Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku tak berkecil hati jika kinerjanya dinilai buruk.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), Yusril memperoleh penilaian sebesar 1,6 persen dan masuk dalam kelompok menteri dengan kinerja yang buruk.

"Saya tidak akan merasa tersanjung kalau kinerja dinilai baik, sebaliknya juga tidak akan kecil hati kalau kinerja dinilai buruk. Saya bekerja saja dengan hati nurani, pikiran, ilmu, dan pengalaman yang saya miliki," ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dirinya mengungkapkan tugas menjadi pemimpin tidak mudah lantaran seorang pemimpin berkewajiban untuk menyerap harapan seluruh rakyat.

Pemimpin, sambung dia, juga harus menunjukkan kepada rakyat langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi keadaan sekarang untuk menuju hari depan yang lebih baik.

Untuk itu, Yusril melanjutkan, ada kalanya pemimpin memutuskan sesuatu yang tidak populer di mata rakyat dengan membuat kebijakan yang melawan opini dan bahkan bisa dituduh melawan kehendak rakyat.

Pemimpin seperti itu, menurut dia, tidak selalu dianggap sebagai orang gila, sebab, orang tersebut dijadikan pemimpin karena dianggap beda dengan rakyat kebanyakan.

Di sisi lain, Menko menilai sosok pemimpin merupakan manusia yang mampu melihat persoalan yang tidak terlihat di mata orang lain, apalagi di mata orang awam, dengan memutuskan sesuatu yang dampaknya baru terasa di masa depan.

"Awalnya mungkin dia disalahkan, tetapi jauh di belakang hari, ternyata apa yang dia putuskan itu benar. Tidak semua orang mampu memahami keputusan itu tepat, benar, atau tidak," kata dia.

Bahkan, sambung dia, kebanyakan manusia baru menyadari bahwa keputusan itu benar dan tepat ketika waktunya telah berlalu begitu lama.

Yusril mencontohkan, salah satunya keputusan Presiden Prabowo Subianto memotong dan menghemat anggaran saat ini agar Pemerintah bisa berinvestasi secara besar-besaran melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang menuai kritik dari beberapa pihak.

Keputusan itu, kata dia, bisa dianggap tidak populer, namun Prabowo punya keberanian besar mengambil keputusan itu demi masa depan perekonomian nasional yang lebih baik, khususnya dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dia menilai dampak keputusan Presiden tersebut baru akan dirasakan dan dinikmati beberapa tahun ke depan.

"Saya menganggap Presiden Prabowo benar-benar seorang pemimpin yang mampu melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain," ujar Yusril.

Adapun pada momen 100 hari Kabinet Merah Putih di bulan Januari 2025 lalu, sejumlah lembaga merilis hasil survei mereka terhadap kinerja para menteri Prabowo. Beberapa menteri mendapat predikat terbaik, sebagian mendapat predikat terburuk sehingga disebut layak diganti.

Meski sempat mendapat penilaian buruk, Lembaga Indikator Politik Indonesia menempatkan Yusril dalam daftar menteri yang dinilai baik oleh publik. Sementara survei Litbang Kompas mencatat bahwa 72,1 persen responden puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum secara keseluruhan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau sebagai pintu masuk internasional di Indonesia bagian barat.

Usai kunjungan kerja, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Batam, Kamis mengatakan Imigrasi Batam telah berhasil meningkatkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2024 yaitu sebesar Rp143 miliar.

“Dan luar biasa, kami mendapatkan temuan PNBP naik jadi kita berterima kasih kepada pihak imigrasi mampu menaikkan pendapatan negara tentu juga memberikan pelayanan yang sangat tinggi. Itu menjadi catatan dan perhatian kita,” kata Willy.

Dalam pertemuan bersama Imigrasi, DPR RI juga menyinggung soal peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Kata Willy, pemberian penghargaan kepada petugas imigrasi yang melakukan pelayanan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar juga diperlukan, salah satunya dengan memberikan upah yang memadai.

“Jangan kita melakukan pelanggaran HAM ringan, (petugas) yang memberikan pelayanan di pulau-pulau tapi gajinya tidak memadai. Jadi itu catatan kami bagaimana peningkatan penghargaan bagi mereka yang bekerja di pulau-pulau, itu kami bahas,” ujar dia.

Untuk peningkatan infrastruktur, terdapat beberapa hal yang dilakukan perbaharuan untuk menunjang kelancaran dalam proses keimigrasian.

“Terakhir infrastruktur, ada beberapa temuan, kapal patroli, data base, ini akan kita coba diskusikan, kami dalami mana yang sesuai dengan kebutuhan dan mana yang sesuai dengan zaman. Sekarang zaman sudah bergerak digital, ini sudah Artificial Intelligence (AI), tentu beberapa peralatan kita yang membutuhkan pergantian, pembaharuan itu kita lihat nanti,” kata Willy.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menyampaikan pihaknya terus berupaya mengoptimalkan pengawasan melalui inovasi-inovasi yang dihadirkan, salah satunya dengan pemasangan pintu perlintasan keimigrasian otomatis (autogate) di pintu masuk internasional.

“Kita sedang melengkapi segala macam infrastruktur yang ada, kita akan tingkatkan autogate di semua terminal, dan tentunya mengkoordinasikan dengan para pengusaha pelabuhan untuk mengoptimalisasikan pelayanan imigrasi di pelabuhan, serta dengan pengawasan WNA yang datang,” ujar Godam.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Natalius Pigai, Menteri HAM dicecar anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah tentang maraknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Siti mempertanyakan kinerja Pigai yang tidak terlalu terlihat selama 100 hari kerja pertama.

Siti mencecar sejumlah pertanyaan yang menohok kepada Pigai pada saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti dilansir dari detikNews, Kamis (6/2/2025).

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Sebelumnya, di rapat yang sama, Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Pigai menjelaskan Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya menangani kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks sahamnya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

Artikel ini sudah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah mencecar Menteri HAM Natalius Pigai. Kinerja menteri kabinet Merah Putih itu dipertanyakan usai lebih dari 100 hari menjabat.

Siti bahkan terang-terangan menyebut kerja Pigai tidak terlihat di 100 hari pertamanya menjabat sebagai menteri. Hal itu disampaikan Siti saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Dia menyebut hanya program amnesti narapidana yang terlihat. Dia juga menanyakan soal kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang banyak viral di media sosia.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjauangan tersebut.

Dia meminta Pigai tidak menganggap jabatan menteri hanya sebagai 'pakaian' dan berharap Pigai aktif seperti saat masih bertugas di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Dalam rapat itu, sebelumnya Natalius Pigai menyebut pihaknya berwewenang untuk mengaudit dan memberikan sanksi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika perusahaan ada yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Pigai mengatakan, jika bersuara terhadap konflik yang melibatkan perusahaan di daerah tanpa melakukan audit maka hal itu akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya menangani kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

Video: Penjelasan Menteri Pigai soal 13 Tahun Tak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

Video: Penjelasan Menteri Pigai soal 13 Tahun Tak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

Batam (ANTARA) - Pakar Hukum Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam Dr Alwan Hadiyanto menyoroti hasil survei yang dirilis tahun 2025 terkait citra lembaga penegak hukum, salah satunya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya mencoba menganalisa kinerja Kejaksaan Agung dan rekam jejak KPK dalam dua tahun terakhir, serta polemik munculnya hasil survei yang berbeda dan cukup signifikan,” kata Alwan dalam keterangannya di Batam, Minggu.

Alwan menilai, parameter survei terhadap citra lembaga negara harus jelas, baik atas Kejaksaan maupun KPK, sehingga kedua lembaga diharapkan bekerja secara sinergi untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut dia, kinerja Kejaksaan Agung dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dan penyelamatan keuangan negara.

Beberapa keberhasilan kinerja Kejaksaan Agung dalam pengungkapan kasus korupsi, seperti kasus suap melibatkan penjabat Mahkamah Agung Zarof Ricar, penanganan kasus korupsi di sektor sumber daya alam dan perdagangan, khususnya timah.

Kejaksaan, kata dia, progesif menangkap aktor-aktor kunci dalam tindak pidana korupsi, serta kasus suap melibatkan tiga hakim Pengadilan Surabaya mengenai vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.

Dalam hal penyelamatan keuangan negara, lanjut dia, Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan dalam jumlah yang besar.

“Ini membuktikan pendekatan yang tidak hanya fokus pada hukum pidana, tetapi juga pada pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara,” katanya.

Dia mencontohkan, penanganan kasus korupsi tata niaga timah periode 2015-2022 yang melibatkan lima korporasi, dan penyelamatan keuangan negara yang mencapai triliunan rupiah dari sejumlah kasus besar.

Alwan menyebut Kejaksaan telah membuktikan keseriusan dalam menuntaskan kasus-kasus hingga tahap akhir, termasuk putusan pengadilan tingkat banding.

“Hal ini mencerminkan efisiensi, keberanian dan keberpihakan pada hukum tanpa diskriminasi,” katanya.

Kepala Program Studi Magister Hukum Unrika Batam itu menyebut rekam jejak dalam dua tahun terakhir Kejaksaan Agung menunjukkan konsistensi dan progresivitas dalam menangan berbagai kasus, seperti kasus minyak goreng, kasus Jawasraya dan ASABRI, kasus mafia tanah.

Adapun KPK, menurut dia, meskipun citranya mengalami peningkatan pada survei terakhir, namun berbagai tantangan dan kontroversi menunjukkan adanya penurunan kinerja substansial dalam beberapa tahun terakhir.

Dia mencontohkan, kekalahan dalam sidang praperadilan terkait penetapan tersangka di kasus Hasto Kristiyanto, kasus besar yang mangkak, seperti Harun Masiku, bahkan pengakuan dan permintaan maaf KPK terkait kesalahan penetapan tersangka di kasus CSR Bank Indonesia.

Belum lagi kontroversi internal dan kepemimpinan di tubuh KPK, salah satunya kepemimpinan Firli Bahuri yang kerap menjadi sorotan karena dianggap kurang transparan dan profesional.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun drastis, meskipun survei terbaru menunjukkan sedikit perbaikan.

“Berbeda dengan Kejagung, KPK lebih sering berfokus pada hukum pidana dan penangkapan tersangka, tetapi kurang menonjol dalam pemulihan keuangan negara,” kata Alwan.

Dengan hasil survei ini, Alwan berkesimpulan Kejaksaan perlu mempertahankan momentum positif dengan terus meningkatkan transparansi, efisiensi dan kolaborasi dengan lembaga lain seperti KPK untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Sedangkan KPK harus berfokus pada penguatan prosedural pemulihan kepercayaan publik, dan pemanfaatan wewenang supervisi untuk berkolaborasi dengan Kejagung, khususnya dalam pengembalian aset negara.

“Lembaga survei tertentu jangan tendensius dan memecah belah para penegak hukum karena antara Kejaksaan dan KPK sama-sama lembaga penata hukum dan menjadi penegak hukum di Indonesia,” kata Alwan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Senin (20/1) yang menjadi sorotan, mulai dari mantan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas (Dirregident Korlantas) Polri, Brigjen Polisi (Purn.) Yusri Yunus tutup usia hingga polisi menangkap empat debt collector yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang advokat di Surabaya.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. Eks Dirregident Korlantas Brigjen Purn Yusri Yunus tutup usia

Mantan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas (Dirregident Korlantas) Polri, Brigjen Polisi (Purn.) Yusri Yunus tutup usia pada Minggu malam.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko ketika dihubungi awak media di Jakarta, Minggu.
"Turut berduka cita atas wafatnya Brigjen Polisi (Purn) Yusri Yunus," ucapnya.

Selengkapnya klik di sini.

2. Kades di Tangerang diduga perintahkan pasang pagar laut

Sebuah tayangan video baru-baru ini ramai diperbincangkan di jagat media sosial (medsos) terkait dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Kohod, Pakuhaji, Arsin yang sedang meninjau kegiatan pemasangan pagar laut di Kawasan Pesisir Pantai Utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam video berdurasi satu menit itu, menunjukkan diduga Kades Kohod, Arsin sedang berbincang dengan sejumlah pekerja untuk melakukan pemasangan pagar laut dari bambu sepanjang enam meter.

Pada tayangan video itu juga Kades Kohod tengah menunjuk lokasi dan mengarahkan para pekerja dalam pemasangan pagar bambu tersebut.

Selengkapnya klik di sini.

3. Polisi tangkap empat debt collector pengeroyok advokat di Surabaya

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menangkap empat debt collector yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang advokat di sebuah depot di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, pada Senin (13/1), sekitar pukul 19.00 WIB.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan menjelaskan para pelaku yang ditangkap diduga menggunakan kekerasan terhadap korban yang merupakan kuasa hukum dari nasabah yang memiliki tunggakan kartu kredit di salah satu bank.

"Korban atas nama Tjetjep Mohammad Yasien alias Gus Yasien mengalami luka-luka akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah pelaku," kata Kombes Pol Luthfie saat konferensi pers di kantor Polrestabes Surabaya, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

4. Hakim MK pertanyakan dasar hukum pemungutan suara Pilkada Banjarbaru

Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kota Banjarbaru 2024, karena di dalam surat suara terdapat foto dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, tetapi satu pasangan calon di antaranya telah didiskualifikasi.

Pemilih yang mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi maka dikategorikan sebagai suara tidak sah. Akan tetapi, pemungutan suara tidak dilaksanakan dengan metode kotak kosong seperti diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

"Kalau surat suara dinyatakan tidak sah, itu sudah ada aturannya. Bagaimana kemudian dasar hukum yang bisa digunakan dan itu memiliki dasar legitimasi yang kuat, kalau kemudian pasangan calon itu tidak Pasal 54C dasarnya, seolah-olah normal, tapi kemudian itu dinyatakan sebagai suara tidak sah?" tanya Enny dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Kota Banjarbaru di MK, Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

5. Kompolnas: Kinerja Polri 100 hari kerja dukung capaian pemerintah

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan bahwa kinerja Polri selama periode 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendukung target capaian pemerintah.

"Kami melihat sejauh ini Polri telah dan sedang melaksanakan kinerja yang mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran, baik itu Astacita, di antaranya penanggulangan judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi,” kata Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol. (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo ketika dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengkritik usulan Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kememndagri). PMII menilai usulan itu berlawanan dengan semangat reformasi birokrasi.

"Menurut saya, justru itu kontradiksi terhadap semangat kemajuan negara dan reformasi birokrasi," kata Ketua Umum PMII M Shofiyulloh dalam keterangan tertulis, Senin (2/12/2024).

Shofiyulloh menilai kinerja Polri berhasil selama pengamanan proses pemilu. Mulai pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), hingga pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Beberapa momentum terakhir ini, seperti pilpres, pelantikan Presiden dan DPR RI, serta pilkada beberapa hari yang lalu berjalan kondusif adalah indikator keberhasilan kepemimpinan Kapolri," ucap Shofiyulloh.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menilai Polri harus tetap di bawah Presiden. Hal tersebut disampaikan Ilham saat menanggapi isu yang berkembang terkait usul agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usul itu dikemukakan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus.

"Tetap di bawah presiden, sesuai dengan konstitusi yang ada dan semangat reformasi. Polri tetap on the track seperti ini, sudah banyak prestasi yg dibuat, kalaupun ada yang kurang menjadi evaluasi penyempurnaan dalam setiap prosesnya," kata Ilham di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Ilham mengatakan pernyataannya didasari sejarah perjalanan Indonesia, di mana posisi Polri di Bawah Presiden langsung merupakan bagian dari semangat reformasi.

"Saya pikir pemisahan TNI-Polri ini telah melalui mekanisme dan pembahasan yang panjang oleh para tokoh bangsa ya di republik kita. Dari dikeluarkannya instruksi Presiden Habibie nomor 2 tahun 1999, lanjut ke TAP MPR Nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI-Polri. Karena dirasa belum tegas, lahir lagi Keputusan Presiden Gusdur Nomor 89 Tahun 2000 dan kemudian selanjutnya disahkan pula UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,"

Ilham selanjutnya berpendapat usul memposisikan Polri di Bawah Kemendagri adalah suatu kemunduran. Ilham merasa tak ada urgensi Polri diposisikan di Bawah Kemendagri.

"Kalau kita melihat perjalanan panjang semangat reformasi terkait institusi kepolisian, usulan tersebut terkesan mundur ke belakang kembali pada era orde baru. Saya melihat tidak adanya alasan kuat bagi bangsa kita untuk mundur ke belakang ya," sebutnya.

Ilham menuturkan adanya oknum-oknum di kepolisian perlu menjadi perhatian dan evaluasi di internal. "Tidak pula dengan (oknum) itu kita melihat seakan karena nila setitik rusak susu seberang," lanjut Ilham.

Saat ini menurutnya kinerja kepolisian di bawah Kapolri saat ini semakin mendapat nilai positif dan disenangi oleh masyarakat. Dia juga mengapresiasi kinerja Jenderal Sigit dan jajaran dalam mengamankan pilkada.

"Kalau kita melihat hari ini ya, kinerja kepolisian di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit semakin baik. Mulai dari reformasi birokrasi di tubuh Polri, pengungkapan kasus-kasus besar narkotika, judi online dan lainnya. Begitu pula kinerja Polri dalam menjaga kamtibmas hari ini. Pilpres dan pileg serta pilkada serentak tahun ini alhamdulillah berjalan tertib, aman, damai dan tentram," tutupnya.

"Kami melihat peran penting Pak Kapolri bersama jajarannya dalam mengawal mulai dari masa kampanye, masa tenang, distribusi kertas suara, pengawasan di TPS, sampai penghitungan surat suara terlihat sangat signifikan dan berdampak," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan satuan kerja untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, menurut dia, orang-orang di satker itu belum diisi karena Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk Wantimpres.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mulanya menjelaskan unit-unit organisasi yang berada di bawah koordinasinya.

"Struktur pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara yang saat ini pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara pengelolaannya itu terdiri atas tujuh unit organisasi atau UO dan 17 unit satuan kerja atau satker," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan Kemensesneg terdiri atas 11 satuan kerja. Kemudian, menurut dia, unit pasukan pengamanan presiden terdiri atas satu satuan kerja.

"Kemudian UO Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari satu satker," ujarnya.

Prasetyo mengatakan belum ada nama-nama di satker Wantimpres itu. Dia menyebutkan satker akan diisi setelah pimpinan dan anggota Wantimpres ditunjuk oleh Prabowo.

"Ini hanya memang untuk Dewan Pertimbangan Presiden ini belum pimpinan maupun anggotanya belum ditunjuk secara definitif oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Prasetyo mengatakan ada juga satu satker di Kantor Staf Presiden. Lalu, unit organisasi Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas satu satuan kerja.

"Kemudian UO atau Satker Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari satu satker dan ke tujuh, UO atau satker Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus terdiri dari satu satker," ucapnya.

Simak juga Video 'Mensesneg Sebut Evaluasi Kinerja Kabinet Dilakukan Setiap Hari':

[Gambas:Video 20detik]