Miris, 75 Persen Narapidana di NTT Kasus Asusila
Kantor Wilayah Ditjenpas NTT mengungkap 75% warga binaan terjerat kasus asusila. Maliki minta regulasi untuk kurangi kekerasan seksual. [351] url asal
#kasus-asusila #narapidana-ntt #pemasyarakatan #kekerasan-seksual #over-kapasitas-lapas
Kupang - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di NTT didominasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan kasus asusila. Jumlahnya mencapai 75 persen dari total WBP.
"Semuanya 75 persen terjerat kasus asusila atau di sini dikenal dengan istilah kasus nabrak gunung," ujar Kepala Kakanwil Ditjenpas NTT, Maliki, saat diwawancarai detikBali seusai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemasyarakatan, Senin (28/4/2025).
Menurut Maliki, jumlah WBP di NTT saat ini mencapai 3.060 orang dari kapasitas tampung 2.800 orang, sehingga terjadinya over kapasitas atau kelebihan kapasitas sekitar 8-9 persen. Namun, tingkat overload narapidana (napi) ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, terlebih di Jawa dan Bali.
"Makanya tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa kalau di provinsi lain, overnya bisa 100-200 persen, tetapi di NTT saya katakan masih kurang," ungkap Maliki.
Dia menegaskan banyaknya kasus asusila itu telah disampaikan kepada Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Maliki berharap agar dibuatkan suatu regulasi untuk mencegah tingginya tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
"Mudah-mudahan ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur melalui pembuatan Peraturan Daerah (Perda) sehingga bisa mengurangi kasus-kasus asusila," terang Maliki.
(hsa/hsa)
Ungkapan Kecewa Ayah Vadel Badjideh
Vadel Badjideh ditahan atas dugaan asusila terhadap putri Nikita Mirzani. Keluarga mendampingi, sementara pengacara berusaha mengawal kasusnya. [363] url asal
#umar-badjideh #vadel-badjideh #nikita-mirzani #kasus-asusila #keluarga #ruang-tahanan #kuasa-hukum-vadel-badjideh #martin #kesehatan #uu-perlindungan-anak #putri #persetubuhan #aborsi #ayahnya #kecewa #putri-nikita
Jakarta - Vadel Badjideh ditahan atas dugaan kasus asusila kepada LM, putri Nikita Mirzani. Sebelum ditahan, Jumat (14/2/2025) malam, Vadel selalu didampingi keluarga, termasuk ayahnya Umar Badjideh, dan kakaknya Martin dan Bintang Badjideh.
Setelah putranya dirilis sebagai tersangka, Umar Badjideh mengaku kecewa. Namun, ia menguatkan diri hingga mengantar Vadel ke sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan.
"Ya kalau kecewa, dari pertama udah kecewa," kata Umar Badjideh di Polres Metro Jakarta Selatan.
Disinggung bagimana cara menguatkan Vadel, Umar mengaku akan mengawal kasus putranya sampai selesai.
"Gampang nanti (sampai) selesai," singkatnya.
Pengacara Vadel, Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo turut hadir di Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya juga berusaha menemui Vadel di lantai atas ruang tahanan Polres Metro Jakarta Selatan.
Razman yang tengah bermasalah terkait status pembekuan status advokat atau beracara, menyebut Firdaus Oiwobo saat ini adalah kuasa hukum Vadel Badjideh.
"Firdaus ini adalah kuasa hukum dari Vadel. Saya akan naik kan belum ada tanda tangan, memastikan Vadel, tadi cek kesehatan kan, perkembangannya seperti apa, nanti saya sampaikan. Firdaus datang juga dalam koordinasi dengan Vadel," kata Razman Arif Nasution.
Vadel Badjideh dilaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis, 12 September 2024. Vadel dilaporkan atas dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan pemaksaan aborsi dengan pasal UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, hingga aborsi.
(fbr/nu2)
Anggota DPRD Singkawang resmi jadi tahanan Kejari terkait asusila anak
Seorang anggota DPRD Singkawang berinisial HA, resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat, karena diduga sebagai pelaku tindak ... [297] url asal
Semua sudah terlampir dalam kelengkapan berkas penyerahan pada hari ini
Singkawang (ANTARA) - Seorang anggota DPRD Singkawang berinisial HA, resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat, karena diduga sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bawah umur pada tahun 2023.
"Pelimpahan ke Kejaksaan ini merupakan prosedur yang ada. Kita menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Singkawang," kata Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Deddi Sitepu.
Barang bukti yang diserahkan Polisi di antaranya, satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka, pakaian korban serta hasil visum.
"Semua sudah terlampir dalam kelengkapan berkas penyerahan pada hari ini," ujarnya.
Berdasarkan pemeriksaan kata kasat Reskrim, kondisi tersangka dalam keadaan sehat sehingga bisa dilaksanakan tahap dua ke Kejaksaan Negeri Singkawang.
Atas perbuatannya, Polres Singkawang menjerat tersangka dengan UU Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 5 hingga 15 tahun.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Singkawang, Nur Handayani didampingi Kasipidum Heri Susanto mengatakan pihaknya sudah menerima tahap II dari Polres Singkawang atas nama tersangka H Herman alias H Aman.
"Tersangka ini dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 82 ayat 1 UU No 17 tahun 2016 dan atau pasal huruf C UU RI No 12 tahun 2022," katanya.
Selain terancam sangkaan pidana UU Perlindungan anak, tersangka juga dijerat UU tindak kekerasan seksual.
"Untuk selanjutnya tersangka dilakukan penahanan di Lapas Singkawang selama 20 hari. Namun sebelum 20 hari kita akan segera melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Singkawang," ujarnya.
Dalam persidangan kelak, Kejaksaan Negeri Singkawang sudah menyiapkan sebanyak enam Jaksa Penuntut Umum.
"Untuk kasus ini kita akan menunjuk enam orang jaksa penuntut umum dalam persidangan tersangka nantinya di pengadilan," ucapnya.
HA sendiri merupakan anggota DPRD Singkawang terpilih untuk periode 2025 hingga 2030.
Pewarta: Narwati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025