Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani akhir pekan Anda.

KPK geledah 21 lokasi sidik korupsi di Ogan Komering Ulu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 21 lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

"Hasil geledah ditemukan dan disita barang bukti elektronik dan dokumen diantaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri Karding segel perusahaan penyalur pekerja migran di Bekasi

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja migran, PT Multi Intan Amanah di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Penyegelan dilakukan dengan menempel stiker pada bangunan perusahaan serta plang di area halaman depan yang berisi pemberlakuan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha PT Multi Intan Amanah (MIA).

"Perusahaan ini, dalam pantauan kami selama setahun enam bulan ini telah melakukan indikasi pelanggaran terhadap proses penempatan pekerja migran," kata Karding, di Bekasi, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Mengenal sistem one way dan jadwal penerapannya saat Lebaran 2025

Dalam dunia transportasi, istilah “one way” sering digunakan untuk menggambarkan sistem rekayasa lalu lintas yang mengatur kendaraan hanya boleh melintas dalam satu arah tertentu.

Sistem ini umumnya diterapkan di jalanan kota yang padat, tol saat arus mudik dan balik, atau di kawasan tertentu untuk mengurai kemacetan. Dengan diberlakukan-nya one way, diharapkan arus kendaraan menjadi lebih lancar dan terorganisir, sehingga mengurangi risiko kecelakaan serta kepadatan lalu lintas yang berlebihan.

Selengkapnya klik di sini.

Polri: Usul SKCK dihapus jadi masukan bagi kepolisian

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

Selengkapnya klik di sini.

Menhan tegaskan Satgas PKH bekerja secara terukur dan tak sembrono

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bekerja secara terukur dan tidak sembrono, usai dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

“Pemerintah tidak melakukan hal yang sewenang-wenang, tidak bekerja secara sembrono, tetapi bekerja secara cermat dan terukur berdasarkan data yang diperoleh secara resmi dari instansi yang memang mempunyai kompetensi dalam data-data kawasan hutan, khususnya pengelolaan sawit,” kata Sjafrie yang juga merupakan Ketua Pengarah Satgas PKH, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani akhir pekan Anda.

KPK geledah 21 lokasi sidik korupsi di Ogan Komering Ulu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 21 lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

"Hasil geledah ditemukan dan disita barang bukti elektronik dan dokumen diantaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri Karding segel perusahaan penyalur pekerja migran di Bekasi

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja migran, PT Multi Intan Amanah di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Penyegelan dilakukan dengan menempel stiker pada bangunan perusahaan serta plang di area halaman depan yang berisi pemberlakuan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha PT Multi Intan Amanah (MIA).

"Perusahaan ini, dalam pantauan kami selama setahun enam bulan ini telah melakukan indikasi pelanggaran terhadap proses penempatan pekerja migran," kata Karding, di Bekasi, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Mengenal sistem one way dan jadwal penerapannya saat Lebaran 2025

Dalam dunia transportasi, istilah “one way” sering digunakan untuk menggambarkan sistem rekayasa lalu lintas yang mengatur kendaraan hanya boleh melintas dalam satu arah tertentu.

Sistem ini umumnya diterapkan di jalanan kota yang padat, tol saat arus mudik dan balik, atau di kawasan tertentu untuk mengurai kemacetan. Dengan diberlakukan-nya one way, diharapkan arus kendaraan menjadi lebih lancar dan terorganisir, sehingga mengurangi risiko kecelakaan serta kepadatan lalu lintas yang berlebihan.

Selengkapnya klik di sini.

Polri: Usul SKCK dihapus jadi masukan bagi kepolisian

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

Selengkapnya klik di sini.

Menhan tegaskan Satgas PKH bekerja secara terukur dan tak sembrono

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bekerja secara terukur dan tidak sembrono, usai dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

“Pemerintah tidak melakukan hal yang sewenang-wenang, tidak bekerja secara sembrono, tetapi bekerja secara cermat dan terukur berdasarkan data yang diperoleh secara resmi dari instansi yang memang mempunyai kompetensi dalam data-data kawasan hutan, khususnya pengelolaan sawit,” kata Sjafrie yang juga merupakan Ketua Pengarah Satgas PKH, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947 dan Idul Fitri 1446 ribuan menjadi momen istimewa bagi warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumatera Selatan. Sebab, ribuan warga binaan mendapatkan remisi khusus.

Kabid Pelayanan dan Pembinaan, Mishbahuddin, mengatakan ada 7 warga binaan yang mendapatkan remisi khusus (RK) Hari Raya Nyepi. Rinciannya, remisi khusus satu bulan sebanyak enam orang dan remisi khusus selama dua bulan ada satu orang.

Remisi paling banyak diterima oleh warga binaan di Lapas Kelas IIB Baturaja, OKU, Lapas Kelas II B Martapura dan Lapas Kelas IIB Kayuagung dengan masing-masing dua warga binaan dan satu orang lagi berada di Lapas Kelas I Palembang. Terdiri dari empat warga binaan terjerat kasus narkoba dan tiga lainnya kasus pidana umum.

Sementara untuk remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 H sebanyak 11.021 warga binaan menerima remisi baik RK I dan RK II. Sementara itu dari jumlah tersebut, sebanyak 10.929 orang ini mendapat RK I selama 15 Hari hingga 60 hari. Sedangkan yang mendapatkan RK II sebanyak 92 Orang dengan remisi mulai 15-60 hari.

Adapun untuk anak didikan LPKA di momen Idul Fitri 2025 yang mendapatkan remisi ini sebanyak 38 orang. Di antaranya 36 Andik LPKA ini mendapatkan RK I dengan masa remisinya 15 hari dan satu bulan, sedangkan untuk RK II ada dua Andik LPKA selama 15 hari dan satu bulan.

Total dari 11.059 warga binaan yang berada di seluruh Rutan, Lapas dan LPKA se-Sumsel yang mendapatkan remisi, yang paling banyak dapat remisi ini yakni warga binaan yang berada di Lapas Kelas I Palembang sebanyak 1.400 warga binaan dan yang paling sedikit yakni di LPKA Kelas I Palembang sebanyak 96 orang.

"Penyerahan remisi Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri duberikan secara bersamaan yang dilaksanakan pada Jumat (28/3/2025) yang diawali remisi untuk warga binaan beragama Hindu untuk mendapatkan remisi Nyepi dan selanjutnya warga binaan yang beragama Islam untuk remisi Idul Fitri," kata Mishbahuddin, Sabtu (29/3/2025).

Menurutnya, pemberian remisi ini dilaksanakan di Rutan Kelas I Palembang. Untuk penerima remisi khusus tadi berdasarkan kasus atau tindak pidananya ini didominasi oleh kasus narkoba sebanyak 6.019 orang dan pidana umum capai 4.950 orang. Sedangkan untuk kasus lain seperti korupsi sebanyak 89 orang dan napi teroris ada satu orang.

"Sebelum warga binaan mendapatkan remisi pihaknya menilai dari tingkah laku warga binaan itu selama berada di Lapas atau Rutan. Bagi mereka yang berperilaku baik selama di Lapas atau Rutan selama menjalani hukuman akan diberikan remisi," katanya.

Mishbahuddin mengatakan hingga saat ini jumlah warga binaan yang ada di Lapas dan Rutan se-Sumsel mencapai 15.417 orang. Adapun untuk warga binaan berstatus narapidana ini ada 13.272 orang dan berstatus tahanan ada 2.144 orang.

"Sejauh ini kita masih overload, sebab kapasitas yang kita miliki sebanyak 7.088 orang," pungkasnya.

Video: Bocoran Isi Rumusan RUU Hak Cipta yang Disusun Kemenkumham

Video: Bocoran Isi Rumusan RUU Hak Cipta yang Disusun Kemenkumham

Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Teddy Meilwansyah menyatakan keprihatinannya atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan KPK melibatkan beberapa anggota DPRD serta seorang kepala dinas di wilayahnya. Namun, dia mendukung penegakan hukum tersebut.

"Kami sangat prihatin dan sedih atas kejadian ini. Namun, kami menghormati serta mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh KPK dalam penegakan hukum," katanya, Kamis (20/3/2025).

Teddy menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten OKU serta memastikan bahwa seluruh pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

"Kita dukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten OKU, kita juga memastikan bahwa roda pemerintahan tetap beroperasi secara optimal," ungkapnya.

Teddy juga mengingatkan seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU agar bekerja sesuai aturan dan menghindari pelanggaran hukum.

"Saya mengimbau agar semua ASN dan pejabat bekerja secara profesional dan sesuai aturan agar kejadian serupa tidak terulang," tegasnya.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah mendapat panggilan dari KPK terkait kasus ini, Teddy menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada panggilan.

"Kita tunggu saja proses dari KPK," ungkapnya.

Video: 9 Proyek Korupsi Kepala Dinas PUPR dan Anggota DPRD OKU

Video: 9 Proyek Korupsi Kepala Dinas PUPR dan Anggota DPRD OKU

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, uang sebanyak Rp2,6 miliar yang diamankan ketika penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga Kepolisian Resor Jayawijaya masih menyelidiki kasus kericuhan yang terjadi saat acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya di Wamena.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. KPK ungkap ada uang Rp2,6 miliar diamankan saat OTT di OKU Sumsel

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan ada uang sebanyak Rp2,6 miliar yang diamankan ketika penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel).

Dia juga mengatakan bahwa OTT tersebut terkait dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU. Namun sejauh ini KPK belum secara resmi menjelaskan identitas orang-orang yang terkena OTT.

"Suap proyek Dinas PUPR," kata Fitroh saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK tetapkan Kadis PUPR-Anggota DPRD OKU Sumsel tersangka suap proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas PUPR hingga tiga Anggota DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek, setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan dari OTT yang dilakukan KPK pada Sabtu (15/3) itu, ada sebanyak enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun Kadis PUPR dan tiga Anggota DPRD berperan sebagai penerima suap sedangkan ada dua orang lainnya dari pihak swasta sebagai pemberi suap.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, dari 2024 sampai 2025," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

3. Anggota DPR minta aparat penegak hukum tindak tegas pengoplos gas

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta aparat penegak hukum menindak tegas komplotan pelaku pengoplosan liquid petroleum gas (LPG) guna memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Tindak tegas dan usut tuntas komplotan pengoplos gas tiga kilogram. Pengoplosan gas yang disubsidi ini sudah berlangsung lama, tapi terus berulang seakan pelaku tidak takut untuk mengulangi kejahatannya itu,” kata Gus Rivqy, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dia menilai pengoplosan gas tiga kilogram (3 kg) terjadi di antaranya karena gas tersebut tersedia banyak dalam waktu yang relatif lama di pangkalan.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

4. KPK ungkap DPRD OKU tagih imbalan yang dijanjikan cair jelang Lebaran

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menagih jatah "fee" atau imbalan jasa proyek kepada Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah (NOP) yang dijanjikan bakal cair sebelum Lebaran.

Dia mengatakan anggota DPRD yang menagih fee itu adalah Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU, dan Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU.

"Dijanjikan oleh saudara N (Kadis PUPR) akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

5. Polres Jayawijaya selidiki kericuhan di Wamena, enam orang terluka

Kepolisian Resor Jayawijaya masih menyelidiki kasus kericuhan yang terjadi saat acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya di Wamena hingga menyebabkan enam orang terluka.

Dari enam orang terluka tiga diantaranya anggota Polres Jayawijaya yang sedang melakukan pengamanan.

Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, Minggu mengatakan, insiden yang terjadi Sabtu sore (15/3) selain menyebabkan enam orang terluka juga mengakibatkan, tujuh mobil dirusak termasuk satu unit truk milik Polres Jayawijaya dibakar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut penyerahan 42 sertifikat tanah seluas 32.782,5 hektare untuk Puslatpur Kodiklat TNI AD di wilayah Ogan Oomering Ulu (OKU) Raya untuk kepastian hukum lahan yang dimiliki pemerintah.

