JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan, penerbitan sertifikat tanah ulayat dilakukan untuk melindungi hak masyarakat hukum adat.

Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan wilayah yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

“Sertifikat tanah bukan pemberian negara, melainkan pengakuan negara atas hak yang sudah ada. Jadi, ini adalah hak masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi,” tegas Ossy sebagaimana dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (19/5/2025).

Di hadapan niniak mamak, Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penerbitan sertifikat tanah ulayat dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga adat.

Menurutnya, proses ini memerlukan sinergi kuat agar tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat hukum adat.

Dia juga menegaskan, legalisasi tanah ulayat bukan semata soal administrasi pertanahan, namun juga bentuk keadilan sosial.

“Masyarakat hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. Pengakuan atas tanah ulayat mereka adalah bentuk komitmen kita terhadap keadilan dan keberlanjutan,” tegas dia.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyatakan komitmen mendukung sertifikasi tanah ulayat.

“Apabila disertifikatkan tanah kaum ini dan memang sudah turun-temurun tanah itu dijaga. Pajaknya tidak saya tagih. Kenapa demikian? Tujuan kita adalah melindungi tanah-tanah ulayat kaum,” tuturnya.

Selain sosialisasi, Ossy pun menyerahkan sebanyak 12 Sertifikat Hak Pakai (HP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, 1 sertifikat tanah wakaf, dan 5 Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat.

Setelah penyerahan, Politisi Demokrat tersebut juga meluncurkan layanan elektronik pada Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bukittinggi.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar diberi kewenangan eksekutorial dalam penegakan hukum di sektor pertanahan. Rifqi mengusulkan adanya revisi UU Pertanahan untuk memudahkan Kementerian ATR/BPN melakukan eksekusi pelanggaran.

Hal itu disampaikan Rifqi dalam rapat Komisi II bersama Kementerian ATR/BPN dan para kakanwil se-Indonesia, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Rifqi menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU).

"Dari 537 perusahaan perkebunan yang memiliki IUP tapi belum mengantongi HGU, 66 di antaranya berada di Kalimantan Barat," ujar Rifqi.

Dia lalu mencontohkan perusahaan dengan IUP seluas 20.000 hektare. Namun hanya mengajukan permohonan HGU seluas 2.293 hektare. Rifqi pun menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan ketidaksesuaian antara izin, kenyataan di lapangan, dan upaya pengurusan legalitas.

Politikus NasDem itu menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh. Termasuk, kata dia, opsi untuk merevisi Undang-Undang Pertanahan agar ATR/BPN memiliki kewenangan untuk mengeksekusi pelanggaran.

"Kita tahu itu salah, tapi kita tidak bisa menegakkan karena ATR/BPN tidak punya kewenangan untuk itu. Kalau perlu, kita hadirkan Direktorat Jenderal baru untuk penegakan hukum di sektor pertanahan," tegasnya.

Dia juga meminta agar Kementerian ATR/BPN bersinergi dengan aparat penegak hukum. Dia berharap Kementerian ATR/BPN dapat memberantas mafia tanah.

"Saya minta aparat jangan cuma punya tongkat komando sebagai simbol, tapi juga harus bisa digunakan untuk memberantas mafia tanah," sindir Rifqi.

Rifqi menyebut upaya ini sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan peningkatan penerimaan negara dari sektor pertanahan. Dia berharap penguatan kelembagaan ATR/BPN ke depan bisa menjawab tantangan tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, mengingatkan pentingnya untuk mengedepankan penertiban kawasan hutan yang berkepastian hukum dan menjunjung keadilan.

Hal ini menyusul peraturan lahan yang sudah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) di kebun sawit yang memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga tak bisa sembarangan disita atau disegel.

Sadino, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan ketentuan kehutanan, HGU merupakan hak atas tanah yang ditetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan keberadaannya tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa melalui putusan pengadilan.

“HGU merupakan penetapan Menteri ATR/BPN yang jika sudah lebih dari empat tahun seorang menteri tidak bisa melakukan evaluasi kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan HGU sesuai asas hukum Presumption lustae Causa,” kata Sadino.

Adapun Presumption lustae Causa merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan negara dianggap sah kecuali ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan dan pemetaan pertanahan dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi.

Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, di Provinsi Riau terdapat 126 perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU.

Nusron mengimbau jajarannya untuk segera mengkategorikan berdasarkan letaknya, di dalam atau di luar kawasan hutan.

“Dilakukan identifikasi dari 126 perusahaan yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan mana saja. Mana yang HGU-nya terbit setelah ditetapkan kawasan hutan. Terkait MoU dengan Kementerian Kehutanan, jika HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang,” ujar Menteri ATR/BPN Kamis (24/04).

Lebih lanjut, Sadino sepakat dengan langkah Menteri ATR/BPN tersebut. Menurutnya, pernyataan Nusron Wahid sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Tentu Satgas menjalankan Perpres 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan ya harus menjalankan itu (UU Kehutanan) agar klaim kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan bisa diluruskan dan tidak menjadi berlanjut menimbulkan permasalahan hukum,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerbitan sertifikat pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten, diduga melanggar hukum.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, menyebutkan adanya potensi pelanggaran yang melibatkan oknum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya menganggap ini sebuah perbuatan melawan hukum. Saya dengar Menteri ATR/BPN sudah menyatakan minta maaf dan menjelaskan bahwa memang ada sertifikat itu,” ujar Deddy saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (22/1/2025).

Menurut Deddy, keberadaan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) atas 17 bidang tanah di area pagar laut merupakan ruang abu-abu regulasi yang tidak memiliki dasar hukum jelas.

Komisi II DPR RI telah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Kementerian ATR/BPN pada Kamis (23/1/2025) untuk membahas lebih lanjut persoalan ini.

Menteri ATR akui ada kekeliruan

Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya membatalkan sejumlah sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Provinsi Banten.

Menurut Nusron, pembatalan itu sudah memenuhi syarat peninjauan ulang maupun syarat pembatalan.

"Karena itu sudah mempunyai syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut," ujar Nusron di sela-sela kegiatan pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).

Nusron lantas menjelaskan, pembatalan bermula dari penelusuran terhadap sejumlah sertifikat dari total 263 sertifikat yang sebelumnya teridentifikasi.

Penelusuran dilakukan dengan data geospasial maupun dalam peta.

"Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di luar garis pantai, setelah kami cocokkan. Dan setelah ada di luar garis pantai, maka kemudian kami mengambil langkah-langkah, yaitu melakukan peninjuan ulang. Semua yang ada di luar garis pantai," ungkap Nusron.

"Karena memang pantai itu adalah common (umum), sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam (pada) luar garis pantai itu, menjadi private property," tegasnya.

Nusron menegaskan, baik berbentuk tanah maupun bukan tanah, kepemilikan di dalam garis pantai tak bisa disertifikasi. Sehingga Kementerian ATR/BPN memandang bahwa sertifikat yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan agar penataan administrasi tanah tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Mulai dari sertifikasi tanah, hak penguasaan lahan, hingga penyelesaian sengketa tanah perlu memerhatikan aspek tersebut.

"Nanti akan kita kembangkan dalam bentuk desk-to-desk terutama dalam mengawal pendaftaran tanah hak komunal tadi yang memang ini masih sangat sedikit sekali di Indonesia. Kita masih di bawah target tentang pendaftaran tanah hak komunal atau hak adat serta hak ulayat dan itu bisa menghambat berbagai program pemerintah," ujar Nusron di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Salah satunya program yang terdampak adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya pendaftaran tersebut selalu terhambat pada pengakuan dan pernyataan dari hak adat.

Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Pada kesempatan itu, Pigai menuturkan konflik tanah di wilayah komunal atau adat dapat diselesaikan asalkan masyarakat bersatu mendaftarkan tanah adat ke Kementerian ATR/BPN.

Pigai mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung penyelesaiannya berdasarkan perspektif HAM. Ia pun akan melakukan penyelarasan untuk menata dan mengendalikan konflik berdasarkan data.

"Sengketa yang melibatkan urusan kementerian atau eksekutif, kita ikut kerja sama-sama, memfilter, memberi masukan, memberi dukungan. Kalau ada regulasi yang tidak berperspektif HAM, kita ikut memberi masukan. Tapi kalau sengketa yang urusan yudikatif, sudah pasti tidak mungkin," jelasnya.

Akan tetapi, ia menyebut Kementerian HAM akan sulit membantu kalau penyelesaian sengketa sudah masuk proses peradilan. Pigai tak ingin melakukan intervensi proses hukum.

Jika masih urusan kementerian lembaga, khususnya terkait dengan penyelesaian konflik lahan, baik Kementerian ATR/BPN atau kehutanan, pihaknya dapat ikut melakukan pembaharuan atau perbaikan.

Selian itu, Pigai juga membahas bagaimana semakin sempit lahan pertanian di Pulau Jawa dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, kondisi ini lantaran adanya industrialisasi, realestat, serta infrastruktur.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Agraria dan Tata Ruang membagikan 34 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Lebak dan Kota Serang, Banten. Penyerahan sertifikat itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.

Dengan menyertifikasi tanah ini bisa mendapatkan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Maka dari itu, hal ini penting untuk dilakukan.

"Dengan diserahkannya sertifikat hak milik ini, tanah yang selama ini dihuni oleh Bapak dan Ibu kini telah memiliki legalitas formal. Ini adalah bukti kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semua," ujar AHY dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (11/1/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga menyampaikan bahwa sertifikat tanah memberikan nilai tambah secara ekonomis. Ia juga mengingatkan agar sertipikat dimanfaatkan dengan bijak.

"Sertifikat ini diharapkan membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, dapat digunakan untuk mendapatkan modal usaha agar lebih produktif," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, diserahkan 20 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Lebak, serta 14 sertipikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi rumah ibadah, organisasi umat Muslim, dan pondok pesantren di Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

Setelah menyerahkan sertipikat, Menko AHY bersama Wamen ATR/Waka BPN, dan didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, juga meninjau infrastruktur di kawasan Bendungan Karian.

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN