Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memaparkan sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian guna memastikan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan pemerintah berbasis HAM.

Dia menyebut pihaknya mendukung akselerasi pembangunan PSN, sebagaimana program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lainnya.

"Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Kedua, keterlibatan masyarakat lokal sebagai subjek dalam pembangunan PSN, bukan sebagai objek.

Ketiga, kepastian legalitas atas kepemilikan tanah guna meminimalisasi konflik tanah.

"Di mana-mana pembangunan apakah perusahaan atau juga pembangunan yang sifatnya masif dalam skala besar, itu persoalan tanah menjadi problem yang serius," ucapnya.

Keempat, keterlibatan masyarakat atau penduduk setempat sebagai pekerja dan memastikan agar hak-hak pekerja di kawasan PSN terpenuhi.

Kelima, masyarakat harus mendapat keuntungan ekonomi sebagai dampak positif dari kehadiran PSN.

Keenam, memastikan agar budaya terlestarikan dan kelestarian terhadap ekosistem atau lingkungan hidup harus terjaga.

"Perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran atau pembangunan yang berskala besar," ujarnya.

Terakhir, memastikan agar negara dan perusahaan masyarakat setempat harus mendapatkan keuntungan.

Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Pigai untuk memberikan atensi terhadap kasus-kasus HAM dalam pembangunan PSN, misalnya, pada pembangunan PSN Rempang Eco-City.

"Kita harus ingat dalam lima tahun 2019-2023, ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN," kata dia saat rapat.

Untuk itu, dia menilai sudah sepatutnya program pengarusutamaan HAM yang menjadi salah satu prioritas Kementerian HAM harus diimplementasikan pula dalam pendampingan pembangunan PSN yang dilakukan oleh pemerintah.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memaparkan sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian guna memastikan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan pemerintah berbasis HAM.

Dia menyebut pihaknya mendukung akselerasi pembangunan PSN, sebagaimana program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lainnya.

"Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Kedua, keterlibatan masyarakat lokal sebagai subjek dalam pembangunan PSN, bukan sebagai objek.

Ketiga, kepastian legalitas atas kepemilikan tanah guna meminimalisasi konflik tanah.

"Di mana-mana pembangunan apakah perusahaan atau juga pembangunan yang sifatnya masif dalam skala besar, itu persoalan tanah menjadi problem yang serius," ucapnya.

Keempat, keterlibatan masyarakat atau penduduk setempat sebagai pekerja dan memastikan agar hak-hak pekerja di kawasan PSN terpenuhi.

Kelima, masyarakat harus mendapat keuntungan ekonomi sebagai dampak positif dari kehadiran PSN.

Keenam, memastikan agar budaya terlestarikan dan kelestarian terhadap ekosistem atau lingkungan hidup harus terjaga.

"Perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran atau pembangunan yang berskala besar," ujarnya.

Terakhir, memastikan agar negara dan perusahaan masyarakat setempat harus mendapatkan keuntungan.

Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Pigai untuk memberikan atensi terhadap kasus-kasus HAM dalam pembangunan PSN, misalnya, pada pembangunan PSN Rempang Eco-City.

"Kita harus ingat dalam lima tahun 2019-2023, ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN," kata dia saat rapat.

Untuk itu, dia menilai sudah sepatutnya program pengarusutamaan HAM yang menjadi salah satu prioritas Kementerian HAM harus diimplementasikan pula dalam pendampingan pembangunan PSN yang dilakukan oleh pemerintah.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerbitan sertifikat pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten, diduga melanggar hukum.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, menyebutkan adanya potensi pelanggaran yang melibatkan oknum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya menganggap ini sebuah perbuatan melawan hukum. Saya dengar Menteri ATR/BPN sudah menyatakan minta maaf dan menjelaskan bahwa memang ada sertifikat itu,” ujar Deddy saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (22/1/2025).

Menurut Deddy, keberadaan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) atas 17 bidang tanah di area pagar laut merupakan ruang abu-abu regulasi yang tidak memiliki dasar hukum jelas.

Komisi II DPR RI telah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Kementerian ATR/BPN pada Kamis (23/1/2025) untuk membahas lebih lanjut persoalan ini.

Menteri ATR akui ada kekeliruan

Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya membatalkan sejumlah sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Provinsi Banten.

Menurut Nusron, pembatalan itu sudah memenuhi syarat peninjauan ulang maupun syarat pembatalan.

"Karena itu sudah mempunyai syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut," ujar Nusron di sela-sela kegiatan pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).

Nusron lantas menjelaskan, pembatalan bermula dari penelusuran terhadap sejumlah sertifikat dari total 263 sertifikat yang sebelumnya teridentifikasi.

