Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat mengusulkan 1.073 warga binaan (WB) atau narapidana (napi) menerima remisi Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehih. Dari 1.073 yang diusulkan, dua di antaranya diusulkan mendapat remis khusus (RK) II alias bebas.

Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Muhammad Fadli, mengatakan seluruh napi yang diusulkan mendapat remisi masih dalam tahap verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

"Adapun besaran remisi (pengurangan) yang diusulkan mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan," ujar Fadli dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025) sore.

Fadli merinci dari 1.073 orang yang diusulkan, sebanyak 181 orang mendapat remisi 15 hari, kemudian 775 orang mendapat remisi satu bulan, 1 bulan 15 hari ada 101 orang dapat remisi 1,5 bulan, serta 16 orang remisi 2 bulan.

Fadli menjelaskan pemberian remisi sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana tanpa terkecuali mendapatkan remisi asalkan telah memenuhi syarat tertentu.

"Tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat (sesuai UU), pasti diusulkan, seluruh proses pengusulan juga menggunakan Standar Sistem Pembinaan Narapidana (SPPN)," katanya.

Setiap narapidana dipantau oleh Wali Pemasyarakatan dan dilakukan penilaian asesmen resiko oleh Asesor Pemasyarakatan. Adapun syarat warga binaan yang diusulkan, merupakan warga binaan yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa hukuman.

"Mereka juga aktif mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat administratif dan substansif," tegasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa penyerahan SK (Surat Keputusan) remisi Hari Raya Idulfitri biasanya terbit paling lambat satu hari sebelum hari raya. Begitup un dengan rincian narapidana mana saja (yang diusulkan) akan disebutkan pada saat pembagian SK.

"Penyerahan SK dilaksanakan di hari H nanti, saat ini usulan remisi dari setiap lapas maupun rutan di seluruh Indonesia masih dalam tahap diverifikasi pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," tandasnya.

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Mataram (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan sebanyak 1.073 warga binaan mendapatkan remisi khusus atau pengurangan masa pidana pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Alhamdulillah, saat ini usulan sedang tahap verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI," kata Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat M. Fadli di Lombok Barat, Selasa.

Dia menyampaikan pihaknya mengusulkan besaran remisi khusus dengan kategori periode mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan dan 15 hari, hingga 2 bulan.

Dari 1.073 warga binaan yang masuk dalam usulan, tercatat ada 181 narapidana di antaranya masuk dalam usulan remisi 15 hari. Kemudian, 775 orang masuk dalam usulan remisi 1 bulan, 101 orang untuk usulan remisi 1 bulan dan 15 hari, serta 16 orang masuk dalam usulan remisi 2 bulan.

"Dua dari 1.073 orang, diusulkan dapat remisi khusus kategori dua (RK II), langsung bebas," ucap dia.

Fadli menyampaikan pengusulan pemberian remisi ini sesuai dengan aturan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap narapidana tanpa terkecuali, berhak mendapatkan remisi asalkan telah memenuhi syarat tertentu.

"Jadi, tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat, pasti diusulkan. Seluruh proses pengusulan juga menggunakan SPPN yang setiap WBP dipantau oleh wali pemasyarakatan dan dilakukan penilaian asesmen risiko oleh asesor pemasyarakatan," ujarnya.

Syarat warga binaan yang diusulkan, lanjut Fadli, merupakan warga binaan yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa pidana, aktif mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat administratif dan substansif.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan penyerahan surat keputusan remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan berjalan seperti biasanya, terbit paling lambat satu hari sebelum hari raya. Begitu pula dengan rincian narapidana yang masuk dalam daftar penerima remisi.

"Jadi, penyerahan SK dilaksanakan di hari raya nanti, saat ini usulan remisi dari setiap lapas maupun rutan di seluruh Indonesia masih dalam tahap verifikasi pihak DitjenPas," kata Fadli.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

MATARAM, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Muhammad Fadli, mengatakan pihaknya sudah memberikan pelayanan sesuai standar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk terdakwa IWAS alias Agus disabilitas selama ditahan di Lapas.

Hal ini menyusul pernyataan Agus dan kuasa hukumnya yang mengeluhkan fasilitas dan pendamping yang ada di Lapas karena dianggap tidak sesuai dengan yang selama ini disampaikan.

"Kita berikan sesuai standarnya, yang namanya orang tidak puas pasti tidak puas, enggak mungkin dia puas masuk penjara, pasti tidak puas. Kita sudah siapkan standar HAM-nya begini," kata Fadli dikonfirmasi, Jumat (17/1/2025).

Fadli mengatakan, pihaknya telah menempatkan Agus di dalam sel khusus untuk napi disabilitas dan lansia yang ada di Lapas Lombok Barat.

Di sel disabilitas dan lansia tersebut, sudah terdapat kloset duduk untuk memenuhi kebutuhan napi dengan kebutuhan khusus.

Selain itu, Lapas juga menunjuk tamping atau tahanan pendamping untuk membantu warga binaan yang sedang sakit atau berkebutuhan khusus.

"Terus khusus si Agus ini karena dia tidak bisa cebok, katanya, di dalam ada tamping yaitu narapidana lain yang kita tugaskan untuk membantu," kata Fadli.

Saat ini, yang menjadi tahanan pendamping Agus adalah tahanan yang kebetulan masih memiliki hubungan keluarga dengan Agus.

"Termasuk si Agus ini, sudah kita tunjuk, kebetulan ada sepupunya di dalam, itu dia kita tunjuk dan dia mau. Jadi kita satukan di dalam kamarnya untuk melayani dia si Agus, dan normal-normal saja selama ini enak-enak saja," kata Fadli.

Fadli menyebutkan ada sejumlah napi di Lapas Lombok Barat yang kondisinya lebih parah dari Agus, seperti menderita stroke dan tidak bisa berjalan.

Di bawah pengawasan petugas Lapas, napi yang sakit tersebut didampingi oleh tamping yang bertugas untuk menolong mereka.

"Kalau dia tidak bisa cebok, kita siapkan pendampingnya, dia tidak bisa jongkok, kita siapkan kloset duduknya, itu sudah mau bagaimana?" kata Fadli.

Lapas juga menyiapkan petugas medis atau perawat yang berjaga selama 24 jam.

"Khusus kamar lansia dan disabilitas, intensitasnya lebih sering karena mereka ada yang sakit, termasuk dia bagaimana buang air besarnya tetap dipantau, per jam perawat datang mengontrol mereka," kata Fadli.

Fadli menyebutkan, saat ini penghuni Lapas Lombok Barat ada sekitar 1.800 napi yang ditempatkan di dalam 90 kamar sel.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual fisik, IWAS alias Agus telah menjalani sidang perdana pada Kamis (16/1/2025).

Selama menjalani proses persidangan, Agus ditahan di Lapas Kuripan Lombok Barat.

Saat ini, tim penasihat hukum Agus tengah mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk pengalihan status penahanan Agus menjadi tahanan rumah.

Agus didakwa melanggar Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta.

I Wayan Agus Suartama mengeluhkan kondisi ruangan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Lombok Barat. Pria difabel yang diduga melecehkan mahasiswi itu menyebut minimnya fasilitas di ruang Lapas tersebut.

"Sebelumnya ada pemberitaan, ada sebuah pendampingan di LP atau disebut untuk memenuhi hak-hak disabilitas, ternyata bohong," keluh Agus di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kamis (16/1/2025).

Agus hari ini menjalani sidang perdana di PN Mataram terkait dugaan pelecehan mahasiswi. Dia tiba pada pukul 08.59 Wita menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram.

Agus mengenakan rompi merah marun bertulisan 'tahanan pidana umum'. Sebanyak tujuh pengacara akan mendampinginya di meja hijau.

"Kebenaran akan terungkap," kata Agus.

Agus didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ancaman hukuman untuk pria difabel itu adalah 12 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 600 juta.

Sebelumnya, Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Joko Jumadi berkoordinasi dengan Lapas Lombok Barat untuk menyiapkan sel khusus saat Agus ditahan. Menurut Joko, Lapas Lombok Barat telah memiliki dua ruangan khusus yang bisa digunakan untuk menampung penyandang disabilitas seperti IWAS. Ia menilai kedua ruang tahanan itu bisa ditempatkan untuk IWAS.

"Satu kamar ada dua kamar mandi. Toiletnya ada yang jongkok dan duduk, kemudian ada shower," imbuh Joko.

