Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan penjara di kota-kota besar.

Ara mengklaim lahan penjara bakal disulap menjadi rumah warga. Pasalnya, penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) di perkotaan sudah sangat padat.

"Saya sudah mendapatkan direction langsung (dari Presiden Prabowo Subianto), ditelepon sekali, berbicara langsung dua kali," ujar Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Presiden (Prabowo) perintahkan saya untuk bagaimana (mengubah) penjara menjadi rumah. Karena penjara itu ada di tengah-tengah kota dan sudah sangat crowded di situ, supaya dipindahkan (diganti menjadi rumah warga)," tegasnya.

Tindak lanjut rencana ini salah satunya ditempuh dengan dua kali rapat bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Pertemuan terbaru keduanya terjadi pada Rabu (14/5) lalu.

Anak buah Prabowo Subianto itu mengincar dua penjara di Jakarta, yakni Lapas Cipinang dan Lapas Salemba.

Ia menegaskan bakal menyiapkan semua kepastian hukum dan data pendukung yang dibutuhkan. Selain itu, Ara bekerja sama dengan Bank Tanah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sampai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi). Selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," jelasnya dalam rilis resmi.

"Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, jangan sampai negara tidak diuntungkan dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," tegas Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk melaporkan sejumlah hal penting terkait rencana menyulap penjara menjadi rumah warga. Ini menyangkut progres legalitas dan tata kelolanya agar semakin jelas.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lepas) Salemba, Jakarta Pusat, menggelar inspeksi mendadak (sidak) hunian dan tes urine sejumlah narapidana (napi) untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.

"Sasaran kami adalah barang-barang terlarang, baik itu narkoba, benda tajam serta benda lainnya," kata Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Salemba Dedy Sirait di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sidak yang digelar untuk memastikan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberantasan narkoba dan tindak penipuan di Lapas/Rutan berjalan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa sidak yang dilakukan menyasar ke blok hunian Paviliun Hunian Warga Binaan Ahmad Arief lantai dua yang melibatkan Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal) Lapas Kelas II A Salemba.

Dedy mengatakan bahwa selama sidak, pihaknya tidak menemukan narkoba dan barang -barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

"Selain sidak, kami pun melaksanakan tes urine kepada empat warga binaan secara acak dengan hasil negatif menggunakan narkotika," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Salemba Mohamad Fadil menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan komitmen dalam rangka pencegahan peredaran gelap narkoba dan barang terlarang di lingkungan Lapas Salemba.

"Kami terus tingkatkan upaya pencegahan dengan penggeledahan kamar-kamar hunian yang dilakukan secara berkala," katanya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin saja dapat terjadi.

"Sekaligus membuktikan kepada masyarakat bahwa tidak ada pembiaran terhadap peredaran narkoba, telepon seluler dan pungli dalam Lapas," katanya melanjutkan.

Fadil juga menampik adanya berita yang menyatakan bahwa warga binaan Lapas II A Salemba terlibat melakukan penipuan dan pengendalian narkoba.

"Saya selaku Kalapas bersama seluruh jajaran berkomitmen tidak akan mentolerir segala bentuk peredaran narkoba dan penipuan dari dalam Lapas," katanya menambahkan.

Data yang dihimpun ANTARA menunjukkan, jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat, mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Pada Agustus 2021 menampung 1.978 warga binaan, melebihi kapasitas yang seharusnya hanya untuk 572 orang.

Pada Agustus 2022 mencapai 1.966 orang dan pada Desember 2023 sudah menampung 1.806 warga binaan.

Terakhir pada Maret 2025, jumlahnya menjadi 1.796 orang.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pertanian perkotaan (urban farming) untuk mewujudkan ketahanan pangan dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Salemba, Rawasari, Cempaka Putih.

"Hari ini, Lapas Salemba memberikan sebuah inspirasi bahwa ketahanan pangan juga bisa dilakukan di lingkungan Lapas Salemba. Tadi bisa panen sayuran yang dibudidaya dengan hidroponik," kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin.

Arifin di Lapas Kelas II A Salemba, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, menyebutkan, inisiasi ini dilakukan pihak Lapas Salemba dengan memanfaatkan lahan terbatas untuk menggiatkan pertanian perkotaan.

Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi perkantoran dan masyarakat di Jakarta Pusat (Jakpus).

"Medianya cukup pipa paralon dan sirkulasi air, mudah dan hasilnya dapat meningkatkan kadar gizi dalam tubuh. Selain itu juga mendukung program pemerintah pusat terkait swasembada pangan," ujar Arifin.

Arifin juga menginstruksikan kantor camat dan lurah yang berada di tiap wilayah Jakarta Pusat untuk dapat menghadirkan "urban farming".

Dengan "urban farming" yang memiliki manfaat sangat besar ini membuat masyarakat tidak bergantung pada pasar karena punya kebun sendiri.

"Saya mendorong untuk kantor-kantor pemerintah, ada kantor camat, lurah maupun suku dinas akan kita upayakan untuk menghadirkan 'urban farming'," katanya.

Bahkan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) juga perlu mengadopsinyai. Di gang-gang kecil bagus juga menerapkan model "urban farming" hidroponik ini.

Arifin mengapresiasi peluncuran teh yang berasal dari daun kelor dan bunga telon yang berada di Rutan Salemba dan mengandung gizi yang baik. Pemkot Jakarta Pusat juga berkomitmen terus mendukung pemasaran setiap produk yang dihasilkan oleh warga binaan Lapas Salemba.

Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Beni Hidayat menjelaskan, "urban farming" di lingkungan lapas ini menindaklanjuti program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Hasil dari panen ini akan dimanfaatkan bagi warga binaan dan keluarga warga binaan yang membutuhkan.

"Karena lokasi kami di perkotaan, jadi kami kembangkan 'urban farming' dengan hidroponik. Saat ini kami telah punya 30 rak hidroponik dengan sayuran yang ditanam antara lain ada samhong, selada, kale, pakcoy, kangkung dan lain sebagainya," katanya.

Beni menyebutkan, pihaknya telah mengembangkan "urban farming" sejak berapa bulan terakhir. Hingga Januari 2025 ini, panen telah dilakukan sebanyak empat kali.

Pada pelaksanaan panen keempat ini, pihaknya berhasil memanen sebanyak 60 kilogram sayur-mayur jenis sawi samhong, selada air dan kailan. Pihaknya akan terus mengembangkan "urban farming" di area 1.100 meter persegi (m2) dengan melibatkan para warga binaan.

"Harapannya tentu setiap lapas bisa berswasembada pangan, warga binaan semakin sejahtera dan bisa menikmati apa yang mereka lakukan dari hasil kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Setelah lima terpidana narkoba Bali Nine dipindahkan ke Australia dan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dipindahkan Filipina, kini ada upaya pemindahan napi narkoba asal Prancis, Serge Areski Atlaoui, untuk dipindahkan ke negara asalnya.

Namun, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan Pemerintah Prancis belum mengajukan permohonan resmi terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana hukuman mati tersebut. Ia mengatakan pemindahan Atlaoui baru dalam tahap awal pembicaraan dengan pihak Prancis.

"Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina jadi kasus Serge ini masih di tahap-tahap awal pembicaraan dan belum ada pembicaraan yang mendalam mengenai persoalan ini," ujar Yusril  dalam konferensi pers dengan Duta Besar Perancis untuk RI Fabien Penone di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jumat (20/12). 

Yusril menjelaskan surat yang diterima pemerintah Indonesia masih sebatas permintaan dari Atlaoui yang diteruskan Pemerintah Perancis.

Namun, dia mengatakan surat permohonan dari Atlaoui itu tidak dapat ditindaklanjuti lantaran bukan pengajuan resmi dari negara asal.

"Belum ada permintaan dari pemerintah Perancis secara resmi, hanya meneruskan permintaan dari Serge sendiri kepada pemerintah Indonesia. Tentu kalau permintaan itu dari yang bersangkutan kita tidak bisa meresponsnya," jelasnya.

Dalam kasus ini, Yusril mengatakan bahwa terpidana Atlaoui telah dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung RI terkait kasus psikotropika. Permohonan grasi dari Atlaoui, kata dia, juga sudah ditolak Presiden RI.

Meskipun demikian, Yusril mengaku memang telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Kehakiman Prancis terkait mekanisme pemindahan narapidana serta sistem hukum yang dijalankan.

Hanya saja, ia mengatakan masih perlu pembicaraan lebih lanjut antar kedua negara karena adanya perbedaan sistem hukum dan aturan yang berlaku.

"Kalau kami pelajari sepintas memang masih memerlukan diskusi yang sangat mendalam antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengatakan saat ini Atlaoui telah dipindahkan sementara dari Lapas Nusakambangan ke Lapas Salemba untuk menjalani pengobatan kanker. Kondisi itulah yang kemudian disebut Yusril menjadi alasan Atlaoui meminta pemindahan tahanan ke Prancis.

"Kondisi sakitnya memang agak serius dan karena itu yang bersangkutan melalui kepada Pemerintah Prancis minta supaya menjalani hukumannya itu dipindahkan ke Prancis," kata dia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat. Pasalnya, berdasarkan hasil peninjauan, tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS khusus Lapas dan Rutan Salemba.

"Tadi kami melihat ya di menit-menit terakhir proses pencoblosan tadi sudah di atas 70 persen dengan target menjelang jam 1 (siang) itu 100 persen (pemilih menggunakan hak suaranya), secara kuantitas sangat baik, secara kualitas juga baik ya," jelas Bima, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Hal itu ia sampaikan setelah melihat langsung proses pemungutan suara di lokasi tersebut, Rabu (27/11).

Selain itu, petugas juga aktif melakukan jemput bola kepada tahanan maupun warga binaannya yang tengah sakit, dengan mendatangi langsung kamarnya. Dia menekankan, memfasilitasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya merupakan hal penting dalam pelaksanaan Pilkada.

"Jadi saya apresiasi teman-teman di sini, di rumah tahanan, di Lapas, Kakanwil dan semua jajaran yang secara sigap telah memberikan hak pilih dengan sangat baik untuk para pemilih di sini," ujarnya.

Bima menegaskan, jangan sampai karena mereka berada di Rutan dan Lapas hak pilihnya dilupakan.

"Kecuali yang domisilinya bukan di Jakarta, yang dokumen kependudukannya bukan Jakarta ya itu tidak bisa menggunakan hak pilih (di Pilkada DKI Jakarta)," tegasnya.

Lebih lanjut, Bima meyakini KPU sebelumnya aktif melakukan sosialisasi kepada tahanan dan warga binaan mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, termasuk di Rutan dan Lapas Salemba. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman tahanan dan warga binaan terhadap pasangan calon kepala daerah yang akan dipilih.

"Jadi ada kegiatan-kegiatannya, ada aktivitasnya, karena kan terbatas mereka enggak bisa mengakses sumber informasi dengan gawai, jadi langsung sosialisasi dari KPU," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan itu, Bima didampingi oleh Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari, serta pejabat terkait lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut, sekitar 700 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat tidak bisa mencoblos pada Pilkada Serentak 2024.

Bima mengatakan, mereka terpaksa tidak bisa menggunakan hak suaranya karena bukan domisili Jakarta.

Informasi ini Bima ungkapkan ketika meninjau proses Pilkada Serentak di tempat pemungutan suara (TPS) di Lapas Salemba, Rabu (27/11/2024).

"Pertanyaan saya lebih (ke perugas lapas) kepada angka yang gkdam memiliki KTP DKI. Jadi terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya. Sekitar ada 700, ya karena domisilinya bukan di sini mereka tidak bisa berpartisipasi," kata Bima saat ditemui di Lapas Salemba, Rabu.

Meski demikian, kata Bima, proses pemungutan suara di Lapas Salemba berlangsung dengan sangat baik. Semua warga binaan yang memiliki hak suara diarahkan untuk mencoblos.

Petugas Lapas Salemba bahkan menyediakan tiga TPS untuk melaksanakan pemungutan suara.

"Ada beberapa tadi yang ada kendala ya, seperti di rumah sakit, ataupun punya keterbatasan fisik sehingga harus dijemput ya," tutur Bima.

Adapun Pilkada serentak digelar di 545, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pilkada Serentak juga menyediakan TPS di tempat-tempat khusus seperti lapas dan rumah tahanan (Rutan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang narapidana penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dilaporkan melarikan diri.

Informasi ini telah dikonfirmasi oleh Koordinator Humas dan Protokoler Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Deddy Eduar Eka Saputra.

"Betul," kata Eduar saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (12/11/2024).

Eduar menjelaskan, pihaknya saat ini tengah mencari keberadaan narapidana yang kabur tersebut.

Namun demikian, ia belum dapat mengonfirmasi apakah narapidana yang melarikan diri merupakan kasus narkotika.

"Saat ini tim sedang melakukan penelusuran dan pendalaman," tuturnya.