Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKB Mafirion menanggapi insiden warga negara asing (WNA) mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Mafiirion mendorong agar Direktorat Jenderal Imigrasi meninjau izin tinggal yang bersangkutan karena sudah meresahkan.

"Nggak kalau WNA seperti itu, kalau sudah meresahkan dan melakukan beberapa kali tindakan yang sifatnya kriminalitas, saya sarankan, saya sarankan ke Imigrasi, walaupun investor, kalau resahkan masyarakat ya tinjau aja pemberian izin tinggal sementaranya, tinjau aja," kata Mafirion saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

Kemudian, Mafirion menyoroti WNA tersebut yang disebut melanggar izin tinggal. Ia mendapat informasi, seharusnya, WNA itu tinggal di Jakarta Barat (Jakbar), bukan di daerah Kalibata.

"Saya baca dia tinggal di Kalibata City tapi izin tinggalnya Jakbar, KITAS seharusnya diberi sesuai domisili, itu melanggar keimigrasian itu, bisa dicabut KITAS-nya, itu harusnya dikeluarkan sesuai domisili, jadi dia nggak boleh di Jaksel," ucapnya.

Ia menyebut alasan itu juga bisa menjadi penguat untuk mendeportasi yang bersangkutan. Menurutnya, Indonesia butuh investor yang membuat tenang, bukan meresahkan.

"Itu bisa jadi alasan pertimbangan cabut aja KITAS-nya, sementara tindakan kriminal kita minta polisi ambil tindakan. Saya harap Imigrasi, terutama Imigrasi Jaksel dan Jakbar kan di wilayah mereka untuk aktif memantau masalah ini. Kalau memang mereka lakukan pelanggaran atas izin-izin Imigrasi, cabut saja, deportasi saja, kita butuh investor yang buat tenang, kalau bikin tidak tenang ya deportasi saja," ujar dia.

WNA Diamankan Imigrasi Jaksel

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan warga negara asing (WNA) yang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Kini, WNA tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan gerak cepat menindaklanjuti atas laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," tulis akun Instagram @kanimjaksel, Selasa (22/4).

"Bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Saat ini, WNA tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," lanjutnya.

Proses pemeriksaan masih berlangsung saat ini. Nantinya, pihak imigrasi akan menindak WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Kanim Jaksel melakukan patroli keimigrasian di area Kalibata City untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengimbau masyarakat untuk segera lapor jika menemukan WNA mencurigakan.

"Kanim Jaksel mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar kita. Bersama, kita jaga Jakarta Selatan tetap tertib dan aman," ujarnya.

(maa/eva)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dan mendesak pengusutan tuntas terhadap aksi belasan orang narapidana yang menggelar pesta minuman keras dan narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Mafirion mengatakan tindakan amoral tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan dan adanya unsur pembiaran di dalam rutan.

"Saya meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa terkecuali. Kepala rutan hingga petugas yang berjaga harus diperiksa untuk mengetahui apakah ada unsur pembiaran dalam kejadian ini," ujar Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, "Jika terbukti terlibat, petugas harus dipecat. Napi yang terlibat aksi juga harus ditindak tegas. Penegakan hukum yang lemah berpotensi menyebabkan kejadian serupa berulang."

Mafirion juga mengatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Riau telah membenarkan peristiwa tersebut.

"Saya minta agar Kakanwil segera mengambil tindakan dan membebastugaskan pejabat yang terlibat," ujarnya.

Sebelumnya, media sosial ramai memperbincangkan soal beredarnya video narapidana yang memutar musik sambil berjoget di lokasi yang diduga sebagai Rutan Pekanbaru.

Dalam video tersebut terlihat beberapa botol minuman berserakan. Tampak pula botol bekas yang dilengkapi sedotan putih diduga sebagai alat hisap sabu atau bong.

Beberapa narapidana juga terlihat santai menghisap rokok elektrik, sementara di sudut lain, narapidana lain tampak asyik menelepon menggunakan telepon genggam.

"Peristiwa ini menunjukkan bahwa rutan masih menjadi sarang narkoba dan akses masuk minuman keras sangat mudah. Padahal narkoba dan minuman keras dilarang keras masuk ke rutan maupun lembaga pemasyarakatan. Penggunaan telepon genggam juga harus diselidiki untuk mengungkap kemungkinan adanya oknum yang sengaja memasukkan dan meloloskannya sehingga para narapidana dapat menggunakannya dengan bebas," urai Mafirion.

Dia menekankan bahwa lapas dan rutan di Indonesia hingga kini belum terbebas dari peredaran narkoba. Bahkan, beberapa kali terungkap adanya sindikat pengendalian narkoba dari dalam lapas.

Kasus yang paling menggemparkan adalah terungkapnya pabrik narkoba di Lapas Kelas II A Narkotika Cipinang yang didirikan Freddy Budiman. Pabrik tersebut menjadi importir ribuan butir ekstasi dan mampu memproduksi dua kilogram sabu setiap kali produksi.

Menurut ia, terungkapnya kasus penggunaan narkoba dan minuman keras oleh napi di rutan adalah fenomena gunung es.

"Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi Dirjen PAS untuk melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya di rutan tersebut, tetapi juga di rutan dan lapas lainnya, guna mencegah terulangnya kasus serupa," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pendekatan dialogis berbasis hak asasi manusia guna mengatasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua karena kasus kekerasan yang dilakukan kelompok itu terus berulang.

Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.

"Kasihan masyarakat di sana energi mereka banyak terkuras untuk masalah kekerasan bersenjata sehingga tidak bisa fokus membangun,” kata Mafirion di Jakarta, Selasa.

Dia pun tidak memberi toleransi terkait kasus yang baru terjadi, yakni KKB membunuh 12 orang warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Menurut dia, pendekatan dialogis memang membutuhkan waktu lama karena pendekatan itu harus terus berkesinambungan. Meski demikian, pendekatan tersebut diyakini akan bisa menghasilkan solusi perdamaian abadi.

Menurut Mafirion, Republik Indonesia punya pengalaman sejarah konflik, seperti yang terjadi di Aceh. Namun, dengan adanya dialog demi dialog yang terjadi dan memunculkan perjanjian damai, konflik itu bisa terselesaikan.

"Pendekatan itu yang bisa dilakukan untuk membantu mengurai benang kusut konflik di Papua yang tak berkesudahan," katanya.

Pendekatan dialogis, kata Mafirion, pernah dilakukan Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat menyelesaikan kekerasan bersenjata di Aceh.

Gus Dur melakukan pertemuan dengan semua kalangan, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, hingga aktivis HAM dan melakukan pendekatan nonmiliter secara humanis.

"Sosok Gus Dur bisa menjadi salah satu contoh penyelesaian konflik walaupun saya tahu bahwa banyak pihak yang terlibat secara langsung dan tak langsung untuk mengatasi konflik yang terjadi," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta kepada pemerintah agar kondisi berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dievaluasi buntut kasus puluhan narapidana yang kabur dari Lapas Kutacane, Aceh, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, masalah-masalah di lapas terjadi karena kondisinya kelebihan kapasitas.

"Karena kan peristiwa seperti ini bukan peristiwa yang kemarin (saja), oleh satu program yang kemarin kemudian terjadi hari ini. Tapi kan sudah lama begini," kata Mafirion di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa Komisi XIII DPR juga sudah beberapa kali meminta kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar evaluasi itu dilakukan secara perlahan.

Dia mengungkapkan bahwa masalah kelebihan kapasitas itu biasanya terdapat perbedaan antara narapidana dengan petugas penjaga penjara. Misalnya seharusnya kapasitas 300 orang narapidana dijaga oleh 50 petugas, tetapi kini jumlah narapidana mencapai 1.000 orang dengan jumlah petugas yang sama.

Selain itu, dia mengatakan saat ini sudah saatnya bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengevaluasi lapas yang sudah tidak layak digunakan.

Terkait kasus di Aceh, dia mengatakan bahwa Lapas Kutacane memiliki lahan yang kecil sehingga harus dievaluasi.

"Pesan kita, yang kabur itu harus bisa ditangkap lagi. Kan banyak alasan juga, alasannya karena mereka tidak ada bilik asrama, ya macam macam lah alasannya, kan orang ditahan itu memang macam macam alasannya untuk bisa bebas," kata dia.

Sebelumnya pada Senin (10/3), puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaporkan kabur. Aksi tersebut pun terekam dalam video yang beredar di media sosial.

Polda Aceh pun kini sudah mengerahkan satu peleton aparat untuk menjaga keamanan di Lapas Kutacane, serta mengerahkan personel lainnya untuk mengejar para narapidana yang masih melarikan diri.

Dari 52 narapidana yang kabur, sebanyak 16 orang sudah diamankan dan saat ini ditahan di Mapolres Aceh Tenggara. Sedangkan sisanya 36 narapidana masih dalam pencarian.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengevaluasi secara menyeluruh lapas-lapas yang melebihi kapasitas.

Menurut Mafirion, evaluasi semakin mendesak dilakukan setelah adanya insiden puluhan narapidana kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh.

“Kita minta itu melakukan evaluasi yang sempurna terhadap lapas-lapas. Karena bagaimanapun ini terjadi karena memang overcapacity, sudah enggak bisa lagi itu. Sudah pasti itu karena overcapacity,” ujar Mafirion di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini berpandangan bahwa persoalan lapas overkapasitas tersebut pada akhirnya berimbas pada melemahnya sistem keamanan dan penjagaan.

Sebab, jumlah warga binaan menjadi tidak sebanding dengan jumlah petugas lapas yang tersedia.

“Memang jumlah warga binaan dengan pembinanya kan jomplang. Misalnya harusnya kapasitas 300 orang, SDM yang melakukan pembinaan umpamanya 50 orang. Sekarang ini warga binaannya jadi 1.000 orang, tapi pembinanya tetap 50 orang,” tutur Mafirion.

Di samping itu, Mafirion juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap rutan dan lapas yang tidak layak huni karena faktor usia, serta yang berlokasi di kawasan permukiman.

“Sudah saatnya kementerian melakukan evaluasi terhadap rutan dan lapas yang memang sudah tidak layak lagi. Kutacane itu lahannya kecil dan berada di kawasan perkampungan, sehingga memang itu harus dievaluasi, harus dibinakan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, puluhan narapidana di Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, melarikan diri setelah membobol atap tahanan pada Senin (10/3/2025) menjelang berbuka puasa.

Insiden ini membuat warga sekitar, termasuk para pedagang takjil, panik dan berlarian menyelamatkan diri.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Provins Aceh, Yan Rusmanto mengonfirmasi bahwa total napi yang melarikan diri mencapai 50 orang.

Hingga Rabu pagi, 28 napi sudah ditangkap, sedangkan sisanya masih dikejar.

Kepala Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Andi Hasyim mengatakan, kaburnya warga binaan Lapas Kelas II B Kutacane diduga disebabkan oleh tidak terpenuhinya beberapa tuntutan dari para narapidana.

Menurut Andi, salah satu tuntutan mereka adalah ingin adanya bilik asmara di dalam lapas. "Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (10/3/2025) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XII DPR RI mempertanyakan urgensi pembentukan Undang-Undang (UU) Kebebasan Beragama yang diusulkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Sebab, ketentuan mengenai kebebasan beragama bagi setiap warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan berbagai regulasi lainnya.

“Maksud saya itu apa itu penting UU itu. Bukankah kita tanpa UU itu, selama ini kita bebas juga beragama. Kan UUD 1945 juga sudah mengatur, kemudian UU HAM mengatur, kan sudah ada semua,” ujar Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).

Politikus PKB itu khawatir, pembentukan regulasi baru soal kebebasan beragama membuat Indonesia memiliki terlalu banyak UU, dan berpotensi membuat setiap aturan yang ada menjadi tumpang tindih.

“Kenapa harus dibuat lagi UU kebebasan beragama? Nanti kita ini kebanyakan UU. Jadi, kita pun sudah tak hafal sama UU kita, sudah pun kita sudah enggak bisa mengawasi semua UU kita,” kata Mafirion.

Atas dasar itu, Mafirion pun mengingatkan Natalius Pigai untuk lebih memikirkan hal-hal yang lebih substantif mengenai persoalan HAM di Tanah Air.

“Apakah sekarang ini tanpa UU kebebasan beragama dengan aturan-aturan yang ada dan UUD 1945, apa orang tidak bebas beragama? Bebas,” ungkap Mafirion.

“Sudahlah kalau saya Kementerian HAM ini pikirkan hal-hal substansi yang lainnya soal hak asasi manusia. Misalnya indeks HAM kita yang turun, iya kan? Lebih bagus itu,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Natalius Pigai mengusulkan adanya UU Kebebasan Beragama.

Menurut Pigai, UU itu perlu dibuat untuk memperbolehkan warga memeluk kepercayaan di luar agama-agama yang telah diakui negara.

"Misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi. Kami malah menginginkan untuk ke depan harus ada undang-undang kebebasan beragama. Ini sikap kementerian ya," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan pentingnya pemerintah segera membuat peta jalan untuk mengatasi berbagai permasalahan di lembaga permasyarakatan (lapas).

Hal itu disampaikan Mafirion saat rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2).

Mafirion dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis, menyoroti masih maraknya kasus penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas, seperti telepon genggam dan narkoba.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kasus tahanan di Semarang yang tertangkap sedang menghabiskan waktu di sebuah restoran serta masalah kepadatan lapas yang hampir melanda seluruh lapas di Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat peta jalan lapas agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," kata Mafirion.

Menurutnya, peta jalan tersebut akan menjadi solusi untuk mengurai berbagai pelanggaran yang terjadi di lapas.

"Sejak zaman kolonial hingga sekarang, kita hanya bicara soal orang yang ditahan. Jika ada yang menyelundupkan handphone maka dipasang detektor. Namun, meski teknologi terus diperbarui, hal ini tidak pernah menjadi solusi tuntas untuk mengurangi kejahatan di lapas," ujarnya.

Mafirion juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petugas lapas, terutama yang bertugas pada malam hari.

"Petugas yang berjaga malam hanya mendapat tambahan Rp 15 ribu per malam. Uang segitu hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Kondisi ini berpotensi memicu kasus di lapas," ungkapnya.

Ia menegaskan tanpa adanya peta jalan yang jelas, kasus-kasus serupa akan terus berulang tanpa solusi.

"Mau sampai kapan kita hanya memberhentikan petugas lapas jika terjadi kasus? Sudah saatnya peta jalan ini dibuat," ucap Mafirion.

Ia juga menjelaskan bahwa peta jalan lapas harus membahas secara komprehensif berbagai permasalahan yang ada, mulai dari memetakan kasus-kasus yang rentan terjadi hingga mencari solusi penyelesaiannya.

"Peta jalan lapas terakhir dibuat pada tahun 1975. Sejak itu, tidak pernah ada pembaruan. Padahal ini sangat penting untuk memastikan sistem permasyarakatan yang lebih baik," ujarnya.

Untuk memulai proses itu, Mafirion mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) lapas.

"Panja lapas ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar dalam penanganan kasus di lapas, tetapi, panja ini harus menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan yang mencari solusi terbaik," ujar dia.

Mafirion pun mengharapkan dengan adanya peta jalan lapas, sistem permasyarakatan di Indonesia dapat diperbaiki secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan petugas hingga pencegahan kasus kejahatan di dalam lapas.

Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan Lapas yang lebih aman, tertib, dan manusiawi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan pentingnya pemerintah segera membuat peta jalan untuk mengatasi berbagai permasalahan di lembaga permasyarakatan (lapas).

Hal itu disampaikan Mafirion saat rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2).

Mafirion dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis, menyoroti masih maraknya kasus penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas, seperti telepon genggam dan narkoba.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kasus tahanan di Semarang yang tertangkap sedang menghabiskan waktu di sebuah restoran serta masalah kepadatan lapas yang hampir melanda seluruh lapas di Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat peta jalan lapas agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," kata Mafirion.

Menurutnya, peta jalan tersebut akan menjadi solusi untuk mengurai berbagai pelanggaran yang terjadi di lapas.

"Sejak zaman kolonial hingga sekarang, kita hanya bicara soal orang yang ditahan. Jika ada yang menyelundupkan handphone maka dipasang detektor. Namun, meski teknologi terus diperbarui, hal ini tidak pernah menjadi solusi tuntas untuk mengurangi kejahatan di lapas," ujarnya.

Mafirion juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petugas lapas, terutama yang bertugas pada malam hari.

"Petugas yang berjaga malam hanya mendapat tambahan Rp 15 ribu per malam. Uang segitu hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Kondisi ini berpotensi memicu kasus di lapas," ungkapnya.

Ia menegaskan tanpa adanya peta jalan yang jelas, kasus-kasus serupa akan terus berulang tanpa solusi.

"Mau sampai kapan kita hanya memberhentikan petugas lapas jika terjadi kasus? Sudah saatnya peta jalan ini dibuat," ucap Mafirion.

Ia juga menjelaskan bahwa peta jalan lapas harus membahas secara komprehensif berbagai permasalahan yang ada, mulai dari memetakan kasus-kasus yang rentan terjadi hingga mencari solusi penyelesaiannya.

"Peta jalan lapas terakhir dibuat pada tahun 1975. Sejak itu, tidak pernah ada pembaruan. Padahal ini sangat penting untuk memastikan sistem permasyarakatan yang lebih baik," ujarnya.

Untuk memulai proses itu, Mafirion mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) lapas.

"Panja lapas ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar dalam penanganan kasus di lapas, tetapi, panja ini harus menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan yang mencari solusi terbaik," ujar dia.

Mafirion pun mengharapkan dengan adanya peta jalan lapas, sistem permasyarakatan di Indonesia dapat diperbaiki secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan petugas hingga pencegahan kasus kejahatan di dalam lapas.

Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan Lapas yang lebih aman, tertib, dan manusiawi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar kembali ke jati diri seperti saat menjadi anggota Komnas HAM. Ia meminta Natalius bersikap tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan- perusahaan nasional maupun multinasional yang diduga melanggar HAM.

"Dalam 105 hari Pak Menteri menjadi menteri, saya tak melihat apa yang dilakukan Pak Menteri di Kementerian HAM. Saya mau Pak Menteri kembali ke jati diri yang sebenarnya sebagai pejuang HAM,"kata Mafirion dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian HAM di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Bicara HAM, Mafirion mengingatkan dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023), laporan Komnas HAM menyebutkan ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 mengalami trauma psikologis.

"Kasus Rempang, saya tak melihat apa yang dilakukan Menteri HAM, berapa orang yang ditangkap, berapa tersangka. Namun ironisnya, ada seorang nenek umur 64 tahun menjadi tersangka karena didakwa mencuri tujuh buah batang kayu jati,"ujarnya.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menambahkan, saat ini pelanggaran HAM di area Proyek Strategis Nasional (PSN) itu di antaranya hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak atas rasa aman, serta hak atas pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Pada kenyataannya, pemerintah hanya memperhatikan urusan bisnis dan investasi sebagai tujuan utama PSN.

Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Sayangnya, prioritas ini didukung oleh fasilitas dan instrumen negara, seperti regulasi hukum, alokasi APBN, insentif fiskal, serta peran birokrasi hingga aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri.

"Saya ingin Pak Menteri melindungi masyarakat Rempang yang dipindahkan. Pernah tidak, kita membayangkan kampung kita, tempat tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah. Apakah itu bisa diterima akal sehat?" ujarnya.

Mafirion menegaskan bahwa dia tak meminta keputusan Menteri Natalius Pigai mengakibatkan perusahaan bangkrut. "Saya mau Kementerian HAM melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban semena-semena atas nama PSN," kata Mafirion.

Atas maraknya persoalan HAM, Mafirion meminta agar Menteri Natalius Pigai turun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Turunnya Menteri HAM, dapat mendengarkan apa yang menjadi keresahan masyarakat.

"Cobalah Kakak Natalius Pigai kembali ke jati diri sebagai pejuang HAM walaupun sudah jadi menteri. Bukan menyalahkan pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menjadi penderitaan rakyat," kata Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Natalius Pigai mengatakan, masyarakat harus mendapatkan keuntungan ekonomi sebagai dampak positif atas kehadiran PSN. "Memastikan agar budaya terlestari dan kelestarian dan perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran perusahaan atau pembangunan yang berskala besar," ujarnya.