Di sisi lain, Joko meminta agar IWAS mendapatkan pendamping selama menjadi tahanan lapas. Menurut dia, pendamping IWAS dapat berasal dari warga binaan di lapas tersebut. Nantinya, pendamping itu diberikan tugas untuk memfasilitasi kebutuhan IWAS.

"Umpamanya IWAS butuh bantuan buka celana, nanti akan ada tenaga pendamping yang bantu," kata Joko saat itu.

Video Tangis IWAS Tersangka Pelecehan Seksual Setelah Ditahan Kejari Mataram

Video Tangis IWAS Tersangka Pelecehan Seksual Setelah Ditahan Kejari Mataram

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus mengawasi IWAS alias Agus (22) yang sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Meski begitu, jaksa meyakini IWAS dalam keadaan aman di lapas.

Sebelumnya, pria difabel terdakwa pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram mengancam bunuh diri saat hendak ditahan, Kamis (9/1/2025). Kini, IWAS menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Kuripan dengan status tahanan titipan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

"Itu (soal pengawasan) kewenangan lapas, kami hanya menerima informasi dari lapas kalau ada perkembangan terkait tahanan-tahanan yang kami titipan di sana," kata Kasi Intel Kejari Mataram Harun Al Rasyid kepada detikBali, Jumat (10/1/2025).

Harun menilai pria tunadaksa tanpa lengan itu akan cepat beradaptasi dengan lingkungan seiring proses penahanan selama persidangan berlangsung. Jaksa juga meyakini para tahanan, termasuk IWAS, dalam kondisi aman karena terus diawasi petugas Lapas.

Harun menjelaskan koordinasi kejaksaan dengan pihak lapas sangat intens dilakukan. Hal itu bukan hanya terkait kasus IWAS, melainkan soal tahanan-tahanan titipan lainnya. "Koordinasi kami selalu terbuka dengan lapas," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan IWAS ditahan karena sudah memenuhi syarat, termasuk aspek objektif dan subjektif.

"Ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya pendapat ahli, visum, psikologi forensik, dan psikologi kriminal. Ahli-ahli tersebut, ada yang dari Universitas Mataram, Universitas Indonesia, bahkan ada yang dari Universitas Gadjah Mada (UGM)," ujar Ivan, Kamis.

Ivan lantas menjelaskan aspek objektif yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang dilakukan IWAS memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Sehingga, yang bersangkutan harus ditahan.

"Sedangkan syarat subjektif, pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa ini bisa mengulangi perbuatannya," imbuhnya.

Sebagai informasi, kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat setelah salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Setelah IWAS ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara. Terungkap, ada 15 orang yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pria difabel itu.

Video Tangis IWAS Tersangka Pelecehan Seksual Setelah Ditahan Kejari Mataram

Video Tangis IWAS Tersangka Pelecehan Seksual Setelah Ditahan Kejari Mataram

MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat telah menyediakan fasilitas toilet duduk di sel tahanan khusus untuk disabilitas dan lansia.

Tahanan tersebut adalah IWAS alias Agus difabel yang resmi ditahan Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (9/1/2025) terkait kasus dugaan pelecehan seksual fisik.

Kejaksaan menetapkan penahanan rutan selama 20 hari terhadap Agus.

Ketua KDD NTB, Joko Jumadi, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas atau lansia yang menderita sakit juga mendapatkan pendampingan dari warga binaan di Lapas.

"Sementara dengan disabilitas yang dialami oleh Agus, fasilitas itu sudah cukup dan bisa dipakai," ungkap Joko, Jumat (10/1/2025).

Joko menambahkan bahwa KDD telah berkoordinasi dan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi sel tahanan khusus disabilitas di Lapas Lombok Barat.

Sel tersebut dapat menampung hingga 12 orang tahanan dengan fasilitas 12 tempat tidur, serta dilengkapi dua kamar mandi yang memiliki toilet duduk dan toilet jongkok.

"Waktu saya ke sana juga ada disabilitas yang sudah ada di sana, ada yang pakai kruk, ada yang stroke. Selama di sana, yang stroke itu difasilitasi oleh tenaga pendamping yang berasal dari warga binaan," ungkap Joko.

KDD juga memberikan masukan kepada pihak Lapas untuk menambah fasilitas shower dan toilet duduk otomatis atau modifikasi, agar tahanan disabilitas daksa dapat lebih mandiri dalam melakukan aktivitas mandi maupun buang air besar.

"Teman-teman di Lapas kemarin sejalan dengan proses ini, nanti akan ketahuan apa yang dibutuhkan dan alat apa yang perlu kita modifikasi," tambahnya.

Dalam waktu dekat, KDD berencana memonitor kondisi Agus di Lapas Lombok Barat.

"Tapi nanti akan kita lihat ya dalam beberapa hari ke depan, satu minggu ke depan kita akan lihat. Kami juga akan monitoring ke rutan seperti apa keadaannya," kata Joko.

Sebelumnya, IWAS alias Agus (22) diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (9/1/2025) setelah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan Agus terjadi pada 7 Oktober 2024 di salah satu home stay di Kota Mataram, dengan korban M yang merupakan seorang mahasiswi.

Agus terancam dijerat dengan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang dapat mengakibatkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta.

Selain ancaman hukuman pidananya, kami mempertimbangkan jumlah korban yang melebihi 15 orang

Mataram (ANTARA) - Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan penahanan terhadap tersangka kasus pelecehan seksual berstatus penyandang tunadaksa berinisial IWAS alias Agus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

"Jadi, terhitung mulai hari ini hingga 20 hari ke depan, yang bersangkutan kami titipkan penahanan pertamanya di Lapas Kelas II A Lombok Barat," kata Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka di Mataram, Kamis.

Adapun pertimbangan jaksa mengalihkan status tahanan Agus dari sebelumnya di tahap penyidikan kepolisian tahanan rumah menjadi tahanan rutan ini melihat ancaman hukuman dari sangkaan pidana yang diterapkan dalam berkas perkara.

"Selain ancaman hukuman pidananya, kami mempertimbangkan jumlah korban yang melebihi 15 orang," ujarnya.

Jaksa penuntut umum juga sebelumnya menolak pengajuan permohonan tersangka agar tetap menjalani status tahanan rumah, mengingat kondisi tersangka sebagai penyandang tunadaksa tanpa dua lengan.

Ivan menegaskan bahwa pihaknya menjamin pemenuhan hak tersangka sebagai penyandang tunadaksa dalam menjalani status tahanan rutan di Lapas Kelas II A Lombok Barat.

"Kami menjamin bahwa tersangka akan mendapatkan fasilitas khusus dan pendampingan selama menjalani penahanan di Lapas Kelas II A Lombok Barat," ucap dia.

Dalam berkas perkara, Agus terancam hukuman 12 tahun penjara sesuai sangkaan Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

..mereka (tahanan pendamping) kami tugaskan untuk mengurus. Begitu juga nanti untuk Agus, kalau ‘enggak’ bisa urus sendiri, nanti kami tugaskan tahanan pendamping untuk bantu

Mataram (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menyatakan siap memberikan fasilitas penunjang penahanan bagi penyandang tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual.

"Kalau Agus sudah berada di sini (Lapas Lombok Barat), tetapi masih tetap enggak mampu mandiri dengan fasilitas penunjang yang kami sediakan, maka kami akan sesuaikan lagi dengan kebutuhan Agus," kata Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat M. Fadli di Lombok Barat, Nusa tenggara Barat, Selasa.

Adapun fasilitas penunjang yang sudah tersedia di Lapas Kelas IIA Lombok Barat untuk warga binaan berstatus penyandang tunadaksa berupa ruangan khusus dengan kelengkapan kamar mandi dan kloset duduk.

Fadli mengatakan ruangan khusus tersebut ada dua dan penggunaannya tidak hanya untuk penyandang tunadaksa, namun juga untuk warga binaan yang sudah masuk kategori lanjut usia (lansia).

"Saat ini, dua ruangan khusus itu sudah ditempati warga binaan kami yang lansia. Ada juga satu warga binaan yang kakinya kurang bisa jalan, pakai tongkat, ada di sana (ruangan khusus)," ujarnya.

Selain itu, Fadli juga menyampaikan bahwa di Lapas Kelas IIA Lombok Barat terdapat warga binaan berstatus tahanan pendamping (tamping) yang siap membantu warga binaan lansia dan penyandang disabilitas.

"Seperti ada warga binaan kami yang sakit stroke, mereka (tahanan pendamping) kami tugaskan untuk mengurus. Begitu juga nanti untuk Agus, kalau enggak bisa urus sendiri, nanti kami tugaskan tahanan pendamping untuk bantu," ucap dia.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

MATARAM, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah bersiap menerima tahanan disabilitas, jika nantinya tersangka kasus pelecehan seksual, IWAS alias Agus (21), ditahan di Lapas tersebut.

"Kita di dalam sudah ada ruangan khusus lansia dan disabilitas," kata Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, M Fadli usai menerima kunjungan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) bersama tim penyidik Polda NTB dan Kejaksaan NTB, Selasa (17/12/2024).

Fadli menjelaskan, ruangan khusus disabilitas tersebut terdapat tambahan fasilitas kamar mandi yaitu dengan kloset duduk.

Selain itu, pihak Lapas juga akan menambah fasilitas shower mandi, mengingat kondisi Agus yang disabilitas daksa.

"Ada perbedaan fasilitas ya hanya terdapat tambahan kloset duduknya karena memang kebutuhan teman-teman lansia dan disabilitas. Dan mungkin kita tambah karena Agus tidak bisa menggunakan gayung, nanti kita siapkan shower untuk bisa mandi," kata Fadli.

Jika dengan fasilitas yang disediakan lapas tersebut tersangka Agus masih kesulitan, maka akan dibantu oleh warga binaan lain.

"Nanti apabila yang bersangkutan tidak memungkinkan mengurus dirinya sendiri ya kita tugaskan salah satu warga binaan lain untuk membantu," kata Fadli.

Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, kunjungan KDD dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas di Lapas Lombok Barat jika nantinya tersangka penyandang disabilitas IWAS alias Agus (21) ditahan.

"Salah satu tugas KDD adalah memastikan bahwa nanti seandainya saudara Agus masuk ke Lapas Lombok Barat kesiapan lapas seperti apa, ini yang kami pastikan," kata Joko.

Pantauan Kompas.com, KDD bersama tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB meninjau langsung lokasi lapas khusus disabilitas di Lapas Kelas II A Lombok Barat.

Joko mengatakan, saat ini di Lapas Lombok Barat sudah tersedia dua ruangan khusus untuk terpidana lansia dan disabilitas.

"Alhamdulillah ternyata lapas Lombok Barat menyediakan dua kamar khusus untuk disabilitas dan lansia," kata Joko.

Sebelumnya, Polda NTB menetapkan IWAS alias Agus (21) pria disabilitas asal Mataram sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Hingga saat ini, sudah ada 17 orang yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh Agus.

Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB) bicara kemungkinan pria difabel berinisial IWAS dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. IWAS merupakan pria tunadaksa yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial MA.

Ketua KDD NTB Joko Jumadi mengungkapkan pihak Lapas Lombok Barat telah berkoordinasi dengan dirinya terkait proses hukum IWAS. Joko meminta pihak Lapas Lombok Barat untuk menyiapkan sel khusus jika IWAS ditahan.

"Paling tidak ruangannya sudah siap," kata Joko kepada detikBali, Selasa (17/12/2024).

Menurut Joko, Lapas Lombok Barat telah memiliki dua ruangan khusus yang bisa digunakan untuk menampung penyandang disabilitas seperti IWAS. Ia menilai kedua ruang tahanan itu bisa ditempatkan untuk IWAS.

"Satu kamar ada ada dua kamar mandi. Toiletnya ada yang jongkok dan duduk, kemudian ada shower," imbuh Joko.

Saat ini, IWAS mash berstatus sebagai tahanan rumah. Joko menyebut pria tunadaksa yang tak memiliki tangan itu baru dapat dipindahkan ke Lapas Lombok Barat setelah masa tahanan rumah tersebut habis.

Di sisi lain, Joko meminta agar IWAS mendapatkan pendamping selama menjadi tahanan lapas. Menurut dia, pendamping IWAS dapat berasal dari warga binaan di lapas tersebut. Nantinya, pendamping itu diberikan tugas untuk memfasilitasi kebutuhan IWAS.

"Umpamanya IWAS butuh bantuan buka celana, nanti akan ada tenaga pendamping yang bantu," kata Joko.

Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat Muhammad Fadli membenarkan telah memiliki ruangan khusus bagi warga binaan lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Ia memastikan ada warga binaan yang ditugaskan untuk membantu dan mengurus tahanan lain yang memiliki keterbatasan.

Menurut Fadli, pendampingan serupa juga berlaku untuk tahanan yang sakit. "Ada yang sakit stroke, kami tugaskan warga binaan lain untuk mengurus. Mungkin bisa dipakai cara seperti itu, apabila yang bersangkutan (IWAS) tidak bisa mengurus diri sendiri," pungkasnya.

Diketahui, kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat setelah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Belakangan, korban pelecehan seksual tersebut terus bertambah hingga mencapai 17 orang.

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Jadi, ada warga binaan (tenaga pendamping) yang akan mengurus itu.

Mataram (ANTARA) - Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KDD NTB) memastikan kesiapan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lombok Barat menampung penahanan tersangka kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka penyandang tunadaksa berinisial IWAS alias Agus.

"Iya, tadi kami sudah melihat dan memastikan, kalau nanti Agus menjalani penahanan, paling tidak ruangannya (tahanan) sudah siap," kata Ketua KDD NTB Joko Jumadi di Mataram, Selasa.

Dari kunjungan ke Lapas Kelas II A Lombok Barat, Joko menyebutkan terdapat dua kamar tahanan untuk penyandang disabilitas yang sudah lengkap dengan fasilitas penunjang.

"Menurut kami, itu sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ. Di satu kamar, ada dua kamar mandi, kloset ada yang jongkok dan duduk, kemudian ada sower," ujarnya.

Dengan kesiapan tersebut, Joko mengatakan bahwa tersangka IWAS sudah bisa menjalani penahanan ruang tahanan (rutan) apabila nanti masa tahanan rumah sudah habis.

"Jadi, memungkinkan dia (Agus) menjadi tahanan rutan selama dia (rutan) aksesibel. Tadi kami lihatnya aksesibel," ucap dia.

Selama menjalani penahanan di lapas, lanjut Joko, Lapas Kelas II A Lombok Barat juga akan mendapat dukungan tenaga pendamping untuk membantu segala kebutuhan tersangka IWAS.

"Umpamanya nanti, dia (Agus) butuh bantuan buka celana, nanti akan ada tenaga pendamping yang bantu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat M. Fadli membenarkan pihaknya telah memiliki ruangan tahanan khusus bagi warga binaan lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Jumlahnya dua kamar.

"Ruangan itu ada perbedaan fasilitas. Ada tambahan kloset duduk, memang kebutuhan teman-teman lansia dan disabilitas," kata Fadli.

Lapas Kelas II A Lombok Barat juga memiliki tenaga pendamping yang siap membantu segala kebutuhan penyandang disabilitas maupun lansia. Tenaga pendamping ini adalah seorang warga binaan.

"Jadi, ada warga binaan (tenaga pendamping) yang akan mengurus itu," ujarnya.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mataram (ANTARA) - Sebanyak 1.696 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menggunakan hak pilih pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Jadi, dari 1.871 warga binaan Lapas Kelas IIA Lombok Barat, 1.696 di antaranya mendapat hak pilih pada Pilkada Serentak 2024," kata Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat M. Fadli di Lombok Barat, Rabu.

Dia memberi perincian 1.696 warga binaan yang mendapat hak pilih tersebut terdiri dari 1.575 yang masuk kategori daftar pemilih tetap (DPT), sisanya sebanyak 121 masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan (DPTb).

"Untuk 175 sisanya, tidak masuk daftar pemilih karena ber-KTP luar NTB," ujarnya.

KPU Lombok Barat menyiapkan 3 TPS Khusus di Lapas Kelas IIA Lombok Barat untuk memfasilitasi 1.696 warga binaan yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua maupun anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari tiga TPS Khusus ini berasal dari kalangan ASN Lapas Kelas IIA Lombok Barat sesuai surat penetapan dari KPU Lombok Barat.

Fadli menjamin bahwa selama proses dari mulai sebelum sampai pasca Pilkada, seluruh ASN Lapas Kelas IIA Lombok Barat yang terlibat menjaga sikap netral dan integritas sesuai aturan yang berlaku.

“Kami pastikan seluruh ASN jajaran Lapas Kelas IIA Lombok Barat bersikap netral dari sebelum Pilkada hingga pasca Pilkada nanti," ucapnya.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024