Mantan Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 dan 2014-2015 Zaini Arony kembali meminta pengalihan penahanan. Dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

"Kami memohon untuk penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," ungkap kuasa hukum Zaini Arony, Hijrat Priyatno ditemui di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/5/2025).

Zaini Arony merupakan tersangka dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) antara BUMD PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada Lombok City Center (LCC) bersama dua orang lainnya. Yakni, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha dan mantan Direktur PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopiandi.

Permohonan penangguhan tahanan sudah dilayangkan ke kejaksaan. Hijrat mengungkap alasan permintaan penangguhan tahanan. Mulai faktor usia Zaini Arony yang sudah menginjak 72 tahun dan segi kesehatan.

"Pertimbangannya dari segi usia, beliau juga punya riwayat penyakit diabetes dan rekam medisnya sudah ada. Itu menjadi bahan pertimbangan," katanya.

Pertimbangan tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan. Pihaknya tinggal menunggu permohonan penangguhan penahanan tersebut disetujui atau tidak.

"Itu semua kami serahkan kepada kejaksaan untuk menilai, karena itu kewenangan dari kejaksaan. Apa pun itu kami hormati," ujar Hijrat.

Pengajuan pengalihan penahanan Zainy Arony sudah dilakukan beberapa kali. Mulai dari kasus dengan kerugian Rp 39 miliar itu masih berjalan di penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dan saat pelaksanaan tahap dua ke jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

"Kami tim kuasa hukum dari Pak Zaini Arony tidak henti-hentinya memohon kepada kejaksaan, baik di Kejati NTB maupun dilimpahkan ke Kejari Mataram ini, tetap kita memohon untuk diperhatikan untuk penahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," pintanya.

Waktu permohonan pengalihan penahanan di Kejati NTB, Hijrat melanjutkan, sejumlah tokoh agama dijadikan sebagai penjamin. Akan tetapi, para tokoh agama itu kini dihilangkan sebagai penjamin saat mengajukan permohonan ke jaksa penuntut.

"Hari ini (Kamis, 15/5/2025) kami menjaminkan dari kuasa hukumnya. (Tokoh agama) Kali ini belum ada, mungkin ke depan bisa disusul," ujarnya.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mataram, Mardiyono, mengatakan tidak ada penangguhan tahanan terhadap Zaini Arony. Alih-alih adanya penangguhan penahanan, permohonan saja tidak ada yang diterima.

"Tidak ada permohonan penangguhan penahanan, tidak ada. Baik dari tersangka maupun kuasa hukum tersangka. Tidak ada permohonan penangguhan," tegasnya.

Kalau pun ada permohonan penangguhan penahanan, akan disampaikan ke atasannya. " Akan kami laporkan ke pimpinan, kemudian akan dipertimbangkan oleh pimpinan," tutur Mardiyono.

Kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Zaini menjabat sebagai bupati pada 2013. Saat itu, Zaini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Tripat yang mengenalkan tersangka Lalu Azril Sopiandi dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Mantan narapidana pemerasan terkait proses permohonan izin dan pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar tahun 2010-2012 ini disebut berperan aktif dalam sejumlah pertemuan membahas rencana KSO bersama pihak PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Ia juga menerbitkan surat KSO antara PT Tripat selaku BUMD Lobar, dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. KSO tersebut tanpa persetujuan dari DPRD setempat.

Sementara, peran tersangka Lalu Azril Sopiandi dan Isabel Tanihaha melakukan KSO yang menjabat sebagai diretur di masing-masing perusahaan. Wujud KSO itu adalah LCC.

Salah satu poin krusial KSO diantara mereka itu melegalkan atau mengesahkan atau dapat mengagunkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) atas tanah eks penyertaan modal Pemda Lobar.

Luas tanah pusat pembelanjaan itu 8,4 hektare, yang terdiri dari dua sertifikat. Salah satu sertifikat tanah dengan luas 4,8 hektare diagunkan ke Bank Sinarmas.

