Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut pemerintah tengah membuat aturan terkait reformasi Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN).

Namun, menurut Agus, reformasi ini bukan tindak lanjut pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta anak buahnya melonggarkan atau merelaksasi aturan TKDN bagi pelaku industri.

Reformasi TKDN, jelas Agus, yaitu aturan untuk mempercepat proses penghitungan nilai komponen pada produk industri, termasuk sektor otomotif.

"Pokoknya sekarang kamu sedang membahas, mereformasi tata kelola, bisnis proses, mereformasi cara penghitungan sertifikat TKDN," kata Agus di Jakarta, Selasa (6/5).

Ia menerangkan setelah aturan ini terbit, para pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah dan cepat mengurus TKDN produk industri dalam negeri.

"Jadi ini enggak ada hubungan sama penurunan TKDN atau fleksibilitas. Ini hanya reformasi dalam cara menilai dan menerbitkan sertifikat," ujar Agus.

"Kami ingin menerbitkan sertifikat yang mungkin selama ini setahun, kami mau percepat tiga bulan. Dan yang selama tiga bulan jadi 10 hari, ini percepatan aja," ucap dia lagi.

"Ini akan mempercepat pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dan menjadi lebih baik," katanya menambahkan.

Agus juga mengatakan aturan ini bukan sikap pemerintah menyikapi perang tarif Amerika Serikat yang diumumkan Donald Trump pada 1 April 2025.

"Ini sudah mulai bahas reformasi TKDN awal Februari. Jadi bukan karena latah atau tekanan siapapun. Ini kami anggap perlu, jadi soal TKDN harus dievaluasi agar lebih baik," kata Agus.

Agus menambahkan aturan terkait reformasi TKDN saat ini sedang dibahas dan siap memasuki uji publik.

Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana kita mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, saat ini pemerintah sedang melakukan perombakan atau mereformasi aturan terkait dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), salah satunya mempercepat keluarnya sertifikat.

"Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana kita mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN," ujar Agus di Jakarta, Selasa.

Reformasi TKDN ini merupakan upaya pemerintah dalam deregulasi, yang mana nantinya akan mempercepat atau mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan.

Menurut dia, nantinya reformasi ini akan membuat iklim investasi dan dunia usaha menjadi lebih baik.

Dengan regulasi baru tersebut, proses perhitungan dan mengurangi beban biaya sertifikat TKDN akan lebih cepat, mudah dan murah.

"Kita harapkan dan kita yakin setelah nanti ini terbit menjadi regulasi, maka pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat TKDN akan lebih cepat, lebih mudah dan akan lebih murah," ucapnya.

Agus menekankan bahwa reformasi ini telah berlangsung sejak awal Februari 2025, jauh sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif resiprokal pada 1 April lalu.

Lebih lanjut, kata Agus, pihaknya terus melakukan pembahasan internal dan berharap bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kemenperin juga akan melakukan uji publik dan melibatkan para stakeholders.

"Jadi ini bukan karena latah, bukan karena tekanan dari siapapun. Memang kami menganggap perlu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan produksi dalam negeri yang mengarah ke TKDN itu, harus kami evaluasi, harus kami reformasi, bisnis prosesnya memang harus lebih baik," imbuh Agus.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Pihak perusahaan merespons aksi organisasi masyarakat (ormas) preman di kawasan industri. Kehadiran ormas preman di kawasan industri dinilai mengganggu hingga bisa menggagalkan investasi ratusan triliun rupiah.

Direktur Legal, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular PT Chandra Asri Pacific Tbk Edi Rivai mengatakan, isu tersebut memang menjadi perhatian pengusaha. Menurutnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki grup yang fokus terhadap isu tersebut.

"Yang beredar kemarin mungkin di tempat lain, bukan di Chandra Asri. Dan Kadin sendiri sudah terbentuk semacam grup mengenai kawasan industri, bagaimana menangani masalah ormas dan LSM," ujar Edi dalam diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha sehingga kegiatan tidak terganggu," sambung Edi.

Edi mengatakan, pihak perusahaan sebenarnya berkomitmen berkontribusi pada lingkungan sekitar, salah satunya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

Ia pun berharap kerja sama dengan pihak berwenang dipererat demi menjamin kelangsungan usaha dan menjaga iklim investasi di Indonesia.

"Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kemudian kepolisian dan sebagainya untuk menertibkan ini, sehingga kami bekerja secara fokus tidak terhalang dengan hal seperti ini, dan investor tetap ingin masuk Indonesia," tutur Edi.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menilai industri kimia merupakan salah satu sektor yang strategis dan berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, industri kimia menjadi bagian dari sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

"Pada tahun 2024, kelompok sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh sebesar 5,86 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03 persen," kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier pada acara tersebut.

Selama ini produksi industri kimia memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sektor manufakturnya lainnya seperti industri plastik dan industri tekstil. Maka itu pentingnya demand bahan baku kimia ini perlu diisi dari produksi dalam negeri untuk memberi dampak positif seperti peningkatan value added dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, industri kimia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa. Pada tahun 2024, capaian nilai ekspornya menembus US$ 17,39 miliar. Berikutnya, realisasi investasi industri kimia sepanjang tahun 2024 menyentuh angka Rp 65,76 triliun.

"Untuk mendorong investasi di sektor ini, Kemenperin melaksanakan program kebijakan fasilitasi investasi industri petrokimia seperti di Teluk Bintuni, Tanjung Enim, dan Kutai Timur," ujar Taufik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana melaporkan kasus penerbitan surat perintah kerja (SPK) fiktif yang sebelumnya melibatkan oknum eks ASN Kemenperin kepada aparat hukum.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan pelaporan rencananya dilakukan pada Selasa (11/2/2025) atau besok.

Adapun oknum yang dimaksud berinisial LHS, yang sebelumnya diberhentikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin.

"Kemenperin akan melaporkan kasus dugaan SPK fiktif ke aparat penegak hukum besok," ujar Febri dalam keterangan resmi pada Senin (10/2/2025).

"Kemenperin juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan LHS, agar tidak berlarut-larut," jelasnya.

Febri bilang, pelaporan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait, utamanya bagi vendor-vendor yang dirugikan karena menerima SPK fiktif dari LHS.

Febri menjelaskan, oknum LHS telah membuat SPK fiktif yang diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Pada Pasal 52 ayat (2) Perpres tersebut disebutkan, PPK dilarang menandatangani kontrak/perikatan kerja sama dengan pihak lain dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan belanja yang dibiayai APBN/APBD.

"Melihat kondisi di atas, disimpulkan bahwa tindakan oknum PPK atas nama LHS tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, SPK yang diterbitkan tidak berlandaskan hukum atau fiktif," tutur Febri.

Selain itu, ia mengungkapkan, penerbitan SPK fiktif yang dilakukan oleh oknum LHS seperti skema ponzi, yakni menerbitkan SPK fiktif baru untuk menutup atau membayar SPK fiktif yang diterbitkan sebelumnya.

Hal itu, kata Febri, terungkap dari penelusuran Kemenperin terhadap LHS setelah diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024.

Febri menyebut, LHS masih melakukan pembuatan SPK fiktif. "Setelah dicopot, pada rentang 18 Februari – 15 Maret 2024, LHS masih menerbitkan 21 SPK fiktif dengan nilai total lebih dari Rp 4,325 miliar," ungkapnya. "Hal ini jelas mengindikasikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh yang bersangkutan," lanjut Febri.

Untuk diketahui, sejumlah vendor telah menggelar aksi unjuk rasa di Kemenperin pada 3 Februari 2025 menuntut belum dibayarkannya tagihan senilai ratusan miliar.

Dilansir pemberitaan Tribunnews.com, pada Senin, para vendor mengeklaim telah melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK yang telah diterima dari Kemenperin.

Ada dugaan suap

Lebih lanjut, Febri menyampaikan, Kemenperin juga memegang bukti penyerahan dana dari beberapa vendor kepada LHS.

Dana tersebut diduga sebagai biaya operasional kegiatan yang ada dalam SPK fiktif.

Padahal, kata Febri, pemberian dana dari beberapa vendor ke PPK atau ASN dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan patut diduga adalah upaya penyuapan terhadap PPK Kemenperin. "Kami memegang bukti kuat dokumen dugaan penyuapan beberapa vendor pada LHS tersebut," ujar Febri.

Ia menjelaskan, Kemenperin sedianya sudah berupaya mempertemukan para vendor dengan LHS beberapa waktu lalu.

Namun, upaya itu tidak berhasil karena LHS tidak dapat dihubungi.

Untuk diketahui, usai LHS diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024, Kemenperin menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) pada tanggal 7 Agustus 2024.

Saat ini, LHS berstatus sebagai tersangka dan dinyatakan DPO oleh aparat penegak hukum dengan tuduhan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang.

Tak akan bayar dana ke vendor

Dalam penjelasannya, Febri mengungkapkan, Kemenperin tidak akan membayar dana, baik yang sudah diberikan oleh vendor kepada LHS maupun dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada SPK fiktif.

Alasannya, dana yang sudah diberikan vendor kepada LHS atau digunakan untuk kegiatan didasarkan pada SPK fiktif.

Kedua, Kemenperin menilai ada kesalahan vendor yang tidak cermat dalam mempelajari SPK fiktif. "Apabila Kemenperin melakukan pembayaran dana yang keluar berdasarkan SPK fiktif dengan menggunakan anggaran tahun 2025, artinya anggaran tersebut tidak dipakai sesuai peruntukkannya, tapi malah untuk membayar vendor-vendor tersebut," tutur Febri. "Hal tersebut bisa dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan berindikasi pidana korupsi. Kami tidak mau melanggar hukum dan melakukan korupsi demi membayar vendor-vendor tersebut," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan SPK fiktif yang melibatkan oknum Kemenperin terungkap setelah ada aduan dari masyarakat pada 2024 lalu.

Dalam konferensi pers pada 6 Mei 2024 lalu, ada empat aduan dugaan SPK fiktif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal Kemenperin, seluruh paket pekerjaan yang diadukan tersebut tidak terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2023.

Sebab, paket pekerjaan yang dimaksud memang tidak terdapat dalam alokasi DIPA Kemenperin Tahun Anggaran 2023. "Hasil pemeriksaan internal kami menemukan adanya penipuan yang dilakukan oleh LHS dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif," ungkap Febri saat itu.

Febri bilang, terdapat empat SPK yang dilaporkan masyarakat kepada Kemenperin dengan nilai kerugian Rp 80 miliar. "Yang perlu ditegaskan adalah kasus ini tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana melaporkan kasus penerbitan surat perintah kerja (SPK) fiktif yang sebelumnya melibatkan oknum eks ASN Kemenperin kepada aparat hukum.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan pelaporan rencananya dilakukan pada Selasa (11/2/2025) atau besok.

Adapun oknum yang dimaksud berinisial LHS, yang sebelumnya diberhentikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin.

"Kemenperin akan melaporkan kasus dugaan SPK fiktif ke aparat penegak hukum besok," ujar Febri dalam keterangan resmi pada Senin (10/2/2025).

"Kemenperin juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan LHS, agar tidak berlarut-larut," jelasnya.

Febri bilang, pelaporan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait, utamanya bagi vendor-vendor yang dirugikan karena menerima SPK fiktif dari LHS.

Febri menjelaskan, oknum LHS telah membuat SPK fiktif yang diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Pada Pasal 52 ayat (2) Perpres tersebut disebutkan, PPK dilarang menandatangani kontrak/perikatan kerja sama dengan pihak lain dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan belanja yang dibiayai APBN/APBD.

"Melihat kondisi di atas, disimpulkan bahwa tindakan oknum PPK atas nama LHS tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, SPK yang diterbitkan tidak berlandaskan hukum atau fiktif," tutur Febri.

Selain itu, ia mengungkapkan, penerbitan SPK fiktif yang dilakukan oleh oknum LHS seperti skema ponzi, yakni menerbitkan SPK fiktif baru untuk menutup atau membayar SPK fiktif yang diterbitkan sebelumnya.

Hal itu, kata Febri, terungkap dari penelusuran Kemenperin terhadap LHS setelah diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024.

Febri menyebut, LHS masih melakukan pembuatan SPK fiktif. "Setelah dicopot, pada rentang 18 Februari – 15 Maret 2024, LHS masih menerbitkan 21 SPK fiktif dengan nilai total lebih dari Rp 4,325 miliar," ungkapnya. "Hal ini jelas mengindikasikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh yang bersangkutan," lanjut Febri.

Untuk diketahui, sejumlah vendor telah menggelar aksi unjuk rasa di Kemenperin pada 3 Februari 2025 menuntut belum dibayarkannya tagihan senilai ratusan miliar.

Dilansir pemberitaan Tribunnews.com, pada Senin, para vendor mengeklaim telah melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK yang telah diterima dari Kemenperin.

Ada dugaan suap

Lebih lanjut, Febri menyampaikan, Kemenperin juga memegang bukti penyerahan dana dari beberapa vendor kepada LHS.