JAKARTA, KOMPAS.com - Di DPR, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara agar RUU ini segera dijadikan UU.

"Pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang,” jelas Supratman di Gedung DPR, Jakarat, Selasa (29/4/2025).

Penyerahan DIM RUU Pengelolaan Ruang Udara dilakukan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang dipimpin oleh Endipat Wijaya.

Dalam rapat itu, Supratman menegaskan bahwa RUU tersebut sudah pernah dibahas oleh DPR RI 2019-2024, tetapi di-carry over ke periode saat ini.

“Pada 25 September 2024 RUU ini telah dibahas dalam Rapat Kerja Pansus DPR, yang menetapkan RUU ini dalam hal ini adalah RUU Pengelolaan Ruang Udara, di-carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029,” ujar Supratman di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025).

Supratman menekankan bahwa pemerintah memandang penting pembahasan dan penyelesaian RUU Pengelolaan Ruang Udara pada periode saat ini.

Keberadaan RUU tersebut dianggap penting agar ruang udara yang dimiliki Indonesia bisa dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga ruang udara di atas wilayah negara perlu dikelola secara tepat guna, berhasil guna, dan berkelanjutan,” kata Supratman.

Politikus Gerindra itu pun berharap pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara ini bisa dituntaskan dan disahkan menjadi UU oleh DPR RI periode saat ini.

Ketua Pansus Pengelolaan Udara, Endipat Wijaya, menjelaskan terdapat kurang lebih 300 DIM yang diserahkan pemerintah.

Sebanyak 29 di antaranya berkaitan dengan substansi.

Selain itu, lanjut Endipat, terdapat 11 DIM yang tidak berkaitan substansi dan ada 40 di antaranya adalah DIM Tambahan.

“Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan,” kata Endipat.

Adapun anggota Pansus DPR RI untuk RUU Pengelolaan Ruang Udara ini diisi oleh Junico Siahaan, I Wayan Sudirta, Hasanuddin Wahid, TB Hasanuddin, Amelia Anggraini, dan Nurul Arifin.

Sementara dari pihak pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum untuk menjadi perwakilan dalam pembahasan RUU ini.

Diberitakan sebelumnya, DPR RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara.

Pembentukan ini ditetapkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut Adies, keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Maret 2025.

“Sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI, antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 5 Maret 2025, memutuskan bahwa telah dibentuk Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara,” ucap Adies.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan draf revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sudah ada di meja Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Prabowo belum menandatangani UU tersebut.

Supratman menjelaskan, perihal kapan akan diundangkan, kewenangannya berada di Kementerian Sekretaris Negara. 

"Jadi ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani presiden sehingga membutuhkan waktu. Bukan hanya satu. Untuk kepastian lebih lanjut nanti bisa ditanyakan ke Sekretariat Negara ya," kata Supratman usai konpers capaian kinerja Kemenkum triwulan I di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Ia menjelaskan saat ini Kemenkum sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan.

Walaupun demikian, Supratman menjelaskan revisi UU TNI secara otomatis berlaku, meski belum ditandatangani presiden. Namun ia menyakini Presiden Prabowo bakal menandatangani revisi UU TNI tersebut.

"Semua pasti prosesnya normal. Karena itu tinggal menunggu waktu saja, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu," tambah dia. 

Supratman pun meminta masyarakat tidak khawatir terkait dwifungsi TNI setelah revisi UU TNI berlaku. Diakui, aturan yang ada justru memberikan kepastian batasan mengenai jabatan sipil yang boleh diisi oleh anggota militer aktif. 

"Saya pastikan tidak akan ada yg berubah dari draf yang sudah disusun. Itu (dwifungsi ABRI) tidak akan terjadi. Jadi seperti yang saya sampaikan, yang berubah itu kan hanya soal dua penambahan tugas TNI di luar tugas pokoknya," pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sudah disahkan oleh DPR RI, telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menjelaskan alasan drafnya belum juga ditandatangani Presiden.

"Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman di gedung Kemenkum RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan Presiden belum juga menandatangani karena banyaknya undang-undang lain yang perlu diteken. Dirinya memastikan semua prosesnya berjalan normal.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak, undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan tidak akan ada aturan yang berubah. Selain itu, dipastikan tidak akan terjadi dwifungsi TNI.

"Nggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah. Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Diketahui DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri pada Kamis (20/3).

Simak Video 'Presiden Prabowo Tanggapi Draf RUU TNI yang Disebut Tak Transparan':

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk partai politik (parpol).

Menurutnya, dinamika politik yang terjadi membuat DPR belum membahasa RUU ini. Padahal, RUU ini sudah menjadi wacana sejak lama. 

Supratman mengatakan, RUU ini penting untuk dibahas sebagai tindak lanjut semangat Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi koruptor.

"Komunikasi dengan seluruh partai politik sangat diperlukan untuk menentukan nasib pembahasan RUU Perampasan Aset. Pemerintah akan melakukan komunikasi itu," katanya di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman menyebut, RUU Perampasan Aset akan segera dibahas secara komprehensif dengan DPR dalam waktu dekat. Pemerintah pun akan kembali mengajukan RUU itu dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang akan datang. 

"Pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia, saya yakin ini akan sesegera mungkin diajukan dalam revisi Prolegnas yang akan datang," paparnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas salah satu yang disoroti dalam draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset adalah diksi memiskinkan para narapidana kasus korupsi, dengan merampas aset mereka dan mengembalikan ke negara.

Namun, Supratman mengungkapkan, diksi tersebut menuai perdebatan antara parlemen dan pemerintah. Masyarakat menginginkan diksi tersebut masuk dalam draf RUU Perampasan Aset, namun pemerintah masih mendiskusikan ke DPR ihwal memasukkan narasi memiskinkan koruptor. 

"Nah sekarang bagi pemerintah yang paling penting adalah memastikan sebelum kami ajukan ke parlemen, ini ada kesepakatan lebih awal," kata dia.

Mantan Ketua Badan Legislasi DPR itu menambahkan, kesepakatan itu diperlukan karena RUU Perampasan Aset dikhawatirkan menimbulkan polemik dari segi politik.

"Jadi ini soal politik saja nih ya, soal politik. Di pemerintah (legal) standing-nya sudah jelas, belum berubah seperti di pemerintahan sebelumnya, juga sama dengan pemerintahan sekarang," ucap dia. 

"Jadi itu concern dari pemerintah. Namun karena pembentuk Undang-undang itu adalah DPR, maka tentu kewajiban kami untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman di parlemen. Komunikasi politik antara parlemen dan pemerintah soal RUU Perampasan Aset ini harus dilakukan agar terjadi kesepakatan dalam isi draf RUU Perampasan Aset," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, menyebut pemerintah terus berupaya agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset jadi fokus pembahasan di DPR. Pembahasan aturan ini dinilai menyangkut persoalan politik.

"RUU-nya sudah pernah diserahkan ke DPR. Nah cuman kan seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik," kata Supratman di gedung Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Untuk itu, pemerintah akan berupaya menjalin komunikasi dengan kekuatan politik yang ada, termasuk partai politik. "Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik dalam hal ini partai-partai politik untuk dilakukan terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu," ujar dia.

Supratman mengatakan sikap pemerintah sudah jelas, dengan mendorong RUU tersebut. Namun lagi-lagi pembahasan pembentukan undang-undang itu ada di DPR.

"Jadi itu concern dari pemerintah. Namun sedikit karena pembentuk undang-undang itu adalah DPR, maka tentu kewajiban kami untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman di parlemen," sebutnya.

Simak juga Video 'Menkum Andi Agtas: Indonesia Jadi Negara Tertinggi Ajukan Hak Paten':

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sudah disahkan oleh DPR RI, telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menjelaskan alasan drafnya belum juga ditandatangani Presiden.

"Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman di gedung Kemenkum RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan Presiden belum juga menandatangani karena banyaknya undang-undang lain yang perlu diteken. Dirinya memastikan semua prosesnya berjalan normal.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak, undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan tidak akan ada aturan yang berubah. Selain itu, dipastikan tidak akan terjadi dwifungsi TNI.

"Nggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah. Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Diketahui DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri pada Kamis (20/3).

Simak Video 'Presiden Prabowo Tanggapi Draf RUU TNI yang Disebut Tak Transparan':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta agar aparat penegak hukum menyelidiki kasus teror kepala babi kepada kantor media Tempo.

"Ya kan kita tidak tahu sumbernya, karena itu silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Supratman mengaku, tidak mengetahui detil kasus tersebut. Namun, dia menduga kemungkinan ada pihak yang ingin memecah belah.

"Waduh jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu, itu bagian untuk memecah belah kita," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi pada Rabu, 19 Maret 2025. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam.

Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada Cica, yang merupakan nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik (BAP).

Banyak pihak menilai aksi teror kepala babi yang dikirim ke Kantor Tempo merupakan bentuk tindakan kekerasan terhadap pers atau media.

Pihak redaksi Tempo pun resmi melaporkan peristiwa teror pengiriman kepala babi ke Bareskrim Polri pada Jumat (21/3/2025).

Laporan bernomor STTL/153/III/2025/BARESKRIM tersebut telah diterima pihak Bareskrim pada Jumat sore.

Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung mengatakan, ada dua pasal yang dipersangkakan dalam laporan ini, yaitu Pasal 18 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dengan ancaman dua tahun penjara, serta pasal 335 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan.

“Jadi, pasalnya tadi yang dipakai pasal 18 ayat 1 pasal pidana di pers yang menghambat kerja jurnalistik, itu ancaman pidananya dua tahun penjara,” ujar Erick saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Erick menjelaskan, proses pembuatan laporan sempat mengalami diskusi panjang debat dengan penyidik.

Diskusi panjang ini terjadi saat menyinggung pasal 18 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

“Jadi, penyidik enggak paham ada pasal 18 ayat 1, ada pasal pidana di UU Pers itu karena kita harus menjelaskan bahwa yang menghambat itu apa ke penyidik,” kata Erick.

Dia lantas menjelaskan bahwa teror kepala babi itu berdampak pada sejumlah jurnalis Tempo. Termasuk, jurnalis yang namanya disebut dalam pengantaran teror ini.

Menurut Erick, hal-hal itu telah memenuhi unsur-unsur menghambat kerja-kerja jurnalistik dan mencederai kemerdekaan pers.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta para mahasiswa tidak perlu khawatir soal revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 yang bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (20/3/2025).

Supratman memastikan, hasil revisi UU TNI tidak memuat ketentuan tentang dwifungsi militer, tetapi fokus pada peran-peran TNI di bidang pertahanan. 

“Terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI, itu sama sekali sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua yang dibahas di dalam itu adalah terkait dengan tugas-tugas pertahanan TNI," ujar Supratman di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

Supratman menjelaskan, revisi UU TNI hanya memuat 3 poin penting, yakni tugas pertahanan TNI, usia pensiun TNI dan penempatan prajurit TNI aktif di kementerian atau lembaga. Menurut Supratman, usia pensiun TNI disesuaikan dengan usia harapan hidup masyarakat Indonesia dan usia pensiun sipil di umur 60 tahun.

"Karena sekarang bukan hanya PNS saja yang sipil pensiunnya sudah 60 tahun, nah karena itu tidak adil kalau kemudian bagi perwira terutama perwira tinggi (TNI) yang kita cetak dengan begitu luar biasa kemudian mereka harus pensiun di umur 58 tahun. Karena itu harus ada keseragaman soal itu," tandas Supratman. 