Sebenarnya, kasus korupsi di LCC ini pernah diusut Kejati NTB. Waktu itu, mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi dan mantan Manager Keuangan PT Tripat Abdurrazak ditetapkan tersangka dan telah diadili. Di pengadilan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara.

Lalu Azril Sopandi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu juga ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 891 juta subsider 2 tahun penjara.

Sementara, Abdurrazak divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Abdurrazak juga turut dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp 235 juta subsider satu tahun penjara.

Jaksa Lanjutkan Penahanan Para Tersangka

Jaksa Kejari Mataram melanjutkan penahanan Zaini. Dia kembali ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. "Pak Zaini Arony kami tahan di Rutan Praya, Lombok Tengah," ujar Kasipidsus Kejari Mataram Mardiyono, Kamis.

Jaksa turut melanjutkan penahan terhadap tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha. Untuk Isabel Tanihaha, Mardiyono berujar, penahanannya dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram.

"Untuk dua orang (tersangka) Isabel Tanihaha dan Zaini Arony pada tahap penuntutan ini kita tahan selama 20 hari ke depan," katanya.

Satu tersangka lagi dalam kasus ini Lalu Azril Sopiandi, selaku mantan Direktur PT PT Patut Patuh Patju (Tripat). Untuk Azril sendiri, jaksa tidak melanjutkan penahanannya karena masih berstatus terpidana.

"Sedangkan untuk Pak Azril tidak kita lakukan penahanan, karena yang bersangkutan masih berstatus narapidana. Masih tetap di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat," ucap dia.

Disebutkan, penahanan terpisah para tersangka dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Untuk kepentingan pembuktian, seperti itu," sebutnya.

Penahanan yang dilakukan, lanjutnya, setelah jaksa penuntut menerima pelimpahan para tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejati NTB. "Iya, hari ini pelaksanaan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas tiga tersangka, yaitu tersangka Isabel Tanihaha, Zaini Arony dan Lalu Azil Sopiandi," tandas Mardiyono.

Video: Kejari Geledah Kantor PMI Lubuklinggau soal Kasus Pengelolaan Darah

Video: Kejari Geledah Kantor PMI Lubuklinggau soal Kasus Pengelolaan Darah

Muh Sukriaka, pecatan anggota polisi yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda NTB, ditangkap kembali. Ia dibekuk di rumah salah satu istrinya di wilayah Lombok Tengah setelah buron selama 20 hari.

Dirresnarkoba Polda NTB Kombe Roman Smaradhana Alhaj mengatakan, Sukriaka ditangkap Tim Puma Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB pada 5 Mei 2025.

"Ditangkap di wilayah Lombok Tengah, rumah istri kesekiannya," kata Roman, Kamis (14/5/2025).

Sukriaka (46), warga Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, itu sebelumnya kabur dari Rutan Polda NTB pada 16 April 2025.

"Sebulan setelah ditangkap, dia kabur. Ditangkap kembali 5 Mei 2025 setelah kurang lebih 20 hari kabur. Ditangkap Tim Puma Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB," ujarnya.

Lompat Tembok Saat Bersih-bersih

Sukriaka melarikan diri saat diberi tugas membersihkan lingkungan tahanan. "Saat itu disampaikan Dittahti Polda NTB yang bersangkutan (Muh Sukriaka) di sore (16 Mei 2025) lagi bersih-bersih. Kemudian ada kesempatan untuk melarikan diri. Singkatnya seperti itu," jelas Roman.

Ia kabur dengan cara melompati tembok tahanan ketika petugas lengah.

Sukriaka merupakan tersangka kasus narkoba yang ditangkap Ditresnarkoba Polda NTB pada Sabtu, 15 Maret 2025. Dari penangkapan itu, polisi menyita 15 bungkus sabu dengan berat total 3,463 gram.

