REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas menyampaikan respons mereka soal instruksi di internal TNI untuk menjaga kantor kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) di seluruh Indonesia. Setiap kejati dijaga 30 personel dan kejari 10 personel TNI.

Jenderal Listyo Sigit tidak memberikan komentar banyak mengenai hal tersebut. "Yang jelas sinergitas TNI dan Polri semakin oke," ucapnya singkat usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Senada dengan Kapolri, Menhum Supratman juga meyakini, sinergisitas antara Polri dan TNI harus semakin kuat. Dia pun menyebut tugas dan fungsi (tusi) terkait kewenangan penjagaan keamanan telah jelas.

Supratman menjelaskan, Kementerian Hukum berupaya berkoordinasi dengan pihak tertentu mengenai penjagaan TNI. "Kami tidak membicarakan itu dalam implementasi, ya, tapi nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan, berkoordinasi, dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada karena memang bukan tusi Kementerian Hukum yang terkait dengan hal tersebut," kata Supratman.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025 tentang perintah kepada jajaran untuk mendukung pengamanan kejati dan kejari di seluruh wilayah Indonesia. Personel TNI AD beserta alat kelengkapan ditugaskan menjaga kantor kejaksaan.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengunjungi stan usaha mantan narapidana terorisme dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa.

Dilansir dari keterangan resmi, Jenderal Pol. Sigit mengunjungi stan usaha makanan, di antaranya usaha olahan jahe, kunyit asam, dan kerupuk milik Mulyani yang merupakan binaan Satgas Wilayah Jawa Barat serta usaha olahan ayam bakar dan kue milik Doediek Kurniawan yang merupakan binaan Satgas Wilayah DI Yogyakarta.

Selain makanan, dia juga mengunjungi stan usaha pakaian dan madu milik Arif Nawawi yang merupakan binaan Satgas Wilayah Jawa Timur.

Dalam kegiatan Rakernis Densus 88, Jenderal Pol. Sigit turut menyerahkan bantuan modal usaha secara simbolis kepada Sahabat Densus yang merupakan mantan narapidana terorisme.

Pihak yang mewakili menerima bantuan tersebut adalah Imam Santosa selaku pemilik usaha makanan bernama Diet Special Needs. Adapun Imam merupakan Sahabat Densus binaan Satgas Wilayah Jakarta.

Dia juga menyerahkan bantuan kepada dua mantan narapidana yang memiliki usaha, yaitu Badri dengan jenis usaha kopi bernama Koperasi Bina Ikhwan Mandiri (BIM) serta Joko dengan jenis usaha makanan berupa budidaya melon hidroponik dan madu.

Lebih lanjut, Jenderal Pol. Sigit juga memberikan piagam penghargaan kepada tiga orang yang dinilai telah mendukung kinerja Densus 88.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah dipimpin 13 Kapolri sejak era reformasi dimulai pada 21 Mei 1998.

Kapolri adalah posisi tertinggi di Korps Bhayangkara yang dipimpin seorang jenderal bintang empat.

Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri.

Merujuk Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, seseorang dapat ditetapkan sebagai Kapolri setelah diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Calon Kapolri adalah perwira tinggi (pati) Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Lalu, siapa saja Kapolri yang menjabat selama reformasi dan siapa yang memiliki masa jabatan terlama?

Daftar Kapolri yang menjabat selama reformasi

Dilansir dari laman resmi Polri dan Kompaspedia, Rabu (27/1/2021), berikut nama-nama Kapolri yang menjabat selama Reformasi:

1. Jenderal Polisi Dibyo Widodo

• Masa jabatan: 15 Maret 1996-28 Juni 1998
• Tempat, tanggal lahir: Purwokerto, Jawa Tengah pada 26 Mei 1946
• Pendidikan:
  • Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) 1968
  • Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 1975
  • Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) 1992.
• Lama menjabat: 2 tahun 4 bulan.

2. Jenderal Polisi Roesmanhadi

• Masa jabatan: 29 Juni 1998-3 Januari 2000
• Tempat, tanggal lahir: Madura, Jawa Timur pada 5 Maret 1946
• Pendidikan:
  • Akademi Kepolisian tahun 1969
  • PTIK angkatan XI.
• Lama menjabat: 1 tahun 7 bulan.

3. Jenderal Polisi Roesdihardjo

• Masa jabatan: 4 Januari 2000-22 September 2000
• Tempat, tanggal lahir: Surakarta, Jawa Tengah pada 7 Juli 1945
• Pendidikan:
  • Akademi Kepolisian tahun 1967
  • Doktoral di PTIK tahun 1974
  • Sesko ABRI tahun 1979.
• Lama menjabat: 8 bulan.

4. Jenderal Polisi Surojo Bimantoro

• Masa jabatan: 23 September 2000-21 Juli 2001
• Tempat, tanggal lahir: Gombong, Jawa Tengah pada 3 November 1946
• Pendidikan:
  • Akabri 1970
  • PTIK 1977
  • Sespimpol 1983
  • Sesko ABRI 1993.
• Lama menjabat: 10 bulan.

5. Jenderal Polisi Da'i Bachtiar

• Masa jabatan: 29 November 2001-7 Juli 2005
• Tempat, tanggal lahir: Indramayu, Jawa Barat pada 25 Januari 1950
• Pendidikan:
  • Akpol 1972.
• Lama menjabat: 3 tahun 9 bulan.

6. Jenderal Polisi Sutanto

• Masa jabatan: 8 Juli 2005-30 September 2008
• Tempat, tanggal lahir: Pemalang, Jawa Tengah pada 30 September 1950
• Pendidikan:
  • Akpol 1973.
• Lama menjabat: 3 tahun 2 bulan.

7. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri

• Masa jabatan: 1 Oktober 2008-22 Oktober 2010
• Tempat, tanggal lahir: Bogor, Jawa Barat pada 10 Oktober 1952
• Pendidikan:
  • Akpol 1974.
• Lama menjabat: 2 tahun.

8. Jenderal Polisi Timur Pradopo

• Masa jabatan: 22 Oktober 2010-25 Oktober 2013
• Tempat, tanggal lahir: Jombang, Jawa Timur pada 10 Januari 1956
• Pendidikan:
  • Akpol 1978.
• Lama menjabat: 3 tahun.

9. Jenderal Polisi Sutarman

• Masa jabatan: 25 Oktober 2013-16 Januari 2015
• Tempat, tanggal lahir: Sukoharjo, Jawa Tengah pada 5 Oktober 1957
• Pendidikan:
  • Akpol 1981.
• Lama menjabat: 1 tahun 3 bulan.

10. Jenderal Polisi Badrodin Haiti

• Masa jabatan: 17 April 2015-14 Juli 2016
• Tempat, tanggal lahir: Jember, Jawa Timur pada 24 Juli 1958
• Pendidikan:
  • Akpol 1982
  • PTIK 1989
  • Sespim Angkatan XXXIII 1998
  • Lemhanas KRA-36.
• Lama menjabat: 1 tahun 3 bulan.

11. Jenderal Polisi Tito Karnavian

• Masa jabatan: 14 Juli 2016-23 Oktober 2019
• Tempat, tanggal lahir: Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 1964
• Pendidikan:
  • Akpol 1987
  • PTIK 1996.
• Lama menjabat: 3 tahun 3 bulan.

12. Jenderal Polisi Idham Aziz

• Masa jabatan: 1 November 2019-27 Januari 2021
• Tempat, tanggal lahir: Kendari, Sulawesi Tenggara pada 30 Januari 1963
• Pendidikan:
  • Akpol 1988.
• Lama menjabat: 1 tahun 2 bulan.

13. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

• Masa jabatan: 27 Januari 2021-sekarang
• Tempat, tanggal lahir: Ambon, Maluku, 5 Mei 1969
• Pendidikan:
  • Akpol 1991
  • Universitas Indonesia.
• Lama menjabat: 4 tahun 3 bulan per April 2025.

Siapa Kapolri dengan masa jabatan terlama selama reformasi?

Berdasarkan data yang dirangkum Polri dan Kompaspedia, Kapolri dengan masa jabatan terlama adalah Listyo Sigit Prabowo.

Hingga April 2025, ia sudah menjabat selama empat tahun tiga bulan.

Masa jabatannya kemungkinan akan berlangsung hingga 2027 bertepatan dengan usia pensiunnya.

Dilansir dari Kompaspedia, Rabu (17/1/2001), berikut sepak terjang Listyo sebelum ia menjabat sebagai Tribrata 1 alias Kapolri:

• Kapolres Pati pada 2008
• Wakapolrestabes Semarang pada 2010
• Kapolresta Surakarta pada 2011
• Kasubdit II Dittipidum pada 2012
• Dirkrimum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013
• Ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014
• Kapolda Banten pada 2016
• Kadiv Propam Polri pada 2018
• Kabareskrim Polri pada 2019
• Calon tunggal Kapolri pada 2021.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku sepakat dengan usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) soal penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Ia menilai SKCK justru kerap menyulitkan masyarakat ketika menjadi persyaratan, termasuk saat melamar kerja.

Menurut Habiburokhman, warga harus menyiapkan banyak ongkos saat mengurus SKCK, dari biaya administrasi dan pengeluaran lainnya.

"Kalau saya pribadi [setuju], tapi kan saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget ya kan. Menurut saya sih sepakat, enggak usah [ada] SKCK," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (27/3).

"Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar. Satu, ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya," ucap dia.

Politisi Gerindra itu pun mengaku sudah beberapa kali membahas urgensi SKCK dalam rapat bersama Polri di Komisi III. Ia kerap mempertanyakan esensi dan signifikansi surat yang dirilis Polri tersebut.

Pasalnya, SKCK tidak menjamin pemiliknya bersih dari masalah. Ia juga merasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SKCK tidak signifikan, sehingga hanya merepotkan polisi maupun warga.

"Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seingat saya tuh enggak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK," ujarnya.

"Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan orang enggak pernah dipidana dalam Pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua yang pernah dipidana," ujarnya.

Pendapat DPR itu muncul setelah Kementerian HAM mengusulkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo supaya SKCK dihapus.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo mengatakan salah satu tujuan usulan itu demi mempermudah mantan narapidana mendapat pekerjaan saat kembali ke masyarakat.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM juga telah berkirim surat ke Kapolri yang ditandatangani langsung Menteri HAM Natalius Pigai.

"Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di kantornya, Jakarta, Jumat (21/3).

Usulan ini diperoleh setelah Kementerian HAM mengunjungi sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

Nicholay menegaskan usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sepakat dengan usul Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Kalau saya pribadi (setuju), tapi kan saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget ya kan. Menurut saya sih sepakat, enggak usah (ada) SKCK," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (27/3).

Habiburokhman mengatakan penghapusan SKCK ini bisa diberlakukan pada semua pihak, termasuk para mantan narapidana.

"Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan apa namanya orang enggak pernah dipidana dalam pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua yang pernah dipidana," ujarnya.

Menurut Habiburokhman, SKCK sebagai sebuah persyaratan terkadang justru menyulitkan masyarakat. Misalnya, saat sedang mencari pekerjaan.

"Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar, satu ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya," ucap dia.

Lebih lanjut, politisi Gerindra itu mengklaim Komisi III juga sudah beberapa kali membahas soal SKCK ini dalam rapat bersama Polri. Ia berpendapat tak ada jaminan bahwa orang yang dapat SKCK tidak bermasalah.

"Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seinget saya tuh engak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian HAM mengusulkan penghapusan SKCK kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu tujuan dari usulan itu adalah untuk memudahkan mantan narapidana mendapat pekerjaan usai kembali ke masyarakat.

"Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/3.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM telah mengirimkan surat ke Kapolri yang ditandatangani langsung Menteri HAM Natalius Pigai.

Adapun usulan tersebut diperoleh setelah Kementerian HAM mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

Nicholay menegaskan usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, tapi juga untuk semua masyarakat.

Markas Besar (Mabes) TNI mengatakan proses hukum bagi oknum TNI AD penembak 3 anggota Polri di Way Kanan, Lampung, masih berjalan. Mabes TNI akan menghukum seberat-beratnya apabila oknum tersebut terbukti bersalah.

"Masalah proses hukum yang di Lampung ya, artinya kan kemarin sudah disampaikan tersangka-tersangkanya, dari petunjuk dari Panglima TNI kita ikuti saja, proses investigasi, penyelidikan dan belum selesai," kata Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

Dia menegaskan para prajurit akan dihukum berat jika terbukti terlibat. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung.

"Nanti kalau memang betul terbukti bersalah, dan benar-benar betul-betul dia melakukan itu, sesuai hasil scientific investigation dan sebagainya, dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh tim investigasi. Ya kita hukum seberat-beratnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kristomei mengatakan pihaknya tidak akan melindungi prajurit terlibat. Pihaknya akan memecat oknum prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.

"Nggak ada, ngapain kita lindungi-lindungi. Sudah jelas kalau Panglima TNI, kalau bagi prajurit yang melanggar hukum, ya kita proses," kata dia.

"Ngapain takut, kalau prajurit pecat-pecat. Kan yang daftar jadi prajurit TNI banyak, hari ini aja yang dilantik segitu banyaknya, 805 orang. Yang daftar ribuan. Jadi ngapain melindungi yang jelek. Sudah hukum aja lah, banyak yang daftar, kok," imbuhnya.

Sebagai informasi, peristiwa penembakan terhadap tiga polisi itu terjadi pada Senin (17/3) sore. Saat itu, ketiga polisi tersebut tengah menggerebek salah satu lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Mereka yang gugur adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta.

Dua oknum TNI yang menembak tiga polisi di Way Kanan, Lampung, berinisial Kopda B dan Peltu L, resmi jadi tersangka. Keduanya pun dijerat dengan pasal yang berbeda.

"Untuk Kopda B dijerat dengan Pasal 340 juncto 338 KUHPidana. Sementara untuk Peltu L dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana," kata WS Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, Rabu (25/3).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Usulan tersebut dimaksudkan satu di antaranya untuk memudahkan mantan narapidana mendapat pekerjaan usai kembali ke masyarakat.

"Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/3) petang.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM telah mengirimkan surat permintaan tersebut yang ditandatangani langsung oleh Menteri HAM Natalius Pigai ke Kapolri.

Adapun usulan tersebut diperoleh setelah pihaknya mengunjungi beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Nicholay menceritakan ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya.

Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

"Surat ini tadi sudah dikirimkan ke pak Kapolri," kata dia.

Nicholay menambahkan usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, melainkan ditujukan untuk semua masyarakat.

"Semoga dengan adanya surat ini dapat menggugah hati seluruh pemangku kebijakan dalam bidang penegakan hukum agar mereka meninjau kembali tentang syarat-syarat ini SKCK ini," ujarnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah akan menangani kasus tewasnya tiga polisi di Way Kanan, Lampung, yang diduga ditembak anggota TNI.

Supratman menjelaskan pemerintah akan memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berkoordinasi ihwal kasus ini.

"Prinsipnya pasti akan ditangani ya, nanti akan dikoordinasikan dengan semua pihak terkait di pemerintah ya, dengan TNI dengan Kapolri," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3).

Politisi Gerindra itu menegaskan penanganan kasus tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Semuanya akan ditangani secara baik dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum," tutur dia.

Tiga polisi tewas ditembak anggota TNI saat menggerebek sabung ayam. Ketiga polisi itu adalah Kapolsek Negara Batin Way Kanan Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta.

Anggota TNI terduga pelaku penembakan telah ditahan. Terduga pelaku adalah Peltu Lubis selaku Dansubramil Negara Batin dan Kopka Basarsyah selalu anggota Subramil Negara Batin.

Sebelumnya, Danrem 043/Garuda Hitam Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah menegaskan proses hukum akan dilakukan sesuai aturan jika terdapat indikasi dan pelanggaran dalam peristiwa penembakan itu.

"Jika ada indikasi atau bukti pelanggaran, proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku," kata Rikas, di Bandarlampung, Selasa (18/3).

Ahli hukum dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menindak tegas kasus narkoba dan asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. AKBP Fajar diketahui bakal diproses secara etik ataupun pidana.

"Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kapolri dengan menyatakan sikap tegas Polri untuk menegakkan dari sisi etik dan pidana sehingga (AKBP Fajar) ditetapkan sebagai tersangka," kata Aan kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Namun Aan memberikan sedikit catatan. Menurutnya, laporan kasus kejahatan serius seperti yang dilakukan AKBP Fajar seharusnya bisa terendus dan bergegas diungkap oleh Polri tanpa menunggu laporan dari kepolisian Australia.

"Inilah yang sebenarnya ke depan untuk yang serius crime seperti ini, apalagi ini kan kita berhadapan dengan martabat bangsa di dunia, laporannya justru dari polisi Australia, bukan temuan dari polisi kita," ucapnya.

Aan berharap Polri terus meningkatkan perlindungan dan jaminan hak asasi terhadap masyarakat. Dia tak ingin terus mendengar seruan negatif terhadap Polri.

"Jadi seharusnya perlindungan terhadap warga, jaminan hak asasi terhadap warga, sehingga memberikan perlindungan hukum sesuai dengan proses hukum yang baik. Tentunya itu yang diharapkan, jangan sampai adagium no viral no justice itu terus berlangsung," ujarnya.

Seperti diketahui, Jenderal Sigit menegaskan akan menindak tegas kasus narkoba dan asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Jenderal Sigit mengatakan pihaknya akan memproses AKBP Fajar, baik secara etik maupun pidana.

