Kantor Imigrasi Denpasar kedatangan sejumlah delegasi Imigrasi Kamboja, Selasa (20/5/2025). Kunjungan para delegasi dari salah satu negara ASEAN itu sebagai bahan studi banding.

"Hari ini mereka (delegasi Imigrasi Kamboja) ke sini sedang melakukan kegiatan studi banding dengan kantor imigrasi di Denpasar," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, seusai kunjungan di kantor Imigrasi di Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Pantauan detikBali, rombongan dijadwalkan hadir pukul 09.00 Wita. Namun, mereka baru datang di kantor Imigrasi Denpasar pukul 11.11 Wita. Sebanyak empat delegasi Imigrasi dari Kamboja yang datang di kantor Imigrasi Denpasar.

Meski terlambat dua jam, rombongan delegasi Imigrasi pegawai kantor Imigrasi asal Kamboja itu tetap disambut. Dua penari Bali nampak menyambut mereka dengan tarian khas Bali saat akan masuk ke pintu di sisi barat.

Setelah menikmati sambutan berupa tarian Bali, para delegasi dari Kamboja itu masuk ke lobi utama melalui pintu masuk sisi barat. Di sana, mereka melihat aktivitas pengurusan dokumen keimigrasian di sejumlah konter. Mereka juga diajak masuk ke lantai dua kantor Imigrasi Denpasar.

Di sisi lain, Agus mengatakan ada permohonan pembangunan gedung kantor baru dari Kepala Imigrasi Denpasar, R Haryo Sakti. Agus mengatakan permohonan itu akan dibahas dahulu di kementeriannya.

"Pak kepala kantor (Imigrasi Denpasar) mengatakan untuk bisa (dilakukan) pembangunan kantor. Kami akan bahas di tingkat kementerian. Mudah-mudahan, harapan pak kepala kantor bisa memiliki kantor baru dan bisa kami wujudkan," kata Agus.

Agus mengatakan selama berada di Indonesia, banyak hal yang dibicarakan dengan para delegasi Imigrasi asal Kamboja itu. Mulai dari isu soal kejahatan trans nasional, permasalahan kewarganegaraan, hingga keamanan perbatasan.

Ada juga sejumlah isu keimigrasian yang dapat dikembangkan, yang dibahas dengan para delegasi itu. "Khususnya dalam bidang keamanan di perbatasan dan lain sebagainya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, semua hasil pembicaraan dengan para delegasi asal Kamboja itu akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. MoU itu rencana akan dibawa ke ranah kementerian kedua negara.

"Kemungkinan Kementerian Dalam Negeri Kamboja akan membuat MoU dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nanti diatur apa yang dikerjasamakan. Sudah dibahas di level teknis," tandas Agus.

Video Prabowo Minta Menterinya Kurangi Studi Banding ke LN: Jangan Mengada-ngada!

Video Prabowo Minta Menterinya Kurangi Studi Banding ke LN: Jangan Mengada-ngada!

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini disampaikan Supratman merespons pertanyaan wartawan soal aksi premanisme berbadan ormas yang marak terjadi di Indonesia.

Menurut dia, Kementerian Hukum akan menindaklanjuti apabila sudah ada keputusan resmi dari pemerintah.

“Kan kita tahu bersama, untuk pengawasan yang terkait ormas itu tugasnya Kementerian Dalam Negeri,” kata Supratman saat ditemui di kantor Kemenkum, Selasa (14/5/2025).

Supratman menjelaskan, bila ada keputusan pemerintah terkait penertiban ormas, termasuk yang melibatkan kementerian lain, maka akan disampaikan Kemenkum untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa jika ada ormas yang bermasalah bisa saja dibekukan izinnya setelah ada tindakan dari Kemendagri.

“Kalau nanti ada keputusan pemerintah, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan kementerian-kementerian yang lain, karena sesuai. Saya rasa arahan Presiden sudah jelas ya, bahwa badan hukumnya dibekukan, nah itu pasti disampaikan ke kami,” ucapnya.

Supratman menambahkan, pembekuan badan hukum ormas nantinya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), namun saat ini pihaknya masih menunggu langkah konkret dari Kemendagri jika ditemukan ada pelanggaran.

“Nanti di AHU yang akan melakukan itu. Tapi sampai saat ini kita menunggu dari Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui sinergi strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) terus memperkuat komitmennya dalam percepatan Reformasi Birokrasi (RB) 2025

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam percepatan Reformasi Birokrasi (RB) 2025 melalui sinergi strategis dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).

Kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan Asistensi dan Coaching Clinic yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung H, Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Adwil Kemendagri Rizza Kamajaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit sebagai kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi.

"Ditjen Bina Adwil memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang unik. Kami tidak hanya mengampu kebijakan tingkat pemerintah daerah tetapi juga dalam beberapa tugas fungsinya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini mempengaruhi pola sosial politik di Indonesia, misalnya terkait bencana, trantibumlinmas, bagaimana reformasi birokrasi bisa menjawab tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Bina Adwil,” kata Rizza.

Salah satu capaian positif Ditjen Bina Adwil dalam mendukung reformasi birokrasi adalah peningkatan digitalisasi arsip melalui implementasi aplikasi SRIKANDI yang berjalan konsisten dan sistematis. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga berperan strategis dalam menjalankan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi.

Rizza juga memberikan arahan terkait inventaris kegiatan reformasi birokrasi. "Masing-masing direktorat Ditjen Bina Adwil silakan menginventarisasi kegiatan utama reformasi birokrasi tematik, jangan terjebak pada hal teknis saja dan jangan sampai mendegradasi peranan kita," ujarnya.

Dalam sesi pemaparan, Analis SDM Aparatur Ahli Muda perwakilan dari Kepala Biro Ortala Rahmad Hadi menyampaikan materi mengenai Reformasi Birokrasi General dan Tematik.

Ia menekankan reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan administrasi, namun merupakan proses berkelanjutan yang mencerminkan komitmen terhadap perubahan dan peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh.

"Dari total 24 indikator Reformasi Birokrasi General, mayoritas mengalami peningkatan. Sementara itu, dalam Reformasi Birokrasi Tematik, fokus diarahkan pada isu-isu strategis nasional seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, serta pengendalian inflasi" ujar Rahmad.

Sebagai bagian dari komitmen bersama dalam percepatan reformasi birokrasi, Ditjen Bina Adwil siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan serta petunjuk teknis dan pelaksana yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja eselon II dan III di lingkungan Ditjen Bina Adwil dan diakhiri dengan semangat Reformasi Birokrasi sebuah dorongan untuk terus bergerak maju mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lincah dan responsif.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mendata organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat dan para investor.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, Kemendagri telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satgas yang bisa mengkoordinasikan penertiban ormas nakal.

"Baru dua hari yang lalu kami mengadakan rapat. Kita minta datanya. Dan kami meminta agar seluruh daerah melakukan, memang bentuk gugus tugas khusus untuk ormas ini. Satgas yang mengkoordinasikan penertiban, pembinaan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap ormas," ujarnya saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Dia menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan terkait ormas yang terdata secara hukum di Kementerian Hukum dan juga terdaftar di Kemendagri.

"Nah sanksinya diberikan sesuai dengan status tadi," ucapnya.

Jika terdaftar di Kementerian Hukum, sanksi administrasi hingga pembubaran bisa dilakukan.

Sedangkan untuk yang terdaftar di Kemendagri, akan ada sanksi keras mulai dari pencabutan status terdaftar hingga menggunakan perangkat hukum pidana.

Bima mengatakan, saat ini Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah bersama forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) mengambil dua langkah.

"Pertama pemetaan ormas-ormas yang terindikasi melanggar hukum. Kedua mengambil langkah pembinaan bagi yang masih bisa dibina, atau melakukan langkah-langkah hukum yang tegas bagi yang sudah melangkah jauh ke arah kriminalitas dan pelanggaran hukum pidana," tandasnya.

Sebagai informasi, organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.

Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat, lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah tidak akan gegabah untuk membentuk daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran wilayah, termasuk menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons 341 usul pembentukan DOB yang masuk ke Kemendagri, salah satunnya adalah usul memekarkan Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta.

"Tentunya kita tidak perlu gegabah. Pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor," kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menyebutkan, jika usul tersebut diakomodasi, bakal ada konsekuensi yang mengikuti, termasuk masalah perangkat dan kelengkapan pemerintahan yang harus diadakan.

Oleh karena itu, pemerintah akan berhati-hati dalam merespons usul pemekaran wilayah.

"Nah, yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," kata Prasetyo.

Ia tidak memungkiri bahwa banyak usul untuk memekarkan wilayah, tetapi usul tersebut disampaikan lewat Kementerian Dalam Negeri, bukan Istana atau Kementerian Sekretariat Negara.

"Ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri. Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," kata Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, Kemendagri menerima 341 usul pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah, di mana enam di antaranya ingin menjadi daerah istimewa.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, pada Kamis (24/4/2025).

"Sampai dengan bulan April 2025, kami mendapat banyak PR. Ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Ada 6 yang meminta daerah istimewa, juga ada 5 yang meminta daerah khusus," ujar Akmal dalam rapat kerja tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan, terdapat usul agar Solo dimekarkan dari Jawa Tengah dan menjadi provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta.

Usulan pemekaran tersebut muncul karena Solo dinilai sebagai daerah yang memiliki keunikan budaya dan sejarah khusus dalam melawan penjajahan.

Namun, Aria mengatakan, harus ada kajian mendalam terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa karena status daerah istimewa dapat menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah lain.

"Karena pada prinsipnya negara kesatuan ini, kita ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi, yang antara daerah itu harus ada perasaan yang adil. Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain," ujar Aria.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa seluruh biaya retreat kepala daerah di Magelang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” ujar Prasetyo Hadi di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Dengan demikian, dia meyakini bahwa tidak ada lagi pemerintah daerah yang harus mengeluarkan anggarannya untuk keperluan retreat pada 21-28 Februari mendatang.

“Seharusnya tidak ada (lagi yang mentransfer), semua dari Kemendagri,” kata Prasetyo Hadi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan kepala daerah yang telanjur mentransfer uang orientasi atau retret yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dikembalikan.

Hal itu ditegaskan Bima Arya setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran baru terkait biaya retret kepala daerah yang akan diambil penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ya (akan dikembalikan)," ujar Bima Arya saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (13/2/2025).

Dia lantas menjelaskan, biaya retret ini sepenuhnya ditanggung Kemendagri melalui anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berasal dari APBN.

Menurut Bima Arya, hal itu juga tertuang dalam surat nomor 200.5/692/SJ yang dikeluarkan Kemendagri pada hari ini, Kamis.

Mantan Wali Kota Bogor ini juga menjelaskan, ide awal pembiayaan retret menggunakan sharing APBN dan APBD adalah usulan dari pemerintah daerah kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Usulan tersebut kemudian ditampung dan kepala daerah diminta mengeluarkan uang sejumlah Rp 2.750.000 per hari selama retret berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

“Namun kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri/Tito Karnavian) memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD, tapi akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian," kata Bima Arya.

"Jadi surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri," ujar Bima Arya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang akan datang tidak akan dibiayai oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, retret serupa pernah dilakukan oleh Prabowo bersama para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan khusus presiden pada Oktober 2024.

Kala itu, retret yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah tersebut dibiayai oleh kantong pribadi Prabowo.

“Enggak (dibiayai Presiden Prabowo) dong. (Biaya) dari pemerintah,” tegas Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo juga menjelaskan, meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Ia menegaskan, retret kepala daerah tetap dilaksanakan di tengah rencana penghematan anggaran oleh Kementerian dan Lembaga.

“Begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan. Enggak begitu juga,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, retret kepala daerah sangat penting untuk menyatukan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan bahwa retret ini akan dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih dari Pilkada 2024 untuk mengikuti retret tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, setelah bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (10/1/2025).

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," ungkap Yusril.

Namun, Yusril mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret tersebut akan dilaksanakan, termasuk lokasi pelaksanaannya, yang mungkin juga kembali diadakan di Akademi Militer Magelang seperti sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang akan datang tidak akan dibiayai oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, retret serupa pernah dilakukan oleh Prabowo bersama para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan khusus presiden pada Oktober 2024.

Kala itu, retret yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah tersebut dibiayai oleh kantong pribadi Prabowo.

“Enggak (dibiayai Presiden Prabowo) dong. (Biaya) dari pemerintah,” tegas Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo juga menjelaskan, meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Ia menegaskan, retret kepala daerah tetap dilaksanakan di tengah rencana penghematan anggaran oleh Kementerian dan Lembaga.

“Begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan. Enggak begitu juga,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, retret kepala daerah sangat penting untuk menyatukan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan bahwa retret ini akan dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih dari Pilkada 2024 untuk mengikuti retret tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, setelah bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (10/1/2025).

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," ungkap Yusril.

Namun, Yusril mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret tersebut akan dilaksanakan, termasuk lokasi pelaksanaannya, yang mungkin juga kembali diadakan di Akademi Militer Magelang seperti sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang akan datang tidak akan dibiayai oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, retret serupa pernah dilakukan oleh Prabowo bersama para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan khusus presiden pada Oktober 2024.

Kala itu, retret yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah tersebut dibiayai oleh kantong pribadi Prabowo.

“Enggak (dibiayai Presiden Prabowo) dong. (Biaya) dari pemerintah,” tegas Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo juga menjelaskan, meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Ia menegaskan, retret kepala daerah tetap dilaksanakan di tengah rencana penghematan anggaran oleh Kementerian dan Lembaga.

“Begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan. Enggak begitu juga,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, retret kepala daerah sangat penting untuk menyatukan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan bahwa retret ini akan dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih dari Pilkada 2024 untuk mengikuti retret tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, setelah bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (10/1/2025).

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," ungkap Yusril.

Namun, Yusril mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret tersebut akan dilaksanakan, termasuk lokasi pelaksanaannya, yang mungkin juga kembali diadakan di Akademi Militer Magelang seperti sebelumnya.

KPK mengatakan buron kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos telah ditangkap di Singapura. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Paulus Tannos ditangkap dua hari lalu.

"Tadi ada pertanyaan mengenai Paulus Tannos yang bersangkutan sudah ditangkap oleh otoritas Singapura dua hari yang lalu dan sekarang Pemerintah Indonesia sedang berkomunikasi dengan Pemerintah Singapura untuk mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia," kata Yusril di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril mengaku tak tahu detail penangkapan Paulus Tannos. Dia mengatakan ekstradisi Tannos masih diproses.

"Kalau semua dokumen sudah lengkap biasanya proses tidak akan berlangsung lama dan mudah-mudahan tidak ada hambatan antara kita, dengan hubungan baik kita dengan Pemerintah Singapura," ujarnya.

Diketahui, Paulus Tannos telah menjadi tersangka sejak tahun 2019. Paulus Tannos, yang disebut sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun sosok Paulus Tannos masih belum jelas keberadaannya.

KPK menduga Paulus Tannos telah melakukan kongkalikong demi proyek e-KTP. Pertemuan-pertemuan itu, diduga KPK, menghasilkan peraturan yang bersifat teknis, bahkan sebelum proyek dilelang.

"Tersangka PLS (Paulus Tannos) juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johanes Marliem, dan Tersangka ISE (Isnu Edhi Wijaya) untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri," kata Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang.

Perusahaan Paulus Tannos kala itu disebut mendapatkan keuntungan hingga ratusan miliar dari proyek suap e-KTP.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan Terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP ini," imbuh Saut.

Pada 2023, KPK menyebut Paulus Tannos telah diketahui keberadaannya. Namun, KPK tak bisa menangkap Paulus karena berganti nama dan berganti kewarganegaraan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal proses ekstradisi buron kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos, yang disebut sudah berpindah kewarganegaraan. Yusril mengatakan Tannos melakukan korupsi saat ia berkewarganegaraan Indonesia.

"Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan dan itu pun kita mesti mempelajari juga, karena proses pindah warga negara itu kan harus kita pelepasan lebih dulu terhadap warga negara Republik Indonesia," kata Yusril di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril mengatakan pemindahan warga negara Tannos menjadi warga negara Afrika Selatan harus dipelajari lebih dulu. Dia menegaskan Tannos merupakan warga negara Indonesia saat korupsi itu dilakukan.

"Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan ketika kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan," kata Yusril.

Dia mengatakan pemerintah Indonesia akan menunggu tanggapan pemerintah Singapura terkait kewarganegaraan Tannos tersebut. Dia mengatakan proses ekstradisi untuk memulangkan Tannos masih dilakukan.

"Jadi mengenai soal warga negaranya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Karena pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia, kan kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi," ujarnya.

Paulus Tannos, yang disebut sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak 2019. Namun sosok Paulus Tannos masih belum jelas keberadaannya.

KPK menduga Paulus Tannos telah melakukan kongkalikong demi proyek e-KTP. Pertemuan-pertemuan itu, diduga KPK, menghasilkan peraturan yang bersifat teknis, bahkan sebelum proyek dilelang.

"Tersangka PLS (Paulus Tannos) juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johanes Marliem, dan Tersangka ISE (Isnu Edhi Wijaya) untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri," kata Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang.

Perusahaan Paulus Tannos kala itu disebut mendapatkan keuntungan hingga ratusan miliar dari proyek suap e-KTP.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan Terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP ini," imbuh Saut.

Pada 2023, KPK menyebut Paulus Tannos telah diketahui keberadaannya. Namun, KPK tak bisa menangkap Paulus karena berganti nama dan berganti kewarganegaraan.

"Yang bersangkutan sudah berganti identitasnya dan paspor negara lain di wilayah Afrika Selatan," kata Kabag Pemberitaan KPK saat itu, Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Simak Video: KPK Siapkan Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi telah menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan 3 Perda itu dilakukan dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

"Ya, ada tiga Raperda yang telah disahkan menjadi Perda itu sudah dibahas oleh masing-masing fraksi dan telah disetujui," kata Ketua DPRD Jambi
M Hafiz Fattah, Selasa (14/1/2025).

Kesepakatan tiga Ranperda menjadi Perda ini dilakukan pada Senin (13/1) di sidang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Tiga Raperda jadi Perda itu di sahkan dengan adanya penandatangan oleh Gubernur Jambi Al Haris dan pimpinan DPRD Jambi.

"Dengan adanya tiga Perda yang telah disetujui itu, maka kita minta untuk segera ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur," ujar Hafiz.

Hafiz merincikan, pertama adalah Perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Lalu kedua, Perda tentang pengelolaan air limbah domestik. Ketiga, Perda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

"Jadi ketiga Raperda ini merupakan inisiatif DPRD Jambi yang telah selesai dibahas pada masa keanggotaan DPRD Jambi Periode 2019-2024. Ini juga telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri," terang Hafiz.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi DPRD Provinsi Jambi yang telah menyetujui tiga rancangan produk hukum daerah tersebut.

"Saya berharap dengan adanya 3 Perda ini mudah-mudahan dapat memandu kita semua dalam bekerja," kata Al Haris.

Menurut Al Haris, aturan baru ini merupakan tolak ukur Pemprov Jambi dalam bekerja. Dia juga ingin perda yang disepakati bisa segera dilaksanakan agar bermanfaat.

"Saya berharap ini juga menjadi Pedoman bagi SKPD dalam bekerja untuk melakukan langkah-langkah ke depan agar lebih tertib dan efisien," tegas Al Haris.

KPK Tambah Tersangka Suap Ketok Palu RAPBD Jambi

KPK Tambah Tersangka Suap Ketok Palu RAPBD Jambi