"Tiga gram lebih sabu itu sudah dalam beberapa poket, sudah dibagi-bagi," jelas Roman.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka membeli sabu dari seseorang berinisial T di Lombok Tengah sebanyak 10 gram dengan harga Rp 1 juta per gram. Barang itu kemudian dijual kembali dengan harga Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per poket.

"Tersangka mendapatkan keuntungan hingga Rp 500 ribu per gramnya," ujar Roman.

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pimpinan yayasan di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Komnas HAM bertemu dengan empat korban kasus "Walid Lombok," kata Yan Mangandar Putra, perwakilan Aliansi Anti Kekerasan Seksual NTB.

Pertemuan Komnas HAM dengan pendamping dan korban "Walid Lombok" tersebut dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa (29/4/2025).

Selain menemui empat korban pencabulan dan kekerasan seksual oleh "Walid Lombok", Komnas HAM juga bertemu sejumlah pihak, di antaranya Aliansi Setop Kekerasan Seksual NTB, UPTD PPA Provinsi NTB, UPTD PPA Lombok Barat, Dinas Sosial, dan Sentra Paramita Mataram.

Yan menjelaskan, hal yang digali dalam pertemuan tersebut terkait tahapan proses bagaimana kasus ini mulai terungkap. Juga terkait upaya perlindungan apa yang sudah dilakukan aliansi bersama dengan layanan pemerintah.

"Karena ini fenomena yang cukup aneh, kenapa kekerasan seksual itu begitu sangat fenomenal, terutama di Pulau Lombok, kenapa begitu rentan terjadi kekerasan seksual di pondok pesantren," kata Yan.

Rencananya, perwakilan Komnas HAM juga akan bertemu dengan pemerintah dan aparat penegak hukum Polda NTB.

Selain kasus "Walid Lombok", Komnas HAM juga menyoroti maraknya kasus kekerasan di sejumlah pondok pesantren di NTB.

"Tujuan Komnas HAM juga selain kasus "Walid Lombok" juga terkait kasus pondok pesantren sebelumnya, yaitu atas nama korban NI yang meninggal di pondok pesantren AA di Lombok Barat, itu juga tadi yang didalami," kata Yan.

Yan mengatakan, hingga saat ini, belum ada titik terang dalam kasus kematian NI, santriwati di Lombok Barat, yang diduga mengalami kekerasan.

Aliansi Setop Kekerasan Seksual mencatat, hingga saat ini ada 17 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren.

"Juga kasus-kasus kekerasan seksual di pondok pesantren yang sampai 17 (kasus) sampai dengan hari ini," tutup Yan.

Mataram (ANTARA) - Seorang Tahanan di Lapas Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bernama Hariyan (50) warga Desa Kerumut ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka bekas sayatan senjata tajam di sungai Desa Tete Batu.

"Korban merupakan warga binaan itu, masih menjalani hukuman di Lapas Selong dan saat ini sedang jalani tahap asimilasi," kata Kasi Humas Polres Lombok Timur AKP Nicolas Oesman di Lombok Timur, Sabtu.

Terhadap kasus penemuan mayat ini, aparat kepolisian dan anggota polisi yang mendapat laporan langsung terjun ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim inafis serta petugas kesehatan untuk melakukan olah TKP, Sabtu siang.

"Petugas akan melakukan visum terhadap korban. Usai visum, korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk pemakaman," kata AKP Nicolas.

Mengenai penyebab kematian korban, menurut dia, saat ini belum bisa disimpulkan karena masih menunggu hasil visum yang telah dilaksanakan dan penyelidikan lebih lanjut.

"Penyebab kematian korban dalam penyelidikan," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

MATARAM, KOMPAS.com - Sejumlah alumni santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan oknum pimpinan yayasan salah satu Pondok Pesantren di Lombok Barat, NTB, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Tim sudah mengirimkan surat permohonan perlindungan dan permohonan restitusi ke LPSK," kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, Rabu (23/4/2025).

