Kunjungan warga negara asing (WNA) ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus meningkat sejak dibukanya penerbangan langsung dari sejumlah negara ke destinasi superprioritas tersebut.

Meningkatnya arus kedatangan itu direspons Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo dengan memperketat pengawasan terhadap para WNA. Salah satu langkahnya adalah menggelar operasi gabungan di sejumlah hotel dan penginapan di Labuan Bajo.

"Kegiatan operasi ini melibatkan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan orang asing yang tengah menginap di berbagai penginapan di Labuan Bajo," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Saiful Basyir, Sabtu (10/5/2025).

Operasi ini melibatkan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah instansi yang tergabung dalam Timpora antara lain Polres Manggarai Barat, Badan Intelijen Negara (BIN) Manggarai Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan UKM Manggarai Barat, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Manggarai Barat.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh para WNA yang menginap di hotel dan penginapan yang menjadi sasaran operasi.

"Selain kegiatan pengawasan, tim juga memberikan edukasi kepada para pemilik penginapan mengenai aturan keimigrasian, hak dan kewajiban warga negara asing, serta prosedur pelaporan orang asing yang menginap," jelas Saiful.

Operasi gabungan ini juga mencakup pemetaan sejumlah permasalahan di lapangan sebagai dasar tindak lanjut dari masing-masing instansi. Menurut Saiful, kegiatan pengawasan dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas dan penegakan hukum di bidang keimigrasian.

Para pemilik penginapan juga dibekali pengetahuan tentang penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Saiful mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas WNA di Labuan Bajo, terutama mengingat statusnya sebagai kawasan wisata unggulan yang juga menarik investor dan tenaga kerja asing.

"Kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Manggarai Barat," tegasnya.

Video: Momen Uskup Labuan Bajo Pimpin Ibadat Jalan Salib untuk Tahanan

Video: Momen Uskup Labuan Bajo Pimpin Ibadat Jalan Salib untuk Tahanan

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di NTT didominasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan kasus asusila. Jumlahnya mencapai 75 persen dari total WBP.

"Semuanya 75 persen terjerat kasus asusila atau di sini dikenal dengan istilah kasus nabrak gunung," ujar Kepala Kakanwil Ditjenpas NTT, Maliki, saat diwawancarai detikBali seusai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemasyarakatan, Senin (28/4/2025).

Menurut Maliki, jumlah WBP di NTT saat ini mencapai 3.060 orang dari kapasitas tampung 2.800 orang, sehingga terjadinya over kapasitas atau kelebihan kapasitas sekitar 8-9 persen. Namun, tingkat overload narapidana (napi) ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, terlebih di Jawa dan Bali.

"Makanya tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa kalau di provinsi lain, overnya bisa 100-200 persen, tetapi di NTT saya katakan masih kurang," ungkap Maliki.

Dia menegaskan banyaknya kasus asusila itu telah disampaikan kepada Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Maliki berharap agar dibuatkan suatu regulasi untuk mencegah tingginya tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

"Mudah-mudahan ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur melalui pembuatan Peraturan Daerah (Perda) sehingga bisa mengurangi kasus-kasus asusila," terang Maliki.

Video Kompolnas Bicara Potensi Tersangka Baru di Kasus Eks Kapolres Ngada

Video Kompolnas Bicara Potensi Tersangka Baru di Kasus Eks Kapolres Ngada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pentingnya memberikan hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan seksual.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menekankan, pengawalan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan.

"Kita semua berkepentingan untuk mengawal agar nantinya aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya,” ujar Anis, Kamis (10/4/2025).

Hal itu ia ungkapkan setelah menerima audiensi dari Forum Perempuan dan Anak Diaspora NTT mengenai kekerasan seksual di NTT di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat.

Anis menegaskan, tidak ada pengecualian bagi profesi yang seharusnya berkomitmen untuk melayani dan melindungi masyarakat, baik itu polisi ataupun tenaga pendidik.

“Dokter, guru, dan polisi adalah para pihak yang mesti diberikan pemberatan hukuman, karena status pelaku seharusnya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat,” jelasnya kepada awak media.

Pentingnya upaya pencegahan

Dalam pernyataannya, Anis juga menyoroti kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terhadap anak di bawah umur.

Menurut Anis, selain mengawal proses hukum, upaya pencegahan juga harus menjadi fokus agar tidak ada lagi korban di masa depan.

“Ke depan, kasus ini penting untuk dikawal bersama-sama. Kita tidak hanya memastikan proses hukumnya, tetapi juga memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban," ucap Anis.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari,” ungkap Anis lagi.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) NTT berpendapat, pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencegah kekerasan seksual.

“Kita perlu memikirkan jangka panjang. Kami sudah menyampaikan kepada semua pihak bahwa pencegahan harus dilakukan di sekolah melalui jalur pendidikan,” kata Ketua TP PKK NTT Mindriyati Astiningsih Laka Lena, Kamis.

Aplikasi kencan nnline diduga jadi biang kerok

TP PKK NTT juga mengungkapkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual di NTT yang berawal dari aplikasi kencan online, salah satunya MiChat.

Asti menjelaskan, aplikasi tersebut cukup dikenal oleh para korban, termasuk anak di bawah umur.

“Saya kemarin berbicara dengan korban, ternyata ini aplikasi yang cukup familiar bagi mereka,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi NTT juga menyampaikan keprihatinan.

“Pak Gubernur sendiri sudah secara lugas menyampaikan permohonan penutupan aplikasi MiChat,” tambah Asti.

Sebagai langkah pencegahan, audiensi lanjutan terkait usulan penutupan aplikasi kencan online akan dilakukan Forum Perempuan dan Anak Diaspora NTT ke Kementerian Komunikasi dan Digital dalam waktu dekat.

Minta pengawalan

Menanggapi kasus kekerasan seksual oleh mantan Kapolres Ngada, Forum Perempuan dan Anak Diaspora NTT telah mengajukan permohonan kerja sama kepada Komnas HAM untuk mengawal penanganan kasus tersebut.

“Maksud kedatangan kami adalah menyampaikan permohonan agar kami bisa berkolaborasi dalam mengawal penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada,” ungkap Asti.

Forum ini juga berencana untuk mengunjungi pihak-pihak berwenang lainnya, seperti Kompolnas, Ombudsman, dan KPAI, dengan harapan kolaborasi tidak hanya fokus pada kasus tertentu, tetapi juga menciptakan upaya pencegahan kekerasan seksual secara lebih luas.

“Kami akan ke kementerian-kementerian terkait. Karena concern kita bukan hanya untuk kasus Ngada, tetapi untuk NTT dan Indonesia,” tutup Asti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Perempuan Anak Diaspora Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) mengawal kasus pencabulan eks Kapolres Ngada, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Luman Sumaatmaja.

Istri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Mindryati Astiningsih Laka Lena mengatakan pihaknya sudah berdiskusi bersama Komnas Perempuan dan Komnas HAM membahas kasus tersebut.

“Maksud kedatangan kami adalah, kami menyampaikan permohonan untuk kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, mengawal penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada,” kata Asti di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Selain itu, Asti berharap Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga mendampingi dan melindungi korban hingga saksi dalam kasus tersebut.

“Kemudian juga adanya perlindungan, pendampingan bagi para korban, keluarga korban, dan juga saksi,” katanya.

Asti juga meminta pelaku Fajar Widyadharma dihukum berat. Sebab pelaku merupakan aparat kepolisian yang seharusnya tidak melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di NTT.

“Kemudian juga penuntutan atau penetapan hukuman yang seadil-adilnya untuk para pelaku dan juga tentu saja adalah pengenaan pasal-pasal atau tuntutan yang sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukan,” tambah Asti.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam kasus ini.

“Ada sejumlah rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada para pihak, terutama kepada kepolisian, kemudian LPSK, dan juga Komdigi,” kata Anis.

Diketahui, Kapolda Irjen Pol Daniel Tahi Monang, mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani kasus pidana umum yang menyeret eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Daniel menyebutkan bahwa berkas perkara kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang dilakukan AKBP Fajar terhadap tiga orang anak di Kota Kupang telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Untuk kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual, berkas perkaranya sudah berjalan tahap satu," kata Daniel kepada Kompas.com di Markas Polda NTT, Sabtu (22/3/2025).

Puluhan tahanan di rumah tahanan (rutan) Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengikuti ibadah jalan salib, kisah sengsara Yesus Kristus, Jumat (4/4/2025) siang. Ibadat jalan salib di lorong rutan itu dipimpin Uskup Labuan Bajo, Monsinyur (Mgr) Maksimus Regus.

Ibadat jalan salib ini dilakukan jelang perayaan Jumat Agung dan Paskah 2025. Ibadah itu diikuti hampir 40 orang yang sebagian besar laki-laki. Mereka berdiri berdesakan di lorong sepanjang sekitar 10 meter dan lebar 2,5 meter. Di kiri dan kanan lorong itu adalah sel tahanan.

Sejumlah tahanan tampak berkaca-kaca matanya saat lagu rohani bernuansa sedih dinyanyikan. Ada yang mengusap matanya setiap kali lagu yang menggugah refleksi iman dinyanyikan. Seorang tahanan terlihat menengadahkan mukanya. Tampak butiran air mata di kelopak mata tahanan yang masih muda tersebut.

Tahanan lain terlihat menunduk saat lagu yang mengisahkan penderitaan Yesus akibat dosa manusia dinyanyikan.

Seusai ibadat jalan salib, Mgr Maksi melayani pengakuan dosa sejumlah tahanan. Pengakuan dosa dilakukan di sebuah ruangan di depan ruang tahanan.

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, mengatakan ibadah jalan salib bagian dari kegiatan bimbingan rohani untuk tahanan di Polres Manggarai Barat. Bimbingan rohani biasanya dilakukan tiap Jumat. Bimbingan rohani dilakukan bergilir oleh pemuka lintas agama.

Kali ini bimbingan rohani dibuat dalam dalam bentuk ibadat jalan salib dan dipimpin langsung oleh Mgr Maksi, pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Labuan Bajo. "Kali ini Jalan Salib, dipimpin bapa Uskup, mungkin karena mau Paskah," ujar Christian.

Mgr Maksi menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sosial karitatif Keuskupan Labuan Bajo. Kegiatan ini dalam rangka rangkaian perayaan Paskah 2025.

"Kami berkoordinasi dengan bapak Kapolres untuk berjumpa dengan saudara-saudari para tahanan di sini untuk berbagi kasih, berdoa bersama untuk sharing dan hal-hal lain yang dapat memberikan hiburan dan penguatan rohani," jelas Mgr Maksi.

"Kegiatan ini akan terus berlangsung dalam waktu-waktu yang akan datang sebagai bagian dari pelayanan tetap Keuskupan untuk saudara-saudara di tahanan Polres," tandas Mgr Maksi.

Video Detik-detik 7 Tahanan Polres Parimo Kabur Saat Petugas Ambil Rantang

Video Detik-detik 7 Tahanan Polres Parimo Kabur Saat Petugas Ambil Rantang

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Rabu (2/4) menjadi sorotan, mulai dari pelaku oknum TNI AL telah merudapkasa jurnalis di Banjarbaru sebanyak 2 kali sebelum menghabisi nyawa korban hingga Kapolda NTT tindak lanjuti temuan Komnas HAM terkait keterlibatan VK dalam kasus eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Keluarga: Oknum TNI AL diduga 2 kali rudapaksa Jurnalis Kalsel

Keluarga korban pembunuhan seorang Jurnalis di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni Juwita (23), mengatakan bahwa terduga pelaku oknum TNI AL berinisial Kelasi Satu J sempat merudapaksa korban sebanyak 2 kali sebelum menghabisi nyawa korban.

“Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual, ini adalah pemerkosaan,” kata Kuasa Hukum dari pihak keluarga, Muhamad Pazri, setelah memenuhi panggilan penyidik di Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

2. Polisi tutup jalur menuju Puncak dari Cianjur antisipasi macet

Resort Cianjur, Jawa Barat, menutup jalur menuju Puncak dari Tugu Lampu Gentur, By Pass-Cianjur, guna antisipasi macet total di jalur Puncak seiring antrean yang terus memanjang, pengendara diarahkan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi.

Pantauan Antara penutupan arus kendaraan menuju Puncak dari Tugu Lampu Gentur, sebagai upaya antisipasi bertambah panjangnya antrean kendaraan di jalur Puncak yang sudah terjadi sejak Rabu pagi hingga siang.

Selengkapnya klik di sini.

3. Polda NTT tindaklanjuti temuan Komnas HAM di kasus eks Kapolres Ngada

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menindaklanjuti informasi atau temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, yang mengungkap keterlibatan VK dalam kasus eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

"Nanti kami dalami keterlibatan VK yang diungkap oleh Komnas HAM," kata Direskrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi kepada ANTARA di Kupang, NTT, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

4. Polda Aceh usut pelemparan bus di Aceh Besar

Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengusut pelemparan bus antarkota antarprovinsi di jalan nasional Banda Aceh-Medan kawasan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, karena mengancam keselamatan jiwa orang.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto di Banda Aceh, Rabu, mengatakan aksi membahayakan keselamatan penumpang bus tersebut dialami bus Harapan Indah tujuan Medan, Sumatera Utara, pada Selasa (1/4) malam.

"Pelemparan bus adalah hal serius dan tidak bisa ditoleransi karena mengancam keselamatan penumpang. Polda Aceh mengusut kasus ini agar pelakunya dapat ditangkap," kata Joko Krisdiyanto.

Selengkapnya klik di sini.

5. Polisi: Belasan granat aktif ditemukan pengungsi Gunung Lewotobi

Kepolisian Resor Flores Timur mengatakan bahwa 16 buah granat aktif ditemukan oleh penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur.
“Masih aktif sehingga diamankan di bunker sementara waktu,” kata Kasubsi PIDM SiHumas Polres Flores Timur, Iptu Anwar Sanusi saat dihubungi ANTARA dari Kupang, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025

Kupang (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menindaklanjuti informasi atau temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, yang mengungkap keterlibatan VK dalam kasus eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

"Nanti kami dalami keterlibatan VK yang diungkap oleh Komnas HAM," kata Direskrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi kepada ANTARA di Kupang, NTT, Selasa.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada terhadap sejumlah anak di bawah umur.

Dia mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM tersebut dan akan mengungkap secara transparan kasus tersebut.

"Kami segera tindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM," ujar dia.

Sebelumnya, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis (27/3), mengatakan bahwa AKBP Fajar pertama kali berkencan dengan tersangka berinisial F melalui perantara seseorang berinisial VK.

"VK diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," katanya.

Kemudian, di awal bulan Juni 2024, Fajar meminta F agar dibawakan seorang anak perempuan yang berusia balita dengan alasan menyukai dan menyayangi anak kecil, sehingga ingin merasakan bermain serta mengasuh anak perempuan.

"Karena yang bersangkutan tidak memiliki anak perempuan," imbuh Uli.

Permintaan tersebut pun disanggupi oleh F, dan keduanya membuat janji bertemu di sebuah hotel di Kupang, NTT.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi melanjutkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 Fajar memesan dua kamar di hotel tersebut masing-masing untuk Fajar dan F. Adapun Fajar memilih tipe kamar terbaik dengan harga sewa Rp1,5 juta per malam.

Pada hari yang sama, F mengajak korban anak, yang pada saat itu berusia 5 tahun, untuk makan dan bermain di sebuah pusat perbelanjaan di Kupang, NTT.

Sepulangnya dari pusat perbelanjaan, F membawa korban ke kamar hotel yang telah dipesan oleh Fajar.

Pada momen itu, F meminta Fajar untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan kepada korban lantaran masih terlalu kecil.

F lantas meninggalkan korban hanya berdua dengan Fajar karena harus mengambil kunci kamar hotelnya serta mengambil pesanan makanan.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan sejumlah fakta terkait kasus pencabulan anak oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) berjanji akan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Komnas HAM tersebut.

"Kami tegaskan bahwa rekomendasi itu kami sudah terima dan akan kami tindaklanjuti melalui penyelidikan," ujar Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Patar Silalahi, kepada detikBali, Sabtu (29/3/2025) malam.

Salah satu temuan Komnas HAM adalah adanya keterlibatan seorang perempuan berinisial V dalam kasus pencabulan tersebut. Komnas HAM menyebut V menjadi perantara yang menyediakan anak kepada Stefani Doko Rehi atau Fani alias F yang telah berstatus tersangka. Anak itulah yang kemudian menjadi korban pencabulan oleh AKBP Fajar.

Patar mengatakan polisi masih menyelidiki temuan Komnas HAM tersebut. Menurut dia, V tidak terlibat menghadirkan I (6), anak yang dicabuli oleh Fajar di Hotel Kristal, Kota Kupang.

"Yang jelas V tidak ada hubungan dalam kasus tersebut. Itu korban dari Fani sendiri yang langsung cari," ungkap Patar.

Patar juga akan menyelidiki temuan Komnas HAM yang menyebut Fajar memesan kamar hotel sebanyak tujuh kali. Hasil penyelidikan Polda NTT sebelumnya menunjukkan Fajar memesan kamar hotel sebanyak dua kali, yakni pada 11 Juni 2024 dan 25 Januari 2025.

"Kalau soal Fajar check in menggunakan nama Fangki Dae, itu kami tidak dapat. Kami tidak dapat itu, cuman yang kami temukan itu soal bukti foto kopi SIM milik Fajar saja untuk pesan kamar," pungkas Patar.

Sebelumnya, Komnas HAM membeberkan sejumlah temuan terkait kasus pencabulan anak oleh mantan AKBP Fajar. Salah satu yang mengejutkan adalah seorang korban pencabulan itu terinfeksi penyakit menular seksual (PMS).

Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mendorong Polri melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh kepada AKBP Fajar. "Terutama pemeriksaan kesehatan terkait penyakit menular seksual, mengingat hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak positif terinfeksi penyakit menular seksual," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/3/2025).

Kasus pencabulan yang melibatkan mantan Kapolres Ngada itu semula diungkap oleh Mabes Polri. Terungkap, AKBP Fajar merekam dan menyebarkan delapan video pencabulannya terhadap anak berinisial I (6) ke situs pornografi Australia.

AKBP Fajar telah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya kini ditangani oleh Polda NTT. Selain Fajar, polisi juga menetapkan seorang mahasiswi bernama Stefani atau Fani alias F. Adapun, Stefani berperan merekrut dan membawa anak berinisial I yang kemudian menjadi korban pencabulan oleh Fajar.

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menduga ada pelaku lain dalam kasus pencabulan anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Komnas HAM menemukan fakta baru keterlibatan seorang perempuan berinisial V sebagai perantara jasa layanan seksual kepada Fajar.

Fakta tersebut menjadi salah satu dari tujuh temuan Komnas HAM yang mendalami kasus tersebut. Temuan-temuan itu lantas menjadi dasar Komnas HAM untuk merekomendasikan beberapa hal kepada Kapolri, Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Menemukan dan mengungkap peran Saudari V yang diduga perantara dan penyedia jasa layanan untuk saudara Fajar," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam siaran pers yang diterima detikBali, Sabtu (29/3/2025).

Menurut Uli, tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Fajar melibatkan peran serta perantara dan dilakukan melalui aplikasi MiChat. Kemudian, Fajar melibatkan V sebagai perantara untuk mencari anak di bawah umur.

"Saudari V kemudian meminta saudari F (Stefani Doko Rehi atau Fani) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Fajar," jelas Uli.

Selanjutnya, Uli berujar, Fajar juga meminta Fani untuk dibawakan anak perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan. Fani kemudian membawa I (6), ke Hotel Kristal Kupang yang kemudian terjadinya pencabulan hingga merekam dan menyebarluaskan videonya ke situs pornografi Australia.

"(Rekaman video asusila dan disebarluaskan) tanpa diketahui Fani saat Fajar mencabuli dan merekam perbuatan
asusial tersebut," ungkap Uli.

Uli meminta Mabes Polri dan Polda NTT untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Fajar. Terutama pemeriksaan kesehatan terkait penyakit menular seksual. Sebab, hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak, positif terinfeksi penyakit menular seksual.

Temuan lain, Fajar diduga tujuh kali memesan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang untuk mencabuli anak di bawah umur.

"Setidaknya terdapat tujuh kali pemesanan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang atas nama saudara Fajar," ujar Uli.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan sejumlah temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Fajar. Menurut Uli, Fajar selaku aparat penegak hukum saat itu menggunakan relasi kuasa untuk mencabuli korban yang masih berusia 6 tahun.

"Kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," ujar Uli.

Bentuk perbuatan melanggar HAM lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap dua korban remaja, yang masing-masing berusia 13 dan 16 tahun.

"Eksploitasi yang dilakukan oleh Saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," kata Uli.

Berdasarkan hal itu, Komnas HAM menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan eksploitasi.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Video: Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Cabuli Anak Asuh Selama 3 Tahun!

Video: Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Cabuli Anak Asuh Selama 3 Tahun!

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan motif eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, merekam dan menyebarluaskan video asusila terhadap I (6) seorang anak di bawah umur di Hotel Kristal, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Komnas HAM menemukan Fajar melakukan untuk sekadar bersenang-senang.

"Video yang direkam dan disebarluaskan oleh saudara Fajar dilakukan tanpa concern korban anak 6 tahun dan dilakukan sebagai bentuk kesenangan karena berhasil mencabuli anak di bawah umur," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam siaran pers, dikutip detikBali, Sabtu (29/3/2025).

Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh AKBP Fajar terhadap I. Menurut Komnas HAM, Fajar selaku aparat penegak hukum menggunakan relasi kuasa untuk melakukan pencabulan terhadap I yang merupakan anak perempuan di bawah umur.

Kemudian, merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut. Bentuk perbuatan lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan Fajar terhadap anak perempuan berusia 13 dan 16 tahun.

"Tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi yang dilakukan oleh saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan
perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," tegas Uli.

Komnas HAM juga menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan. Termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa salah satu korban cabul eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, terinfeksi penyakit menular seksual (PMS).

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uji Parulian Sihombing menyampaikan temuan lembaganya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3).

"Hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak positif terinfeksi penyakit menular seksual," kata Uli. Dia tak merinci usia korban.

Dari temuan itu, Uli mengatakan Komnas HAM mendesak Polri supaya Fajar menjalani pemeriksaan secara menyeluruh, terutama soal penyakit menular seksual.

Korban dari eks Kapolres Ngada itu ada tiga anak berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun.

Fajar berhubungan dengan korban berusia 16 tahun melalui perantara aplikasi MiChat. Korban anak berusia 16 tahun itu juga menjadi perantara, membawa korban berusia 13 tahun ke Fajar.

"Fajar juga melakukan tindakan asusila terhadap anak berusia 16 (enam belas) tahun yang ditemui melalui MiChat dan anak berusia 13 (tiga belas) tahun melalui perantara anak usia 16 (enam belas) tahun," ujar Uli.

Laporan Komnas HAM juga mengungkap sosok perempuan berinisial V yang berperan membawa perempuan berinisial F berusia 20 tahun ke Fajar.

SHDR alias Stefani alias Fani alias F, kini turut menjadi tersangka kasus kekerasan seksual bersama Fajar.

Melalui Fani, Fajar memesan anak di bawah umur berusia 6 tahun yang kemudian dibawa pada 11 Juni 2024 ke Hotel Kristal.

Saat itu, kata Uli, Fajar mengaku senang bermain dengan anak-anak sehingga Fani tidak mengetahui jika laki-laki itu mencabuli korban anak berusia 6 tahun, merekam hingga mengunggah video ke salah satu situs porno.

Komnas HAM juga mengungkapkan tercatat tujuh kali pemesanan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang atas nama Fajar.

Selain itu, ada satu kali pemesanan kamar di hotel di Kota Kupang atas nama seorang laki-laki berinisial FD yang dilakukan pada 25 Januari 2025.

Dari temuan itu pula Komnas HAM mendesak Polda NTT agar mengungkap para perantara yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual AKBP Fajar seperti perempuan berinisial V dan laki-laki berinisial FD.

"Menemukan dan mengungkap peran saudari V yang diduga perantara dan penyedia jasa layanan untuk Fajar. Menemukan dan mengungkap peran Fangki Dae sebagai nama yang dipakai oleh saudara Fajar ketika memesan kamar pada 25 Januari 2025," ujar Uli dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan Fajar telah melakukan pelanggaran berat HAM terhadap anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi anak.

Uli menjelaskan kekerasan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan Fajar menggunakan relasi kekuasaan yang dimiliki sebagai seorang aparat penegak hukum.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong peran Imigrasi mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Andreas mendorong Imigrasi memasifkan program Desa Binaan untuk mencegah TPPO. Hal itu disampaikan Andreas seusai enam hari mengunjungi sejumlah Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan di NTT.

"Saya kira kita semua tahu di NTT ini salah satu isu besar, isu utama, isu pokok yang berkaitan dengan mobilitas manusia itu TPPO dan korban TPPO," kata Andreas seusai berdialog dengan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/3/2025) sore.

Andreas menyebut masalah TPPO memang bukan domain Imigrasi. Namun, masalah TPPO ini beririsan dengan Imigrasi terkait dengan mobilitas manusia antarnegara.

"Memang ini tidak langsung urusan Imigrasi, persoalan imigrasi, tapi ada persoalan yang berkaitan dengan imigrasi, soal lalu lintas manusia. Imigrasi itu penjaga pintu orang masuk dan orang keluar," kata Andreas.

"Warga negara kita keluar, kembali lagi ke Indonesia. Orang dari luar datang ke Indonesia kembali lagi ke negaranya. Itulah kenapa Imigrasi ini selalu ditanya," lanjut wakil rakyat dari Dapil NTT 1 ini.

Andreas mengatakan Dirjen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini memiliki program Desa Binaan. Program ini diharapkan bisa mencegah pekerja migran dari NTT menjadi korban TPPO. I minta program Desa Binaan ini perlu libatkan tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya.

"Ini program baru, kita di NTT ini tahu di mana sebenarnya daerah-daerah sumber pekerja migran kita, ini supaya tepat sasaran, dan kita libatkan bicara dengan Romo, kampus, libatkan mahasiswa. Menurut saya akan lebih efektif itu mencegah," kata Andreas.

"Mencegah mereka agar jangan menjadi (pekerja migran) ilegal. Kalau sudah ilegal itu potensi jadi macam-macam. Korban dieksploitasi sampai dengan hal paling menyedihkan dan paling tragis yang kita dengar tapi kita tidak bisa berbuat apa-juga juga ketika mereka pulang dengan peti mati," lanjut politikus PDI Perjuangan ini.

Andreas berjanji akan menyuarakan di pusat terkait program Desa Binaan Imigrasi ini. Diharapkan progam ini dijalankan secara masif di wilayah NTT.

"Dari masukan ini nanti saya juga bicarakan di pusat program ini lebih dimasifkan khususnya untuk wilayah NTT dan yang paling penting tepat sasaran," katanya.

"Kita mungkin tidak harus pergi langsung ke desa-desa itu tapi pakai LO, pastor, mahasiswa yang ada di desanya, kepala desanya untuk membina mereka," tandas Andreas.

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan