

Supriyani didakwa melanggar pasal 80 ayat 1 juncto pasal 76C Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Video: Ada Uang Miliaran Rupiah di Rumah 3 Hakim Pemvonis Bebas Ronald Tannur

Video: Ada Uang Miliaran Rupiah di Rumah 3 Hakim Pemvonis Bebas Ronald Tannur

Kota Surabaya pernah dalam suasana tegang karena adanya teror bom di tiga tempat pada 13-14 Mei 2018 silam. Meski sudah berlalu 6 tahun, pemkot hingga kini masih terus memperkuat pencegahan radikalisme dan terorisme.

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani mengatakan, pencegahan paham radikalisme dan aksi terorisme penting dilakukan. Apalagi Kota Pahlawan ini pernah mengalami teror bom tahun 2018 lalu.

"Tetapi dengan sejarah pilu itu, ternyata menjadi awal kita (Kota Surabaya) meraih semua penghargaan," kata Restu saat membuka sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, Rabu (13/11/2024).

Selain sosialisasi mitigasi, ada hal penting lain juga yang harus dilakukan, yaitu penanganan pascabencana. Karena konsentrasi penanganan bencana, baik alam maupun sosial itu ada mitigasi, penanganan, dan pasca bencana.

Restu pun meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya, termasuk camat dan lurah memasifkan pencegahan bencana sosial itu.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh mengatakan langkah antisipasi yang dilakukan di lingkungan pendidikan ialah menanamkan dan menguatkan nilai pancasila untuk siswa. Kemudian memberikan pesan kebinekaan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) maupun Agama.

"Insyaallah sudah dilakukan, dan dengan adanya pertemuan hari ini, saya akan memperkuat lagi ketika bertemu dengan para guru," kata Yusuf.

Begitu juga Maria Theresia Ekawati Rahayu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya menggencarkan sosialisasi di berbagai tempat ibadah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Menurut Maria, ini tantangan Surabaya sebagai kota terbuka di tengah-tengah Indonesia Timur dan Barat, berpotensi terpengaruh oleh berbagai paham radikal, termasuk dari luar negeri.

"Oleh karena itu, kita harus bersama-sama melakukan pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme di Kota Surabaya," pungkasnya.

Ornamen Naga Raksasa Hiasi Balai Kota Surabaya Jelang Imlek

Ornamen Naga Raksasa Hiasi Balai Kota Surabaya Jelang Imlek