Upaya penerbitan Undang-Undang Pemindahan Narapidana (napi) atau transfer of prisoner (TOP) terus berlanjut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong UU ToP direalisasikan agar tidak membebani keuangan negara.

"Daripada membebani keuangan negara, kami kembalikan untuk menjalani hukuman di sana (negara asal narapidana)," kata Agus seusai kunjungan di kantor Imigrasi Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Agus mengatakan UU Pemindahan Narapidana kini sudah dirancang. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu akan diajukan dan dibahas di DPR RI.

Menurutnya, transfer napi antarnegara harus didasari UU. Hal itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, pemindahan juga didasari dari kesepakatan dua negara. Yakni, Indonedia dan negara asal narapidana.

"Kami akan lakukan secara resiprokal terhadap warga negara mereka," kata Agus.

Dilansir detikNews, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting.

Yakni, hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman. Karenanya, undang-undang itu diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja, Sok Veasna. Dalam pertemuan bilateral ini, keduanya membahas isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutur Menteri Agus dalam keterangan tertulis pada Senin (19/5/2025).

Didampingi Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, Menteri Agus menerangkan tujuan pertemuan untuk menyepakati kerjasama di bidang perdagangan orang, serta mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi kedua negara.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara," kata Menteri Agus.

Pertemuan Bilateral Kedua (The 2nd Bilateral Meeting) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali ini digelar mengingat terjadi peningkatan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia mencatat maraknya kasus-kasus WNI yang terindikasi bekerja secara non-prosedural yang terjerat dalam online gambling dan scamming.

Sehingga disepakati Letter of Intent (LoI) Indonesia-Kamboja dalam pertemuan kali ini. Agus menjelaskan dokumen kerjasama ini menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal. Dalam LoI disepakati kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

"Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespons tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," jelas Menteri Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Yuldi menyampaikan Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia-Kamboja di bidang Keimigrasian.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," terang Yuldi.

Yuldi menerangkan Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif, yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional. Langkah signifikan, lanjut dia, telah diambil dengan memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan sanksi tegas kepada penyelundup dan fasilitatornya.

Yuldi selanjutnya menjelaskan Imigrasi berperan dalam pencegahan dari hulu keberangkatan pekerja migran non-prosedural melalui penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi sebagai pekerja migran nonprosedural.

Dia mengungkapkan selama Januari-April 2025, tercatat petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah menunda keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, imbuh dia, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Yuldi menegaskan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI tak sekadar aktif mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi, yakni program edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama yang diketahui merupakan penyumbang PMI dengan jumlah besar.

"Agar memahami pentingnya melengkapi dokumen dalam permohonan paspor. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan," ujar Yuldi.

Simak juga Video: 46 WNI Korban TPPO di Myawaddy Myanmar Dipulangkan ke RI

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

“Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, muruah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi, para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan,”

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memindahkan sebanyak 56 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (11/5).

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan para warga binaan tersebut merupakan provokator dan berperilaku reaktif terhadap petugas saat razia narkoba dan ponsel sehingga menyebabkan kerusuhan di Lapas Muara Beliti pada Kamis (8/5).

Selain itu, sembilan warga binaan Lapas Muara Beliti lainnya juga dipindahkan pada hari yang sama ke Lapas Kelas I Bandar Lampung. Menurut Agus, langkah ini dilakukan untuk mempertegas komitmen pihaknya mewujudkan nihil narkoba dan ponsel di lapas maupun rumah tahanan (rutan).

Ia pun menegaskan tidak ada ampun untuk narapidana dan tahanan yang masih berani bermain-main dengan narkoba dan ponsel. Tidak hanya bagi warga binaan dan tahanan, langkah yang sama juga akan dilakukan terhadap oknum petugas pemasyarakatan yang terbukti menyelewengkan wewenangnya.

“Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, muruah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi, para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan,” kata Menteri Agus.

Pemindahan warga binaan dilakukan oleh Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen serta Direktur Kepatuhan Internal yang telah terjun ke lokasi saat terjadinya peristiwa kerusuhan. Pemindahan juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

56 Warga Binaan Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, Minggu (11/5), sekitar pukul 18.30 WIB. Mereka ditempatkan di enam lapas dengan kategori super maximum security (pengamanan super maksimum) dan maximum security (pengamanan maksimum).