"Penyerahan sertifikat ini tentu menjadikan kepastian hukum Puslatpur semakin kuat. Diharapkan lahan Puslatpur yang 8.000-9.000 hektare berada di OKU Timur dapat semakin terjaga batas wilayahnya," ujar Deru, Rabu (13/3/2025).

Dalam sambutannya Deru menyebut Puslatpur kerap dijadikan lokasi latihan tempur skala internasional. Hal itu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Bukan hanya menjadi salah satu wisata, latihan yang diadakan ikut mendongkrak roda perekonomian masyarakat setempat.

"Saya minta pelatihan antar negara tetap dilakukan di sini, karena sangat menopang perputaran ekonomi di sini. Ini bahkan jadi wisata bagi orang-orang dari kabupaten sekitar," jelasnya.

Deru menyebut lahan Puslatpur berada di wilayah OKU Raya yaitu Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan. Meskipun merupakan lahan latihan militer, keberadaan Puslatpur cukup dekat dan bersahabat dengan warga sekitar.

Dia menjadi saksi selama 10 tahun menjadi Bupati OKU Timur (2005-2015), hubungan Puslatpur dengan masyarakat sekitar terjalin dengan baik.

"Dalam kapasitas Saya waktu itu sebagai bupati, kemitraan terus terlaksana. Dan tidak pernah ada konflik," jelasnya.

Hubungan baik berlanjut saat menjadi Gubernur Sumsel 2018-2023. Menurutnya, sebagai paru-paru kota dia juga pernah mengucurkan bantuan hingga Rp21 miliar untuk membangun jalan dan fasilitas komplek.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan sejak awal dirinya mendapat tugas dari Presiden menyelesaikan sejumlah dokumen terkait aset TNI secara keseluruhan. Ada 649 titik yang harus diselesaikan karena ada sebagian aset ini sudah beralih ke masyarakat, diserobot pengusaha, belum jelas dan masih diduduki masyarakat.

"Setelah 3 bulan kini ada 92 titik yang sudah kita selesaikan," ujar Nusron.

Dalam penyelesaiannya, Nusron menyebut tetap memanusiakan masyarakat. Apalagi mereka yang sudah terlanjur menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Pihaknya pun terus berupaya mencari jalan tengah dengan merangkul masyarakat bukan memusuhi.

"Karena itu kita buat skema-skema salah satunya semua aset TNI kami terbitkan HPL. Ini hak yang paling tinggi dari SHM, HGB," tambahnya.

Kalaupun di atas lahan tersebut sudah terlanjur diduduki masyarakat dan menghindari konflik, lanjutnya, maka akan ditawarkan HGU atau hak pakai dengan persetujuan TNI. Sehingga menjadi solusi agar masyarakat terlindungi namun aset TNI tidak hilang.

Sementara Kepala Staf TNI angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersyukur karena Menteri ATR/BPN langsung turun menyelesaikan persoalan tanah milik TNI termasuk Puslatpur.

"Kami di TNI AD kami fight pertahankan karena memang punya negara. Beberapa kali bersinggungan dengan masyarakat dan kami telusuri ada koordinatornya. Ini akan kami benahi dan akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana lahan itu berproduksi dan pro ke masyarakat sekitar," jelasnya.

Video: Perahu Getek Terbalik di Sungai Rawas, 2 Orang Ditemukan Tewas

Video: Perahu Getek Terbalik di Sungai Rawas, 2 Orang Ditemukan Tewas

Satu dari tiga tahanan Rutan Baturaja, OKU, Sumatera Selatan, yang kabur berhasil ditangkap. Saat ini, petugas tengah mencari dua orang lagi yang kabur.

Tahanan yang ditangkap yakni bernama Edi Susanto. Edi ditangkap di rel kereta api Kelurahan Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), pada Sabtu, 1 Februari 2025

"Ya benar, satu dari tiga tahanan kabur di Rutan Baturaja berhasil kita amankan atas nama Edi Susanto, sekarang Edi Susanto sudah kembali di tahan di Rutan," kata Kepala Rutan Kelas IIB Baturaja, Abdul Hamid kepada detikSumbagsel, Senin (10/2/2025).

Hamid menjelaskan penangkapan Edi Susanto berkat laporan dari masyarakat bahwa Edi Susanto ada di lokasi TKP penangkapan tersebut.

"Menindaklanjuti laporan warga, tim keamanan Rutan Baturaja segera bergerak menyisir area rel kereta api. Lalu sekitar pukul 19.46 WIB, petugas langsung menangkap Edi," ungkapnya.

Saat ditangkap, kata Hamid, Edi sempat melawan petugas beruntung petugas yang ramai sehingga dapat mengantisipasi perlawanan Edi.

"Alhamdulillah petugas bisa mengamankan Edi dan membawa Edi kembali ke rumah tahanan," jelasnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih mengejar dua tahanan yang masih kabur.

"Kita juga terus memburu dua pelaku lainnya, doakan cepat tertangkap, nanti kita informasikan lagi," ujarnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Tiga tahanan di Rutan Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) yang kabur belum kunjung ditangkap. Terhitung, saat ini sudah memasuki pekan kedua sejak kaburnya para tahanan tersebut.

Diketahui kejadian tahanan kabur tersebut pada Minggu (29/12/2024) pukul 21.00 WIB. Tiga tahanan yang kabur yakni Rudi Hartono, Edi Susanto, dan Wiwin Suhendra.

Kepala Rutan Kelas IIB Baturaja, Abdul Hamid saat dikonfirmasi melalui telpon mengatakan tiga tahanan yang kabur belum ada yang ditangkap petugas gabungan masih melakukan pencarian.

"Ya (belum tertangkap). Sampai saat ini, kita masih melakukan pencarian bersama, Polisi, TNI semoga dalam waktu dekat semua tahanan yang kabur bisa kita tangkap," katanya kepada detikSumbagsel, Minggu (12/1/2025).

Sementara itu, Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Imam Zamroni mengatakan anggota terus mengejar tiga tahanan yang kabur, berbagai upaya dilakukan Polres untuk menangkap pelaku.

"Ya tiga tahanan kabur tersebut terus kita buru ya, berbagai upaya terus kita lakukan untuk menangkap tahanan yang kabur itu, kita akan kejar terus," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Rutan Kelas II B Baturaja, Abdul Hamid, mengungkapkan otak dari tiga tahanan yang kabur adalah Wiwin Suhendra. Wiwin merupakan napi kasus pencurian sekaligus pembunuhan.

Abdul menjelaskan Wiwin Suhendra tersebut pernah kabur dari Rutan Baturaja pada 2015 silam dan baru ditangkap 3 bulan lalu setelah buron sejak 2015 silam.

"Dari hasil pemeriksaan kami terhadap rekan kamar dari 3 tahanan yang kabur itu, otaknya adalah Wiwin Suhendra kasus pencurian sekaligus penganiayaan yang membuat korbannya meninggal, dia baru ditangkap 3 bulan lalu setelah DPO 9 tahun kabur dari rutan ini," katanya kepada detikSumbagsel, Senin (6/1/2025).

Ia menyebut, tiga tahanan kabur dari Rutan Baturaja ialah Rudi Hartono kasus narkoba, Edi Susanto kasus pencabulan anak dan Wiwin Suhendra pencurian sekaligus pembunuhan.

"Semua warga binaan itu terus kita kejar, kita juga minta bantu polisi dan TNI untuk menangkap kembali ketiga warga binaan yang kabur," ungkapnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Kepala Rutan Kelas II B Baturaja, Abdul Hamid, mengungkapkan otak dari tiga tahanan yang kabur adalah Wiwin Suhendra. Wiwin merupakan napi kasus pencurian sekaligus pembunuhan.

Abdul menjelaskan Wiwin Suhendra tersebut pernah kabur dari Rutan Baturaja pada 2015 silam dan baru ditangkap 3 bulan lalu setelah buron sejak 2015 silam.

"Dari hasil pemeriksaan kami terhadap rekan kamar dari 3 tahanan yang kabur itu, otaknya adalah Wiwin Suhendra kasus pencurian sekaligus penganiayaan yang membuat korbannya meninggal, dia baru ditangkap 3 bulan lalu setelah DPO 9 tahun kabur dari rutan ini," katanya kepada detikSumbagsel, Senin (6/1/2025).

Masih kata Abdul, tiga tahanan kabur dari Rutan Baturaja ialah Rudi Hartono kasus narkoba, Edi Susanto kasus pencabulan anak dan Wiwin Suhendra pencurian sekaligus pembunuhan.

"Semua warga binaan itu terus kita kejar, kita juga minta bantu polisi dan TNI untuk menangkap kembali ketiga warga binaan yang kabur," ungkapnya.

Dijelaskan Abdul, kejadian tiga tahanan kabur pada Minggu (29/12/2024) pukul 21.00 WIB."Saat kejadian malam itu sedang hujan, posisi dalam kamar tahanan ada 9 orang, ada empat orang yang merencanakan kabur dengan membobol plafon dan keluar melalui atap asbes," katanya.

Menurut Abdul, dari empat tahanan itu, ada satu yang bisa ditangkap petugas saat masih berada di lingkungan Rutan. Namun tiga tahanan lainnya melarikan diri.

Saat peristiwa itu terjadi, petugas yang berjaga ada tujuh orang. Pos menara diisi dua orang, dan sisanya berjaga di pos masing-masing.

"Semua petugas yang berjaga malam itu juga kita sudah periksa, dari pengakuan petugas penjaga malam itu, mereka sigap dan menjalankan sesuai prosedur. Saat mengetahui adanya tahanan yang kabur, semua petugas juga langsung gerak dan berhasil mengamankan satu tahanan itu di lingkungan Rutan, namun sudah berada di bawah," imbuh Abdul.

Abdul menjelaskan petugas Rutan sempat terkecoh oleh pernyataan dari tahanan yang tertangkap. Tahanan itu mengatakan tiga rekannya yang mencoba kabur masih berada di atas plafon.

"Mendengar pernyataan itu, semua petugas langsung naik plafon namun sayangnya ternyata tiga tahanan itu sudah kabur. Seandainya petugas kita tidak naik ke atas plafon dan mencari di seputaran lapas, bisa jadi tiga tahanan lain itu bisa ditangkap," tutupnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Tujuh petugas rutan Kelas II B Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel diperiksa buntut tiga tahanan kabur. Tahanan ini kabur usai menjebol plafon kamarnya, pada Minggu (29/12/2024) lalu.

Kepala Rutan Kelas II B Baturaja Abdul Hamid mengatakan saat kejadian petugas yang berjaga ada tujuh orang. Pos menara di isi dua orang, sisanya berjaga di pos masing-masing.

"Semua petugas yang berjaga malam itu sudah kita periksa, dari pengakuan petugas penjaga malam itu, mereka sigap dan sudah menjalankan tugas sesuai prosedur, saat mengetahui adanya tahanan yang kabur semua petugas juga langsung bergerak dan berhasil mengamankan satu tahanan itu di lingkungan rutan namun sudah berada di bawah," ujarnya, Minggu (5/1/2025).

Sementara itu, Humas Rutan Kelas II B Baturaja Ipan mengatakan untuk petugas masih menjalani pemeriksaan mengenai sanksi pasca kaburnya tiga tahanan kabur dan masih menunggu pemeriksaan dari Kanwil dan internal.

"Sanksi untuk penjaga itu nanti. Tentunya masih ada pemeriksaan dari pihak kanwil dan internal," ujarnya.

Diakui Ipan, untuk jumlah tahanan dengan petugas rutan tidak sebanding. Petugas yang menjaga tahanan ada lima orang sementara jumlah tahanan ada ratusan lebih.

"Rutan dan lapas di Sumsel ini sudah over kapasitas. Untuk di Rutan Baturaja saja cuma ada lima orang penjaga dan untuk jumlah tahanan saat ini sudah 460'an tahanan," katanya.

Ipan menuturkan, saat ini pihaknya terus melakukan pengejaran terhadap tiga tahanan yakni Wiwin Suhendra dengan kasus pembunuhan, Rudi Hartono penyalahgunaan narkoba, dan Edi Susanto pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

"Untuk pengejaran 3 tahanan kabur kami sudah bekerja sama dengan internal, kepolisian, TNI dan kades-kades kami berharap ketiga tahanan ini segera ditangkap kembali," ujarnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Tiga tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), yang kabur usai menjebol plafon kamar hingga kini belum ditangkap. Mereka pun diminta untuk menyerahkan diri.

Adapun identitas tahanan yang kabur yakni Rudi Hartono, Edi Susanto, dan Wiwin Suhendra. Mereka kaburnya pada Minggu (29/12/2024) pukul 21.00 WIB.

Kepala Rutan Kelas II B Baturaja Abdul Hamid mengimbau warga binaan yang kabur untuk menyerahkan diri.

"Kita minta supaya warga binaan itu menyerahkan diri, selain itu juga pihak keluarga yang mengetahui agar memberikan informasi dan menyerahkan warga binaan dengan baik-baik," katanya kepada detikSumbagsel, Sabtu (4/1/2025).

Abdul mengatakan saat ini pihak Rutan Baturaja sedang melakukan pengejaran dengan dibantu Polisi dan TNI.

"Ya kita sedang berusaha melakukan pencarian dengan dibantu pihak kepolisian dan TNI," ungkapnya.

Kata Abdul, tiga orang warga binaan ini kabur dengan menjebol plafon kamar tahanan.

"Ya, warga binaan atas nama Rudi Hartono, Edi Susanto dan Wiwin Suhendra kabur dari sel tahanan dengan menjebol plafon," katanya.

Video: Paslon 01 Walk Out, Debat Pilbup OKU Ditutup Seusai Visi Misi

Video: Paslon 01 Walk Out, Debat Pilbup OKU Ditutup Seusai Visi Misi

Tiga tahanan di Rutan Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) dilaporkan kabur dengan membobol plafon kamar tahanan. Lantas, bagaimana kronologi kejadian tersebut?

Kepala Rutan Kelas IIB Baturaja, Abdul Hamid menjelaskan mereka kabur pada Minggu (29/12/2024) pukul 21.00 WIB. Tiga tahanan yang kabur yakni Rudi Hartono, Edi Susanto, dan Wiwin Suhendra.

"Saat kejadian malam itu sedang hujan, posisi dalam kamar tahanan ada 9 orang, ada empat orang yang merencanakan kabur dengan membobol plafon dan keluar melalui atap asbes," kata Abdul kepada detikSumbagsel, Sabtu (4/1/2025).

Menurut Abdul, dari empat tahanan itu, ada satu yang bisa ditangkap petugas saat masih berada di lingkungan Rutan. Namun tiga tahanan lainnya melarikan diri.

Saat peristiwa itu terjadi, petugas yang berjaga ada tujuh orang. Pos menara diisi dua orang, dan sisanya berjaga di pos masing-masing.

"Semua petugas yang berjaga malam itu juga kita sudah periksa, dari pengakuan petugas penjaga malam itu, mereka sigap dan menjalankan sesuai prosedur. Saat mengetahui adanya tahanan yang kabur, semua petugas juga langsung gerak dan berhasil mengamankan satu tahanan itu di lingkungan Rutan, namun sudah berada di bawah," imbuh Abdul.

Abdul menjelaskan petugas Rutan sempat terkecoh oleh pernyataan dari tahanan yang tertangkap. Tahanan itu mengatakan tiga rekannya yang mencoba kabur masih berada di atas plafon.

"Mendengar pernyataan itu, semua petugas langsung naik plafon namun sayangnya ternyata tiga tahanan itu sudah kabur. Seandainya petugas kita tidak naik ke atas plafon dan mencari di seputaran lapas, bisa jadi tiga tahanan lain itu bisa ditangkap," tutupnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba