Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat di Sumbar. Pengakuan dan kepastian ini disebut sangat diharapkan masyarakat Sumbar.

Hal itu terlihat dari dimulainya agenda sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat Sumbar di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) yang dibuka langsung Menteri Nusron Wahid, Senin (28/4/2025).

Turut hadir Andre Rosiade, anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Kepala BPN/ATR Sumbar Teddi Guspriadi, dan peserta dari tokoh masyarakat dan adat serta camat dari Kota Padang.

"Alhamdulillah, Pak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah datang ke Sumbar. Bertemu langsung dengan para kepala daerah dan ninik mamak dan tokoh adat di Sumbar. Memastikan bagaimana tanah ulayat di Sumbar yang sering menjadi sumber masalah karena kepastian hukumnya. Semoga dengan sosialisasi ini bisa lebih membuka pengetahuan tentang sertifikasi tanah ulayat ini," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Andre menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian kepada Sumbar. Melalui Kementerian ATR/BPN, Prabowo ingin membantu para ninik mamak agar tanah-tanah ulayatnya bisa mendapatkan kepastian hukum.

"Acara ini terlaksana karena Presiden Prabowo ingin membangun Sumbar. Melalui Pak Menteri ATR/BPN, salah satunya dengan cara memberikan kepastian kepada ninik mamak untuk bisa memiliki sertifikat tanah ulayat secara gratis. Misalnya jika kaum itu jumlahnya 5 ribu orang, yang 5 ribu orang itu boleh tanda tangan di lampiran sertifikatnya, 'Supaya tidak ada dusta di antara kita', sehingga tanah ulayat itu tidak bisa dijual sepihak," terang Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.

Andre juga mendorong dilakukan pendataan kembali terhadap masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz yang tanahnya merupakan tanah wakaf tapi belum mempunyai sertifikat. Tanah-tanah tersebut dapat disertifikatkan sehingga punya kekuatan hukum.

"Banyak masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz, di Sumbar dan Kota Padang itu didata yang belum bersertifikat dan bawa ke BPN. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Menteri ATR/BPN akan membantu sertifikatnya secara gratis. Jadi ingin menunjukkan keberpihakan kepada kepada umat itu tidak omon-omon," terang Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Selain itu, Andre menyampaikan saat ini Prabowo berusaha memperjuangkan agar hadirnya wisma Indonesia di Arab Saudi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji dan umrah asal Indonesia. "Bulan Mei ini Pak Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Presiden Prabowo akan minta tanah kepada pemerintah Arab Saudi untuk bangun Wisma Indonesia untuk jemaah haji dan umrah di sana. Jadi keberpihakan itu bukan dengan omon-omon, bukan dengan janji manis, tapi dengan kerja nyata," jelas Andre.

Sementara itu, Nusron Wahid menegaskan pihaknya bertekad agar tanah-tanah ulayat di Sumbar terjaga, tidak ada orang lain yang mensertifikatkan ataupun kemudian mendatangkan serta mengkerjasamakan tanpa adanya persetujuan dari ninik mamak dan pemuka adat. "Dengan itu harus thau petanya, mana yang tanah adat mana yang tidak supaya jelas. Jadi negara melakukan pensertifikatan tanah ulayat ini sebagai bentuk pengakuan supaya tidak dicaplok orang lain," terang Nusron.

Pemerintah, kata Nusron, ingin belajar dari kesalahan masa lampau. Seperti yang terjadi di Riau, karena hak adat tanahnya tidak pernah dipetakan dan tidak didaftarkan, tanah adat dengan mudah dirambah atau diambil HGU oleh korporasi atau perusahaan terbuka untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

"Kami tak ingin kejadian seperti di Riau terjadi di Sumbar. Saat dilantik menjadi Menteri ATR, saya dipesan khusus oleh Presiden Prabowo untuk menertibkan dan mengatasi penggunaan HGU dan HGB serta penggunaan pengakuan tanah ulayat di seluruh Indonesia," tegas Nusron.

Nusron menyebut dari 120 juta HA hutan di Indonesia sudah terdata sebanyak 54,5 juta HA bidang, sisanya ada 15,5 juta HA. Dari sisa itu salah satunya adalah hak-hak ulayat. Proses pendataan tanah ulayat ini dilakukan dengan tiga prinsip, yakni keadilan, pemerataan, dan kesinambungan.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menegaskan sosialisasi dan pendaftaran tanah ulayat tidak hanya untuk menunjukkan perhatian serius dan kepastian hukum atas tanah ulayat, namun juga wujud nyata dan komitmen bersama untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

"Kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Semoga dapat menjadi wadah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan utuh kepada seluruh pemangku adat dan pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat akan urgensi dan pentingnya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat," ungkap politikus Gerindra ini.

Vasko menegaskan eksistensi tanah ulayat di Sumbar tak dapat dipungkiri masih banyak tersebar di berbagai daerah. Tanah ulayat ini memiliki peran sentral dan penghidupan masyarakat bahkan menjadi salah satu penopang ketahanan nasional ketika terjadi krisis karena mayarakat masih memiliki tanah bersama sebagai sumber penghasilan dan penghidupan mereka.

"Di sisi lain tanah ulayat juga identitas bagi masyarakat adat yang berdimensi sosial, politik budaya dan agama yang harus dipertahankan. Sebagai bagian perlindungan dan kepastian hukum pada tanah hak masyarakat adat, kami selaku kepala daerah tentunya sangat mendukung penuh kebijakan pengadiminstrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang telah secara resmi dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN yang mana kita merupaan salah satu provinsi yang menjadi project atas kebijakan ini," ulas Vasko.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menegaskan reformasi agraria banyak kesamaan dengan filosofi 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah'. "Bagaimana kita memanfaatkan lahan jangan sampai telantar. Di mana lahan telantar, lahan yang tidak digunakan, lahan yang tidak produktif, itu sama dengan kemubaziran. Tentu secara syariat dan secara adat kemubaziran tidak bagus," sebut Rahmat.

Maka itu kata Rahmat, Prabowo berupaya mewujudkan kemandirian pangan dengan memanfaatkan tanah-tanah termasuk tanah ulayat yang selama ini tidak produktif. "Dalam konteks tanah ulayat, pemerintah melakukan pemetaan dalam bentuk pengadministrasian. Hal ini tentu akan memberikan kepastian hukum secara administrasi. Kanwil BPN perlu mengkomunikasikan dan meyakinkan bahwa program ini adalah untuk menjamin kepemilikan tanah ulayat," tutur Rahmat.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat kasus pagar laut misterius di Tangerang adalah perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi Undang-undang (UU).

Ia mempertanyakan belum ada kejelasan proses hukum dalam kasus tersebut.

"Tapi, satu yang belum dan itu sangat penting, yaitu sampai saat kita bicara ini, ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal, ini pelanggaran hukum luar biasa, perampokan terhadap kekayaan negara, perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi Undang-Undang (UU)," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1).

Pakar hukum tata negara ini mengatakan laut tidak boleh dimiliki siapapun pihak-pihak swasta, baik perusahaan maupun perorangan, dan hanya boleh dimiliki negara.

Ia menjelaskan dalam hukum yang berlaku di Indonesia tidak pernah ada hak guna laut atau HGB di laut. Mahfud mengatakan hak guna bangunan hanya ada di tanah. Menurutnya, sertifikat HGB yang diberikan di atas air dan sudah dibuatkan kavling-kavling, menandakan memang ada niat jahat.

Ia menduga nantinya ketika terjadi abrasi dan tampak menjadi daratan, tanah yang sudah dipagar itu akan dibagi, diukur per meternya dan jadi reklamasi.

Mahfud mendesak aparat penegak hukum baik Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera mengambil tindakan untuk memproses hukum kasus pagar laut itu.

Menurutnya, kasus pagar laut itu sudah jelas hukum pidana karena sudah ada sertifikat yang dikeluarkan.

Mahfud menerangkan keluarnya sertifikat di atas laut jadi bukti ada penipuan atau penggelapan karena laut tidak boleh disertifikatkan, sehingga polisi bisa langsung memproses.

Ia mengingatkan dalam kasus itu juga diduga kuat ada kolusi, permainan dengan pejabat-pejabat terkait yang pasti melibatkan uang.

"Kenapa bermain dengan pejabat, karena bisa ke luar sertifikat resmi, bukan hanya satu, pasti itu kejahatan, kalau sudah kejahatan tinggal, kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga menerima suap, maka KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri itu bisa melakukan tindakan," katanya.

Sebelumnya, keberadaan pagar terbuat dari bambu di laut Tangerang pertama kali diungkap pleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti. Dinas menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu.

Pembangunan pagar laut misterius Tangerang sepanjang 30,16 km ini mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan.

Berbagai instansi tak bisa memastikan siapa pemilik pagar tersebut. Belakangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa pagar laut misterius sudah bersertifikat HGB.

Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Kedua, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Selain itu, ada juga sertifikat hak milik atas nama Surhat Haq sebanyak 17 bidang. Sertifikat itu disebut dalam proses pembatalan.

Itu kemudian menjadi pintu masuk bagi menteri yang baru untuk membereskan institusinya. Jangan sampai terjadi lagi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai bahwa pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terkait adanya pemagaran laut di pesisir pantai Tangerang, Banten, merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menurut dia, pemberian SHGB tersebut berada di ruang abu-abu regulasi dan seharusnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu telah diatur dalam undang-undang, sehingga hal tersebut tidak punya alasan hukum.

"Seharusnya menurut saya itu tidak lama, siapa saja orang internal ATR/BPN yang berperan melakukan pelanggaran hukum itu," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan dalam hal itu karena lembaga tersebut yang mengeluarkan SHGB.

Namun, dia mengatakan bahwa saat ini Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah menyatakan adanya SHGB di laut tersebut dan menyampaikan permintaan maaf.

"Itu kemudian menjadi pintu masuk bagi menteri yang baru untuk membereskan institusinya. Jangan sampai terjadi lagi," kata dia.

Menurut dia, sanksi tegas harus diberikan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran itu agar kejadian serupa tak terulang kembali. Pasalnya, dia mengatakan bahwa kasus yang serupa juga terjadi bukan hanya di kawasan Banten dan Jakarta, melainkan juga di daerah-daerah lainnya.

"Ada beberapa tempat, ada 17 kalau enggak salah. Jadi harapan kita ya itu segera dituntaskan secara hukum yang bertanggung jawab harus menghadapi pengadilan," kata dia.

Untuk itu, dia mengatakan Komisi II DPR RI akan mengundang Menteri ATR/BPN untuk menghadiri rapat yang membahas permasalahan tersebut pada Kamis (23/1).

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di perairan Tangerang, Banten, merupakan milik perusahaan hingga perorangan.

Nusron di Jakarta, Senin (20/1) mengatakan bahwa total SHGB yang terbit di pagar laut tersebut sebanyak 263 bidang, merupakan milik dua perusahaan swasta dan perorangan yang ada di wilayah tersebut.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan agar penataan administrasi tanah tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Mulai dari sertifikasi tanah, hak penguasaan lahan, hingga penyelesaian sengketa tanah perlu memerhatikan aspek tersebut.

"Nanti akan kita kembangkan dalam bentuk desk-to-desk terutama dalam mengawal pendaftaran tanah hak komunal tadi yang memang ini masih sangat sedikit sekali di Indonesia. Kita masih di bawah target tentang pendaftaran tanah hak komunal atau hak adat serta hak ulayat dan itu bisa menghambat berbagai program pemerintah," ujar Nusron di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Salah satunya program yang terdampak adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya pendaftaran tersebut selalu terhambat pada pengakuan dan pernyataan dari hak adat.

Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Pada kesempatan itu, Pigai menuturkan konflik tanah di wilayah komunal atau adat dapat diselesaikan asalkan masyarakat bersatu mendaftarkan tanah adat ke Kementerian ATR/BPN.

Pigai mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung penyelesaiannya berdasarkan perspektif HAM. Ia pun akan melakukan penyelarasan untuk menata dan mengendalikan konflik berdasarkan data.

"Sengketa yang melibatkan urusan kementerian atau eksekutif, kita ikut kerja sama-sama, memfilter, memberi masukan, memberi dukungan. Kalau ada regulasi yang tidak berperspektif HAM, kita ikut memberi masukan. Tapi kalau sengketa yang urusan yudikatif, sudah pasti tidak mungkin," jelasnya.

Akan tetapi, ia menyebut Kementerian HAM akan sulit membantu kalau penyelesaian sengketa sudah masuk proses peradilan. Pigai tak ingin melakukan intervensi proses hukum.

Jika masih urusan kementerian lembaga, khususnya terkait dengan penyelesaian konflik lahan, baik Kementerian ATR/BPN atau kehutanan, pihaknya dapat ikut melakukan pembaharuan atau perbaikan.

Selian itu, Pigai juga membahas bagaimana semakin sempit lahan pertanian di Pulau Jawa dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, kondisi ini lantaran adanya industrialisasi, realestat, serta infrastruktur.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Menteri ATR/BPN untuk bertemu Nusron Wahid membahas penataan lahan berbasis hak asasi manusia (HAM). Pada kesempatan tersebut, Natalius hendak menyelaraskan data konflik tanah yang bersinggungan dengan HAM.

Pigai mengatakan, sewaktu dirinya berada di Komnas HAM, ia menerima laporan 2.000-an konflik tanah. Ia menduga, saat ini, ketika ia sudah menjabat Menteri HAM, akan ada peningkatan jumlah pengaduan konflik tanah.

"Kami selaraskan untuk menata, mengontrol, karena berdasarkan data yang masuk waktu saya di Komnas HAM, itu rata-rata konflik tanah itu hampir 2.000-an setahun. Sekarang di Kementerian HAM juga mungkin akan juga mengalami peningkatan," kata Pigai kepada wartawan di kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu, (15/1/2025).

Pada kesempatan tersebut, Pigai menyinggung persoalan sertifikasi hak komunal atau hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat. Ia mengatakan saat ini masih banyak masyarakat adat yang belum mendaftarkan sertifikasi tanahnya.

"Problem sertifikasi komunal itu sekarang itu agak sedikit susah secara masif dijalankan. Karena sejauh pengamatan kami, saya, itu tingkat partisipasi masyarakat secara sukarela untuk mendaftarkan ke Kementerian ATR BPN itu susah," ujar Pigai.

Menurut Pigai, kesulitan tersebut terjadi karena banyak perorangan yang mengklaim tanah masyarakat adat. Padahal tanah tersebut harusnya disertifikasi sebagai kawasan milik adat.

"Justru di kawasan masyarakat adat, masyarakat komunal, setiap orang mengeklaim punya dia. Padahal sesungguhnya itu punya kawasan adat," ujar Pigai.

"Sementara kawasan adat itu, andaikan mereka bersatu saja, misalnya masyarakat komunal atau kawasan masyarakat adat bisa diselesaikan," tambahnya

Nusron Wahid membeberkan kementeriannya saat ini akan mensertifikasi 3 juta hektare lahan hak masyarakat adat. Nusron berharap dalam waktu lima tahun sertifikasi itu dapat terselesaikan.

"Target kita untuk hak adat itu 3 juta hektare. Lebih banyak yang di kawasan hutan, kalau total klaimnya ya. Ini belum ada data pasti karena belum ada pendaftaran. Klaimnya hak adat itu totalnya hampir 10 juta. Tapi yang APL (area di luar kawasan hutan negara) itu hanya sekitar 3 juta, 70 persennya mungkin ada di hutan," tutur Nusron.

"Semoga semoga lima tahun ini rampung. Ini bergerak terus," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantornya, Jakarta pada Rabu (15/1/2025).

Pigai menjelaskan bahwa pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai sertifikasi tanah hak komunal.

Hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Pigai menyoroti bahwa sertifikasi hak komunal sulit dijalankan karena rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Belum lagi adanya oknum masyarakat adat yang mematok tanah kawasan menjadi milik pribadi.

"Justru di kawasan masyarakat adat masyarakat komunal, setiap orang mengaku punya dia padahal itu sesungguhnya itu punya kawasan adat. Supaya dia (oknum) memiliki sertifikat dan dia simpan dan dia bisa jual," ujar Pigai.

Selain itu, Pigai juga menyoroti konversi lahan yang menyebabkan ketersediaan pangan menipis.

"Perlu kami kerja sama agar space untuk produksi pangannya tetap dalam koridor dan kontrol sesuai dengan program prioritas pemerintah," lanjut Pigai.

Pada kesempatan yang sama, Nusron mengaku bahwa sertifikasi hak komunal masih jauh di bawah target.

Nusron memaparkan, masyarakat mengklaim memiliki 10 juta hektar tanah adat, namun 70 persen dari angka tersebut merupakan kawasan hutan.

Sementara Area Penggunaan Lain (APL) atau lahan di luar kawasan hutan negara yang digunakan untuk pembangunan non-kehutanan hanya 3 juta hektar.

"Kita akan data di mana hak adat dan hak ulayat itu sudah terpetakan dan sudah tersertifikasi, sehingga nanti kalau ada investor mau masuk sudah jelas kepemilikan tanahnya," jelas Nusron.

Nusron menargetkan pendataan hak komunal tersebut bisa rampung dalam 5 tahun mendatang.

Presiden Prabowo Subianto menumpangi buggy car berkeliling area Istana Negara didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Mayor Teddy menyopiri langsung Presiden Prabowo.

Pantauan detikcom, Selasa (10/12/2024) siang, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Prabowo berkeliling istana dengan buggy car sebelum mulai rapat terbatas. Prabowo melintasi sekitar pilar kompleks Istana lokasi wartawan menunggu.

Ada dua buggy car yang berkeliling bersama Prabowo. Prabowo duduk di bangku depan dan disopiri Teddy Indra Wijaya.

Prabowo tampak mengamati sekitar Istana sambil mendengarkan penjelasan Teddy Indra Wijaya. Sementara di belakangnya tampak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Diketahui, Prabowo akan menggelar rapat bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sejumlah menteri di bawahnya. Rapat membahas perkembangan infrastruktur.

"Jadi ini intinya saya lengkap bersama dengan lima menteri teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

Adapun menteri di bawah koordinasi AHY adalah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, serta Menteri Perhubungan Dody Purwagandhi. AHY mengatakan rapat bersama menteri di bawah koordinasinya di Istana Negara dengan presiden ini merupakan yang pertama kalinya.

"Jadi hari ini rapat pertama sebetulnya yang secara khusus menghadirkan seluruh jajaran di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ujarnya.

AHY mengatakan dia akan melaporkan program-program unggulan yang akan dijalankan pada 2025.

"Jadi saya ingin melaporkan secara khusus kepada Bapak Presiden termasuk program-program unggulan dan quick wins yang tengah dijalankan dan bahkan di bulan Desember dan Januari 2025 nanti ada yang sudah bisa diresmikan dan segera digunakan," ujarnya.

Simak juga Video 'Prabowo Bersyukur Inflasi RI di Bawah 3%: Sudah Suatu Prestasi':

[Gambas:Video 20detik]

Pemanggilan calon menteri ke rumah presiden terpilih, Prabowo Subianto, masih berlangsung sampai malam ini. Kini giliran Menkum HAM Supratman Andi Agtas dan Menteri BUMN Rosan Roeslani yang merapat ke Kertanegara.

Agtas tampak mengenakan batik saat datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Dia sempat menyapa wartawan sebelum masuk ke rumah Prabowo.

Tak lama setelah itu, Rosan juga datang mengenakan batik. Dia melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah wartawan.

Sebelum dua orang tersebut, tokoh-tokoh lain ikut merapat ke kediaman Prabowo. Untuk diketahui, nama-nama calon menteri yang dipanggil hari ini di antaranya Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian. Ada pula nama Wakapolri Kemjen Agus Andrianto hingga aktivis HAM Natalius Pigai.

Tokoh-tokoh yang sudah dipanggil ke rumah Prabowo yaitu:
1.⁠ ⁠Prasetyo Hadi
2.⁠ ⁠Natalius Pigai
3.⁠ ⁠Widiyanti Putri Wardhana
4.⁠ ⁠Yandri Susanto
5.⁠ ⁠Fadli Zon
6.⁠ ⁠Nusron Wahid
7.⁠ ⁠Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8.⁠ ⁠Maruarar Sirait
9.⁠ ⁠Teuku Riefky Harsya
10.⁠ ⁠Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11.⁠ ⁠Satryo Soemantri Brodjonegoro
12.⁠ ⁠Arifatul Choiri Fauzi
13.⁠ ⁠Yassierli
14.⁠ ⁠Zulkifli Hasan atau Zulhas
15.⁠ ⁠Tito Karnavian
16.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia
17.⁠ ⁠Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum dan HAM)
18.⁠ ⁠Abdul Mu'ti (Mendikdasmen)
19.⁠ ⁠Iftitah Sulaiman
20.⁠ ⁠Sugiono
21.⁠ ⁠Muhaimin Iskandar
22.⁠ ⁠Wihaji
23.⁠ ⁠⁠Abdul Kadir Karding
24.⁠ ⁠Agus Andrianto
25.⁠ ⁠Raja Juli Antoni
26.⁠ ⁠Agus Gumiwang Kartasasmita
27.⁠ ⁠Pratikno
28.⁠ ⁠Maman Abdurrahman (Menteri UKMKM)
29.⁠ ⁠Ribka Haluk
30.⁠ ⁠Dudy Purwagandhi
31.⁠ ⁠Sakti Wahyu Trenggono
32.⁠ ⁠Budi Santoso
33.⁠ ⁠Rachmat Pambudy
34.⁠ ⁠Dodi Hanggodo
35.⁠ ⁠Hanif Faisol Nurofiq
36.⁠ ⁠Nasaruddin Umar
37.⁠ ⁠Amran Sulaiman
38.⁠ ⁠Sultan B Najamudin
39.⁠ ⁠Erick Thohir
40.⁠ ⁠Dito Ariotedjo
41.⁠ ⁠Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan

Simak: Video: Erick Thohir-Nasaruddin-Budi Gunadi Merapat ke Rumah Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Wakapolri Komjen Agus Andrianto turut dipanggil oleh presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Agus mengatakan Prabowo memintanya membantu dalam pemerintahan mendatang.

"Bapak Presiden banyak menyampaikan hal-hal tentang kebijakan beliau terkait arah pembangunan 5 tahun ke depan, beliau menyampaikan tadi kepada saya apakah kalau ditugaskan membantu beliau siap? Tentunya sebagai prajurit Bhayangkara tentunya saya siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia dan menerima bimbingan Bapak Presiden," kata Agus setelah menemui Prabowo, Senin (14/102/024).

Agus tidak menjelaskan detail tugasnya di kabinet nanti. Dia meminta restu agar dimudahkan jika mendapatkan amanah nantinya.

"Wah itu nanti bukan kewenangan saya, saya nggak mau dipancing-pancing. Ya paling tidak ada kaitan sama itu (latar belakang Polri), tapi jangan dipancing-pancing. Mohon doa restu mudah-mudahan saya bisa kerjakan apa yang diamanahkan beliau, terima kasih," tutur dia.

Para tokoh merapat ke kediaman Prabowo sore ini di tengah pembentukan kabinet. Selain Agus, mereka yang terpantau datang di antaranya:

1.⁠ ⁠Prasetyo Hadi
2.⁠ ⁠Natalius Pigai
3.⁠ ⁠Widiyanti Putri Wardhana
4.⁠ ⁠Yandri Susanto
5.⁠ ⁠Fadli Zon
6.⁠ ⁠Nusron Wahid
7.⁠ ⁠Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8.⁠ ⁠Maruarar Sirait
9.⁠ ⁠Teuku Riefky Harsya
10.⁠ ⁠Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
11.⁠ ⁠Satrio Sumantri
12.⁠ ⁠Arifatul Choiri Fauzi
13.⁠ ⁠Yassierli
14.⁠ ⁠Zulkifli Hasan (Zulhas)
15.⁠ ⁠Tito Karnavian
16.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia
17.⁠ ⁠Yusril Ihza Mahendra
18.⁠ ⁠Abdul Mu'ti
19.⁠ ⁠Iftitah Sulaiman
20.⁠ ⁠Sugiono
21.⁠ ⁠Muhaimin Iskandar
22. Pratikno
23. Maman Abdurrahman
24. Raja Juli Antoni
25. Agus Gumiwang Kertasasmita
26. Abdul Kadir Karding

Simak: Video: AHY, Maruarar hingga Fadli Zon Temui Prabowo di Kertanegara

[Gambas:Video 20detik]

Pemanggilan calon menteri ke rumah presiden terpilih, Prabowo Subianto, terus berlangsung. Kini giliran Wakapolri Komjen Agus Andrianto yang merapat ke kediaman Prabowo.

Agus tak memberikan banyak komentar begitu tiba di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Dia menelungkupkan kedua tangan sambil tersenyum ke arah wartawan.

Setelah itu, Agus masuk ke rumah Prabowo disambut Mayor Teddy Indra Wijaya. Saat ini Agus masih berada di kediaman Prabowo.

Sebelum Agus, sejumlah tokoh lain juga sudah merapat ke kediaman Prabowo. Mereka yang terpantau datang di antaranya:

1.⁠ ⁠Prasetyo Hadi
2.⁠ ⁠Natalius Pigai
3.⁠ ⁠Widiyanti Putri Wardhana
4.⁠ ⁠Yandri Susanto
5.⁠ ⁠Fadli Zon
6.⁠ ⁠Nusron Wahid
7.⁠ ⁠Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8.⁠ ⁠Maruarar Sirait
9.⁠ ⁠Teuku Riefky Harsya
10.⁠ ⁠Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
11.⁠ ⁠Satryo Soemantri
12.⁠ ⁠Arifatul Choiri Fauzi
13.⁠ ⁠Yassierli
14.⁠ ⁠Zulkifli Hasan (Zulhas)
15.⁠ ⁠Tito Karnavian
16.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia
17.⁠ ⁠Yusril Ihza Mahendra
18.⁠ ⁠Abdul Mu'ti
19.⁠ ⁠Iftitah Sulaiman
20.⁠ ⁠Sugiono
21.⁠ ⁠Muhaimin Iskandar

Simak Video 'AHY, Maruarar hingga Fadli Zon Temui Prabowo di Kertanegara':

[Gambas:Video 20detik]