Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan agar penataan administrasi tanah tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Mulai dari sertifikasi tanah, hak penguasaan lahan, hingga penyelesaian sengketa tanah perlu memerhatikan aspek tersebut.

"Nanti akan kita kembangkan dalam bentuk desk-to-desk terutama dalam mengawal pendaftaran tanah hak komunal tadi yang memang ini masih sangat sedikit sekali di Indonesia. Kita masih di bawah target tentang pendaftaran tanah hak komunal atau hak adat serta hak ulayat dan itu bisa menghambat berbagai program pemerintah," ujar Nusron di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Salah satunya program yang terdampak adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya pendaftaran tersebut selalu terhambat pada pengakuan dan pernyataan dari hak adat.

Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Pada kesempatan itu, Pigai menuturkan konflik tanah di wilayah komunal atau adat dapat diselesaikan asalkan masyarakat bersatu mendaftarkan tanah adat ke Kementerian ATR/BPN.

Pigai mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung penyelesaiannya berdasarkan perspektif HAM. Ia pun akan melakukan penyelarasan untuk menata dan mengendalikan konflik berdasarkan data.

"Sengketa yang melibatkan urusan kementerian atau eksekutif, kita ikut kerja sama-sama, memfilter, memberi masukan, memberi dukungan. Kalau ada regulasi yang tidak berperspektif HAM, kita ikut memberi masukan. Tapi kalau sengketa yang urusan yudikatif, sudah pasti tidak mungkin," jelasnya.

Akan tetapi, ia menyebut Kementerian HAM akan sulit membantu kalau penyelesaian sengketa sudah masuk proses peradilan. Pigai tak ingin melakukan intervensi proses hukum.

Jika masih urusan kementerian lembaga, khususnya terkait dengan penyelesaian konflik lahan, baik Kementerian ATR/BPN atau kehutanan, pihaknya dapat ikut melakukan pembaharuan atau perbaikan.

Selian itu, Pigai juga membahas bagaimana semakin sempit lahan pertanian di Pulau Jawa dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, kondisi ini lantaran adanya industrialisasi, realestat, serta infrastruktur.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertemu Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Gedung Kementerian ATR/BPN hari ini. Mereka membahas bagaimana mengatur penataan tanah berbasis HAM.

Nusron mengatakan pertemuan tersebut membicarakan penataan administrasi pertanahan agar lebih mengedepankan dimensi HAM. Kemudian, terkait penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang harus mengedepankan dimensi tersebut.

"Bagaimana setiap sertifikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), maupun hak pakai serta hak milik itu tidak mengganggu dan tidak melanggar hak asasi manusia," ujar Nusron di Gedung Kementerian ATR/BPN, Rabu (15/1/2025).

Ia pun akan menyoroti soal pengawalan pendaftaran tanah hak komunal yang saat ini masih sedikit, bahkan di bawah target di Indonesia. Pasalnya, pendaftaran tanah hak komunal, hak adat, dan hak ulayat masih di bawah target yang sebesar 3 juta hektare.

Menurutnya, kurangnya pendaftaran hak tersebut dapat menghambat program-program pemerintah, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia mengatakan setiap ada pendaftaran tanah, selalu terhambat pengakuan dan pernyataan hak adat tersebut.

"Kita harus tuntaskan supaya kita makin jelas mana batas-batas hak adat mana batas-batas APL (areal penggunaan lain) murni dan mana batas-batas hutan supaya masing-masing didaftarkan," ucapnya.

Pihaknya akan mendata agar hakadat atau hak ulayat terpetakan dan tersertifikasi. Dengan begitu, status tanah sudah jelas ketika investor ingin mengajukan HGU dan HGB.

Sementara itu, Pigai mengatakan pertemuan tersebut menyelaraskan tentang penataan dan pengendalian pertanahan. Ia menyebutkan ketika ia di Komnas Ham, konflik tanah hampir mencapai 2 ribu kasus. Ia mengira akan ada peningkatan konflik tersebut di Kementerian HAM.

"Kita bicara tentang bagaimana digitalisasi sertifikasi. Saya senang sekali dengan Kementerian ATR/BPN. Sekalipun digitalisasi sertifikasi itu sulit, tapi sudah lebih dari 20%," katanya.

Menurut Pigai, digitalisasi sertifikasi memudahkan konektivitas dan pengendalian dalam pertanahan. Lalu, ia menyebutkan akan ada perhitungan tentang luas pertanian di Pulau Jawa yang semakin sempit akibat industrialisasi, realestat, dan infrastruktur.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang membagikan 34 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Lebak dan Kota Serang, Banten. Penyerahan sertifikat itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.

Dengan menyertifikasi tanah ini bisa mendapatkan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Maka dari itu, hal ini penting untuk dilakukan.

"Dengan diserahkannya sertifikat hak milik ini, tanah yang selama ini dihuni oleh Bapak dan Ibu kini telah memiliki legalitas formal. Ini adalah bukti kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semua," ujar AHY dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (11/1/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga menyampaikan bahwa sertifikat tanah memberikan nilai tambah secara ekonomis. Ia juga mengingatkan agar sertipikat dimanfaatkan dengan bijak.

"Sertifikat ini diharapkan membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, dapat digunakan untuk mendapatkan modal usaha agar lebih produktif," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, diserahkan 20 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Lebak, serta 14 sertipikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi rumah ibadah, organisasi umat Muslim, dan pondok pesantren di Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

Setelah menyerahkan sertipikat, Menko AHY bersama Wamen ATR/Waka BPN, dan didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, juga meninjau infrastruktur di kawasan Bendungan Karian.

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN