Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah mencecar Menteri HAM Natalius Pigai. Kinerja menteri kabinet Merah Putih itu dipertanyakan usai lebih dari 100 hari menjabat.

Siti bahkan terang-terangan menyebut kerja Pigai tidak terlihat di 100 hari pertamanya menjabat sebagai menteri. Hal itu disampaikan Siti saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Dia menyebut hanya program amnesti narapidana yang terlihat. Dia juga menanyakan soal kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang banyak viral di media sosia.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjauangan tersebut.

Dia meminta Pigai tidak menganggap jabatan menteri hanya sebagai 'pakaian' dan berharap Pigai aktif seperti saat masih bertugas di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Dalam rapat itu, sebelumnya Natalius Pigai menyebut pihaknya berwewenang untuk mengaudit dan memberikan sanksi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika perusahaan ada yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Pigai mengatakan, jika bersuara terhadap konflik yang melibatkan perusahaan di daerah tanpa melakukan audit maka hal itu akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya menangani kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

Video: Penjelasan Menteri Pigai soal 13 Tahun Tak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

Video: Penjelasan Menteri Pigai soal 13 Tahun Tak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan akan mengaudit perusahaan industri hingga korporasi untuk memedomani prinsip-prinsip HAM kepada para pekerja dan lingkungannya.

Pigai mengatakan pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) untuk memastikan dunia usaha mengelola bisnis dengan standar prinsip-prinsip HAM. Namun, audit kemungkinan baru bisa terlaksana pada tahun 2026.

"Saya sedang persiapkan, nanti September kita akan keluarkan peraturan presiden, kita tidak hanya sekadar berhenti pada Stranas Bisnis dan HAM, tetapi kita akan meningkatkan lebih daripada strategi, yaitu aksi," kata Natalius Pigai saat kunjungan ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa.

Untuk tahun 2025 ini, dia memberikan kesempatan kepada para pengelola perusahaan untuk melakukan perbaikan, pendidikan, hingga membangun iklim usaha yang berbasis dan berpedoman pada nilai HAM.

Berdasarkan prinsip HAM internasional, pemerintah harus melindungi masyarakat dengan prinsip HAM. Sedangkan perusahaan harus menghormati HAM dengan cara mengelola usaha dengan prinsip-prinsip HAM.

Pada tahun ini, Pigai mengatakan perusahaan-perusahaan harus melaporkan kondisi terkini lingkungan perusahaannya terkait penerapan nilai HAM. Kondisi itu, dilaporkan secara daring lewat sistem yang disiapkan Kementerian HAM.

Contohnya, perusahaan perlu menerapkan prinsip 101, yaitu setiap 100 orang pekerja harus ada satu orang pekerja disabilitas. Jika tidak diterapkan, maka hal itu akan mengurangi penilaian dari Kementerian HAM terhadap perusahaan tersebut.

"Ternyata kami cek di perusahaan itu tidak ada satu orang pun disabilitas yang dipekerjakan maka nilainya akan berkurang pada tahun-tahun yang akan datang, tetapi itu 2026 ke atas ya, saya tidak mau gegabah," katanya.

Stranas BHAM adalah dokumen strategis yang memuat arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM.

Dokumen ini disusun dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan akan mengaudit perusahaan industri hingga korporasi untuk memedomani prinsip-prinsip HAM kepada para pekerja dan lingkungannya.

Pigai mengatakan pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) untuk memastikan dunia usaha mengelola bisnis dengan standar prinsip-prinsip HAM. Namun, audit kemungkinan baru bisa terlaksana pada tahun 2026.

"Saya sedang persiapkan, nanti September kita akan keluarkan peraturan presiden, kita tidak hanya sekadar berhenti pada Stranas Bisnis dan HAM, tetapi kita akan meningkatkan lebih daripada strategi, yaitu aksi," kata Natalius Pigai saat kunjungan ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa.

Untuk tahun 2025 ini, dia memberikan kesempatan kepada para pengelola perusahaan untuk melakukan perbaikan, pendidikan, hingga membangun iklim usaha yang berbasis dan berpedoman pada nilai HAM.

Berdasarkan prinsip HAM internasional, pemerintah harus melindungi masyarakat dengan prinsip HAM. Sedangkan perusahaan harus menghormati HAM dengan cara mengelola usaha dengan prinsip-prinsip HAM.

Pada tahun ini, Pigai mengatakan perusahaan-perusahaan harus melaporkan kondisi terkini lingkungan perusahaannya terkait penerapan nilai HAM. Kondisi itu, dilaporkan secara daring lewat sistem yang disiapkan Kementerian HAM.

Contohnya, perusahaan perlu menerapkan prinsip 101, yaitu setiap 100 orang pekerja harus ada satu orang pekerja disabilitas. Jika tidak diterapkan, maka hal itu akan mengurangi penilaian dari Kementerian HAM terhadap perusahaan tersebut.

"Ternyata kami cek di perusahaan itu tidak ada satu orang pun disabilitas yang dipekerjakan maka nilainya akan berkurang pada tahun-tahun yang akan datang, tetapi itu 2026 ke atas ya, saya tidak mau gegabah," katanya.

Stranas BHAM adalah dokumen strategis yang memuat arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM.

Dokumen ini disusun dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025