JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok rencana pemberian amnesti atau pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menjelaskan, kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi overkapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Overkapasitas lapas merupakan kondisi dimana jumlah penghuni lapas atau narapidana melebihi kapasitas hunian yang tersedia.

"Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya mengatasi overcapacity dan overcrowded," kata Agus Andrianto dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengatakan, kebijakan ini tidak hanya merupakan solusi untuk mengatasi persoalan di dalam lapas, tetapi juga memberikan kesempatan kepada narapidana supaya bisa berkontribusi positif di masyarakat secara lebih cepat.

Adapun kebijakan pemberian amnesti dilakukan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut berbunyi, “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kriteria narapidana yang dapat amnesti

Agus mengungkapkan bahwa tidak semua narapidana memperoleh kebijakan pemberian amnesti. Hanya ada beberapa jenis pidana yang bisa mendapatkan pengampunan dari Presiden.

Menurut dia, amnesti ini dapat berlaku bagi pengguna narkoba sebagaimana yang disebut dalam Pasal 127 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Selain itu, pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal Pasal Penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023.

Tidak sampai di situ, penderita penyakit HIV/AIDS juga bisa mendapatkan amnesti dengan menunjukan surat dari dokter Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Narapidana dalam kondisi gangguan jiwa yang dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, berusia di atas 70 tahun, penyandang disabilitas intelektual dan keterbelakangan mental bisa mendapatkan pengampunan.

Namun, semuanya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pengampunan ini juga bisa berlaku bagi perempuan hamil yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis kandungan dan perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah tiga tahun dengan bukti akte kelahiran atau surat kenal lahir.

Tak berlaku bagi koruptor-pemerkosa

Di sisi lain, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) itu menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor), pelaku pemerkosaan, teroris, dan narkotika kategori bandar.

“Ketentuan ini tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, narkotika kategori bandar Pasal 111, 112, 114 UU Nomor 35 Tahun 2019,” ujar Agus menekankan.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI ini, Agus juga mengungkapkan bahwa ada narapidana anak dalam kasus tertentu yang tidak dapat pengampunan.

Kemudian, narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup juga tidak bisa masuk daftar calon penerima amnesti tersebut.

“Anak binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan. Kemudian, pemberian amnesti dikecualikan bagi narapidana yang dihukum seumur hidup dan narapidana mati,” kata Agus.

19.337 narapidana lolos verifikasi

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengungkapkan, sebanyak 19.337 narapidana dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Agus, jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total 44.495 warga binaan yang dilakukan bersama Kementerian Hukum RI.

Dari jumlah tersebut, narapidana yang termasuk dalam kategori pengguna narkotika berjumlah 18.038 orang. Rinciannya, sebanyak 2.591 orang terjerat Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, 15.447 orang merupakan kategori pengguna narkotika sesuai SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

“Namun, jumlah ini akan kami telaah kembali, mengingat SEMA Nomor 04 Tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti. Sedangkan yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa terdapat 382 narapidana kasus UU ITE yang lolos verifikasi dan asesmen penerima amnesti. Dari jumlah itu, lima orang merupakan narapidana yang tersangkut pasal penghinaan terhadap pribadi, pemerintah, atau perbedaan pandangan politik. Sementara 377 orang lainnya terjerat pasal lain dalam UU ITE.

Kategori lain yang lolos verifikasi dan asesmen adalah 270 narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus serta yang mengalami sakit berkepanjangan.

“Kemudian orang dengan gejala kejiwaan 73 orang, lansia di atas 70 tahun sebanyak 110 orang, disabilitas dua orang, perempuan hamil enam orang, dan perempuan yang merawat anak di lapas 37 orang,” ungkap Agus.

Kementerian Imipas juga mencatat ada 409 anak binaan, serta 10 narapidana kasus makar yang masuk dalam daftar penerima amnesti setelah proses verifikasi dan validasi bersama Kementerian Hukum.

Bakal diikutsertakan dalam Komcad

Nantinya, narapidana yang mendapatkan amnesti dari Presiden bakal diikutsertakan dalam program rehabilitasi dan pelatihan komponen cadangan (Komcad) di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Agus mengatakan, langkah ini bertujuan untuk membekali para mantan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang lebih baik.