Ia menjelaskan, Nusakambangan memiliki tiga lapas super maximum security dan empat lapas maximum security dengan teknologi smart prison (penjara pintar). Khusus di lapas dengan pengamanan super maksimum, setiap warga binaan ditempatkan pada sel khusus (one man one cell) dan interaksi langsung sangat dibatasi.

Dengan penambahan ini, total ada 603 warga binaan telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena mengganggu keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba, sepanjang enam bulan Agus mengemban jabatan Menteri Imipas.

Agus menambahkan, razia benda-benda terlarang serta penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Di samping itu, pembenahan dan pemulihan di Lapas Muara Beliti telah dilakukan usai kerusuhan pada Kamis (8/5). Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan juga terus diberikan sesuai ketentuan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendukung langkah tegas Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberantas narkotika dan hp di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Sugiat tegas mendukung Agus.

"Razia HP dan narkoba merupakan langkah preventif dan progresif secara konsisten dan berkelanjutan tentu sangat kami dukung," ujar Sugiat dalam keterangan yang diterima, Jumat (9/5/2025).

Anggota DPR RI dapil Sumut 3 ini menilai langkah-langkah Kemenimpas dalam mewujudkan akselerasi program prioritas 13 dimana di dalamnya juga termasuk pemberantasan narkoba di dalam lapas dan rutan patut diacungi jempol. Dia menyebut selama kepemimpinan Agus, Kementerian Imipas banyak mengalami perubahan.

"Kami melihat banyak perubahan dalam 6 bulan ini," ucap Sugiat.

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan sikap tegas terhadap peredaran narkoba dan hp. Agus menegaskan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberi sanksi tegas.

"Saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," tegas Agus.

Agus juga sebelumnya menyerukan sikap tegas soal penyelundupan ponsel dan narkoba dalam lapas. Dia mengatakan pemberantasan ponsel dan narkoba dalam lapas adalah harga mati.

"Zero ponsel dan narkoba harga mati," ucap Agus.

Seperti diketahui pada 6 bulan pertama menjabat, Menteri Agus telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat peredaran narkoba ke lapas super maximum security di Nusakambangan. Selain itu, Menteri Agus telah menonaktifkan 14 pejabat struktural dan 4 kepala UPT (kalapas atau karutan).

Menteri Agus kemudian menonaktifkan 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kanwil, dan 5 orang pegawai masih dalam pemeriksaan, serta 2 pegawai di proses pidana karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

"Mohon dukungan dan doanya untuk perjuangan kami membersihkan lapas rutan dari semua gangguan keamanan, terkhusus dari peredaran narkoba dan penggunaan HP yang menjadi sumber utama permasalahan," tutur dia.

"Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, menghantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat," pungkas Menteri Agus.

Lapas Musi Rawas Rusuh

Kerusuhan diketahui terjadi di Lapas Narkoba Muara Beliti, Musi Rawas. Kerusuhan tersebut diduga akibat para tahanan tidak terima handphonenya dirazia.

Dilansir detikSumbagsel, Kamis (8/5/20250), kerusuhan itu terjadi pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan kericuhan tersebut bermula saat pihak lapas melakukan razia HP pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," ujar Ronald.

Kemudian setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas merazia kembali di Blok Bangau di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa. Selanjutnya di blok bangau terjadi kericuhan sehingga petugas menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek blok bangau.

Hingga akhirnya kericuhan berhasil diselesaikan pukul 11.00 WIB. Belum diketahui berapa napi yang terlibat dalam kericuhan itu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan saat ini kondisi Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas sudah kondusif. Sebelumnya, di lapas tersebut terjadi kerusuhan diduga para tahanan tidak terima HP mereka dirazia.

Dilansir detikNews, Agus mengatakan saat ini kondisi di lapas tersebut kondusif dan pihak lapas telah berkoordinasi dengan TNI-Polri terkait masalah keamanan.

"Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif. Pihak lapas telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri dan TNI mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu," kata Menteri Agus di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Agus menjelaskan penyebab kerusuhan adalah penolakan dari warga binaan terhadap razia yang dilakukan oleh petugas lapas. Dia menyebut sasaran razia tersebut adalah barang-barang terlarang seperti ponsel dan narkoba.

"Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk hp dan narkoba adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar jajaran kami lakukan," kata dia.

Menteri Agus mengatakan razia berlangsung pukul 10.00 WIB. Dia meminta seluruh lapas tak gentar melakukan razia karena kegiatan tersebut termasuk dalam 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

"Sikap saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," ucap Menteri Agus.

Agus juga menyerukan bahwa pemberantasan ponsel dan narkoba dalam lapas adalah harga mati.

"Zero ponsel dan narkoba harga mati," tegas dia.

Seperti diketahui pada 6 bulan pertama menjabat, Menteri Agus telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat peredaran narkoba ke lapas super maksimum security di Nusakambangan. Selain itu Menteri Agus juga telah menonaktifkan 14 pejabat struktural, 4 kepala UPT (kalapas atau karutan).

Menteri Agus kemudian menonaktifkan 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kanwil, dan 5 orang pegawai masih dalam pemeriksaan, serta 2 pegawai di proses pidana karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

"Mohon dukungan dan doanya untuk perjuangan kami membersihkan lapas rutan dari semua gangguan keamanan, terkhusus dari peredaran narkoba dan penggunaan HP yang menjadi sumber utama permasalahan," tutur dia.

"Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, menghantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat," pungkas Menteri Agus.

Video: Kantor Disdik-BPKAD Musi Rawas Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Anggaran

Video: Kantor Disdik-BPKAD Musi Rawas Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Anggaran

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta. Lokasi lahan ini dinilai berada di kawasan perkotaan dan strategis.

Lapas tersebut diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau. Kemudian, lahannya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak, sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5).

Ia menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Lebih lanjut, Ara mengungkap ide tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bermaksud agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucapnya.

Di samping itu, Ara menyebutkan dirinya mendapat dukungan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satuan tugas (satgas) dari lintas kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan.

Ia menyampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan serta Badan Pusat Statistik (BPS) sudah langsung mengawal proses pembangunan sejak awal. Pihaknya juga mengalokasikan sekitar 5 ribu rumah subsidi untuk pegawai lapas agar mereka memiliki hunian layak.

"Dari BPKP, Kejaksaan, dan BPS juga ikut mengawal kegiatan ini. BPS juga akan mendata langsung pegawai lapas yang bisa berat mendapatkan sesuai aturan rumah subsidi. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa," katanya.

Sementara itu, Agus menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai lapas. Saat ini jumlah pegawai lapas ada sekitar 65 ribu banyak yang belum memiliki rumah, sehingga KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menggunakan penjara di lahan strategi untuk dijadikan perumahan. Namun hal itu baru bisa dilakukan setelah ada lapas pengganti.

Dalam keterangan yang diterima detikcom, pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan saat ini memang banyak lokasi lapas yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi perumahan. Akan tetapi, perlu ada lapas baru terlebih dahulu sebagai penggantinya.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Sebagai informasi, pada acara Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Ara menyampaikan bahwa rata-rata penjara memiliki lokasi yang strategi di perkotaan. Untuk itu, Prabowo memerintahkan agar penjara tersebut dipindah buat dibangun perumahan.

"Pak Prabowo sudah telpon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah,' begitu," ujar Ara pada Senin (21/4/2025).

Kemudian, Ara mengatakan sudah berbicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait hal tersebut. Penjara itu bila perlu dibangun di lokasi yang agak jauh, sehingga narapidana sulit untuk dijenguk maupun kabur dari penjara.

"Mulainya kapan? Tentu kita akan inventarisir, saya sudah berkomunikasi dengan menteri lapas Pak Agus. Kita akan bertemu segera untuk memetakan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," kata Ara kepada awak media usai acara Halal Bil Halal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memimpin panen raya padi yang ditanam di Lapas Kelas II-B Terbuka Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Lahan padi yang siap dipanen hari ini seluas 2 hektare.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (17/4/2025), Agus tiba pukul 09.19 WIB. Dia didampingi Direktur Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kemenimipas Mashudi.

"Sudah berapa yang ditanam?" tanya Agus kepada Koordinator Wilayah Lapas Nusakambangan, Irfan.

"Yang sudah tanam 2 hektare, Bapak. Yang mau tanam 2 hektare," jawab Irfan.

Padi yang ditanam dan sebagian dipanen hari ini merupakan program yang digagas Agus dalam rangka mendukung visi ketahanan pangan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Agus menggandeng warga binaan atau narapidana (napi) serta pihak ketiga untuk menggarap lahan di Lapas Kelas II-B Terbuka Nusakambangan.

Total napi yang terlibat dalam program penanaman padi ada 18 orang. Sebelum terjun ke sawah, para napi diasesmen terlebih dulu oleh tim Badan Permasyarakatan (Bapas) Ditjenpas Kementerian Imipas untuk mengetahui minat mereka.

Narapidana yang diikutsertakan dalam program ketahanan pangan ini adalah mereka yang sudah mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan serta sudah melewati setengah masa pidana, dan narapidana yang akan pembebasan bersyarat.

Padi yang dipanen diserap sebagai bahan makanan napi dan akan dipasarkan ke masyarakat.

Sebelumnya, Agus juga mengecek hasil produksi peternakan ayam di lapas ini. Agus berpesan agar semakin banyak warga binaan yang mendapat pelatihan peternakan ayam.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto memimpin panen ikan, selain panen padi, di Lapas Kelas II-B Terbuka, Nusakambangan, Jawa Tengah (Jateng). Upaya menghidupkan sektor pangan di lapas adalah program Kementerian Imipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk mendukung visi ketahanan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Di lokasi, Kamis (17/4/2025), Agus didampingi Dirjenpas Mashudi, Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan, Kajari Cilacap, dan jajaran pejabat Kemenimipas. Jenis ikan yang siap panen di antaranya nila, lele, dan bawal.

Di lokasi ini terdapat tiga kolam ikan yang siap panen. Kapasitas kolam mencapai 5.000 ekor ikan. Luasan kolam 1.500 meter persegi.

Menteri Imipas Agus panen ikan di Lapas Nusakambangan. (Audrey/detikcom)

Ada 10 warga binaan yang bergabung dalam program peternakan ikan ini. Sebelum terjun ke sawah, para napi diasesmen terlebih dulu oleh tim Badan Permasyarakatan (Bapas) Ditjenpas Kementerian Imipas.

Narapidana yang diikutsertakan dalam program ketahanan pangan ini adalah mereka yang sudah mengikuti sidang tim pengamat permasyarakatan. Serta sudah melewati setengah masa pidana dan narapidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat.

Menteri Imipas Agus bersama pejabat Kementerian Imipas panen ikan. (Audrey/detikcom)

Dia juga memimpin panen raya padi yang ditanam di lahan seluas 2 hektare. Program ini diikuti 18 napi.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memimpin panen jagung di Lapas Gladakan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Agus berharap jagung ini dapat digunakan untuk pakan ayam yang sedang diternak di Lapas Kelas IIB Terbuka Nusakambangan.

"Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan Bapak Presiden kami, juga melihat dari hasil kerja temuan-temuan BPK selama ini, banyak sekali lahan-lahan yang dipertanggungjawabkan lembaga pemasyarakatan ini, yang itu artinya tidak produktif," kata Agus di lokasi, Kamis (17/4/2025).

Jagung yang ditanam di lahan seluas sekitar 6,2 hektare di Lapas Gladakan berjenis hibrida. Tercatat ada 15 warga binaan yang ikut dalam program ini.

"Salah satu model yang akan kami bangun adalah di Nusakambangan. Hari ini kegiatan di Nusakambangan dengan maksud untuk, intinya adalah untuk mengecek kesiapan program daripada yang saya canangkan," tutur Agus.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Audrey/detikcom)

Sementara itu, Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi menjelaskan setiap warga binaan yang ikut dalam program ketahanan pangan akan menerima premi. Total premi tersebut akan diberikan dengan catatan.

"Untuk perikanan, pertanian semua itu sama. Dari hasil itu dia mendapatkan berapa persen. Seumpama dia terima premi atau insentif Rp 1,5 dari hasil ikan, nah yang 30 persennya itu ya diberikan ke dia 500, Rp 1 juta masuk ke BRI, dan diambil pada saat dia keluar (penjara)," terang Mashudi.

Diberitakan sebelumnya, Agus mengecek hasil produksi peternakan ayam di Lapas Kelas IIB Terbuka pada pagi ini. Agus berpesan agar semakin banyak warga binaan yang mendapat pelatihan peternakan ayam.

Agus pun menanyakan soal sumber pakan ternak. Dia berharap bahan dasar pakan ayam bisa bersumber dari ladang jagung setempat agar biaya pakan bisa ditekan.

"Jagungnya bisa jagung sendiri nggak? Maksudnya buat efisiensi. Kira-kira dicoba begitu bagaimana? Belajar sama orang pakan," perintah Agus kepada pihak lapas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto mengunjungi Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), dalam rangka panen perdana. Agus langsung mengecek peternakan ayam yang berada di Lapas Kelas II-B Terbuka.

Di peternakan ayam Lapas Terbuka Kelas II-B ini, terdapat 2.494 ekor. Peternakan ini mulai beroperasi awal Februari 2025.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (17/4/2025) pukul 08.50 WIB, Agus menanyakan kondisi ternak saat ini kepada pihak lapas. Terdapat 10 warga binaan yang turut membantu beternak ayam.

Poster panen perdana ketahanan pangan di Lapas Nusakambangan (Audrey/detikcom)

Agus meminta pihak lapas memfasilitasi pelatihan bagi lebih banyak lagi narapidana. "Paling tidak mereka yang kerja di sini warga binaan, bisa mendapat pelatihan yang sama, sehingga mereka punya skill dari pelatihan itu," kata Agus kepada pihak Lapas Kelas II-B Terbuka.

Dia pun menekankan kepada pihak lapas soal insentif bagi narapidana yang turut bekerja di peternakan ayam. Agus ingin insentif tersebut menjadi tabungan bagi narapidana setelah bebas, sehingga mereka lebih siap memulai kembali hidup bermasyarakat.

"Mulai bisa kasih insentif warga binaan kapan?" tanya Agus memastikan.

Ayam di peternakan Lapas Nusakambangan (Audrey/detikcom)

Pihak lapas mengatakan napi akan mendapat insentif terjadi perputaran ekonomi, setelah telur-telur maksimal diproduksi dan terjual. Tercatat hingga 16 April 2025 ayam-ayam ini telah menghasilkan 47.501 telur.

Agus pun menanyakan soal sumber pakan ternak. Dia berharap bahan dasar pakan ayam bisa bersumber dari ladang jagung setempat agar biaya pakan bisa ditekan.

"Jagungnya bisa jagung sendiri nggak? Maksudnya buat efisiensi. Kira-kira dicoba begitu bagaimana? Belajar sama orang pakan," perintah Agus kepada pihak lapas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan data penerima amnesti masih diverifikasi. Supratman mengatakan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) yang melakukan proses verifikasi tersebut.

"Sementara yang kita proses itu adalah amnesti. Amnesti sekarang masih diverifikasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, setelah selesai baru kemudian kami lapor kepada Presiden," kata Supratman usai menghadiri open house Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2025).

Supratman mengatakan data penerima amnesti akan menyesuaikan surat edaran dari Mahkamah Agung (MA). Dia mengatakan data terakhir penerima amnesti yang diterima sebanyak 700 orang.

"Data terakhir itu dari 100 ribu kemudian turun ke 44 ribu, karena kami juga verifikasi. Kemudian turun lagi ke 19 ribu, yang terakhir saya dapatkan data dari Direktur Pidana yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau surat edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang," ujarnya.

Koruptor dan Bandar Narkoba Tak Mungkin Dapat Amnesti

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan narapidana (napi) korupsi dan bandar narkoba tidak akan menerima amnesti. Agus mengatakan amnesti diberikan sesuai klasifikasi napi yang sudah ditentukan.

"Masih naik turun (jumlah penerima amnesti) karena ini kan mau Lebaran, pasti ada juga yang lain sebagainya. Namun kami pastikan bahwa remisi itu ditujukan kepada yang memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana apa yang disampaikan," kata Agus di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2).

"Nggak mungkin kepada pelaku korupsi yang dampaknya luas kepada masyarakat kita berikan. Demikian juga terhadap bandar narkoba, nggak akan mungkin juga akan diberi amnesti oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya