Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan tak ada target atau deadline Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin meneken Keppres setelah gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA) di IKN tuntas.

"Kan sudah jelas Presiden menyatakan komitmen untuk pemindahan ibu kota itu pasti tetap akan Presiden selesaikan. Yang pasti, soal deadline-nya, karena Pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar, ya, baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatifnya terpenuhi, itu aja," kata Supratman usai rapat paripurna pengesahan Prolegnas di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Politikus Gerindra itu mengatakan Prabowo ingin proses pembangunan gedung MPR/DPR/DPD RI di IKN segera selesai. Dia menyebut Prabowo juga meminta gedung MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) di IKN segera diselesaikan pembangunannya.

"Nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan, presiden menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR/MPR dan DPD itu bisa segera dilakukan," kata Supratman.

"Kemudian setelah itu Mahkamah Agung, juga Mahkamah Konstitusi sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan kita, itu bisa terpenuhi," sambungnya.

Supratman menegaskan tidak ada masalah soal Keppres IKN. Dia menyebut Prabowo memperhitungkan kesiapan sarana dan prasarana kantor hingga tempat tinggal aparat pemerintah saat berpindah ke IKN.

"Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, ya kan. Kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor termasuk untuk tempat tinggalnya," ujarnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf jika ke depan terdapat pengajuan perjalanan dinas ke luar negeri. Prasetyo mengatakan pihaknya akan berupaya meminimalkan perjalanan ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mulanya mengatakan pihaknya ingin melakukan efisiensi perjalanan ke luar negeri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Di poin yang ini, kami mohon izin di forum yang terhormat, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita ingin melakukan efisiensi dan kemarin juga sudah ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan untuk kita mau mulai mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan dinas luar negeri, Bapak Pimpinan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas memohon maaf jika ke depan akan ada beberapa perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Kemsesneg. Meski begitu, dia memastikan akan mengurangi perjalanan ke luar negeri itu sebagaimana arahan dari Prabowo.

"Sehingga kami mohon izin dalam forum terhormat ini, ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf dan mohon permakluman apabila dalam perjalanan ke depan ada beberapa pengajuan perjalanan-perjalanan dinas luar negeri yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden akan coba kita efisienkan," tuturnya.

Prabowo Subianto sebelumnya meminta Kabinet Merah Putih bekerja secara efisien. Menurutnya, meski kabinetnya tergolong besar, harus bekerja efisien.

"Yang penting, kita bekerja dengan efisien. Yang penting, kita bekerja tidak seenaknya," kata Prabowo dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Dia meminta para menteri hingga menteri koordinator (menko) mengecek kembali alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia meminta para menteri mempelajari kembali daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sehingga penggunaan anggaran dilakukan dengan efisien.

"Saya minta semua menteri telusuri alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail," ucapnya.

Prabowo ingin agar kegiatan bersifat seremonial hingga perjalanan ke luar negeri dikurangi. "Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, tolong dikurangi," tegasnya.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, menyebut Presiden Prabowo Subianto tak akan mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK yang sebelumnya telah diusulkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Prabowo akan mengikuti usulan nama-nama tersebut.

"Saya rasa tidak ya," kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Prasteyo menjawab akankah pemerintah mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK. Sebab, DPR sudah mengirim surat ke Presiden terkait nama-nama capim dan cadewas KPK.

Prasetyo mengatakan proses itu sudah berjalan. Pihaknya tak ingin lagi buang-buang energi untuk memproses ulang capim dan cadewas KPK. Menurutnya, pilihan sebelumnya sudah yang terbaik.

"Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur, dan cara berpikir kita tidak mau buang-buang energi tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan Presiden sebelumnya," kata Prasetyo.

Meski begitu, Prasetyo belum bisa memastikan apakah proses penetapan pimpinan lembaga antirasuah itu rampung sebelum Prabowo memulai lawatan ke luar negeri.

"Nanti kami cek ya. Kalau secara administrasi nampaknya sebenarnya sudah berjalan, sudah selesai juga jawaban dari Bapak Presiden juga sudah ada, tinggal proses dilanjutkan oleh teman-teman di DPR," ujarnya.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, sebelumnya mengatakan pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Prabowo Subianto terkait kelanjutan seleksi capim KPK. Supratman mengatakan daftar nama capim yang akan dikirimkan oleh Prabowo bisa sama dengan yang telah dikirimkan oleh Jokowi atau bisa berbeda.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," kata Supratman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Tonton juga Video Jokowi Tunggu Administrasi Setneg Sebelum Kirim Nama Capim KPK ke DPR

[Gambas:Video 20detik]

Agus Andrianto resmi dilantik jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agus mengaku sudah mundur dari jabatannya sebagai Wakapolri.

"Sudah sudah sudah," kata Agus saat ditanya soal jabatan sebelumnya sebagai Wakapolri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Agus juga mengatakan dirinya sudah pensiun atas keinginan sendiri. "Pensiun atas permintaan sendiri," ujarnya.

Agus menyebut akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan akan membantu Prabowo sesuai perintah dan tugas yang diberikan.

"Arahannya kan dari Pak Presiden ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," ujarnya.

Sebelumnya Prabowo resmi melantik 48 menteri di Istana Negara, Jakarta. Dalam pelantikan, Prabowo juga mengangkat 6 pejabat setingkat menteri, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Simak Video 'Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik':

[Gambas:Video 20detik]