“Nantinya, warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan BNN dan diikutkan dalam program latihan komponen cadangan,” kata Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok rencana pemberian amnesti atau pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menjelaskan, kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi overkapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Overkapasitas lapas merupakan kondisi dimana jumlah penghuni lapas atau narapidana melebihi kapasitas hunian yang tersedia.

"Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya mengatasi overcapacity dan overcrowded," kata Agus Andrianto dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengatakan, kebijakan ini tidak hanya merupakan solusi untuk mengatasi persoalan di dalam lapas, tetapi juga memberikan kesempatan kepada narapidana supaya bisa berkontribusi positif di masyarakat secara lebih cepat.

Adapun kebijakan pemberian amnesti dilakukan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut berbunyi, “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kriteria narapidana yang dapat amnesti

Agus mengungkapkan bahwa tidak semua narapidana memperoleh kebijakan pemberian amnesti. Hanya ada beberapa jenis pidana yang bisa mendapatkan pengampunan dari Presiden.

Menurut dia, amnesti ini dapat berlaku bagi pengguna narkoba sebagaimana yang disebut dalam Pasal 127 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Selain itu, pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal Pasal Penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023.

Tidak sampai di situ, penderita penyakit HIV/AIDS juga bisa mendapatkan amnesti dengan menunjukan surat dari dokter Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Narapidana dalam kondisi gangguan jiwa yang dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, berusia di atas 70 tahun, penyandang disabilitas intelektual dan keterbelakangan mental bisa mendapatkan pengampunan.

Namun, semuanya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pengampunan ini juga bisa berlaku bagi perempuan hamil yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis kandungan dan perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah tiga tahun dengan bukti akte kelahiran atau surat kenal lahir.

Tak berlaku bagi koruptor-pemerkosa

Di sisi lain, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) itu menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor), pelaku pemerkosaan, teroris, dan narkotika kategori bandar.

“Ketentuan ini tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, narkotika kategori bandar Pasal 111, 112, 114 UU Nomor 35 Tahun 2019,” ujar Agus menekankan.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI ini, Agus juga mengungkapkan bahwa ada narapidana anak dalam kasus tertentu yang tidak dapat pengampunan.

Kemudian, narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup juga tidak bisa masuk daftar calon penerima amnesti tersebut.

“Anak binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan. Kemudian, pemberian amnesti dikecualikan bagi narapidana yang dihukum seumur hidup dan narapidana mati,” kata Agus.

19.337 narapidana lolos verifikasi

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengungkapkan, sebanyak 19.337 narapidana dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Agus, jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total 44.495 warga binaan yang dilakukan bersama Kementerian Hukum RI.

Dari jumlah tersebut, narapidana yang termasuk dalam kategori pengguna narkotika berjumlah 18.038 orang. Rinciannya, sebanyak 2.591 orang terjerat Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, 15.447 orang merupakan kategori pengguna narkotika sesuai SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

“Namun, jumlah ini akan kami telaah kembali, mengingat SEMA Nomor 04 Tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti. Sedangkan yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa terdapat 382 narapidana kasus UU ITE yang lolos verifikasi dan asesmen penerima amnesti. Dari jumlah itu, lima orang merupakan narapidana yang tersangkut pasal penghinaan terhadap pribadi, pemerintah, atau perbedaan pandangan politik. Sementara 377 orang lainnya terjerat pasal lain dalam UU ITE.

Kategori lain yang lolos verifikasi dan asesmen adalah 270 narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus serta yang mengalami sakit berkepanjangan.

“Kemudian orang dengan gejala kejiwaan 73 orang, lansia di atas 70 tahun sebanyak 110 orang, disabilitas dua orang, perempuan hamil enam orang, dan perempuan yang merawat anak di lapas 37 orang,” ungkap Agus.

Kementerian Imipas juga mencatat ada 409 anak binaan, serta 10 narapidana kasus makar yang masuk dalam daftar penerima amnesti setelah proses verifikasi dan validasi bersama Kementerian Hukum.

Bakal diikutsertakan dalam Komcad

Nantinya, narapidana yang mendapatkan amnesti dari Presiden bakal diikutsertakan dalam program rehabilitasi dan pelatihan komponen cadangan (Komcad) di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Agus mengatakan, langkah ini bertujuan untuk membekali para mantan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang lebih baik.

“Nantinya, warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan BNN dan diikutkan dalam program latihan komponen cadangan,” kata Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto mengatakan, anggaran makan untuk narapidana (napi) tidak terkena pemotongan imbas dari kebijakan efisiensi anggaran.

Agus menekankan bahwa hak para warga binaan tidak berkurang sedikitpun pasca pemangkasan anggaran Kementerian Imipas.

Diketahui, Kementerian Imipas mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 4,49 triliun.

"Enggak, enggak kita potong. Kita hanya potong di belanja modal dan belanja barang. Tidak mengurangi sedikitpun hak para warga binaan," ujar Agus saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Agus mengatakan, pihaknya juga akan tetap melanjutkan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sudah berlangsung saat ini.

Dia mengungkapkan, tidak ingin proyek pembangunan lapas malah jadi mangkrak.

"Ya tetap jalan, karena untuk penyelesaian, tapi jangan sampai nanti yang dibangun mangkrak," katanya.

Diketahui, anggaran Kementerian Imipas yang awalnya Rp 15,9 triliun, kini tersisa Rp 11,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan Agus dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp 4.492.200.000.000," ujar Agus.

"Dengan demikian, dari pagu awal sebesar Rp 15 triliun, yang dapat dipergunakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi Rp 11.469.930.370.000," katanya lagi.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

JAKARTA, investor.id–Pemerintah meminta semua pihak berkolaborasi mewujudkan swasembada pangan nasional. Sinergi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, serta kelompok tani, tidak hanya membuat swasembada bukan lagi mimpi tapi juga memuluskan target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan didukung dengan iklim yang cocok untuk pertanian. Presiden Prabowo Subianto bahkan meyakini Indonesia dalam 4-5 tahun ke depan berpotensi swasembada pangan, bahkan siap menjadi lumbung pangan dunia.

“Upaya tersebut tidak dapat dikerjakan satu pihak, namun perlu koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan semangat gotong royong bersama semua pihak, baik pemerintah pusat, TNI-Polri, pemerintah daerah, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat, terutama petani,” papar dia.

Menteri Agus mengatakan itu saat memberikan sambutan dalam Gerakan Tanam Padi Bersama di Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), pada 9 Desember 2024. Gerakan Tanam Padi Bersama tersebut dilakukan serentak di 26 titik di Jawa dan Sumatra dengan total luas lahan yang telah dan akan ditanami 14.500 hektare (ha).

Kegiatan itu juga dihadiri para petani mitra yang tergabung dalam Farmer Engagement Program (FEP) dan penyuluh PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) secara daring (dalam jaringan/online). “Karena itu, hari ini kita melaksanakan tanam padi serentak di 26 kabupaten di tujuh provinsi,” jelas Menteri Agus.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Jateng, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Lampung. Gerakan Tanam Padi Bersama itu melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah (kepala daerah), swasta dalam hal ini PT WPI, dan masyarakat (kelompok tani). “Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tutur Agus.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan aktif mendukung tercapainya swasembada pangan, antara lain membuat program bagi warga binaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Pertanian (Kementan) juga membentuk Brigade Pangan.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam mencapai swasembada pangan. Kementan menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan berbagai pihak guna mendukung pembangunan sektor pertanian terutama di Jateng, khususnya di Blora.

“Dengan bersinergi yang baik antara pemerintah, swasta, dan petani, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata dia. Kementan akan terus mendukung upaya tersebut melalui program-program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan petani.

Produktivitas Meningkat

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rahman menyatakan, Blora kaya potensi pertanian, yang telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah itu. Komoditas andalannya adalah padi dan jagung. Tahun lalu, Blora memiliki luas panen 627.715 ha, termasuk lima kabupaten dengan luas panen tertinggi di Jawa Tengah.

Pemkab Blora merasa terhormat dapat terpilih menjadi lokasi kegiatan tanam padi serentak tersebut. “Tanam padi bersama ini simbol komitmen dalam mendukung ketahanan pangan, yang melibatkan berbagai pihak, guna membantu meningkatkan akses petani terhadap teknologi modern, bibit unggul, dan pupuk," tutur dia.

Untuk meningkatkan pertanian juga diperlukan dukungan infrastruktur serta kerja sama dengan dunia usaha, seperti PT WPI.  “Intinya, ini salah satu langkah strategis memacu produktivitas dan daya saing pertanian di Blora,” kata Arief.

Sedangkan Presiden Direktur PT WPI Saronto memaparkan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menggapai swasembada pangan, di antaranya melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. “Program pemerintah sudah luar biasa sehingga swasembada bukan mimpi lagi," ujar dia.

Dia menilai, Blora adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang paling antusias terhadap FEP, sehingga menjadi yang pertama kali mengundang WPI untuk berkontribusi di Kota Sate tersebut. Saat ini, PT WPI bersama petani mitra di Blora telah berhasil meningkatkan produktivitas lahan dari 6,5 ton per ha menjadi 7,5 ton per ha.

Dalam sebuah uji coba panen raya sebelumnya bahkan manpu diperoleh hingga 10 ton per ha. "Luar biasa petani di Blora. Terima kasih kepada Pak Bupati karena telah memberi kesempatan kepada PT WPI,” tutur Saronto.

Menurut Saronto, produksi padi dalam negeri masih sangat mungkin ditingkatkan sebesar 10% melalui intensifikasi. Sedangkan dari data PT WPI, produksi masih dapat dikerek hingga 15%. “Dengan kerja sama semua pihak, program presiden untuk swasembada pangan optimistis dapat dicapai,” ujar dia. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi yang juga eks Wakapolri Agus Andrianto memastikan pihaknya akan menindak tegas peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas.

“Kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan mungkin sengaja terlibat. Sudah ada 14 petugas pemasarakatan yang kami nonaktifkan,” kata Agus di Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Agus mengatakan, penjaga lapas yang diberhentikan itu terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Rutan, KPLP, hingga sipir.

“Terdiri daripada ada yang kalapas, ada yang karutan, ada KPLP bahkan ada pegawai sipir yang terlibat di dalamnya,” lanjut dia.

Dia menegaskan, informasi pengendalian peredaran nerkoba dari lapas didapatkan dari masyarakat secara langsung, ataupun dari pesan singkat.

Untuk itu, Agus memastikan siapapun yang terlibat akan diberikan sanksi yang tegas. Mulai dari hukuman penjara maksimal hingga tempat penghukuman khusus.

“Mereka akan ditempatkan pada tempat penghukuman khusus. Kemudian kepada mereka, tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamalkan oleh undang-undang karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan,” jelas dia.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah memindahkan para pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan pengendalian lewat lapas.

“Kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan peredaran, mengendalikan peredaran narkotika ini dari dalam lapas,” ungkap dia.

Adapun sebanyak 302 narapidana yang sudah dipindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan.

“Ini akan terus berlangjut. Kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga ini akan terus kita tingkatkan,” lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi yang juga eks Wakapolri Agus Andrianto memastikan pihaknya akan menindak tegas peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas.

“Kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan mungkin sengaja terlibat. Sudah ada 14 petugas pemasarakatan yang kami nonaktifkan,” kata Agus di Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Agus mengatakan, penjaga lapas yang diberhentikan itu terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Rutan, KPLP, hingga sipir.

“Terdiri daripada ada yang kalapas, ada yang karutan, ada KPLP bahkan ada pegawai sipir yang terlibat di dalamnya,” lanjut dia.

Dia menegaskan, informasi pengendalian peredaran nerkoba dari lapas didapatkan dari masyarakat secara langsung, ataupun dari pesan singkat.

Untuk itu, Agus memastikan siapapun yang terlibat akan diberikan sanksi yang tegas. Mulai dari hukuman penjara maksimal hingga tempat penghukuman khusus.

“Mereka akan ditempatkan pada tempat penghukuman khusus. Kemudian kepada mereka, tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamalkan oleh undang-undang karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan,” jelas dia.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah memindahkan para pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan pengendalian lewat lapas.

“Kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan peredaran, mengendalikan peredaran narkotika ini dari dalam lapas,” ungkap dia.

Adapun sebanyak 302 narapidana yang sudah dipindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan.

“Ini akan terus berlangjut. Kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga ini akan terus kita tingkatkan,” lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, ada tiga negara yang menyampaikan permohonan pemindahan narapidana.

“Dari Perancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu,” kata Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Agus Andrianto menyampaikan, permohonan dari negara lain terkait transfer of prisoner itu menjadi pembahasan dari pertemuan dirinya dan jajaran dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.

Adapun transfer of prisoner merupakan pengembalian seorang narapidana ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.

“Kami bahas masalah transfer of prisoner yang ada permintaan dari negara beberapa negara kepada pemerintah Indonesia,” kata Agus Andrianto.

Menteri Imipas menjelaskan, pengembalian narapidana tersebut masih dalam kajian pemerintah. Terlebih, kebijakan pengembalian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan atau UU Pemasyarakatan.

“Tentunya ini masih dalam pembahasan, dari aspek hukum. Jadi memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang dimungkinkan dilaksanakan transfer of prisoner,” kata Agus Andrianto.

Namun demikian, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini mengatakan, dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan disebutkan kebijakan tersebut harus diatur dalam aturan turunan yang sampai saat ini belum ada.

“Harusnya undang-undang diatur dengan aturan yang di bawah. Namun ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement antara negara satu dengan negara lain,” kata Agus Andrianto.

“Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menjalankan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hanya saja, dibatasi terkait urusan imigrasi dan pemasyarakatan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian menunjuk dan melantik Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas Kemenkumham yang terkait Imigrasi dan Pemasyatakatan.

Aturan itu termaktub dalam Pasal 7 Perpres 139/2024 yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 yang berbunyi, "Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan sub urusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa ada tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) yang bakal berada di bawah kementeriannya, yakni Ditjen AHU, Ditjen PP, dan Ditjen KI.

Oleh karenanya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bakal mengoordinasi Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Agus Andrianto dan Purwadi Arianto telah diberhentikan dari Polri karena masuk ke dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Agus Andrianto saat ini menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebelumnya, pria kelahiran Blora 16 Februari 1967 ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Sementara, Purwadi Arianto dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Purwadi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lemdiklat Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan telah dikeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 99/Polri/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri untuk Agus Andrianto.

"Dalam Surat Keppres tersebut telah diputuskan memberhentikan dengan hormat dari dinas Polri, Agus Andrianto terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2024 dengan hak pensiun Polri," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

Sementara untuk Purwadi Arianto kata Brigjen Trunoyudo sudah memasuki masa purna tugas per 2 Oktober 2024.

"Keduanya merupakan putra terbaik Polri. Terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjadi Bhayangkara Polri. Tentunya Polri juga ucapkan selamat mengemban tugas dan amanah baru untuk kemajuan bangsa dan negara," tegas Trunoyudo.

Presiden Prabowo resmi melantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024). Prabowo menunjuk 53 Mentreri dan 56 Wakil Menteri.

KOMPAS.com - Komjen Pol Agus Andrianto ditunjuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Agus merupakan perwira tinggi Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Namanya sempat terdengar ketika dia menangani kasus Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Berikut profil Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Prabowo-Gibran.

Profil Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dihimpun dari laporan Kompas.com dan Tribatra News, berikut profil Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan menjabat selama lima tahun ke depan.

Data diri

• Nama lengkap: Agus Andrianto
• Tempat/tanggal lahir: Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967.

Riwayat pendidikan

• Akademi Polisi (lulus 1989)
• Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (lulus 1995)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Seskim Lemdiklat Polri (2012).

Riwayat pekerjaan

• Wakapolri (2023)
• Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2021)
• Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri (2019)
• Kapolda Sumatera Utara (2018)
• Wakapolda Sumatera Utara (2017)
• Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) (2016)
• Dirpsikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2015)
• Kapolsek Sumbul, Sumatera Utara (1992).

Penghargaan

• Satya Lencana Pengabdian
• Satya Lencana Bhayangkara Nararya
• Bintang Yudha Dharma Pratama.

Itulah profil Agus Andrianto yang dipercaya menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Prabowo-Gibran.