Joko mengatakan, korban santriwati sempat mendapat sejumlah ancaman dan tawaran untuk dinikahkan oleh seorang oknum yang diduga kerabat terduga pelaku.

"Ada oknum yang mencoba mengancam, ada yang menawarkan untuk dinikahkan dengan seseorang, udah nikah aja nanti kita yang biayai," kata Joko menirukan.

"Bahkan ada iming-iming untuk menikah dengan adik pelaku," kata Joko.

Joko menyebutkan, dari identifikasi oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual NTB, ada sekitar 22 alumni santriwati yang menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh oknum ketua yayasan pondok pesantren.

Dari jumlah tersebut, 9 orang korban sudah berani buka suara dan melaporkan kekerasan seksual tersebut ke polisi.

Korban yang melapor merupakan alumni ponpes tahun 2016-2023.

Saat kejadian, para korban yang melapor masih di bawah umur dan duduk di bangku sekolah setingkat SMP - SMA.

Diberitakan sebelumnya, AF, pimpinan yayasan salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, dilaporkan ke polisi atas dugaan pencabulan terhadap santriwati, setelah para korbannya menonton film serial Malaysia berjudul Bidaah (Walid).

Kasus dugaan pencabulan dan kekerasan seksual terungkap berawal dari percakapan di grup alumni yang memperbincangkan film Bidaah (Walid) yang tengah viral.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Muhammad Fadli, menuturkan I Wayan Agus Suwartama belum pernah dijenguk oleh istrinya, Ni Luh Nopianti. Pria difabel yang terjerat kasus pelecehan seksual tersebut menikah secara adat pada Kamis (10/4/2025) lalu.

"Belum pernah dijenguk (oleh istrinya)," tutur Fadli, Kamis (17/4/2025). Agus pun masih beraktivitas seperti biasa di Lapas.

Menurut Fadli, Lapas IIA Kuripan tidak ada kaitannya dengan pernikahan Agus. Apalagi, pernikahan secara adat itu tidak digelar di Lapas yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu.

Sebelumnya, Perbekel Desa Ulakan, I Ketut Sumendra, menuturkan keluarga Nopianti sempat melarang putrinya menikah dengan Agus lantaran usia perempuan itu masih 18 tahun. Belakangan, keluarga warga Desa Ulakan, Karangasem, itu luluh dan mengizinkan putrinya menikah dengan Agus meski pria difabel tersebut terjerat kasus pelecehan seksual.

Acara adat pernikahan tersebut digelar di rumah Nopianti. Adapun, kehadiran Agus digantikan oleh sebilah keris.

Video: 'Jin Ifrit' hingga 'Perahu Nabi Nuh' Meriahkan Pawai Takbiran di Lombok

Video: 'Jin Ifrit' hingga 'Perahu Nabi Nuh' Meriahkan Pawai Takbiran di Lombok

Ratusan keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), antusias melakukan kunjungan saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan kunjungan khusus Lebaran dibuka untuk keluarga narapidana selama tiga hari ke depan.

"Lapas Selong akan melayani kunjungan selama tiga hari ke depan ketika Idul Fitri, dimulai dari hari ini," kata Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik serta Kegiatan Kerja Lapas Selong, Gamal Masfur, saat ditemui detikBali di ruang kerjanya, Senin (31/3/2025).

Program layanan kunjungan Idul Fitri ini sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kunjungan ketika Idul Fitri untuk warga binaan lapas merupakan perintah dari Dirjen Pemasyarakatan, itu serentak di seluruh Indonesia," jelas Gamal.

Salat Idul Fitri dan Kebersamaan dengan Keluarga

Selain kunjungan keluarga, Lapas Selong juga memfasilitasi warga binaan untuk melaksanakan salat Id berjemaah.

"Tadi juga kami laksanakan salat sunah Idul Fitri secara berjemaah dengan warga binaan lapas. Kunjungan keluarga juga bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan supaya bisa merasakan suasana Lebaran," ujarnya.

Salah satu napi, SA (37), mengaku bahagia saat dikunjungi oleh keluarganya pada momen Idul Fitri. Dia terharu bisa berkumpul dengan keluarga di hari yang fitri.

"Ada istri dan anak yang mengunjungi. Sangat senang rasanya bisa berkumpul bersama keluarga, apalagi ketika Lebaran ini," ujarnya semringah.

Warga binaan lainnya, HM (29), juga merasakan kebahagiaan saat dikunjungi keluarganya. Selain bisa bertemu, ia juga menikmati makanan khas Lebaran yang dibawakan oleh keluarganya.

"Sangat senang. Ini dibawakan makanan ringan, ketupat, dan opor ayam. Sudah lama tidak makan ketupat soalnya," ucap HM.

Pantauan detikBali, ratusan masyarakat memadati area parkir Lapas Selong. Di dalam aula kunjungan, keluarga warga binaan memenuhi ruangan yang telah disediakan. Untuk kenyamanan para pengunjung, pihak lapas menyiapkan fasilitas berupa tenda dan karpet untuk tempat duduk.

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Sebanyak 204 warga binaan atau narapidana (napi) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Praya, Lombok Tengah, diusulkan mendapat remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah. Satu di antaranya merupakan napi khusus korupsi anggaran dana desa (ADD).

Kepala Rutan Kelas IIB Praya, Syaripuddin Hazri, mengatakan usulan remisi tahun ini masih didominasi kasus napi tindak pidana umum. Total napi pidana umum yang diajukan mencapai 136 orang.

"Rincian perolehan, 15 hari sebanyak 44 orang, 1 bulan 86 orang, 1 bulan 15 hari 6 orang. Sedangkan yang 2 bulan itu nol atau tidak ada," kata Syaripuddin kepada detikBali, Selasa (25/3/2025).

Jumlah itu didominasi tindak pidana narkotika (33 orang), human trafficking (3 orang), asusila (1 orang), jaminan fidusia (2 orang), pembunuhan (2 orang), penadah (2 orang), dan pencurian (37 orang).

"Ada juga napi kasus penggelapan sebanyak 2 orang, penipuan 4 orang, perampokan 10 orang, perikanan 1, dan kasus perlindungan anak 39. Sehingga, totalnya sebanyak 136 orang untuk pidana umum," ujar Syaripuddin.

Sedangkan napi pidana khusus, Syaripuddin mengajukan sebanyak 68 orang. Jumlah itu terdiri dari narkotika 67 orang dan korupsi 1 orang.

"Rincian perolehan mereka ada yang 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, tetapi tidak ada yang dapat dua bulan," tegas Syaripuddin.

Syaripuddin menegaskan warga binaan diusulkan mendapat remisi asalkan telah memenuhi syarat sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Proses pengajuan remisi dilakukan secara online setelah disetujui melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas.

"Jadi tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat pasti diusulkan," beber Syaripuddin.

Adapun syarat warga binaan yang diusulkan, yakni menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa hukuman, aktif mengikuti program pembinaan yang dibuktikan dengan laporan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dibuat oleh wali, serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko melalui asesmen oleh asesor lapas. Surat Keputusan (SK) remisi Idul Fitri biasanya terbit paling lambat H-1 Lebaran.

"Jadi nanti pas Lebaran itu akan kami umumkan kepada para warga binaan yang dapat remisi ini," jelas Syaripuddin.

Video: H-7 Lebaran, Arus Lalin Tol Cikatama Mulai Ramai

Video: H-7 Lebaran, Arus Lalin Tol Cikatama Mulai Ramai

Mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony, mengajukan penangguhan penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia terjerat kasus dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) pemanfaatan aset lahan pembangunan Lombok City Center (LCC).

Kuasa hukum Zaini Arony, Ijrat Prayitno, mengungkapkan permohonan penangguhan penahanan diajukan dengan alasan kesehatan kliennya yang menurun. Ia juga menyebut pengajuan tersebut didukung oleh puluhan tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Lombok Barat.

"Ada 20 tuan guru dan tokoh-tokoh agama yang kami jadikan sebagai jaminan pengalihan penahanan. Kami minta pengalihan penahanan jadi tahanan kota," ujar Ijrat di Mataram, Selasa (25/2/2025).

Ia menambahkan, Zaini kini berusia 71 tahun dan belum lama ini menjalani pemasangan ring jantung. "Terus sakit-sakitan. Baru pasang ring jantung. Kondisi kakinya (sakit)," imbuhnya.

Ijrat juga memastikan kliennya tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. "Sudah diserahkan permintaan pengalihan tahanan ke Kejati. Sudah kami ajukan kemarin langsung, begitu ada penahanan," tegasnya.

Kejati NTB Telaah Permohonan

Kejati NTB saat ini meneliti berkas permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Zaini Arony. Jaksa masih mempertimbangkan apakah pengajuan tersebut dapat dikabulkan.

Kasi Penkum Kejati NTB, Efrien Saputera, membenarkan adanya surat permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Zaini. Ia menegaskan bahwa Kejati NTB tengah menelaah permohonan tersebut.

"Benar, kami sudah terima suratnya. Saat ini sedang diteliti oleh teman-teman Pidsus (Pidana Khusus Kejati NTB)," ungkap Efrien kepada detikBali, Selasa (25/2/2025).

Proses telaah dilakukan untuk menilai urgensi permohonan tersebut. "Pengajuan bisa dikabulkan maupun ditolak. Makanya kami telaah dulu," imbuhnya.

Kasus Korupsi LCC

Sebelumnya, Zaini Arony ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KSO pemanfaatan aset lahan pembangunan LCC dan langsung ditahan di Rutan Praya, Lombok Tengah, selama 20 hari ke depan.

"Hari ini sudah kami lakukan penahanan hingga 20 hari ke depan di Rutan Praya. Ini dilakukan tentu ada maksud dan tujuannya, karena sebelumnya ada tersangka LS ditahan di sana," ujar penyidik Kejati NTB, Hasan Basri, di kantornya, Senin (24/2/2025).

Kasus ini telah diusut sejak 2020. Selain Zaini, Kejati NTB juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) PT Tripat Lombok Barat, Lalu Azril Sopandi, dan mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera, Isabel Tanihaha.

Video: Polisi soal Penangguhan Penahanan Vadel Badjideh

Video: Polisi soal Penangguhan Penahanan Vadel Badjideh

Mantan Bupati Lombok Barat (Lobar) Zaini Arony ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) pemanfaatan aset lahan pembangunan Lombok City Center (LCC). Zaini langsung ditahan di Rutan Praya, Lombok Tengah, hingga 20 hari ke depan.

"Hari ini sudah kami lakukan penahanan hingga 20 hari ke depan di Rutan Praya. Ini dilakukan tentu ada maksud dan tujuannya, karena sebelumnya ada tersangka LS ditahan di sana," ujar penyidik Kejati NTB Hasan Basri di kantornya, Senin (24/2/2025).

Pantauan detikBali di lokasi, Zaini keluar dari ruang pemeriksaan Kejati NTB pada pukul 16.47 Wita dengan mengenakan rompi merah muda bertuliskan 'tahanan'. Zaini tampak berjalan pelan sambil dibopong oleh penyidik Kejati NTB dan kuasa hukumnya. Ia juga terlihat memegang tongkat dan tangannya diborgol.

Zaini tidak memberikan banyak pernyataan kepada awak media. Ia memilih menyerahkan tanggapan terkait penahanannya kepada kuasa hukumnya. Dia merupakan tersangka ketiga dalam kasus ini.

Hasan menjelaskan, Zaini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat terlibat dalam KSO antara PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera dalam pembangunan LCC.

"Beliau adalah mantan Komisaris Utama PT Tripat yang juga mantan Bupati Lombok Barat 2009-2014 dan 2014-2025. Kasusnya adalah kasus dugaan korupsi dalam KSO antara PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera tahun 2013," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyidikan, Zaini diketahui berperan dalam proses awal kerja sama tersebut. Ia disebut sebagai pihak yang mengenalkan tersangka LS dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada Juni 2013.

Selain itu, Zaini diduga aktif dalam beberapa pertemuan membahas rencana KSO. Ia juga menerbitkan surat persetujuan KSO dan menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada 8 November 2013 di Hotel Sentosa Senggigi.

Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 39 miliar lebih. Zaini dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Kejati telah menetapkan dua tersangka dalam kasus KSO pembangunan LCC, yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) PT Tripat Lombok Barat, Lalu Azril Sopandi, dan mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera, Isabel Tanihaha.

Kasus ini sebenarnya telah diusut sejak 2020. Saat itu, mantan Direktur PT Tripat Lombok Barat, Lalu Azril Sopandi, dan mantan Manajer Keuangan PT Tripat, Abdurrazak, telah ditetapkan sebagai tersangka dan diadili.

Lalu Azril Sopandi divonis lima tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 891 juta dengan subsider dua tahun penjara. Sementara Abdurrazak divonis empat tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan, dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 235 juta dengan subsider satu tahun penjara.

Dalam persidangan sebelumnya, majelis hakim menguraikan bahwa penyertaan modal dan ganti gedung yang dibangun pada 2014 menjadi salah satu dasar keputusan tersebut. PT Tripat saat itu mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat berupa pemanfaatan lahan strategis seluas 8,4 hektare di Desa Gerimak, Kecamatan Narmada.

Video: Polres Gianyar Bongkar Korupsi Dana Hibah Pembangunan Pura Rp 2,25 M

Video: Polres Gianyar Bongkar Korupsi Dana Hibah Pembangunan Pura Rp 2,25 M

Mantan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ruslan Abdul Gani, diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Ia diperiksa terkait dugaan korupsi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Lombok Utara.

Pantauan detikBali, Ruslan keluar dari ruangan pemeriksaan sekitar pukul 16.00 Wita mengenakan pakaian dinas harian (PDH) cokelat sembari menenteng tas hitam kecil menuju kendaraannya.

Gani mengungkapkan materi pemeriksaannya berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembangunan SPAM yang dilakukan PT Gerbang NTB Emas (GNE) pada 2019-2022. GNE merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang menyelenggarakan SPAM regional.

"Masalah Gili Trawangan, ya (soal SPAM). Ditanya soal pelaksanaan bagaimana, perjanjian bagaimana, ya tidak tahu perjanjiannya. Diminta keterangan," kata Gani kepada awak media seusai keluar dari gedung Kejati NTB, Selasa (18/2/2025) sore.

Menurut Gani, materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik berkaitan dengan perjanjian kerja sama yang dilakukan PT GNE dengan Berkat Air Laut (BAL) dalam penyediaan air bersih di Gili Trawangan dan Meno.

"Dia (penyidik) nanya tahu atau nggak, ya saya jawab tidak tahu karena perjanjiannya dibuat sama mereka, bukan Biro Hukum yang buat," imbuh pria yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB.

Gani mengatakan diperlihatkan sejumlah berkas perjanjian kerja sama antara PT GNE dan PT BAL sekitar 2021 atau 2022 saat di ruangan pemeriksaan. Namun, perjanjian kerja sama tersebut tidak melibatkan Biro Hukum sehingga ia tak mengetahui detail persoalan.

"Saya diperiksa sebagai Kepala Biro Hukum. Perjanjian itu dibuat pada tahun 2021 atau 2022 kalau tidak salah. Cuma perjanjiannya itu tidak dibuat oleh Biro Hukum," beber Gani.

Gani menduga perjanjian antara PT GNE dan PT BAL itu bersifat business to business (B2B) sehingga tak melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. "Makanya saya ditanya jaksa, ya saya jawab tidak tahu. Takut salah-salah juga," tegasnya.

Kajati NTB, Enen Saribanon, mengatakan, selain memeriksa Abdul Gani, penyidik juga sudah memanggil dua mantan Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Muhammad Husni dan Zainal Abidin. Keduanya menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

"Iya, memang hari ini ada pemeriksaan saksi kasus SPAM Lombok Utara," terang Enen.

Menurut Enen, kasus tersebut kini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Pemeriksaan terhadap kedua terpidana korupsi pasir besi Lombok Timur tersebut bagian rangkaian dari penguatan alat bukti.

Enen memastikan penyidik Kejati NTB juga akan memanggil dan memeriksa pejabat Lombok Utara. Namun, Enen enggan berkomentar soal tersangka dan kerugian negara. "Jadi, masih ada serangkaian pemeriksaan saksi-saksi," ucapnya.

Video: Eks Kadis PUPR Gorontalo Divonis Bebas di Kasus Korupsi SPAM Dungingi

Video: Eks Kadis PUPR Gorontalo Divonis Bebas di Kasus Korupsi SPAM Dungingi

Rekaman video I Wayan Agus Suartama alias IWAS (22) joget di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, viral di media sosial (medsos). Sebelumnya, pria difabel terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram itu sebelumnya sempat mengaku tidak betah di dalam penjara.

Dalam video yang dilihat detikBali, Agus tampak santai berjoget sembari memakan roti di halaman Lapas. Nampak juga raut muka bahagia sambil menatap ke arah orang yang merekam.

Kepala Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat Muhammad Fadli mengatakan video joget Agus berdurasi 16 detik itu direkam pegawai yang bertugas untuk mengontrol uang virtual di lapas. Petugas itu sudah mendapatkan izin untuk membawa handphone (HP) ke dalam lapas oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

"Yang bersangkutan bertugas mengatur transaksi uang virtual, yang memang dibolehkan membawa HP karena langsung izinnya dari pusat," kata Fadli, Senin (27/1/2025).

Fadli juga sudah memanggil pegawai perekam video. Pegawai itu mengaku merekam aktivitas Agus untuk menunjukkan dia tidak tertekan saat berada di dalam lapas. Video tersebut awalnya hanya dikirim ke grup WhatsApp keluarga pegawai tersebut.

"Dia (pegawai koperasi) merekam untuk memastikan Agus tidak tertekan di dalam lapas dan dikirimkan ke grup keluarga dia. Dan yang bersangkutan saat ini lagi dalam proses pemeriksaan," beber Fadli.

Dia menegaskan pelayanan yang didapatkan Agus di dalam lapas sama dengan warga binaan yang lainnya. Selama di lapas, Agus ditahan di blok hunian khusus disabilitas dan lansia dengan kapasitas ruangan 20 orang.

"Jadi Agus ini tidak ada ruangan khususnya, pihak lapas memperlakukan Agus sama dengan warga binaan yang lain, dia saat ini berada di blok hunian bersama dengan 14 narapidana lainnya," bebernya.

Yang membedakan, Fadli berujar, hanya pada kloset duduk di kamar mandi. Fasilitas ini memang sudah digunakan lama untuk lansia dan disabilitas.

"Memang yang untuk warga binaan biasa klosetnya jongkok, sedang di kamar lansia dan disabilitas ini klosetnya duduk, pihak lapas juga sudah mempersiapkan karena memang mereka membutuhkan itu, kalau jongkok mereka akan kesusahan," terang Fadli.

Diberitakan sebelumnya, Agus melalui kuasa hukumnya meminta pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah atau kota. Agus mengaku tidak betah berada di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Namun, majelis hakim menolak permohonan Agus.

Video: Momen Agus Difabel Coba Sapa Awak Media saat Turun dari Mobil Tahanan

Video: Momen Agus Difabel Coba Sapa Awak Media saat Turun dari Mobil Tahanan