Palembang -

Pelatihan service air conditioner (AC) terhadap mantan narapidana teroris (Napiter) dari 4 Provinsi di Sumatera digelar di Palembang. Acara yang disponsori Astra itu digelar Densus 88 Polri menggandeng BNPT dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Pantauan detikSumbagsel di lapangan, kegiatan itu dilaksanakan di Sentra Budi Perkasa Kemensos RI, Jalan Sosial Km 5, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Palembang, pada Selasa (20/5/2025).

Direktur Idensos Densus 88 AT Polri Brigjen Arif Makhfudiharto mengatakan dalam kegiatan ini setidaknya ada sekitar 40 mantan napiter yang mendapatkan pelatihan untuk menjadi teknisi AC.

"Jadi ada 40 mantan narapidana teroris yang mengikuti pelatihan ini, mereka ada yang dari Sumsel, Sumbar, Riau dan Jambi," kata Brigjen Arif di Palembang, Selasa (20/5/2025).

Adapun salah satu tujuan dilakukannya pelatihan ini, katanya, guna mendukung para mantan napiter agar mendapatkan kehidupan lebih baik setelah menjalani pembinaan dari lembaga permasyarakatan.

"Ini merupakan tahapan deradikalisasi, yang terdiri mulai dari penilaian identifikasi yang kedua rehabilitasi yang ketiga reedukasi dan keempat adalah reintegrasi sosial," katanya.

Dari keempat tahapan dalam proses deradikalisasi tersebut, katanya, kegiatan pelatihan ini termasuk dalam kategori reintegrasi sosial.

"Nah (pelatihan) ini merupakan proses reintegrasi sosial, sehingga teman-teman ini dapat kembali memberikan kontribusi kepada masyarakat paling tidak mempunyai kemanfaatan untuk diri mereka sendiri dan keluarganya," imbuhnya.

"Mereka ini sudah selesai (menjalani hukuman), mereka mempunyai hak yang sama dengan kita. Inilah penanggulangan terorisme bukan hanya menghukum mereka tetapi mengembalikan mereka untuk bisa bersama-sama kita kembali untuk membangun negara dan memberikan kemanfaatan paling tidak untuk diri mereka sendiri dan keluarganya," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Deradikalisasi Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi, Kombes Iwan Ristianto mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam adanya kegiatan positif tersebut.

Dia mengapresiasi kegiatan ini karena dalam program deradikalisasi tidak hanya BNPT sendiri tetapi juga Densus, ataupun stakeholder yang lain juga terlibat.

"Harapan kami ini bisa menjadi contoh bagi stakeholder yang lain, dilakukan oleh Pemda-pemda ataupun perusahaan-perusahaan lain di mana di situ ada CSR nggak ada salahnya kita gunakan buat program deradikalisasi, kita bantu sahabat kita saudara kita yang dulu mungkin pernah nakal kepada negara ini agar dapat kembali mencintai NKRI secara utuh," katanya.

(dai/dai)

Jakarta -

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyampaikan usulan perombakan besar-besaran terhadap Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan juga Bank Dunia (World Bank).

Namun, Bessent menegaskan AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan peran kepemimpinannya di lembaga-lembaga tersebut.

Dilansir dari New York Times, Jumat (25/4/2025), komentar tersebut diungkapkan Bessent dalam pidatonya di sela-sela pertemuan musim semi IMF dan World Bank. Komentar ini juga muncul pada saat para pembuat kebijakan khawatir AS akan menarik diri sepenuhnya dari dua lembaga tersebut.

Amerika Serikat seperti diketahui telah mengubah sistem perdagangan global dalam beberapa bulan terakhir, dan pandangan pemerintahan AS tentang perubahan iklim, pembangunan internasional, dan ekuitas ekonomi sering kali bertentangan dengan pandangan negara-negara lain yang menjadi pemegang saham di IMF maupun World Bank.

Pada hari Selasa, IMF juga menurunkan prospek pertumbuhannya secara global dan di Amerika Serikat sebagai akibat dari tarif tinggi yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Laporan ini nampaknya dilihat AS sebagai langkah yang kurang mengesankan, apalagi mengingat Negeri Paman Sam merupakan salah satu 'pemegang saham' besar di sana.

Seperti diketahui, kebijakan tarif impor itu memicu ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dua negara dengan kapasitas ekonomi terbesar di dunia, mengancam akan membebani produksi tahun ini dan tahun depan.

Bessent sendiri membela tindakan perdagangan pemerintahan Trump dan meminta China untuk mengekang praktik ekonomi yang menurutnya mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Dia mencatat Amerika Serikat terlibat dalam pembicaraan perdagangan dengan puluhan negara dan menyatakan optimisme bahwa negosiasi ini akan membantu menyeimbangkan kembali ekonomi dunia dan membuat sistem perdagangan global lebih adil.

Simak juga Video: Trump Setelah Naikkan Tarif Impor: Negara-negara Mulai Menjilat Saya

(hal/hns)

Klaten -

Lapas Kelas II B Klaten menggelar sumpah setia dua narapidana terorisme (napiter) kepada NKRI. Untuk itu, Kasi Humas Polres Klaten, AKP Nyoto, berharap napiter lainnya dapat mengikuti jejak napiter tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Polres Klaten, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, Kodim 0723/Klaten, di Kantor Lapas Kelas II B Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kamis (24/4/2025). Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dua napiter yang mengucap ikrar tersebut bernama Bhay dan Ifal. Keduanya membaca Pancasila dan dilanjutkan dengan ikrar setia kepada NKRI.

Kepala Lapas Kelas II B Klaten, Andik Dwi Saputro, menyampaikan selamat kepada dua napiter telah bersumpah setia kepada NKRI.

"Selamat kepada warga binaan kami yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilakukan pada kesempatan ini, meninggalkan paham terorisme dan dapat kembali ke masyarakat," kata Andik saat ditemui di Lapas Kelas II B Klaten, hari ini.

Lebih lanjut, Andik menjelaskan, dua napiter tersebut terlibat dalam kasus terorisme di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka semua divonis 6 tahun 6 bulan kurungan.

"Mereka kasus (terorisme) Poso. (Divonis) 3 tahun 6 bulan (kurungan)," sebutnya.

Dua napiter itu telah menjalani sekitar 2,5 tahun kurungan. Sebab itu, Andik menjelaskan, Ifal dan Bhay mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun salah satu syaratnya adalah janji setia kepada NKRI.

"Salah satunya adalah kesetiaan kepada NKRI," katanya.

Sebelumnya, Andik menerangkan, dua napiter itu tidak mau untuk hormat ke bendera Merah Putih dan mengikuti salat berjemaah di masjid.

"Kalau paham mereka masih merah, mereka tidak mau ikut salat jemaah di masjid, mereka tidak mau hormat kepada bendera. Ini kan buktinya mereka telah mengikuti salat berjemaah di masjid, mengikuti program pembinaan pengajian umum, mereka sudah mau hormat kepada bendera dan mencium," terangnya.

Sementara itu, perwakilan BNPT, Cindytia menerangkan, dua napiter itu sebelumnya tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso.

"MIT CAD Poso," terang Cindytia.

Sementara itu, Ifal bersyukur dirinya dapat berikrar untuk setia kepada NKRI. Dia pun menyesal pernah tergabung dalam kelompok teroris.

"Alhamdulillah, hari ini saya bahagia sekali setelah melewati berbagai pembinaan dari lapas Klaten, BNPT, Densus 88, dan kepolisian, pada hadi ini saya benar-benar tulus, ikhlas untuk ikrar NKRI. Menyesal sekali (pernah tergabung dalam kelompok teroris)," jelas Ifal.

Selanjutnya, AKP Nyoto menerangkan, napiter di Klaten ada dua orang, yakni yang telah berikrar setia kepada NKRI. Dia pun berharap, napiter lainnya dapat mengikuti jejak dua napiter tersebut.

"Semoga napiter yang lainnya mengikuti napiter di Lapas Klaten, bisa kembali di pangkuan Ibu Pertiwi, setia pada NKRI, bertaubat dan menyadari bahwa perbuatan teroris adalah salah baik berdasarkan hukum Islam maupun Hukum Negara RI," jelas Nyoto.

(afn/apl)

JAKARTA - Kuasa hukum Yohanes Sugihtononugroho, Co-founder PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde), memberikan klarifikasi terkait laporan polisi yang diajukan oleh PT Bank J Trust Indonesia Tbk (J Trust Bank). Dalam laporan tersebut, J Trust Bank menuduh Crowde telah melakukan dugaan penggelapan dana dan penipuan dalam penyaluran kredit kepada petani.

Mahatma Mahardika, yang mewakili tim kuasa hukum Yohanes Sugihtononugroho menegaskan, Crowde telah menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan J Trust Bank. Perjanjian tersebut mengatur dana dari J Trust Bank disalurkan langsung ke rekening para petani yang memenuhi syarat melalui escrow account.

"Kami memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Crowde telah menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk dalam hal transfer dana kepada para petani yang berhak menerima pembiayaan," ujar Mahatma dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Jika diperlukan, pihak Crowde siap menyerahkan bukti-bukti tersebut ke pihak kepolisian untuk mengeliminasi tuduhan yang diarahkan kepada kliennya. Crowde menyayangkan langkah hukum yang diambil oleh J Trust Bank tanpa adanya komunikasi lebih lanjut. Pihaknya menekankan bahwa selama ini komunikasi antara kedua belah pihak selalu berjalan baik dalam menyelesaikan berbagai persoalan operasional. "Tindakan sepihak ini dapat merusak nama baik klien kami di masyarakat," tambahnya.

Di sisi lain, J Trust Bank dalam pernyataan resminya mengungkapkan bahwa laporan polisi ini merupakan hasil dari pemeriksaan internal yang menemukan adanya pelanggaran dalam penyaluran pembiayaan. Menurut mereka, sejumlah petani yang diajukan sebagai penerima pinjaman tidak mengetahui bahwa mereka telah mengajukan fasilitas kredit melalui platform Crowde.

Atas dasar temuan tersebut, J Trust Bank melaporkan Yohanes Sugihtononugroho beserta sejumlah petinggi Crowde, diantaranya Andrew Yeremia P. L. Tobing selaku Direktur Utama, Noviani Suryawidjaja selaku Direktur, dan Denisha Elmoiselle Munaf selaku staf Business Analyst, serta dua orang komisaris. Laporan tersebut teregister dengan nomor STTLP/B/982/II/2025/SPKT/Polda Metro Jaya pada 11 Februari 2025. Laporan J Trust Bank terhadap Crowde saat ini sudah dalam tahap penyelidikan di kepolisian.

Menanggapi tuduhan pemalsuan data petani, kuasa hukum Crowde menegaskan bahwa pengumpulan data dilakukan oleh mitra pihak ketiga dan diverifikasi oleh J Trust Bank sesuai dengan prosedur Know Your Customer (KYC) yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Keputusan akhir dalam menyetujui atau menolak calon penerima pembiayaan sepenuhnya berada di tangan J Trust Bank," tutur Mahatma.

Untuk itu, ia juga berharap pihak Pelapor agar fokus saja dalam proses yang akan dilakukan oleh penegak hukum, dan jangan sampai pemberitaan di media ini membangun opini di media yang akan mempengaruhi jalannya proses, serta lebih bijaksana dalam menayangkan pemberitaan agar tidak perlu menyebarkan informasi ataupun pemberitaan yang tidak mengandung nilai kebenaran yang tidak memiliki dasar.

"Dan tentunya pemberitaan yang demikian telah membuat nama klien kami selaku pebisnis profesional yang mengutamakan kepercayaan dalam melandasi hubungan bisnis di Indonesia menjadi tercemar ataupun buruk," ungkap Mahatma.

Karena jika hal ini terus dilakukan kata dia, maka sudah pasti untuk melindungi harkat dan martabat klien, maka kami tidak akan membiarkan ada pihak-pihak yang merusak reputasi dan nama baik yang telah klien kami jaga, sehingga untuk melindungi nilai-nilai tersebut, tentu kami tidak segan-segan akan melakukan Upaya-upaya hukum yang dianggap perlu.

Karangasem -

Petugas gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem bersama tentara, polisi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karangasem menggeledah sel tahanan para narapidana, Kamis (20/3/2025). Petugas menyita senjata tajam (sajam) hingga peralatan elektronik dalam penggeledahan itu.

Kalapas Kelas IIB Karangasem, I Wayan Bondan Wahyu Kusuma Dusak, mengatakan penggeledahan bersama tim gabungan dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Harapannya supaya tidak ada barang-barang yang berbahaya masuk ke lapas.

"Penggeledahan kali ini sebenarnya kami fokus terhadap barang-barang terlarang, seperti narkoba dan alat komunikasi. Tetapi, dari hasil penggeledahan kami tidak ada menemukan barang tersebut," kata Bondan, Kamis (20/3/2025).

Meskipun tidak menemukan narkoba maupun alat komunikasi, petugas masih banyak mendapatkan benda-benda terlarang, seperti pisau, paku, alat cukur, kaca, besi, gelas hingga barang elektronik berupa kipas angin, charger, serta powerbank. Petugas masih menelusuri terkait penemuan charger dan power bank.

Bondan menegaskan akan menggeledah sel narapidana secara berkala. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada barang-barang terlarang masuk ke dalam lapas. Bondan akan menyelidiki lebih lanjut bersama instansi lain jika ditemukan barang terlarang di sel narapidana.

"Untuk barang-barang yang kami amankan hari ini, baik sajam maupun peralatan elektronik, rencananya akan segera dimusnahkan semuanya," ucap Bondan.

Sebagai informasi, Lapas Kelas IIB Karangasem kini dihuni sebanyak 241 narapidana dari berbagai kasus kejahatan, baik pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dan sebagainya.

(iws/iws)

Jakarta -

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) berlandaskan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Budi memastikan revisi ini tidak bertentangan dengan demokrasi.

"Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. Kami memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga, dan tidak ada upaya untuk mendominasi ranah sipil dan politik dengan militer. Selain itu, fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh DPR RI, sesuai dengan kewenangannya," ujar Budisatrio dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengatakan substansi revisi UU TNI jauh dari apa yang dikhawatirkan masyarakat. Budisatrio membantah isu revisi UU TNI menghidupkan dwifungsi militer.

"Tidak ada upaya mengembalikan dwifungsi TNI dalam revisi UU TNI. Fraksi Gerindra menjamin revisi UU ini sejalan dengan semangat reformasi," katanya.

Lebih lanjut, Budisatrio membeberkan penjelasan lengkap mengenai pasal demi pasal yang diubah dalam revisi UU TNI.

Pasal 3: Kedudukan TNI dalam Sistem Pertahanan Negara

Revisi UU TNI menegaskan TNI berada di dalam Kementerian Pertahanan (Kemhan), bukan di bawahnya, untuk memastikan bahwa TNI tetap memiliki otoritas dalam aspek pertahanan tanpa mengubah mekanisme komando yang ada.

Budisatrio menegaskan koordinasi antara TNI dan Kemhan hanya mencakup kebijakan, strategi pertahanan, serta dukungan administrasi dalam perencanaan strategis, sementara operasional tetap menjadi ranah TNI.

"Koordinasi ini bertujuan agar kebijakan pertahanan selaras dengan kebutuhan strategis di lapangan. Poin ini hanya mempertegas amanat Pasal 10 UUD 1945 bahwa Presiden merupakan panglima tertinggi yang memegang komando atas TNI," ujarnya.

Pasal 7: Penambahan Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Revisi UU TNI memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam menghadapi ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri. TNI kini memiliki peran dalam membantu pemerintah menanggulangi serangan siber, yang akan berfokus pada pertahanan terhadap ancaman digital yang semakin kompleks. Selain itu, TNI diberi mandat untuk melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri, terutama dalam situasi darurat atau konflik bersenjata.

"Ancaman pertahanan kini bukan hanya fisik, tetapi juga digital dan transnasional. Revisi ini memastikan TNI siap menghadapi tantangan zaman," ujar Budisatrio.

Dalam revisi ini, kata Budi, operasi OMSP yang melibatkan pertempuran, seperti penanganan separatisme, harus diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dan wajib dilaporkan ke DPR sebelum dilaksanakan. Jika DPR tidak menyetujui, operasi tersebut harus dihentikan.

Budisatrio menegaskan, revisi ini bukan untuk mengambil alih tugas Polri ataupun institusi penegak hukum lainnya, melainkan untuk memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

"TNI tidak akan masuk ke ranah yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Ini murni untuk memastikan negara memiliki kesiapan menghadapi ancaman pertahanan modern," tegasnya.

Pasal 47: Perluasan Penempatan Prajurit Aktif di K/L

Sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya, saat ini prajurit aktif hanya dapat tergabung dalam 10 kementerian/lembaga (K/L), di antaranya Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, serta Mahkamah Agung.

Revisi UU TNI menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang dapat ditempati prajurit aktif, dari 10 menjadi 15. Adapun K/L yang ditambahkan yaitu; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kejaksaan Agung, dan Sekretariat Presiden. Untuk Sekretariat Presiden tidak dihitung sebagai penambahan K/L baru, karena berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya memang sudah diakomodasi di dalam UU TNI melalui Setmilpres.

"Selain 15 K/L yang diatur dalam revisi UU, tidak ada penempatan prajurit aktif di mana pun, termasuk di BUMN. Adapun aturan mengenai prajurit aktif TNI tidak boleh berbisnis, itu masih sama dengan aturan sebelumnya, tidak ada yang berubah," tegas Budisatrio.

"Jika ada prajurit aktif yang bergabung di luar dari 15 K/L yang telah ditentukan, mereka wajib pensiun," tambahnya.

Budisatrio menegaskan bahwa penempatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertahanan dan keamanan nasional serta bertujuan memberikan payung hukum yang jelas.

"Selama ini prajurit aktif sudah ada di K/L tersebut, namun tanpa regulasi yang mengaturnya di tingkat UU. Revisi ini memastikan tugas-tugas kritis pertahanan berjalan lebih efektif dan profesional," ujarnya.

Bakamla, misalnya, berperan dalam pengamanan maritim, termasuk pemberantasan penyelundupan, illegal fishing, maupun kejahatan transnasional, sehingga wajar jika prajurit TNI turut berperan. Begitu pula BNPB dan BNPP yang memerlukan kesiapsiagaan militer dalam menangani bencana dan menjaga stabilitas perbatasan. Sementara itu, BNPT membutuhkan personel dengan pengalaman militer untuk menangani ancaman terorisme yang semakin kompleks, dan Kejaksaan Agung memerlukan unsur militer untuk menangani perkara pidana militer melalui posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Dalam situasi darurat, kehadiran prajurit TNI sangat penting untuk respons cepat dan efektif," tambah Budisatrio. "Ini bukan militerisasi, tetapi penguatan sinergi dalam menghadapi ancaman pertahanan nasional," tegasnya.

Pasal 53: Perpanjangan Usia Prajurit

Salah satu poin utama revisi adalah peningkatan batas usia pensiun prajurit.

Budisatrio mencontohkan, di banyak negara, usia pensiun militer rata-rata mencapai 58-65 tahun. Menurutnya, saat ini tamtama dan bintara harus pensiun pada usia 53 tahun, padahal kondisi fisik dan mental mereka masih prima. Begitu pula dengan tingkatan perwira, di mana mereka saat ini harus pensiun di usia 58 tahun. Padahal keahlian dan pengalaman para perwira masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara.

"Kami menemukan realitas banyak dari prajurit kita yang sudah harus pensiun di tengah kondisi mereka yang masih prima, dan bahkan tidak sedikit yang masih harus menyekolahkan anak-anaknya. Jika mereka harus pensiun dalam kondisi tersebut, tentu hal ini akan memberatkan para prajurit ketika purna tugas," paparnya.

"Perpanjangan usia pensiun ini merupakan wujud kehadiran negara yang sudah sepantasnya diberikan kepada prajurit-prajurit kita yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi bangsa dan negara," ujar Budisatrio.

Dengan sejumlah pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, serta perbandingan dengan praktik di negara lain, lanjut Budisatrio, revisi UU TNI memutuskan untuk menaikkan usia masa bakti prajurit setingkat tamtama dan bintara hingga 55 tahun. Perwira sampai dengan pangkat Kolonel 58 tahun. Sementara untuk perwira tinggi, usia pensiunnya berjenjang dari 60 hingga 62 tahun.

Kecuali untuk perwira tinggi bintang 4, dengan usia pensiun 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali hingga 65 tahun. Dia menyebutkan hal ini dilakukan tanpa mengorbankan proses regenerasi di tubuh TNI.

(fca/gbr)

Jakarta -

bank bjb angkat bicara untuk menanggapi pemberitaan yang berkembang. bank bjb pun menegaskan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan operasionalnya, bank bjb memastikan seluruh kegiatan bisnis tetap berjalan dengan normal.

Corporate Secretary bank bjb Ayi Subarna mengatakan keberlanjutan operasional perusahaan menjadi prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen yang tetap fokus memberikan layanan terbaik kepada nasabah, mitra bisnis, serta pemegang saham.

"bank bjb terus mengupayakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab demi memenuhi kewajibannya kepada seluruh pemangku kepentingan," ujar Ayi dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, Ayi mengungkapkan pihaknya juga mengapresiasi kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham, mitra bisnis, nasabah, dan masyarakat luas.

"bank bjb berkomitmen untuk menjaga profesionalisme, transparansi, serta kepercayaan publik dalam setiap aspek operasionalnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ayi juga memastikan bank bjb terus menjalankan bisnis dengan tanggung jawab penuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

"Dengan semangat ini, kami akan terus menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Jokowi Respons Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK: Sangat Kaget':

(anl/ega)

Jakarta -

Kuasa hukum PT MNC Asia Holding, Hotman Paris Hutapea, menanggapi gugatan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terkait transaksi penerbitan surat berharga. Hotman Paris Hutapea menyebut yang menerima uang dari pembayaran penerbitan surat berharga adalah Unibank bukan Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe.

"Intinya sekali lagi, Unibank sudah terima uang, bukan Hary Tanoe yang terima uang. Bukan apa itu, yang namanya bukan yang terima uang. Tapi yang terima uang itu adalah Unibank," ujar Hotman Paris dalam jumpa pers di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Hotman mengatakan Unibank telah menerima uang sebesar USD 17,4 juta dari penerbitan zero coupon bond untuk PT CMNP. Menurut Hotman, total yang harus dibayar dalam jangka tiga tahun pada 1999-2002 adalah USD 28 juta untuk PT CMNP.

Hotman menyebutkan, pada 2001, Unibank ditutup lantaran terjadi krisis moneter. Karena itu, menurut dia, PT CMNP tidak bisa mencairkan sertifikat deposito yang bernilai USD 28 juta.

"Pertanyaannya adalah kalau bank menerima tabungan, yaitu yang 17,4 juta dolar sudah dikirimkan oleh Unibank, kemudian pada saat jatuh tempo, dia tidak bisa mencairkan. Yang salah siapa? Tentu bukan brokernya, (tapi) arranger-nya. Waktu itu kan arranger-nya adalah Bakti Investama Tbk, hanya terima komisi. Ya tidak? Jadi waktu itu 100% masuk Unibank," kata Hotman.

Hotman menuturkan, PT CMNP sempat menggugat Unibank hingga Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ke pengadilan. Namun, saat menempuh cara itu, upaya mereka terhenti pada tahap peninjauan kembali (PK).

"Jadi kalau sekarang dituduh pemalsuan, pemalsuannya dimana? Lagi pula, sebelum terbit, eh apa itu, setelah deposit tersebut yang melakukan hubungan hukum untuk klarifikasi, pengecekan semua dokumennya, langsung Unibank dengan CMNP, bahkan tiap tahun, tiap tahun, auditor dari CMNP yaitu Prasetyo Utomo meminta laporan dari Unibank tentang status daripada sertifikat deposito ini, dikatakan semuanya sah," imbuhnya.

Jusuf Hamka Gugat Bos MNC Hary Tanoe

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik pengusaha jalan tol Jusuf Hamka melayangkan gugatan kepada bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding Tbk. Gugatan itu berkaitan dengan transaksi penerbitan surat berharga.

Kasus ini terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau sertifikat deposito yang tidak dapat dicairkan. PT CMNP melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Maret 2025. Gugatan itu teregister dengan nomor 194/DIR-KU.11/III/2025.

Dalam keterangan dari PT CMNP yang diterima, Selasa (11/3/2025), kasus ini berawal dari transaksi surat berharga yang melibatkan PT CMNP dengan Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding pada 1999. Saat itu Hary Tanoe menawarkan kepada pihak CMNP untuk menukarkan NCD miliknya dengan MTN (Medium Term Note) dan obligasi tahap II milik PT CMNP.

Dalam transaksi ini, Hary Tanoe memiliki NCD atau sertifikat deposito yang diterbitkan Unibank senilai USD 28 juta. Sementara pihak PT CMNP memiliki MTN senilai Rp 163,5 miliar dan obligasi senilai Rp 189 miliar. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada 12 Mei 1999, PT CMNP menyerahkan MTN dan obligasinya kepada Hary Tanoe pada 18 Mei 1999.

Seusai penyerahan MTN dan obligasi dari PT CMNP, Hary Tanoe juga menyerahkan sertifikat deposito kepada PT CMNP secara bertahap. Sertifikat deposito yang diserahkan itu bernilai USD 10 juta pada 27 Mei 1999. Surat obligasi itu jatuh tempo pada 9 Mei 2022. Hary Tanoes juga menyerahkan NCD senilai USD 18 juta pada 28 Mei 1999. NCD itu jatuh tempo pada 10 Mei 2022.

"Hary Tanoesoedibjo-lah yang menyerahkan NCD kepada PT CMNP. Karena itu, NCD tersebut adalah milik Hary Tanoesoedibjo," tulis keterangan dari pihak CMNP.

Dari sini masalahnya dimulai. NCD dari Hary Tanoe tidak bisa dicairkan pada 22 Agustus 2002 atau 20 tahun sebelum jatuh tempo. Saat itu bank penerbit NCD milik Hary Tanoe, Unibank, ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada Oktober 2001.

Pihak PT CMNP menduga Hary Tanoe telah mengetahui penerbitan NCD senilai USD 28 juta miliknya itu dilakukan secara tidak benar. Atas kejadian ini, PT CMNP mengalami kerugian sekitar Rp 103,4 triliun. Jumlah ini dihitung dengan mempertimbangkan bunga sebesar 2 persen per bulan.

Selain itu, NCD yang dikeluarkan Unibank milik Hary Tanoe diduga kuat palsu. Pihak CMNP menyatakan NCD tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia.

Bukti dugaan kuat NCD milik Ketua Umum Partai Perindo itu adalah diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan jangka waktu jatuh temponya lebih dari 2 tahun.

(whn/whn)

Jakarta -

Menghadapi para tersangka kasus terorisme umumnya para penyidik menghindari melakukan kekerasan dalam upaya mengorek informasi. Pendekatan yang lebih lembut dan relasi kemanusiaan, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono, cenderung lebih berhasil.

Ia merujuk pengalamannya saat masih menjadi penyidik di Densus 88 Antiteror dengan pangkat AKBP. Kala itu ada petinggi Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap tapi selama tiga hari tiga malam tak mau bicara sepatah kata pun.

"Hingga dalam sebuah kesempatan kami menjadi makmum salat berjemaah dan mempersilakan dia menjadi imamnya," kata Eddy mengenang dalam acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional, Kamis (27/2/2025).

Sejak saat itu, dia melanjutkan, si petinggi JI mulai mau buka mulut. Eddy sendiri mengaku bukan ahli agama dan tak berdebat soal itu. Hanya, sebagai aparat penegak hukum, dirinya berkewajiban menegakkan undang-undang.

Dalam perjalanannya kemudian, JI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Belakangan banyak pentolannya yang ditangkap dan diadili. Pada 21 Desember 2024, sekitar 1.400 perwakilan mantan anggota JI menyampaikan deklarasi pembubaran diri dan menyatakan kesiapannya kembali ke pangkuan NKRI. Mereka juga menyatakan komitmen mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Mereka berkomitmen secara syar'i berdasar kesadaran dan kajian di antara mereka sendiri tak punya dasar dan tak ada gunanya memerangi pemerintah. Jadi, mereka tanpa rekayasa kembali ke NKR karena sadar pemerintah bukan thogut. Buktinya mereka merasakan sendiri masih bebas melaksanakan ibadah dan ajaran-ajaran agama," kata Eddy, yang memimpin BNPT sejak September 2024.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono saat memberi sambutan acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr. Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional (Sudrajat/detikcom)

Sebelumnya lulusan Akademi Kepolisian pada 1990 itu pernah menjadi Penyidik Muda Subdirektorat V/Siber Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri pada 2009. Dari situ dia kemudian berkarier di lingkungan Densus 88 Antiteror hingga menjadi Wakil Komandan Densus 88 pada 2017, lalu berkiprah di BNPT.

Pada bagian lain, Eddy menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sepanjang 2024 telah memutus akses 3.000 akun media sosial yang terkait dengan radikalisme. Mayoritas akun tersebut berada di platform Facebook, Telegram, dan sebagainya. berkolaborasi dengan TNI, Polri, BIN, dan instansi terkait lainnya tetap melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

"Di tengah isu efisiensi anggaran pun, kami tetap bahu-membahu untuk senantiasa siaga melakukan pencegahan," kata Eddy.

Secara khusus lelaki kelahiran Blora, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1967 itu mengapresiasi buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' dan film 'Road to Silence' produksi komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian yang diprakarsai Noor Huda Ismail. Kedua karya tersebut bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," ujarnya.

(jat/dek)

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pemberian amnesti kepada 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang ada di Lapas Makassar. Usulan itu dilaporkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, dilansir Minggu (23/2/2025).

Supratman mengatakan tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal. Pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Supratman menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB ada di tangan Prabowo.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata Supratman.

DPR Usul 7 Narapidana KKB Diberi Amnesti

Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesa mengusulkan 7 anggota KKB yang berada di Lapas Makassar diberi amnesti. Tonny mengatakan ketujuh narapidana itu berpeluang diberi amnesti karena sudah mendeklarasikan diri dan mengakui NKRI.

Usulan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Tonny menganggap tidak semua anggota KKB terlibat langsung melakukan kejahatan melainkan hanya ikut-ikutan.

"Kami usulkan di Papua saat ini setelah kami lakukan komunikasi masih banyak saudara-saudara kita yang beda ideologi, tapi banyak yang ikut-ikutan, tokoh-tokohnya ini banyak yang sudah dihukum," ungkap Tonny.

Tonny mengatakan 7 anggota KKB telah membuat surat pernyataan dan akan mendeklarasikan diri kembali ke NKRI. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan amnesti.

"Artinya sesuai dengan program Nawacita Presiden, untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka deklarasi, mereka akan kembali," paparnya.

(whn/knv)

Denpasar -

Band punk Sukatani akhirnya memberikan pernyataan dan mencabut kuasa hukum setelah menjadi sorotan di media sosial akibat lagu Bayar Bayar Bayar. Ini merupakan kali pertama duo asal Purbalingga itu angkat bicara setelah kehebohan tersebut.

Melalui Instagram Stories, mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan solidaritas yang diberikan oleh berbagai pihak selama beberapa hari terakhir.

"Hallo teman-teman. Kami dari Sukatani mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan oleh semua pihak selama beberapa hari ini. Kami sangat menghargai solidaritas dari kawan-kawan sehingga membuat kami tetap kuat," tulis mereka dalam unggahan yang dilihat detikPop, Sabtu (22/2/2025).

Sukatani juga menegaskan bahwa kondisi mereka saat ini telah membaik.

"Kami juga ingin mengabarkan bahwa kondisi kami sudah membaik dan berada pada ruang yang lebih aman," lanjut pernyataan mereka.

Selain itu, grup band ini mengumumkan telah mencabut kuasa hukum yang sebelumnya mendampingi mereka. Namun, Sukatani tak merinci alasan pencabutan kuasa hukum itu.

"Kami ingin menginformasikan bahwa kami juga sudah mencabut kuasa dari Tomi Gumilang (Sitomgum Law Firm). Love you all," pungkasnya.

Sebelumnya, Sukatani mengunggah video permintaan maaf kepada Polri dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari semua platform. Dalam video tersebut, dua personelnya, Muhammad Syifa Al Ufti alias Electroguy (gitaris) dan Novi Chitra Indriyaki alias Twistter Angels (vokalis), menjelaskan bahwa lagu itu bukan ditujukan untuk menyerang institusi Polri, melainkan sebagai kritik terhadap oknum tertentu.

"Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar," ujar Syifa dalam video tersebut.

Selain itu, mereka juga meminta para pendengar untuk menghapus lagu tersebut dari media sosial. Lagu ini pun resmi ditarik dari peredaran.

Menanggapi polemik ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri tidak alergi terhadap kritik dan tetap berkomitmen untuk menjadi institusi yang modern.

"Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern, yaitu Polri tidak antikritik," katanya.

Artikel ini telah tayang di detikPop. Baca selengkapnya di sini!

(dpw/dpw)

JAKARTA - Pemberedelan karya seni lagu Bayar Bayar Bayar milik band Sukatani dinilai melanggar hukum. Khususnya kebebasan berekspresi yang merupakan hak dasar setiap individu dalam negara demokrasi.

?Klarifikasi, permintaan maaf, membuka anonimitas, dan menurunkan karya seni dari seluruh platform seharusnya tidak terjadi di negara demokrasi,? tulis AMAR Law Firm & Public Interest Law Office dalam keterangan resminya, Jumat (21/2/2025).

Sebelumnya, pada 20 Februari 2025, di tengah aksi Indonesia Gelap yang masih berlangsung, unggahan klarifikasi dan permintaan maaf dari personel Band Sukatani muncul di berbagai media sosial.



Dalam video berdurasi 1:49 menit tersebut, para musisi yang dikenal dengan lirik lagu kritis dan tajam serta aksi panggung dengan topeng, tampil dengan wajah terbuka dan ekspresi tertekan.

Klarifikasi dan permintaan maaf tersebut merupakan dampak dari lagu mereka yang berjudul ?Bayar, Bayar, Bayar?, yang mengkritik keras praktik dugaan korupsi di kepolisian.

Dalam video itu, mereka mengumumkan bahwa lagu tersebut telah dicabut dari berbagai platform musik dan meminta masyarakat untuk menghapus lagu serta video terkait, serta menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang muncul di kemudian hari.

AMAR Law Firm & Public Interest Law Office menilai peristiwa ini jelas merupakan pemberedelan karya seni yang melanggar hak atas kebebasan berekspresi. Ekspresi dalam bentuk seni musik merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu.

Hak ini dijamin dan dilindungi oleh berbagai aturan hukum, termasuk dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai instrumen internasional seperti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights.

Menurut prinsip yang diatur dalam Prinsip Siracusa, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan jika memenuhi kriteria ketat, seperti diatur oleh hukum, untuk melindungi ketertiban umum, moral publik, keamanan nasional, atau hak orang lain. Namun, tidak ada alasan hukum yang sah untuk membatasi karya band Sukatani.

?Kasus pemberedelan band Sukatani ini juga tidak bisa dipisahkan dari kasus pelanggaran kebebasan ekspresi seni yang lain, seperti pelarangan pameran, pelarangan buku, larangan pemutaran film, dan larangan pertunjukan musik yang belakangan kerap terjadi,? tulisnya.

AMAR Law Firm & Public Interest Law Office juga menilai negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan berekspresi sehingga institusi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian HAM, dan Kementerian Kebudayaan harus pro aktif untuk mengusut peristiwa pemberedelan ini.

Komisi Kepolisian Nasional juga harus proaktif dalam hal adanya dugaan ancaman dari kepolisian. AMAR Law Firm & Public Interest Law Office menegaskan jika terdapat ancaman atas karya seni, seniman dapat mempertimbangkan beberapa langkah untuk mengantisipasi.

Pertama mengidentifikasi pihak yang mengancam dan mendokumentasikannya. Kedua, sedapat mungkin menunda pertemuan dengan pengancam. Jika terdapat panggilan atau diperiksa oleh aparat, pastikan terdapat surat panggilan dan pemeriksaan dilakukan secara resmi.

?Ketiga, berkonsultasi atau mencari bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum atau pengacara publik. Terdapat berbagai lembaga yang menyediakan jasa pro bono untuk seniman dan korban pelanggaran kebebasan berekspresi. Keempat, melaporkan ancaman kepada lembaga terkait,? pungkasnya.