Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Aktivis 98 menggelar Sarasehan Lintas Generasi pada Rabu (21/5) mendatang. Acara sarasehan ini mengundang sejumlah tokoh, seperti Ketua DPR Puan Maharani hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Acara akan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Ballroom 2, Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun gelaran ini bertema 'Dari Demokrasi Politik menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi'.

"Kami menilai sepanjang 27 tahun reformasi itu, Indonesia telah mencapai demokratisasi, terutama demokrasi politik. Indonesia menerapkan pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, DPR-RI, DPR-D dan DPD-RI. Kemerdekaan berserikat mendirikan Partai politik hingga ormas dan serikat pekerja dijamin. Demikian juga kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers juga berjalan," kata Juru Bicara Fasilitator Sarasehan Peringati Reformasi 1998, Eli Salomo, kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Eli menyebut sarasehan rencananya dihadiri oleh Puan Maharani, Dasco, dan tokoh aktivis senior Hariman Siregar yang bertindak sebagai Keynote Speak. Sejumlah pembicara juga dijadwalkan hadir seperti Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Robertus Robet, Andi Rahmat, Feri Amsari, Habiburokhman, Melki Laka Lena, Masinton Pasaribu, Ester Indahyani, Salamuddin Daeng, dan Asfinawati.

"Acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Peristiwa 1998 ini difasilitatori oleh aktivis 1998 lintas kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Medan," tambahnya.

Eli menyebut Reformasi 1998 menjadi bagian dari jejak sejarah Indonesia. Indonesia berubah dari sistem yang otoriter menjadi menganut sistem demokrasi.

"Kami memandang sepanjang 27 tahun reformasi itu, rakyat memang telah menikmati demokrasi politik, tentu dengan berbagai kritik terkait demokrasi politik yang dibajak oleh pemodal, demikian juga kritik terkait money politic dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada dan Pilkades," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa hukum Oriental Circus Indonesia (OCI) Hamdan Zoelva dan kuasa hukum PT Taman Safari Indonesia (TSI) Bambang Widjojanto (BW) mendatangi Kementerian Hak Asasi Manusia. Mereka mendorong kasus dugaan eksploitasi yang diadukan eks pemain sirkus OCI diselesaikan kekeluargaan.

"Jadi memang ada hal-hal yang mungkin secara tertulis di laporan itu, hasil itu, dan juga pemberitaan di media yang masih belum jelas sehingga ditanyakan kepada kami," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) KemenHAM Munafrizal Manan, kepada wartawan di KemenHAM, Rabu (7/5/2025).

"Dan tadi kami sudah menyampaikan tentang konstruksi yang sudah dijelaskan oleh Kementerian HAM dalam laporan tadi," tambahnya.

Hamdan menjelaskan pihaknya mengapresiasi jika kasus ini diselesaikan secara damai. "Karena itu kami sangat senang kalau ini diselesaikan secara kekeluargaan," ucapnya.

Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah nominal uang yang disiapkan bagi para eks pemain sirkus OCI agar kasus diselesaikan kekeluargaan. Mengenai asal-usul para eks pemain sirkus OCI turut masuk pembahasan.

"Kami sampaikan juga disini dan kementerian sangat mendukung penyelesaian secara kekeluargaan itu dan data-data mengenai asal-usul anak-anak itu. Itu, saya kira itulah yang tadi inti yang kami bicarakan," sebut dia.

Sementara, Bambang mendorong proses penyelesaian secara kekeluargaan, karena selama ini TSI terseret kasus tersebut. Sebab TSI selalu dikait-kaitkan dalam perkara ini.

"Ingin mendorong memang proses tadi (diselesaikan kekeluargaan). Kenapa begitu? Karena yang paling terkena dampak dari seluruh proses ini adalah TSI," ucap dia.

"Dan penyelesaian ini menjadi bagian penting untuk menyelesaikan seluruh kasusnya. Dan tadi ada pembicaraan yang belum disampaikan. Bisa saja pra-mediasi nanti akan dilakukan. Yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian HAM," tambahnya.

Sebelumnya, KemenHAm menyampaikan sejumlah rekomendasi atas dugaan pelanggaran hukum hingga HAM di kasus mantan pemain sirkus OCI. Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

"Apakah ada pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini," kata Munafrizal konferensi pers di KemenHAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/5).

Kementerian HAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan sejumlah rekomendasi atas dugaan pelanggaran hukum hingga HAM di kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

"Apakah ada pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan, dalam konferensi pers di KemenHAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

"Melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," sebutnya.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Namun, rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

"(KemenPPA) memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.

Kementerian HAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. Pertama yaitu melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang perlu adanya pembuktian dari Komnas HAM terlebih dahulu.

Opsi kedua yaitu pendekatan hukum pidana hingga perdata. Namun keduanya memiliki sejumlah tantangan seperti kasus yang terjadi sudah lama.

"Kementerian Hak Asasi Manusia bersedia membersamai para Pengadu menyampaikan laporan ke Polri," sebutnya.

Kemudian, ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," ucapnya.

Sebelumnya, KemenHAM menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). KemenHAM menduga adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. Ada pula dugaan kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

Simak Video 'KemenHAM Nilai Kasus Sirkus OCI Bisa Masuk Pelanggaran HAM Berat':

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom beserta jajaran menyambangi Kementerian Hak Asasi Manusia di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4), guna membahas penegakan hukum berbasis HAM.

Legalisasi ganja hingga kratom turut menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Yang kedua juga kami berbicara tentang bagaimana isu-isu contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan legalisasi kratom," ujar Marthinus di Kantor Kementerian HAM.

Ia menjelaskan pembahasan itu penting dilakukan karena ada beberapa kelompok yang menghubungkan legalisasi ganja dan juga tanaman kratom dengan hak asasi manusia. Terlebih, negara lain sudah melegalisasi kedua tanaman tersebut untuk kepentingan medis.

"Jadi, secara hukum dan secara hak asasi manusia, saya ingin mendengar apa pendapat pak menteri bagaimana melihat isu-isu yang kita bicarakan tentang hak asasi," kata Marthinus.

Pria kelahiran Maluku yang kerap bertugas di Densus 88 Antiteror Polri selama berkarier di Kepolisian ini menyatakan penelitian terhadap kedua tanaman tersebut penting untuk terus dilakukan.

"Ya, bukan membuka peluang, memang kita terus melakukan penelitian ya, terutama karena isu legalisasi ganja ini cukup menarik untuk diperbincangkan hari ini, dan juga kratom, sehingga tetap kita terus melakukan penelitian," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan sikap kementeriannya terhadap tanaman ganja dan kratom.

"Posisi kami terhadap khususnya yang dua jenis barang tadi, yang jelas hal yang mengancam integritas nasional, moralitas bangsa, mentalitas bangsa, Kementerian HAM menolak tegas. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Ini sejalan dengan hukum konstitusi hak asasi manusia internasional," kata Pigai.

Saat ini, terang Pigai, ganja termasuk narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Seperti ganja, kalau sudah ada Undang-undang atau tindak lanjut dari Undang-undang Narkotika yang memasukkan ganja sebagai salah satu opium, candu yang mengancam, narkotika golongan satu, berarti ya kami harus juga ikut melarang," imbuhnya.

Kendati demikian, Pigai memastikan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia akan menjadi poin penting yang diperhatikan dalam Revisi UU Narkotika.

"Kemudian kratom, sikap kami yang penting pemerintah harus secara tegas mengeluarkan peraturan terkait dengan kratom itu dia masuk jenis opium golongan berapa? Kami tunggu karena yang kami dapatkan itu adalah berbasis sains, hasil penelitian menyatakan ada kandungan narkotika di kratom," tutur Pigai.

"Kalau itu sudah jelas, tegas, maka Kementerian HAM tidak ragu-ragu menyatakan larang," tandasnya.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan perkembangan terbaru dari proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP Paulus Tannos yang ditangkap di Singapura. Supratman mengatakan masih ada dokumen yang diminta otoritas Singapura dan akan dikirimkan sebelum 30 April.

"Itu sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh otoritas Singapura dan insyaallah dalam sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim," kata Supratman di gedung Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Supratman belum memerinci dokumen tambahan yang diminta otoritas Singapura terkait Paulus Tannos. Dia mengatakan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Kemenkum saat ini terus berkomunikasi dengan KPK.