"Yang jelas, kasus tersebut akan ditindak tegas, baik pidana maupun etik," kata Jenderal Sigit di Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Mabes Polri menampilkan AKBP Fajar dalam jumpa pers di Mabes Polri hari ini. AKBP Fajar mengenakan baju tahanan dan bermasker hitam. AKBP Fajar sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers juga menyampaikan kembali komitmen Polri dalam kasus ini. Polri menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

"Bahwa sesuai arahan Bapak Kadiv Propam, Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum," kata Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot dan memproses eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dalam kasus narkoba dan asusila. Sahroni menilai langkah itu merupakan tindakan tegas.

"Saya apresiasi dengan tindakan super tegas ini, apalagi ini langsung oleh Kapolri," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Sahroni mengingatkan supaya terdapat kebijakan preventif agar masalah yang serupa tidak terulang. Sahroni meminta agar proses kenaikan jabatan dapat dilakukan dengan ketat.

"Namun yang terpenting dari kejadian ini adalah bagaimana Kapolri punya kebijakan yang preventif agar masalah serupa tidak terjadi lagi," ujarnya.

"Proses kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan harus dengan prosedur yang ketat misalnya dengan tes narkoba dan kejiwaan untuk naik jadi kapolres," imbuh dia.

Sebelumnya, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dicopot dari jabatan Kapolres Ngada. AKBP Fajar dicopot setelah ditangkap karena diduga terlibat kasus narkoba dan asusila.

Dilihat detikcom, berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP/2025, tanggal 12 Maret 2025, AKBP Fajar dimutasi sebagai pamen Yanma Polri.

Jabatan Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Nagakeo.

Surat ini ditandatangani Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mencopot AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dari jabatan Kapolres Ngada dan menyidang etik serta memproses pidana dalam kasus asusila dan narkoba. Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam mengapresiasi langkah yang ditempuh Kapolri.

"Tentu kita mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah mencopot Kapolres Ngada dan kita minta Kapolri untuk menghukum Kapolres tersebut," kata Dek Gam kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Dek Gam geram dengan kasus yang dilakukan eks Kapolres Ngada itu. Dia menyebutkan kelakuan eks Kapolres Ngada sudah mencoreng negara.

"Ini kan kurang ajar dia, masa dia anak-anak disikat sama dia, bikin malu Polri. Bukan hanya Polri, tapi negara yang malu," kata Dek Gam.

Jabatan Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Nagakeo. AKBP Fajar sebelumnya ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri diduga karena kasus narkoba dan asusila.

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, melihat proses kasus ini berjalan lama. Namun, ternyata, kata Anam, hal itu karena penguraian konstruksi peristiwanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Saat ini proses untuk etik dan pidana sedang berjalan dalam waktu dekat akan digelar sidangnya dan akan segera menetapkan tersangka, itu update yang kami peroleh," kata Anam.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri. Salah satunya jabatan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Dalam Surat Telegram bernomor: ST/488/III/KEP./2025, tanggal 12 Maret 2025, Kapolri menunjuk Brigjen Eko Hadi Santoso sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.

"Brigjen Eko Hadi Santoso Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri," demikian bunyi Surat Telegram, dikutip detikcom, Kamis (13/3/2025).

Sementara itu, pejabat sebelumnya, Brigjen Mukti Juharsa diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Posisi Brigjen Eko Hadi Santoso di Divisi TIK Polri diduduki oleh Kombes Edi Ciptianto.

Peralihan jabatan juga terjadi di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakapolda NTB Brigjen Ruslan Aspan dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri dalam rangka penugasan pada BP Batam. Posisi Wakapolda NTB digantikan oleh Brigjen Hero Henrianto Bachtiar.

Sementara itu, Kombes Idil Tabransyah Kabagren Rorenim Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, yang sebelumnya dijabat Brigjen Hero Henrianto Bachtiar.

Kapolri juga merotasi sejumlah kapolda. Berikut daftar lengkapnya:

1. Kapolda Bengkulu Brigjen Mardiyono
2. Kapolda DIY Brigjen Anggoro Sukartono
3. Kapolda Sulsel Irjen Rusdi Hartono
4. Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomoan Siregar
5. Kapolda Maluku Utara Brigjen Waris Agono
6. Kapolda Riau Irjen Hery Herjawan
7. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Iwan Kurniawan
8. Kapolda Gorontalo Irjen R. Eko Wahyu Prasetyo
9. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto
10. Kapolda Kalimantan Timur Brigjen Endar Priantoro

Tonton juga Video: Kapolri Lakukan Rotasi, Komjen Agus Andrianto Jadi Wakapolri

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini