Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku tak berkecil hati jika kinerjanya dinilai buruk.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), Yusril memperoleh penilaian sebesar 1,6 persen dan masuk dalam kelompok menteri dengan kinerja yang buruk.

"Saya tidak akan merasa tersanjung kalau kinerja dinilai baik, sebaliknya juga tidak akan kecil hati kalau kinerja dinilai buruk. Saya bekerja saja dengan hati nurani, pikiran, ilmu, dan pengalaman yang saya miliki," ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dirinya mengungkapkan tugas menjadi pemimpin tidak mudah lantaran seorang pemimpin berkewajiban untuk menyerap harapan seluruh rakyat.

Pemimpin, sambung dia, juga harus menunjukkan kepada rakyat langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi keadaan sekarang untuk menuju hari depan yang lebih baik.

Untuk itu, Yusril melanjutkan, ada kalanya pemimpin memutuskan sesuatu yang tidak populer di mata rakyat dengan membuat kebijakan yang melawan opini dan bahkan bisa dituduh melawan kehendak rakyat.

Pemimpin seperti itu, menurut dia, tidak selalu dianggap sebagai orang gila, sebab, orang tersebut dijadikan pemimpin karena dianggap beda dengan rakyat kebanyakan.

Di sisi lain, Menko menilai sosok pemimpin merupakan manusia yang mampu melihat persoalan yang tidak terlihat di mata orang lain, apalagi di mata orang awam, dengan memutuskan sesuatu yang dampaknya baru terasa di masa depan.

"Awalnya mungkin dia disalahkan, tetapi jauh di belakang hari, ternyata apa yang dia putuskan itu benar. Tidak semua orang mampu memahami keputusan itu tepat, benar, atau tidak," kata dia.

Bahkan, sambung dia, kebanyakan manusia baru menyadari bahwa keputusan itu benar dan tepat ketika waktunya telah berlalu begitu lama.

Yusril mencontohkan, salah satunya keputusan Presiden Prabowo Subianto memotong dan menghemat anggaran saat ini agar Pemerintah bisa berinvestasi secara besar-besaran melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang menuai kritik dari beberapa pihak.

Keputusan itu, kata dia, bisa dianggap tidak populer, namun Prabowo punya keberanian besar mengambil keputusan itu demi masa depan perekonomian nasional yang lebih baik, khususnya dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dia menilai dampak keputusan Presiden tersebut baru akan dirasakan dan dinikmati beberapa tahun ke depan.

"Saya menganggap Presiden Prabowo benar-benar seorang pemimpin yang mampu melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain," ujar Yusril.

Adapun pada momen 100 hari Kabinet Merah Putih di bulan Januari 2025 lalu, sejumlah lembaga merilis hasil survei mereka terhadap kinerja para menteri Prabowo. Beberapa menteri mendapat predikat terbaik, sebagian mendapat predikat terburuk sehingga disebut layak diganti.

Meski sempat mendapat penilaian buruk, Lembaga Indikator Politik Indonesia menempatkan Yusril dalam daftar menteri yang dinilai baik oleh publik. Sementara survei Litbang Kompas mencatat bahwa 72,1 persen responden puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum secara keseluruhan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025