"Benar-benar setelah 30 April dokumen yang diminta, dokumennya seperti apa? Nanti teman-teman boleh tanyakan ke pendidik ya di KPK," ujar Supratman.

Sebelumnya, Polri menyebut ekstradisi buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin ke Tanah Air masih berproses. Setidaknya butuh waktu empat bulan untuk menyelesaikan ekstradisi Tannos di Singapura.

Sekretaris NCB Interpol Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Brigjen Untung Widyatmoko menjelaskan alasan di balik lamanya ekstradisi Tannos. Hal itu karena pemerintah Indonesia menggunakan jaringan diplomasi.

Pilihan itu harus dilalui dengan mutual legal assistant (MLA) atau bantuan timbal balik. Berdasarkan undang-undang, jalur-jalur diplomatik itu bisa melalui Otoritas Pusat Hukum Internasional (OPHI) yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan Agung.

"Untuk tugas kami, mulai dari professional arrest (penangkapan profesional), arrest warrant (surat perintah penangkapan), itu sudah kami lakukan. Dan saat ini penahanan berada di pihak Attorney General Singapura," kata Untung kepada wartawan, Jumat (21/3).

Paulus Tannos merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP. Dia menjadi buron KPK sejak tahun 2021. Paulus Tannos lalu ditangkap di Singapura pada Januari 2025. Dia ditangkap oleh otoritas Singapura atas permintaan pemerintah Indonesia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di rutan KPK. Suharyo mengungkapkan kunjungannya ke rutan untuk mengikuti jejak Paus Fransiskus.

Suharyo sendiri selesai mengunjungi Hasto sekitar pukul 11.58 WIB. Suharyo ditemani oleh sejumlah pengacara Hasto seperti Ronny Talapessy.

"Dan itu bukan hanya saya, tetapi saya mengikuti Paus Fransiskus. Coba kita lihat, kalau kenal dengan Paus Fransiskus. Ketika masih sehat, kalau masa-masa pasca begini, pada hari Kamis nanti, beliau selalu datang ke penjara," kata Suharyo di rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

Suharyo mengatakan datang bukan hanya mengunjungi Hasto saja, namun tahanan lain yang beragama Katolik. Suharyo menganggap kunjungannya ke rutan sebagai bentuk tanggung jawab.

"Bukan hanya Pak Hasto, tetapi teman-teman yang beriman katolik, tadi saya kunjungi juga. Alasannya adalah, itu tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab saya untuk selalu memperhatikan saudari-saudara kita yang dalam keadaan sulit. Berada di dalam tahanan pasti keadaannya sulit," ujarnya.

Selain itu, Suharyo juga mengatakan telah mengenal Hasto sejak lama. Dahulu, katanya, dirinya sering mengunjungi rumah keluarga Hasto.

"Pak Hasto itu rumahnya di Jalan Kaliurang di Gentan. Di depan rumahnya, di sebelah rumahnya itu ada lapangan sepak bola. Saya dulu tinggal di sana itu 16 tahun, lebih 23 tahun tambah 7 malahan. Saya sering main sepak bola di lapangan itu," sebutnya.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (14/4), Suharyo tiba sekitar pukul 10.43 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian batik.

Suharyo ditemani oleh kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy. Dia lebih dulu terlihat mendaftarkan diri untuk kunjungan, dan setelahnya masuk Rutan KPK.

Suharyo terlihat membawa sebatang daun palem. Dia menyatakan membawa palem dalam rangka Paskah.

"(Membawa apa) Palem. Dalam rangka Paskah," kata Suharyo.

Simak juga Video 'Pihak Hasto akan Ajukan Banding Usai Eksepsi Ditolak Hakim':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Massa mahasiswa menggelar aksi di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Mereka mendukung langkah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menjadi tersangka kasus Harun Masiku.

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (21/2/2025), massa mahasiswa yang berdemo tampak mengenakan almamater kampus mereka. Mereka juga turut membawa sejumlah atribut, seperti bendera dan spanduk-spanduk yang dibentangkan dengan berbagai tulisan berisi tuntutan.

Dalam salah satu spanduk yang dibawa, terlihat massa aksi menuliskan 'KPK layak mendapat kepercayaan publik'. Ada juga tulisan-tulisan lain yang ditunjukkan dalam demonstrasi ini.

"KPK yang telah menangkap salah satu elite politik. Ini menunjukkan bahwa KPK merupakan produk reformasi, bukan produk Megawati," ujar salah satu orator dari atas mobil komando di depan gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

Selain itu, mahasiswa yang menggelar aksi meminta KPK segera menangkap buron Harun Masiku. Mereka menilai KPK sudah terlalu lama gagal menangkap Harun Masiku, yang sejak 2020 sudah menjadi buron.

"Namun KPK masih terlalu lama untuk bisa menangkap Harun Masiku. Bayangkan, sudah hampir 5 tahun KPK masih belum bisa menangkap sosok Harun Masiku," teriak sang orator.

Sampai saat ini, massa aksi masih terlihat terus melakukan orasinya. Meski sempat turun hujan, mereka tetap bertahan dengan menutupi badannya menggunakan payung dan atribut-atribut yang mereka bawa.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Rompi oranye khas tahanan KPK 'membalut' tubuh Hasto Kristiyanto usai dirinya menjalani pemeriksaan. Borgol pun mengalungi erat tangan Sekretaris Jenderal PDIP itu.

Hasto resmi menjadi tahanan KPK pada Rabu (18/10/2023). Penahanan ini terkait dengan dugaan suap dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus buronan Harun Masiku.

Sebagaimana dilansir detikNews (baca selengkapnya di sini), Hasto digiring oleh petugas KPK didampingi tim pengacaranya. Dia tersenyum sambil mengepalkan tangan saat melangkah menuju ruang konferensi pers.

"Saya sudah siap lahir batin (jika langsung ditahan)," jawab Hasto saat ditanyai kesiapannya jika langsung ditahan KPK oleh wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2) siang.

Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dia akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," ucap Hasto saat akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada komisioner KPU terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, serta perintangan penyidikan. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan duduk perkara kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait perintangan penyidikan suap buron Harun Masiku. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku melarikan diri.

"Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini," tutur Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/2/20215), mengutip dari detikNews (baca selengkapnya di sini).

Selain itu, Hasto juga diduga meminta salah satu ajudan untuk merendam ponselnya sebelum diperiksa oleh KPK pada Juni 2024. Dalam telepon genggam tersebut diduga ada hal berkaitan dengan kasus Harun Masiku.

"Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP (handphone) yang dalam penguasaan saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK," ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenakan rompi tahanan dengan tangan terborgol. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Sekadar diketahui, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tahun 2020. Saat itu, KPK menetapkan beberapa tersangka, termasuk Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU RI, Agustiani Tio, orang kepercayaan Wahyu, dan Saeful, seorang pihak swasta. Harun Masiku, calon legislatif PDIP pada Pemilu 2019, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum dan divonis bersalah. Wahyu terbukti menerima suap sekitar Rp 600 juta untuk mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Ketiganya kini telah bebas, sementara Harun Masiku masih buron.

Pada akhir tahun 2024, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Selain Hasto, KPK juga menetapkan seorang pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini.

Video KPK Akan Jadwal Ulang Pemeriksaan Hasto: Kemungkinan di Atas 10 Januari

Video KPK Akan Jadwal Ulang Pemeriksaan Hasto: Kemungkinan di Atas 10 Januari

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan mengupayakan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang dipidana di Prancis. Yusril mengatakan pemerintah Prancis harus mempertimbangkan permintaan pemulangan tersebut.

Hal itu disampaikan Yusril seusai konferensi pers penandatanganan nota kesepakatan dengan pemerintah Prancis soal pemulangan terpidana mati kasus pabrik narkoba, Serge Areski Atlaoui. Yusril mengatakan Serge akan dipulangkan ke Prancis pada Selasa (4/2/2025).

"Tanggal 4 Februari adalah tanggal yang disepakati pada waktu perundingan teknis antara kedua pemerintah dan kita menegaskan bahwa selain perjanjian ini, kesepakatan ini adalah bersifat resiprokal. Artinya, nanti kalau suatu ketika ada orang Indonesia yang juga dipidana oleh pengadilan Prancis maka pemerintah Indonesia juga jika mengajukan permintaan untuk ditransfer ke Indonesia, maka pemerintah Prancis berkewajiban untuk mempertimbangkan permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan permintaan dari Pemerintah Prancis, kata Yusril di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).

Yusril mengatakan pihaknya belum menerima data yang cukup tentang WNI yang dipidana di Prancis. Dia mengatakan pemerintah Indonesia akan mengajukan transfer narapidana jika hal itu diperlukan.

"Kami belum mendapatkan data yang cukup mengenai keberadaan warga negara Indonesia yang dipidana oleh pengadilan Prancis. Tapi kalau sekiranya ada, kita pertimbangkan. Memang kalau sekiranya kita perlu untuk meminta transfer, kita juga akan melakukan hal yang sama," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya harus lebih dulu berkomunikasi dengan keluarga narapidana sebelum meminta transfer pemulangan WNI. Dia mengatakan pemulangan WNI yang dipidana di luar negeri harus dilakukan dengan hati-hati.

"Tapi untuk proses ini sebenarnya kita mesti bicara dulu dengan keluarga dari narapidana yang bersangkutan. Jadi, karena kan juga menyangkut pertimbangan-pertimbangan kita untuk melakukan transfer. Proses ini kan lebih banyak pada pertimbangan kemanusiaan, bisa juga keluarganya keberatan untuk dipindahkan ke sini," ujar Yusril.

"Itu makanya kami sangat berhati-hati, walaupun kami berkewajiban untuk membela warga negara Indonesia di luar negeri, tapi kami juga harus menghormati apa yang menjadi keputusan dari keluarga yang bersangkutan," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan pemerintah sudah berkomunikasi terkait pemindahan narapidana dengan negara luar, seperti Filipina, Australia, Inggris, Malaysia, hingga Arab Saudi. Dia mengatakan WNI banyak yang dihukum mati di Arap Saudi dan Malaysia.

"Dua sasaran terutama kita sebenarnya adalah Malaysia dan Saudi Arabia. Yang cukup banyak jumlah warga Indonesia yang dihukum mati di sana tapi sampai hari ini juga belum dieksekusi. Jadi kalau kita mau melakukan pemindahan itu ya pertama-tama tentu kita harus bicara dengan keluarganya," ujarnya.

Dia mengatakan pemulangan WNI yang dipidana di luar negeri merupakan salah satu wujud sikap pemerintah yang harus melindungi warganya. Dia mengatakan pemerintah harus bersikap adil kepada seluruh warga negaranya.

"Dan kita harus mengerti bahwa ini adalah sikap pemerintah. Pemerintah itu nggak bisa benci atau senang dengan orang, nggak bisa. Dia harus melakukan sesuatu treatment yang sama. Pelindungan kepada warga negara, ya apa pun salahnya, apa pun ideologinya, kita harus melakukan hal seperti itu. Jadi LSM sama pemerintah beda. Kalau pemerintah kan harus adil bagi semua," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menghargai jika ada kekhawatiran terhadap wacana pemulangan pelaku Bom Bali 2002 sekaligus tokoh militan Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Hambali, ke Tanah Air. Yusril menyebutkan JI sudah menyatakan janji setia kepada NKRI dan tak akan melakukan aksi terorisme lagi.

"Pemerintah kita sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah persuasi mengantisipasi semua itu dan juga langkah-langkah pendekatan non-kepolisian sudah ditemukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris.
Kita ketahui bahwa Jemaah Islamiyah sudah taubat dan menyatakan tidak akan melakukan kegiatan teroris dan setia kepada pemerintahan di Indonesia," kata Yusril di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril menyinggung kekhawatiran masyarakat terhadap bebasnya Abu Bakar Ba'asyir. Dia mengatakan kekhawatiran itu tak pernah terjadi.

"Dulu kan pada waktu Pak Jokowi, saya pernah diminta untuk berbicara dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir dan pada akhirnya Pak Abu Bakar Ba'asyir keluar dari tahanan dan sampai hari ini kekhawatiran banyak orang tentang beliau kan juga tidak terjadi," ujarnya.

Dia menghargai munculnya kekhawatiran terhadap pemulangan Hambali. Dia mengingatkan soal sikap adil yang harus dilakukan pemerintah Indonesia.

"Jadi saya kira kekhawatiran itu tentu kita hargai, tapi kita ini pemerintah, mau tidak mau harus memberikan perhatian yang adil kepada semua orang. Jangan karena dia teroris, dia warga negara kita jangan kita biarkan di luar negeri itu tidak bisa juga," kata Yusril.

"Kita tetap harus melakukan hal yang sama. Walaupun mungkin kita punya perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan, tapi kita harus tetap berlaku adil. Jangan kebencian terhadap sekelompok orang menyebabkan kalian, berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ajaran Alquran kan gitu," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan pihaknya memiliki bukti cukup yang menyatakan bahwa Hambali merupakan warga negara Indonesia. Dia menyebutkan teroris melakukan berbagai cara untuk melancarkan aksinya, termasuk penggunaan beberapa paspor.

"Ya, banyak sekali paspor yang digunakan. Tapi kita tahu dia orang Indonesia dan di warga negara Indonesia. Dan kami punya data yang cukup yang bersangkutan tentu jika terjadi peristiwa bom Bali pada tahun 2002. Waktu itu saya jadi Menteri Kehakiman di sini, kami cukup tahu detail tentang yang bersangkutan. Dan saya kira dokumen itu masih ada, kita simpan," ujarnya.

Dia mengatakan komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan meminta agar Hambali diadili berdasarkan hukum di AS sudah pernah dilakukan. Namun dia mengatakan akses Pemerintah Indonesia terbatas terkait komunikasi dan permintaan tersebut.

"Dan dulu sebenarnya pemerintah Indonesia juga mencoba untuk komunikasi dengan pemerintah AS. Menanyakan kasus Hambali itu bahkan kementerian luar negeri pernah meminta Pemerintah AS supaya dia segara diadili berdasarkan hukum yang berlaku di sana. Tapi akses Pemerintah kita memang agak terbatas oleh karena berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana militer AS yang kadang-kadang tidak dapat dijangkau dari sudut pendekatan orang sipil ataupun diplomasi," tuturnya.

Yusril menegaskan pemerintah Indonesia tegas melawan aksi terorisme. Namun dia mengingatkan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang bermasalah di luar negeri, termasuk Hambali.

"Tapi bagaimanapun dia WNI, jadi harus memberikan apa namanya, pelindungan terhadap WNI yang menghadapi masalah di luar negeri. Jadi kalau pada waktu sebelumnya Hambali itu tertangkap di luar negeri dan, kita akan tuntut mungkin dia dihukum mati juga di sini. Seperti yang terjadi pada yang lain-lain apa namanya Imam Samudera dan lain-lain yang terlibat dalam kasus Bom Bali," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan selalu mendukung kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Supratman mengatakan kerja sama Kementerian Hukum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pasti berlanjut, terutama soal naturalisasi calon pemain tim nasional.

Hal itu disampaikan Supratman dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan 29 kementerian/lembaga di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025). Dito hadir langsung dalam acara tersebut.

"Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi," kata Supratman dalam pidatonya.

Supratman menyatakan komitmen Kementerian Hukum untuk terus memberikan dukungan kepada Kemenpora dalam kebijakan naturalisasi. Dia menuturkan hal itu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa tampil dalam Piala Dunia 2026.

"Apa pun kita akan support Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 insyaallah di bahwa kepemimpinan Menpora kita sporadis," ujarnya.

Sejumlah pejabat hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman itu. Mereka di antaranya Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar juga hadir. Selain itu turut hadir Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Ketua LPSK Brigjen Purn Achmadi, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta, mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju. Dia mengatakan kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan sinergi antar lembaga dengan Kementerian Hukum.

"Upaya kita untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan mitra bersama," kata Nico dalam paparannya.

Nico mengatakan kegiatan ini juga dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam kerja sama yang dilakukan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momen yang baik di awal tahun 2025.

"Untuk memastikan setiap kerja sama memiliki landasan hukum yamg kuat dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan saat ini," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini