SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar diskusi publik bertajuk “Masa Depan Penegakan Hukum di Perairan dan Udara demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini dipimpin oleh Magister Kajian Ilmu Kepolisian Unair dan diselenggarakan secara hybrid melalui platform Zoom serta di Gedung Pascasarjana Unair Surabaya.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pakar hukum dan penegakan hukum, termasuk Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACIArb, Koordinator Program Studi Ilmu Kepolisian Unair, yang menjelaskan pentingnya membahas isu penegakan hukum di perairan dan udara.

“Kajian ilmu kepolisian selalu menjawab tantangan dan isu terkait aspek kepolisian. Tema ini diangkat karena belakangan ramai kasus viral terkait pagar laut dan penegakan hukum di laut,” ujar Dr. Prawitra Thalib.

Ia menegaskan, konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwa kewenangan penegakan hukum di perairan dan udara berada di bawah tanggung jawab kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dan Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945. Namun, penegakan hukum di wilayah perairan dan udara sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan di daratan.

“Kita sama-sama tahu bahwa fokus penegakan hukum seakan-akan hanya di daratan. Padahal, dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan. Ini yang harus kita gali dan bangkitkan kembali,” tegasnya.

Dr. Prawitra juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Direktorat Polisi Laut dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur dalam menangani berbagai kasus, seperti penyelundupan benur dan pengeboman ikan di laut. 

“Fungsi penegakan hukum di laut sudah berjalan dengan baik, dan ini patut diapresiasi,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum di laut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kapal yang tangguh dan mampu beroperasi di segala medan perairan. 

“Jangan sampai kapal penjahat lebih tangguh daripada kapal penegak hukum. Ini bisa menyebabkan ketertinggalan dalam penegakan hukum yang optimal,” jelasnya.

Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) jajaran Polairud juga menjadi hal penting. Pelatihan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi perlu ditingkatkan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.

Diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, di antaranya Prof. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Guru Besar Bidang Hukum Agraria Administrasi Fakultas Hukum Unair; Dr. Genoveva Ambar Wulan Tulistyowati, S.S., M.Hum, Dosen Program Studi Ilmu Kepolisian Unair; Irjen. Pol. (Purn) Dr. Dra. Juansih, S.H., M.Hum, Ketua Center of Women Empowerment in Law Enforcement Unair; serta Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., Koordinator Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Unair.

Melalui diskusi ini, diharapkan muncul rekomendasi dan solusi konkret untuk memperkuat penegakan hukum di perairan dan udara Indonesia, menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Editor : Ali Masduki