JAKARTA - Mantan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara ikut perang mendukung Rusia melawan Ukraina di Donetsk. Dia menjadi tentara bayaran Moskow.

Terkait hal itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan status kewarganegaraan Satria Arta Kumbara. Supratman mengatakan, Satria Arta Kumbara telah memenuhi syarat untuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia lantaran menjadi tentara aktif Rusia.

Supratman menyebutkan bahwa berdasarkan pengecekan pada sistem laman Kewarganegaraan AHU per 12 Mei 2025, Satria belum atau tidak mengajukan permohonan kehilangan Kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, status kewarganegaraannya dapat hilang sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.


Foto/Dok Kemenkum



"Jadi berdasarkan UU 12 Tahun 2006 dan PP 2 Tahun 2007, maka Saudara Satria Arta Kumbara telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia,? tuturnya.

Kendati demikian, Supratman menerangkan, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar Pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria. Instansi pusat, daerah, ataupun masyarakat harus melaporkan kepada Menteri Hukum jika mengetahui adanya WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan.

Selanjutnya, Menteri Hukum akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menerbitkan surat keterangan dimaksud. Saat ini, Kementerian Hukum telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Moskow agar segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kubara yang terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa izin Presiden.

JAKARTA - Langkah tegas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memberantas praktik pengiriman PMI ilegal terus mendapatkan dukungan. Kolaborasi antara Kementerian P2MI, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memberantas kejahatan ini.

Praktisi hukum sekaligus aktivis pemuda Affandi Affan menegaskan pengiriman ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan keselamatan dan masa depan para pekerja migran.

?Saya melihat bagaimana pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan kehilangan perlindungan hukum,? tegas Affan, Senin (19/5/2025).

Managing Partners pada Kantor Hukum Serambi Law Firm ini juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada calon pekerja migran dan keluarganya agar mereka memahami hak dan risiko yang mungkin dihadapi jika memilih jalur ilegal.



?Negara harus hadir melindungi pekerja migran sebagai aset bangsa. Kolaborasi antara Kementerian P2MI, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengakhiri kejahatan perdagangan manusia ini,? tambah Affan.

Sebagai advokat yang fokus pada perlindungan pekerja migran, Affan menyerukan penguatan regulasi, pengawasan penempatan PMI secara legal, serta perluasan akses bantuan hukum bagi PMI yang bermasalah di luar negeri. ?PMI bukan komoditas, mereka adalah pahlawan devisa yang harus dilindungi secara hukum dan kemanusiaan,? ucapnya.

SOLO, KOMPAS.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo, Jawa Tengah, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus premanisme yang terjadi di Kota Bengawan.

Kasatreskrim Polresta Solo, AKP Prastiyo Triwibowo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan terhadap puluhan orang di berbagai lokasi.

Dari total 25 orang yang diamankan, sebagian besar hanya dibina, sementara empat orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan diproses secara hukum.

"Untuk 25 orang mayoritas pembinaan. Namun, kita dari Satreskrim sudah mengamankan empat tersangka sekarang berproses hukum," kata AKP Prastiyo Triwibowo di Polresta Solo, Senin (19/5/2025).

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 351 jo 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun enam bulan.

Lebih lanjut, Prastiyo menjelaskan bahwa penindakan premanisme di Kota Solo dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan edukatif oleh Satuan Bimbingan Masyarakat (Binmas), hingga tindakan preventif dan represif.

"Kemudian juga ada preventif kalau bahasanya dulu itu kejahatan timbul karena ada niat dan kesempatan. Nah, di niatnya itu ada satgas Binmas. Di kesempatan itu ada satgas Sabara. Kemudian Satgas Penindakan adalah Reskrim," paparnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penindakan hukum dilakukan dengan mengacu pada nilai kerugian.

Untuk tindak pidana ringan (tipiring), yaitu dengan kerugian di bawah Rp 2.500.000, pelaporan tetap bisa dilakukan.

"Kemudian untuk tindak pidana biasa di atas Rp 2.500.000, jangan ragu untuk melapor ke perdata ke Polresta Solo ataupun melalui aplikasi yang ada dari Pemko Surakarta," tegasnya.

Jakarta -

Aktivis 98 menggelar Sarasehan Lintas Generasi pada Rabu (21/5) mendatang. Acara sarasehan ini mengundang sejumlah tokoh, seperti Ketua DPR Puan Maharani hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Acara akan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Ballroom 2, Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun gelaran ini bertema 'Dari Demokrasi Politik menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi'.

"Kami menilai sepanjang 27 tahun reformasi itu, Indonesia telah mencapai demokratisasi, terutama demokrasi politik. Indonesia menerapkan pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, DPR-RI, DPR-D dan DPD-RI. Kemerdekaan berserikat mendirikan Partai politik hingga ormas dan serikat pekerja dijamin. Demikian juga kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers juga berjalan," kata Juru Bicara Fasilitator Sarasehan Peringati Reformasi 1998, Eli Salomo, kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Eli menyebut sarasehan rencananya dihadiri oleh Puan Maharani, Dasco, dan tokoh aktivis senior Hariman Siregar yang bertindak sebagai Keynote Speak. Sejumlah pembicara juga dijadwalkan hadir seperti Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Robertus Robet, Andi Rahmat, Feri Amsari, Habiburokhman, Melki Laka Lena, Masinton Pasaribu, Ester Indahyani, Salamuddin Daeng, dan Asfinawati.

"Acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Peristiwa 1998 ini difasilitatori oleh aktivis 1998 lintas kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Medan," tambahnya.

Eli menyebut Reformasi 1998 menjadi bagian dari jejak sejarah Indonesia. Indonesia berubah dari sistem yang otoriter menjadi menganut sistem demokrasi.

"Kami memandang sepanjang 27 tahun reformasi itu, rakyat memang telah menikmati demokrasi politik, tentu dengan berbagai kritik terkait demokrasi politik yang dibajak oleh pemodal, demikian juga kritik terkait money politic dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada dan Pilkades," imbuhnya.

(dwr/maa)

Bom meledak di luar klinik kesuburan di pusat kota Palm Springs, California, Amerika Serikat hingga menewaskan satu orang dan empat orang lain terluka pada Sabtu (17/5) waktu lokal.

Biro Investigasi Federal AS (FBI) menetapkan ledakan bom itu sebagai aksi terorisme yang disengaja. Kepala FBI Los Angeles Akil Davis mengatakan peristiwa itu sebagai salah satu investigasi pengeboman terbesar di California Selatan.

"Sudah jelas, ini adalah tindakan terorisme yang disengaja," ujar Akil Davis, seperti diberitakan AFP.

"Ini mungkin salah satu investigasi pengeboman terbesar yang pernah kami lakukan di California Selatan," lanjutnya.

Menurut laporan AFP, ledakan itu menghancurkan klinik kesuburan dan membuat jendela dan pintu gedung-gedung di dekatanya ikut runtuh.

Sisa-sisa kendaraan yang hangus juga tergeletak di tempat parkir, cukup jauh dari pusat ledakan. Tak hanya itu, puing-puing berserakan di sepanjang jalan dan atap sejumlah bangunan ikut rusak akibat bom tersebut.

Matt Spencer, saksi yang tinggal di dekat lokasi, mengatakan bahwa dia berlari keluar begitu mendengar suara ledakan. Ia langsung mendapati mobil terbakar dan sesuatu seperti mayat di tengah jalan.

"Di depan gedung, [mobil] terhempas ke empat jalur menuju tempat parkir. Saya bisa melihat bagian belakang mobil masih terbakar," ujar Spencer.

FBI mengonfirmasi satu orang yang tewas akibat ledakan itu berada di dekat klinik ketika ledakan terjadi. Petugas masih mengidentifikasi korban tewas itu, sementara empat orang lain juga ditemukan luka-luka.

Tak hanya itu, Davis menegaskan bahwa klinik di Palm Springs tersebut dengan sengaja dijadikan sasaran ledakan bom.

Sementara itu, Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan agen federal sedang bekerja untuk menyelidiki apa yang terjadi di lokasi tersebut. Ia juga menegaskan serangan terhadap klinik kesuburan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dimaafkan.

"Saya tegaskan: pemerintahan Trump memahami bahwa perempuan dan ibu adalah jantung Amerika. Kekerasan terhadap klinik kesuburan tidak dapat dimaafkan," ujar Bondi.

Serangan bom terjadi di klinik kesuburan American Reproductive Centers yang berada di Palm Springs, California, Amerika Serikat, Sabtu (17/5). Insiden ini menyebabkan satu orang tewas dan sekitar empat lainnya luka-luka.

Biro Investigasi Federal AS (FBI) menetapkan ledakan bom itu sebagai aksi terorisme yang disengaja. FBI juga menyebut kasus ini sebagai salah satu investigasi pengeboman paling besar di California Selatan.

"Sudah jelas, ini adalah tindakan terorisme yang disengaja. Ini mungkin salah satu investigasi pengeboman terbesar yang pernah kami lakukan di California Selatan," ujar Kepala Kantor Lapangan FBI di Los Angeles Akil Davis, dikutip dari AFP.

Insiden itu bermula ketika pemadam kebakaran di Palm Springs menerima panggilan adanya ledakan di American Reproductive Center sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Wali Kota Palm Springs Ron deHarte mengatakan bom itu diduga berada di dalam atau dekat mobil yang diparkir di luar klinik saat meledak. Satu orang yang tewas itu lalu ditemukan di dekat kendaraan yang sudah hancur berkeping-keping di luar klinik.

Belum ada keterangan terkait asal-usul aksi teror tersebut. Namun, Davis memastikan investigasi bakal menentukan asal-usul terorisme itu berasal dari internasional atau domestik.

Penyelidikan itu dilakukan satuan tugas terorisme gabungan FBI yang bekerja sama dengan kepolisian Palm Springs dan sejumlah lembaga lainnya.

Sementara itu, seorang saksi bernama Matt Spencer mengaku mendengar ledakan itu karena tinggal di apartemen dekat klinik. Ia langsung berlari keluar setelah mendengar suara ledakan, dan mendapati mobil terbakar serta sesuatu seperti mayat terkapar di tengah jalan.

"Di depan gedung, [mobil] terhempas ke empat jalur menuju tempat parkir. Saya bisa melihat bagian belakang mobil masih terbakar," ujar Spencer.

Ledakan bom itu menyebabkan kerusakan parah di klinik kesuburan tersebut. Sebuah video di media sosial menunjukkan adanya lubang menganga di salah satu dinding klinik yang diakibatkan oleh ledakan bom.

Sisa-sisa kendaraan yang hangus juga tergeletak di tempat parkir, cukup jauh dari pusat ledakan. Tak hanya itu, puing-puing berserakan di sepanjang jalan dan atap sejumlah bangunan ikut rusak akibat bom tersebut.

Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan agen federal sedang bekerja untuk menyelidiki apa yang terjadi di lokasi tersebut. Ia juga menegaskan serangan terhadap klinik kesuburan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dimaafkan.

"Saya tegaskan: pemerintahan Trump memahami bahwa perempuan dan ibu adalah jantung Amerika. Kekerasan terhadap klinik kesuburan tidak dapat dimaafkan," ujar Bondi.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari eksekusi hukuman Syahrul Yasin Limpo (SYL) hingga status warga negara Indonesia (WNI) Satria Arta Kumbara, eks anggota TNI yang bergabung dengan militer Rusia.

Berikut berita hukum sepekan terakhir yang dapat kembali Anda simak.

1. KPK jebloskan SYL ke Lapas Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.

“Pada 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/5).

Baca selengkapnya di sini.

2. Seorang pengantin pria di Palembang diserang dan dibacok jelang akad nikah

Seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan, nyaris meregang nyawa setelah dibacok dan diancam ditembak oleh orang tak dikenal sesaat menjelang acara akad nikahnya pada Minggu (11/5).

Informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat pengantin pria bernama Ahmad Anda (31) bersama keluarganya tiba di lokasi akad nikah dan resepsi pernikahannya dengan calon pengantin perempuan Parida menggunakan mobil di Jalan Panca Usaha, Palembang.

Baca selengkapnya di sini.

3. TNI AL gagalkan penyelundupan 1,2 ton kokain dan 750 kilogram sabu

TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan narkoba berupa 1.200 kilogram (1,2 ton) kokain dan 705 kilogram sabu menggunakan kapal ikan asing berbendera Thailand di perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana TNI I Made Wira Hady Arsanta dikonfirmasi di Batam, Jumat (16/5), membenarkan pengungkapan penyelundupan narkoba tersebut dilakukan Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun.

Baca selengkapnya di sini.

4. Pemain Tangerang Hawks ditangkap polisi

Pemain asing Tangerang Hawks Basketball, Jarred Dwayne Shaw (JDW) ditangkap aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis ganja seberat 8,69 gram.

Wakapolresta Bandara Soetta AKPB Joko Sulistiono dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu (14/5) mengatakan penangkapan Jarred Shaw yang masih tercatat sebagai atlet bola basket profesional ini dilakukan setelah mendapat laporan kecurigaan petugas Bea dan Cukai terkait penemuan barang berupa permen yang mengandung zat narkoba jenis ganja.

Baca selengkapnya di sini.

5. Menkum sebut eks anggota TNI ikut militer Rusia tak lagi berstatus WNI

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Satria Arta Kumbara, mantan anggota Inspektorat Korps Marinir TNI Angkatan Laut, tidak lagi berstatus sebagai warga negara Indonesia usai mengikuti operasi militer di Rusia.

Supratman saat ditemui di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (14/5), mengatakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait gugurnya status WNI Satria tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan terdapat 8.000 eks anggota Jamaah Islamiyah yang harus dibina pascapembubaran organisasi pada pertengahan tahun 2024. Pembinaan dilakukan mulai wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan organisasi terus melakukan pembinaan kepada para narapidana terorisme dan eks anggota Jemaah Islamiyah tentang wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Pihaknya berkolaborasi dengan kementerian BUMN dan lembaga lain untuk menyelenggarakan pelatihan.

Ia mengatakan salah salah satu pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan memperbaiki AC untuk eks anggota Jamaah Islamiyah di Jawa Barat dan Makassar. Eddy menyebut berdasarkan hasil penelitian faktor utama pencetus orang menjadi radikal salah satunya faktor ekonomi.

"Ada 8.000 mantan JI tanggung jawab negara untuk pembinaan," ucap dia saat bedah buku perjalanan kisah Jamaah Islamiyah yang ditulis Kepala Densus 88 Irjen Pol Sentot Prasetyo di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung belum lama ini.

Ia menyebut bekal keterampilan tersebut diharapkan dapat membantu eks anggota Jemaah Islamiyah dari sisi perekonomian. Selain itu, Eddy mengajak Muhammadiyah untuk terlibat dalam upaya pembinaan eks anggota Jamaah Islamiyah.

"Kami berharap Muhammadiyah bisa ikut berperan," kata dia.

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa senilai Rp 100 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk membiayai operasional posyandu hingga pembentukan badan hukum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Saya sampaikan bankeu (bantuan keuangan) kepada desa total sebesar Rp 123,8 miliar, per desa Rp 100 juta. Penggunaannya, pertama, berkaitan dengan operasional posyandu karena posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi new posyandu dengan menjalankan enam standar pelayanan minimal (SPM)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah di kantor Gubernur Banten, Jumat (16/5/2025).

"Kemudian operasional PKK, khususnya dukungan ketahanan pangan, lalu berkaitan dengan penguatan atau pembiayaan penyertaan modal kepada BUMDes, pembentukan notaris untuk Koperasi Merah Putih, dan yang terakhir adalah beasiswa sarjana penggerak," ujarnya.

Berly menjelaskan setiap desa wajib membentuk Kopdes Merah Putih. Untuk saat ini, desa hanya perlu membentuk badan hukum, tidak perlu sampai membahas usaha yang akan dijalankan.

"Koperasi Desa Merah Putih, seluruh desa wajib memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini kita diarahkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pendirian koperasinya. Nanti tindak lanjutnya, kita menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat," ujarnya.

Di Banten terdapat 1.238 desa di empat kabupaten. Mereka ditargetkan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membahas Kopdes Merah Putih pada akhir Mei 2025.

"Koperasi Merah Putih, sekitar 30 persen desa di bulan Mei ini sudah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait pembentukan Koperasi Merah Putih, dan juga menyusun struktur kepengurusannya," ujarnya.

"Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta notaris setelah Musdesus, yang ditargetkan selesai pada kisaran Juni 2025," sambungnya.

(aik/dek)

Eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia telah dijamin oleh undang-undang. Namun, sayangnya, sejumlah oknum menyalahgunakan keberadaan ormas sebagai kedok untuk melakukan aksi premanisme. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa jika ormas terbukti melanggar hukum, maka dapat dikenai sanksi dan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru -

Tim gabungan Polda Riau dan Polres Kampar telah menangkap kembali para tahanan yang melarikan diri. Dari 11 tahanan yang kabur, saat ini sudah 6 tahanan yang ditangkap dan sisanya masih diburu.

"Saat ini sudah enam tahanan yang ditangkap kembali dan lima lainnya masih dalam perburuan," ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto, Jumat (15/5/2025).

Berikut identitas enam tahanan yang sudah ditangkap kembali:

1. Okta Epandri
2. Feri Rahmadi alias Feri bin Suhali
3. Ahmad Zahri Andika Ginting
4. Roni Mahardika
5. Otrianus
6. Rohman alias Uuk bin Taufik

Kombes Anom mengatakan saat ini tim gabungan masih memburu 5 tahanan yang melarikan diri. Pihak kepolisian terus berupaya mengejar pelaku sampai dapat.

"Tim masih terus bergerak di lapangan. Upaya pencarian dan pengejaran lima tahanan lainnya dilakukan secara intensif dan terkoordinasi di seluruh wilayah hukum Polda Riau," ujar Kombes Anom.

Diketahui, sebanyak 11 tahanan di Polres Kampar, Riau kabur dini hari kemarin. 11 tahanan kabur merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan.

Polda Riau langsung membentuk Timsus untuk memburu pelaku. Tim dipimpin langsung Wakapolda Riau Brigjen Adrianto Jossy yang merupakan jenderal bintang satu yang dikenal sebagai polisi Reserse dan Densus 88 Antiteror Polri.

12 Polisi Diperiksa

Sementara itu, Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin L Sengka mengatakan pohaknya memeriksa 12 polisi terkait kaburnya 11 tahanan Polres Kampar. Personel diperiksa sesuai tanggungjawab masing-masing dan piket saat insiden terjadi.

"12 orang diperiksa. Ya, mereka yang piket saat kejadian," ujar Sengka.

(mea/zap)

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad melaksanakan kegiatan Pemusnahan terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme Tahun 2025 Di PT Pindad, Bandung Jawa Barat, pada Kamis (15/05).

Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses hukum dimana melaksanakan putusan pengadilan yang merupakan sinergisitas aparat penegak hukum tindak pidana terorisme, yaitu Kejaksaan, Pengadilan (Mahkamah Agung), dan Densus 88 dengan BNPT & PT Pindad Persero.

"Bahwa Pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna ajudikasi, artinya kita sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," katanya dalam siaran pers, Jumat (16/5/2025).

Eddy Hartono menjelaskan bahwa proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti ini melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan, adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam serta sejumlah besar amunisi.

"Perjalanan panjang barang bukti tadi Bapak sebutkan ada senjata panjang, senjata pendek, busur panah, amunisi cukup banyak. Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi sementara penempatan ini kami titipkan di mako brimob apalagi barang-barang amunisi," kata Eddy.

Menutup sambutannya, Eddy Hartono menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pindad dalam pelaksanaan Pemusnahan barang bukti tersebut dapat berjalan tanpa kesalahan penanganan.

"Hari ini kami ada di Pindad dan kami berterima kasih banyak kepada Pak Dirut PT Pindad atas berkenannya atas tempat ini. Karena memang terus terang saja kita meminimalisir kesalahan ataupun menjadi timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini. Dan oleh sebab itu ke depan kami berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung dan Kejaksaan akan terus berlanjut, dan insyaallah tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia," tambahnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan keputusan hukum atas tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

Di lain pihak, Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa menyatakan komitmennya dalam mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal kita berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya. Ini adalah suatu hal yang sangat kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan dan juga nanti SOP-nya teman-teman antar bahwa hari ini kita akan melakukan tindak lanjut kerja sama dengan baik," ungkapnya.

Turut hadir dan menyaksikan kegiatan ini perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Densus 88/AT Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta.

(ega/ega)