JAKARTA - Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office ( PCO ). Sebelum pengunduran Hasan Nasbi itu diumumkan, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden.

Lalu, masih perlukah mencari pengganti Hasan Nasbi setelah Mensesneg jadi jubir presiden?

?Secara institusional tetap perlu,? kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada SindoNews, Rabu (30/4/2025).



Alasan yang pertama, kata Agung, menimbang kabinet gemuk sehingga fungsi kejubiran perlu dioptimalkan agar semakin baik. ?Sehingga lebih fokus merespons cepat segala dinamika kebangsaan termasuk soal-soal kebijakan dengan eksesnya,? katanya.

Kemudian alasan yang kedua, Agung mengatakan bahwa tumbuh suburnya media dengan segala platform membutuhkan manajemen dan pengawalan isu yang baik. ?Bila dilakukan secara serampangan dan ala kadarnya dikhawatirkan akan mengulang kesalahan yang sudah-sudah,? imbuhnya.

?Ketiga, pun bila dilekatkan ke sesneg, maka jubir mesti mampu mengayomi semua, mampu berkomunikasi secara sederhana, mudah diakses, dan serba hadir bersama presiden dan rakyat saat dibutuhkan,? pungkasnya.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga juga menilai masih perlu mencari pengganti Hasan Nasbi sebagai kepala PCO. ?PCO itu tugasnya tidak hanya menjadi jubir, tapi juga menyiapkan komunikasi strategis. Karena itu, jubir itu hanya salah satu tugas dan fungsi PCO,? kata Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Pengamat Politik Adi Prayitno menuturkan bahwa PCO itu lembaga yang sudah dibuat yang ada regulasinya. ?Tentu harus ada kepala PCO baru setelah Hasan mundur. Sekalipun sudah ada Mensesneg juga jubir istana,? ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik ini.

Namun, Adi menilai secara kelembagaan PCO harus diperkuat dengan jubir baru yang juga sangat melekat dengan presiden.

Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo juga menilai pengganti Hasan Nasbi masih diperlukan. Dia menuturkan, PCO merupakan sebuah fungsi yang salah satunya sebagai koordinator juru bicara.

?Walaupun Bapak Presiden sudah menunjuk Pak Mensesneg sebagai jubir tapi kan tetap butuh fungsi yang mengoordinasikan jubir, lalu fungsi untuk kemudian selalu berdiskusi dan menyerahkan hasil monitoring atau hasil analisis informasi ke presiden dan yang bisa mendukung aktivitas komunikasi presiden secara lebih efektif,? katanya.

Dia menduga keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatan Kepala PCO karena susah untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dalam kesehariannya. ?jadi, agak susah bagi koordinator jubir untuk bekerja terpisah dari presiden,? ucapnya.

Dia menjelaskan, seorang jubir tidak boleh pakai asumsi dan kepentingan pribadi. ?Dia harus tahu luar dalam presiden sebenarnya mau ngomong apa, memahami kehendak yang mau disampaikan presiden,? katanya.

Maka itu, menurut dia, sosok pengganti Hasan harus seseorang yang bisa membuat Presiden Prabowo nyaman sehari-sehari. ?Tidak kemudian hanya ditunjuk berdasarkan fungsinya tapi kemudian tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal,? pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya. Pernyataan itu disampaikan dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram Total Politik.

"Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujar Hasan dalam video tersebut, dilihat Selasa (29/4/2025).

Tulungagung -

Dua narapidana kasus tindak pidana terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung mengucapkan ikrar setia kepada NKRI. Ikrar tersebut disaksikan oleh Densus 88 hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kedua napiter tersebut adalah Margono, warga Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Gunawan Dwi Rianto, warga Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara.

Dengan mengenakan setelan hitam putih dan bersongkok, kedua napiter mengucapkan ikrar kesetiaan kepada NKRI.

"Melepaskan baiat saya dari amir atau pemimpin kelompok, jaringan, organisasi radikalisme, dan terorisme yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Gunawan dan Margono secara serentak.

Usai ikrar, keduanya melakukan hormat dan mencium bendera Merah Putih sebagai simbol kecintaan dan kesetiaan terhadap Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kadiyono, mengaku bersyukur Margono dan Gunawan akhirnya kembali ke pangkuan NKRI.

"Kami bersyukur, di bulan yang baik ini ada tekad yang sangat kuat dari dua narapidana ini. Didukung oleh pembinaan yang baik serta dukungan dari Densus 88, BNPT, Polres, Kodim, Kejaksaan, dan Pemda, ini semakin menguatkan semangat mereka untuk kembali kepada NKRI," kata Kadiyono, Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, pengucapan ikrar kesetiaan ini merupakan bagian dari proses deradikalisasi yang terus dilakukan oleh pemasyarakatan bersama Densus 88 dan BNPT.

Sebelum menjalani ikrar, kedua narapidana telah masuk kategori hijau dan telah berbaur dengan narapidana lain di Lapas Tulungagung. Bahkan, mereka sudah mengikuti kegiatan ibadah secara berjamaah di masjid lapas.

Kadiyono menjelaskan pengucapan kesetiaan terhadap NKRI merupakan syarat tambahan bagi napiter untuk mendapatkan pemotongan masa pemidanaan. Setelah ikrar ini, Gunawan dan Margono bisa diajukan untuk mendapatkan remisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ini merupakan syarat tambahan. Setelah ikrar ini, mereka dapat diusulkan untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk remisi," jelasnya.

Kakanwil menambahkan bahwa berdasarkan data di Lapas Tulungagung, masa pemidanaan kedua narapidana terorisme tersebut tinggal delapan dan sembilan bulan.

Sementara itu, di seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur, tercatat masih ada 20 narapidana terorisme yang menjalani pembinaan. Kadiyono berharap langkah yang diambil oleh dua napiter di Tulungagung dapat menjadi contoh bagi narapidana lainnya.

"Ini adalah proses yang baik, tentunya dengan niat yang kuat dari masing-masing warga binaan. Kami berharap narapidana lainnya menyusul untuk menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. Setelah ini, ada juga di Madiun," tambahnya.

(abq/iwd)

Jakarta -

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto yang sedang berulang tahun hari ini mencoba menjalani cek kesehatan gratis (CKG) di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ia didampingi oleh Menteri Pemuda Olahraga Dito Ariotedjo.

"Kebetulan hari ini hari bahagia saya sehingga saya coba mengikuti prosedurnya, bahwa dibutuhkan waktu secara konsisten sekitar 45 menit," kata AM Putranto saat ditemui wartawan di Puskesmas Kecamatan Menteng, Rabu (26/2/2025).

Selain Dito, ia juga didampingi oleh Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. AM Putranto mengatakan pemeriksaan CKG pada dirinya dilakukan secara rinci dan detail.

"Karena screening nya betul-betul rinci dan menanyakan detail sehingga tidak ada keluhan yang lain untuk memeriksa pasien atau yang diperiksa itu merasa betul-betul tergali, kekurangannya apa dan sebagainya," ujarnya.

Tidak hanya itu ia mengatakan bahwa perawat yang memeriksanya bukan hanya melakukan pengecekan fisik melainkan juga psikologis. Ia mengaku ditanya berkaitan dengan suasana hati yang tengah dirasakan.

"Terus bagaimana masalah situasi, suasana hati ini sangat penting dan ini memberikan juga jaminan, bahwa semakin kita bahagia, itu semakin sehat, apapun itu," ujarnya.

AM Putranto mengatakan dirinya merasa nyaman saat menjalani CKG. Menurutnya dokter serta perawat memberikan pelayanan yang baik mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan.

"Berjalan dengan nyaman. Kemudian yang terpenting adalah menerima kita dengan baik. Saya perhatikan walaupun bukan saya pasiennya, tapi saya melihat di beberapa tempat cara menegurnya, menyapanya dokter maupun perawat ini sangat baik. Jadi membuat kita duduk nyaman dengan mereka," imbuhnya.

(taa/taa)

Jakarta -

Sebanyak 71 pegawai Imigrasi dinonaktifkan setelah diduga terlibat pungutan liar (pungli) terhadap 60 warga negara (WN) China berdasarkan nota diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China. Sebanyak 30 pegawai di antaranya mendapat hukuman kategori berat, sedang, dan ringan. Namun, sejauh ini belum ada yang dipecat.

"Kurang lebih 29 atau 30 (pegawai Imigrasi) sudah turun hukuman disiplinnya," kata Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, seusai konferensi pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffa mengatakan 30 pegawai Imigrasi mendapat hukuman beragam. Yakni, pencopotan jabatan, penonaktifan jabatan, hingga penempatan khusus di tempat tertentu.

"Nah, sisanya masih menunggu. Masih dalam proses," kata Saffar.

Saffar mengatakan puluhan warga China itu dimintai uang tip. Modus puluhan pegawai imigrasi itu sudah dilakukan sejak setahun lalu.

"Apapun itu, tetap saja salah. Saat ini, sedang kami tindak lanjuti," katanya.

Untuk mencegah aksi pungli itu terulang, Saffar menyatakan telah memasang tanda peringatan bagi warga asing. Peringatannya, agar tidak memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apapun ke petugas Imigrasi.

Sebelumnya, dilansir detikNews, pegawai yang dinonaktifkan terdiri dari pejabat struktural hingga petugas konter. Kepala Kantor Imigrasi Soetta juga diganti oleh Kementerian Imipas.

Adapun untuk pegawai yang dinonaktifkan kini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal. Sedangkan uang senilai Rp 32,7 juta hasil pungli sudah dikembalikan ke warga China yang jadi korban.

Artikel ini telah tayang di detikbali

(sym/sym)

Denpasar -

Sebanyak 71 pegawai Imigrasi dinonaktifkan setelah diduga terlibat pungutan liar (pungli) terhadap 60 warga negara (WN) China berdasarkan nota diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China. Sebanyak 30 pegawai di antaranya mendapat hukuman kategori berat, sedang, dan ringan. Namun, sejauh ini belum ada yang dipecat.

"Kurang lebih 29 atau 30 (pegawai Imigrasi) sudah turun hukuman disiplinnya," kata Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, seusai konferensi pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffa mengatakan 30 pegawai Imigrasi mendapat hukuman beragam. Yakni, pencopotan jabatan, penonaktifan jabatan, hingga penempatan khusus di tempat tertentu.

"Nah, sisanya masih menunggu. Masih dalam proses," kata Saffar.

Saffar mengatakan puluhan warga China itu dimintai uang tip. Modus puluhan pegawai imigrasi itu sudah dilakukan sejak setahun lalu.

"Apapun itu, tetap saja salah. Saat ini, sedang kami tindak lanjuti," katanya.

Untuk mencegah aksi pungli itu terulang, Saffar menyatakan telah memasang tanda peringatan bagi warga asing. Peringatannya, agar tidak memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apapun ke petugas Imigrasi.

Sebelumnya, dilansir detikNews, pegawai yang dinonaktifkan terdiri dari pejabat struktural hingga petugas konter. Kepala Kantor Imigrasi Soetta juga diganti oleh Kementerian Imipas.

Adapun untuk pegawai yang dinonaktifkan kini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal. Sedangkan uang senilai Rp 32,7 juta hasil pungli sudah dikembalikan ke warga China yang jadi korban.

(hsa/iws)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan ada Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Agus mengatakan dia sudah menonaktifkan 71 orang pegawai Imigrasi Soetta buntut masalah itu.

Hal itu disampaikan Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Dia mengatakan ada 44 kasus yang dialami 60 warga China pada Februari 2024 sampai Januari 2025.

"Dari periode tersebut, telah terjadi 44 kasus terhadap 60 warga negara China dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp 32.750.000 kepada masing-masing warga China," kata Agus dalam rapat.

Agus mengatakan pihaknya langsung melakukan investigasi. Hasilnya, terdapat 39 petugas Imigrasi yang mengecek dokumen WN China dan diduga terlibat pungli.

"Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga China sebagaimana nota diplomatik, terdapat sejumlah 39 petugas Imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap warga China yang tertera di dalam nota diplomatik tersebut," ujar Agus.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan pengembalian (uang) kepada masing-masing," tambahnya.

Agus mengatakan ada 71 pegawai di Imigrasi Soetta yang dinonaktifkan buntut kasus itu. Dia mengatakan pegawai yang dinonaktifkan terdiri atas pejabat struktural hingga petugas konter.

"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut, telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai yang terdiri dari tiga pejabat struktural, satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor, dan 40 orang petugas counter," kata Agus.

Kepala Kantor Imigrasi Soetta juga diganti oleh Kementerian Imipas. Adapun untuk pegawai yang dinonaktifkan kini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal.

"Sedangkan untuk Kakanim saat itu, baru saja telah kami serah terima jabatan tanggal 21 Januari. Bagi para pegawai yang telah dinonaktifkan saat ini, masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap dia.

Pihak Imigrasi juga melakukan pencegahan pungli terulang. Dia mengatakan sistem autogate di Soetta akan ditambah menjadi 98 dan mengurangi petugas counter.

"Sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi peristiwa berulang, kami mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya dengan optimalisasi penggunaan autogate di Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini berjumlah 98 autogate dan mengurangi jumlah petugas counter manual dari 50 counter menjadi 15 counter baik di terminal kedatangan maupun keberangkatan," ujarnya.

(dwr/haf)

Kotabumi -

Selama kurun waktu 2024, Kantor Imigrasi Kotabumi, Lampung Utara tercatat melakukan penindakan terhadap 5 Warga Negara Asing (WNA). Kelimanya telah dilakukan deportasi.

Adapun identitas kelimanya yakni pasutri asal Brazil, Marcelo De Carvalho Gomes Mayara Lima Pimentel, kemudian dua WNA asal China yakni Wu Jiajing dan Chen Sirun, serta Kita Mariko asal Jepang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Tyas Kristyaningrum mengatakan terhadap kelima WNA tersebut telah dilakukan deportasi.

"Dalam kurun periode 2024, kami berhasil mengungkap dua kasus melibatkan WNA. Total ada 5 WNA yang kami tindak dan telah dilakukan deportasi ke negara masing-masing," katanya, Selasa (31/12/2024).

"5 WNA yang dideportasi yakni 2 warga negara China, 1 warga negara Jepang serta pasutri warga negara Brazil," sambungnya.

Tyas menerangkan, kelimanya terlibat kasus penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia. "Mereka ini menyalah gunakan izin, jadi izin tinggal mereka ini disalahgunakan tidak semestinya," bebernya.

Menurut dia, kasus kelima Warga Negara Asing ini terungkap pada waktu yang berbeda. 2 warga negara China dan 1 warga negara Jepang diamankan pada bulan Agustus 2024 lalu.

"Ketiganya menjadi artis dalam acara festival kesenian di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sementara untuk pasutri asal Brazil diamankan pada September 2024 lalu, keduanya juga menyalahgunakan izin tinggal dengan membuka usaha rumah penginapan," jelas Tyas.

Dalam acara refleksi akhir tahun ini, dia juga menyampaikan keberhasilan dalam sektor pelayanan publik pihaknya berhasil melayani lebih dari 14.000 penerbitan paspor, jauh melampaui target 12.000 layanan. Selain itu, penerbitan dokumen izin tinggal bagi Warga Negara Asing juga tercatat mencapai lebih dari 170 dokumen, melebihi target 120 permohonan.

(mud/mud)

Palembang -

Jumlah pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dipicu status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang yang berubah menjadi domestik dari Internasional.

"Untuk pemohon paspor pada tahun 2024 ini sebanyak 39.705 jumlah ini turun 7 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 42.899. Penurunan ini terjadi karena pengaruh bandara kita dari internasional menjadi domestik," Kepala Kantor Imigrasi Palembang Khairil Mirza, Senin (30/12/2024).

Menurutnya, pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang ini didominasi jemaah umrah. Hal ini dikarenakan Bandara SMB II Palembang masih memiliki program berangkat umrah langsung dari Palembang menuju Madinah.

"Total pemohon paspor pada tahun 2024 ini sebanyak 64.119 orang dan paling banyak dari jemaah umrah," ujarnya.

Mirza merincikan pembuatan paspor 48 halaman pada tahun 2023 tercatat sebanyak 42.899 orang, tahun 2024 39.705 orang. Paspor elektronik 48 halaman pada tahun 2023 tercatat 12.794 orang sedangkan tahun 2024 sebanyak 22.653 orang.

Sementara untuk layanan percepatan pada tahun 2023 ada 1.881 orang sementara tahun ini ada 1.149, eazy paspor tahun 2023 dengan 30 kegiatan jumlah paspor 1.500 orang, dan tahun 2024 dengan 23 kegiatan jumlah paspor 1.647 orang.

"Untuk pembuatan paspor yang paling banyak didominasi adalah pembuatan paspor 48 halaman. Dan ini kenaikannya cukup signifikan dan didominasi jemaah umrah," ujarnya.

Untuk yang terdata pemohon paspor ini, lanjut Mirza, memang jemaah umrah sementara untuk ke luar negeri pemohon berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta atau Hang Nadim Batam.

"Kalau di kita kan bandara sudah domestik jadi kalau mau berangkat ke luar negeri melalui Soeta dulu atau Batam ," ujarnya.

Berdasarkan pantauan detikSumbagsel di Kantor Imigrasi Palembang, pemohon paspor terlihat begitu ramai.

"Saya rencananya mau umrah pada Februari nanti. Sekarang sudah mulai buat paspor," kata Wahyu, salah satu warga Palembang.

Sementara itu, warga Tanjung Lago Banyuasin, Riska mengaku membuat paspor karena hendak bekerja ke Korea Selatan.

"Saya mau buat paspor buat bekerja ke Korea Selatan. Kalau sudah selesai buat paspor tinggal menunggu dari penyalurannya kapan mulai bekerja," kata Riska.

(dai/dai)

DEPOK, iNewsDepok. id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menutup Tahun Anggaran 2024 dengan sederet prestasi gemilang. 

Hingga 18 Desember 2024, realisasi anggaran mencapai 98,48% dari pagu sebesar Rp 26,1 miliar, menyisakan Rp 397 juta yang diproyeksikan terserap hingga akhir tahun. 

Tingkat serapan ini diharapkan mencapai 99%, menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang efektif.

"Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini. Hal ini adalah hasil kerja keras seluruh tim di Kantor Imigrasi Depok dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Selain itu, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hingga November 2024 mencapai 97,27%, mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang memuaskan.

BeragamPrestasidanProgramStrategis

Kinerja Kantor Imigrasi Depok tahun ini juga diwarnai oleh berbagai prestasi dan program prioritas:

- Infrastruktur: Pembelian lima unit rumah dinas tipe D, pengadaan kendaraan operasional, serta renovasi Ruang Aula.

- Penghargaan: Tiga tahun berturut-turut mempertahankan predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM (2022-2024) dan juara terbaik dalam pengelolaan arsip selama dua tahun terakhir.

- Pelayanan Publik: Penerbitan 77.529 dokumen perjalanan, termasuk paspor biasa dan elektronik, dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1,85 miliar.

FokuspadaPengawasanOrangAsing

Di bidang pengawasan, Kantor Imigrasi Depok berhasil mendeportasi 211 WNA serta melaksanakan berbagai operasi intelijen, termasuk Operasi Jagratara dan pembentukan Desa Tapos sebagai desa binaan.

"Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing tetap menjadi prioritas kami. Dengan dukungan kendaraan patroli baru, kami optimis akan lebih sigap dalam menjaga ketertiban keimigrasian," tambah Irvan.

OptimismeMenuju2025

Melalui berbagai program dan pencapaian di 2024, Kantor Imigrasi Depok berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan di tahun mendatang. 

"Prestasi ini menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga tata kelola yang transparan," tutup Irvan.

Kinerja gemilang ini menegaskan peran Kantor Imigrasi Depok sebagai ujung tombak pelayanan publik di bidang keimigrasian.

Editor : M Mahfud

Medan -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan. Hal ini ia lakukan saat kunker di Medan.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024) sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Agus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," ungkap Agus.

Agus juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya.

Selain itu, Agus juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

(nkm/nkm)

Medan -

Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, dan Kepala Cabang BRI Gatot Subroto bersama-sama meresmikan ruang layanan publik pada Kantor Imigrasi Medan. Ruang layanan ini adalah hasil program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Peresmian ini berlangsung pada hari Kamis (28/11/2024) di pelataran Rooftop Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Hadir dalam kegiatan yaitu perwakilan dari cabang BRI, pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan perwakilan masyarakat.

Program CSR yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berupa fasilitas dan sarana ruang tunggu yang akan digunakan untuk meningkatkan kenyamanan bagi pemohon paspor. Ruang tunggu ini memanfaatkan rooftop sebagai salah satu solusi keterbatasan ruang gerak publik pemohon sebagai dampak pembangunan jalan di depan wilayah kantor yang masih berlangsung.

Hasil CSR ini merupakan bagian dari komitmen BRI untuk mendukung program Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada BRI atas dukungan yang diberikan.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan dari BRI yang telah menunjukkan kepedulian terhadap pelayanan publik di bidang keimigrasian. Dengan adanya CSR ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengurusan dokumen imigrasi. Kami juga berharap kerja sama ini terus berlanjut untuk kedua belah pihak," ujar Wahyu Hidayat saat kegiatan.

Kepala Cabang BRI Gatot Subroto, Wisnu Wirawan, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi Kantor Imigrasi, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keimigrasian. Kami berharap fasilitas baru ini dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi para pemohon paspor," ungkap Wisnu Wirawan.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Sumatera Utara, Yan Welly Wiguna, juga menyampaikan terimakasih kepada pihak BRI. Dia berharap ruang tunggu ini meningkatkan kenyamanan pengunjung di Kantor Imigrasi Medan.

"Kami berterimakasih sebesar-besarnya atas kepedulian BRI yang telah mewujudkan ruang tunggu yang sama-sama dapat kita nikmati saat ini dan kiranya dapat mengurangi kepadatan di area ruang tunggu utama," ucapnya.

"Kami juga berharap, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai satu-satunya satuan kerja imigrasi yang sudah meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) agar ke depannya dapat memanfaatkan dan memelihara fasilitas ruang tunggu ini dengan sebaik-baiknya, dan kiranya ruang ini bisa menjadi ruang multifungsi bagi para staf dan pengunjung," imbuhnya.

Dengan adanya kolaborasi antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan BRI Peduli melalui program CSR ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keimigrasian.

Pihak BRI juga memberikan bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat sekitar sebagai wujud kepedulian BRI terhadap warga lingkungan.

"Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak," jelasnya.

(afb/afb)

Bandung -

Kantor Imigrasi Bandung mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Taiwan berinisial HPC. Dia dipulangkan kembali ke negara asalnya setelah selesai menjalani masa pidana di kasus narkoba.

Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Bandung Aditya Nursanto mengatakan, HPC dideportasi pada Selasa (19/11/2024). WNA Taiwan itu diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan pesawat China Airlines.

"Deportasi kami kenakan kepada HPC karena tidak menaati peraturan di Indonesia. Setelah serah terima dengan Lapas Kelas IIA Subang, kami segera mengupayakan agar HPC bisa dipulangkan ke negara asal pada kesempatan pertama" ungkap Aditya dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

HPC telah divonis 12 tahun penjara dalam kasus kepemilikan narkoba. Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepala Kantor Imigrasi Bandung, Babay Baenullah menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan terhadap orang asing yang patut diduga membahayakan keamanan, mengganggu ketertiban dan tidak menaati peraturan di Indonesia.

"Ini adalah komitmen kami untuk menegakkan hukum keimigrasian, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sesuai dengan kebijakan selective policy yang menjadi pegangan kami, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum, yang bisa masuk dan berada di wilayah Indonesia." pungkasnya.

(ral/dir)