Dikatakan Supratman, penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga sebenarnya tidak ada perubahan, hanya memasukkan pengaturan di Undang-Undang lain RUU TNI. Dalam UU TNI sekarang terdapat 10 kementerian dan lembaga yang bisa diisi prajurit TNI aktif dan ditambahkan 5 instansi lain di RUU TNI.

"Jadi, cuma tugas pertahanan dan itu di tempat-tempat yang lain tugasnya juga hanya bantu. Nah bagi prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil (selain 15 instansi yang disebutkan dalam RUU TNI), ya dari awal harus pensiun sudah itu, tidak ada tawar menawar lagi, harus pensiun," tegas Supratman.

Lebih lanjut, Supratman menegaskan tidak ada miskomunikasi antara dirinya dengan mahasiswa Trisakti saat bertemu di gerbang Pancasila, pintu gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025) sore. Dia menegaskan, tuntutan-tuntutan mahasiswa sudah didengar oleh pemerintah dan DPR. 

"Bahwa kekhawatiran tadi menyangkut soal kembalinya peran dwifungsi TNI atupun ABRI, di dalam revisi UU TNI sama sekali enggak terlihat. Karena itu saya berharap nanti kita akan dialog lebih jauh lagi," pungkas Supratman.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terpaksa menemui para mahasiswa Universitas Trisaksi yang mengadang laju mobilnya. Para mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Awalnya, Supratman yang mengendarai mobil Alphard hitam, hendak memasuki kompleks gedung DPR melalui gerbang Pancasila, pintu belakang Gedung DPR. Ternyata, massa demo sudah ada di pintu belakang DPR dan langsung mengadang mobil yang ditumpangi Supratman.

Massa meminta Supratman keluar dari mobil. Namun, terlihat dua ajudan Supratman turun duluan untuk memenangkan massa aksi. Pendemo tetap tidak menghiraukan dua ajudan Supratman dan tetap memaksa Supratman turun dari mobil.

"Turun dulu, turun dulu," teriak massa aksi dari Trisakti.

Mereka bahkan mencopot plat mobil yang ditumpangi Supratman dan mobil patwal polisi yang mengawal Supratman juga digebrak-gebrak.

Supratman pun turun dari mobilnya dan berjalan menuju gerbang Pancasila bersama massa aksi. Di depan gerbang Pancasila, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka, menolak revisi UU TNI karena mengkhianati semangat reformasi dan berupaya menghidupkan dwifungsi militer. 

"Hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau menerima kritikan kita, dan sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak. Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam tapi kami akan terus menolak," ujar koordinator aksi.

Pada kesempatan itu, Supratman mengatakan pihaknya menerima apa yang menjadi tuntutan mahasiswa terutama Mahasiswa Trisakti. Dia berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah dan DPR.

"Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti. Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar," ungkap Supratman.

"Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I dan pada akhirnya nanti saya akan balik untuk menjelaskan apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan semua," pungkas Supratman menambahkan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beraudiensi dengan massa aksi tolak RUU TNI di depan gerbang gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Supratman mengatakan akan berkomunikasi dengan pemerintah mengenai aspirasi massa aksi tersebut.

Mulanya, perwakilan massa aksi Universitas Trisakti mengatakan pemerintah mencoba mengembalikan dwifungsi ABRI. Padahal, kata dia, reformasi bertujuan untuk membatasi dwifungsi ABRI.

"Hari ini DPR dan Kementerian Pertahanan mencoba untuk mengembalikan dwifungsi tersebut," ujar dia.

"Amanat reformasi adalah bagaimana memberikan supremasi sipil yang seluas-luasnya dan menghentikan militeristik dalam ranah pemerintahan," sambungnya.

Dia mengatakan pihaknya akan terus menolak RUU TNI. Ia mengaku enggan duduk bersama anggota DPR.

"Sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak. Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam, tapi kami akan terus menolak," ujarnya.

Supratman mengatakan akan menampung aspirasi massa aksi. Supratman mengaku akan berkomunikasi dengan pemerintah dan DPR mengenai aspirasi tersebut.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," jelasnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah telah sepakat membawa RUU TNI ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna itu akan digelar besok.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Vita Ervina turut dihadang oleh massa aksi. Vita mengatakan dirinya juga akan membantu berkomunikasi dengan DPR.

"Nama saya Vita Ervina, Komisi XIII. Komisi XIII itu hal yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa akan kami komunikasikan juga kepada pimpinan kami dan yang berwenang," ujarnya.

Para massa aksi kemudian meminta Supratman membacakan pres release penolakan RUU TNI. Supratman pun lalu membacakannya. Berikut press release yang dibacakan:

"Ini press release masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti. Revisi Undang-Undang TNI membawa berbagai dampak, dapat melemahkan supremasi sipil, meningkatkan resiko kembalinya dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, serta membuka celah bagi penyalahgunaan, pengawasan yang ketat.

Demokrasi Indonesia dapat mengalami kemunduran. Sebagai bagian dari reformasi, mahasiswa dengan ini tegas menyatakan tuntutan supaya menolak seluruh rancangan Revisi Undang-Undang TNI, copot dan hentikan prajurit TNI dalam jabatan sipil, wujudkan supremasi sipil, dan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil, dan menuntut komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

"Dan mungkin kami akan kembali hadir di depan gedung DPR dengan jumlah masa yang lebih banyak apabila revisi Undang-Undang TNI ini terus dijalankan," ucapnya.

Sebelumnya, Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi penolakan RUU TNI di pintu gerbang gedung DPR RI, Jalan Gelora, Jakarta Pusat. Mereka menghadang mobil Menkum Supratman Andi Agtas yang melintas di sekitar lokasi.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (19/3/2025), mulanya massa berdemo di depan gerbang masuk DPR. Saat massa sedang berdemo, tampak mobil Alphard berwarna hitam akan memasuki gerbang DPR.

Massa lalu mendekati mobil tersebut. Mereka terlihat mencopot pelat nomor mobil itu.

Tampak dua ajudan Menkum keluar dari mobil. Dua ajudan itu meminta massa aksi membukakan jalan.

Namun, massa aksi tetap menghadang mobil. Mereka meminta sosok dalam mobil itu untuk keluar.

"Turun dulu, turun dulu," minta massa aksi.

Dua ajudan itu terlihat masih berusaha bernegosiasi dengan massa aksi. Namun massa tetap meminta pejabat di dalam mobil turun.

Supratman kemudian tampak keluar dari mobil. Massa aksi tampak bersorak saat Supratman turun.

Supratman terlihat berjalan bersama massa aksi ke depan gerbang DPR. Dia tampak berdiskusi dengan para massa aksi tersebut.

Simak Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hanya 14 kementerian/lembaga (K/L) yang disetujui dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.

Dia mengatakan, dalam penyusunan RUU tersebut, awalnya terdapat 16 kementerian/lembaga yang diperbolehkan diisi oleh prajurit TNI aktif.

Namun, ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/3/2025).

Menurut dia, belasan kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif itu pada intinya masih berkaitan dengan tugas di bidang pertahanan.

Ia mengatakan, pembicaraan RUU tersebut pada tingkat kesatu atau di tingkat komisi sudah selesai dan akan dibawa ke tingkat rapat paripurna DPR RI.

Secara sederhana, menurut dia, ada tiga poin perubahan yang disetujui dalam RUU tersebut.

Dia menegaskan bahwa TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut harus mengundurkan diri dari dinas TNI atau pensiun.

Untuk itu, sejumlah TNI aktif yang saat ini tengah menjabat di jabatan sipil yang di luar ketentuan itu akan segera pensiun.

"Soal kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI itu terjawab, bahwa itu sama sekali tidak benar," kata dia.

Komisi I DPR RI sebelumnya menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat kesatu untuk dibawa ke tingkat selanjutnya pada tingkat rapat paripurna DPR RI.

RUU itu disetujui untuk dibahas ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi.

Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut.

Pengambilan keputusan itu yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, hingga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.