Penelusuran dilakukan dengan data geospasial maupun dalam peta.

"Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di luar garis pantai, setelah kami cocokkan. Dan setelah ada di luar garis pantai, maka kemudian kami mengambil langkah-langkah, yaitu melakukan peninjuan ulang. Semua yang ada di luar garis pantai," ungkap Nusron.

"Karena memang pantai itu adalah common (umum), sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam (pada) luar garis pantai itu, menjadi private property," tegasnya.

Nusron menegaskan, baik berbentuk tanah maupun bukan tanah, kepemilikan di dalam garis pantai tak bisa disertifikasi. Sehingga Kementerian ATR/BPN memandang bahwa sertifikat yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada masalah komunikasi dari pemerintah dalam proyek strategis nasional (PSN) food estate di Papua Selatan sehingga menuai kritik dari warga setempat.

"Menjadi akar masalah utama itu adalah masalah komunikasi atau masalah dialog antara pihak pemerintah sebagai pelaksana proyek strategis nasional dengan masyarakat," Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Sebab itu, Komnas HAM berupaya melakukan komunikasi dengan pihak terkait, baik pemerintah pusat, provinsi, hingga warga terdampak proyek tersebut.

Komnas HAM mendorong adanya dialog agar hak masyarakat adat setempat bisa dihormati dan dipenuhi, serta proyek PSN tetap terlaksana.

"Harapan kami tentunya proyek PSN ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," imbuhnya.

Prabianto juga mengatakan, potensi konflik antara warga dan pengembangan food estate sangat besar.

Pasalnya, luas proyek lumbung pangan itu akan menggunakan lahan seluas 2 juta hektar.

"Khususnya di Merauke memang agak sedikit rawan, karena kita tahu bahwa lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ketahanan pangan atau food estate cukup luas," ujarnya.

Pemerintah sendiri telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).

Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional, dan bukan merupakan program investasi dari proyek swasta.

"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal, dilansir dari Antara.

Rizal mengatakan, program strategis nasional pembangunan 1 juta hektar sawah murni bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pedalaman Papua, khususnya di Merauke, Papua Selatan.

“Program strategis nasional dilakukan di Merauke karena pemerintah melihat Merauke memiliki potensi yang luar biasa dalam sumber daya pertaniannya. Lahannya luas dan datar, subur, airnya juga melimpah, cuaca juga sangat mendukung untuk budidaya padi sepanjang tahun,” kata dia.

Menurut Rizal, program cetak sawah 1 juta hektar di Merauke akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, akan terbangun infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas umum dan sosial mulai dari tingkat kampung sampai kabupaten yang memadai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat adanya potensi penghilangan hak tanah warga di Papua Selatan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan food estate seluas 2 juta hektar.

Komisioner Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, mengatakan masalah penghilangan hak atas tanah ini bisa terjadi karena luasan proyek yang begitu besar.

"Hal ini juga berpotensi terhadap masyarakat setempat akan kehilangan hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan mereka," kata Prabianto dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024).

Ia menjelaskan, sudah ada respons negatif dari masyarakat terhadap proyek tersebut, termasuk adanya wacana mendatangkan transmigrasi ke wilayah PSN food estate yang akan dibangun.

"Salah satu pengaduan yang diterima Komnas HAM terkait dengan proyek strategis nasional di Papua Selatan adalah masalah status lahan yang akan digunakan. Kita tahu bahwa pemerintah telah mencadangkan untuk membangun PSN ketahanan pangan di Merauke dengan menggunakan lahan kurang lebih 2 juta hektar," ujar dia.

Menurut Prabianto, kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek tersebut menjadi akar masalah.

"Kita khawatir akan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh pelaksanaan dari proyek strategis ini," kata dia.

Pemerintah sendiri telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).

Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional, dan bukan merupakan program investasi dari proyek swasta.

"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal, dilansir dari Antara.

Rizal mengatakan, program strategis nasional pembangunan 1 juta hektar sawah murni bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pedalaman Papua, khususnya di Merauke, Papua Selatan.

“Program strategis nasional dilakukan di Merauke karena pemerintah melihat Merauke memiliki potensi yang luar biasa dalam sumber daya pertaniannya. Lahannya luas dan datar, subur, airnya juga melimpah, cuaca juga sangat mendukung untuk budidaya padi sepanjang tahun,” kata dia.

Menurut Rizal, program cetak sawah 1 juta hektar di Merauke akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, akan terbangun infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas umum dan sosial mulai dari tingkat kampung sampai kabupaten yang memadai.

KSP juga mengawal proyek-proyek nasional strategis, perkembangannya day by day kami ikuti,....

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal perkembangan ragam Proyek Strategis Nasional (PSN) menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"KSP juga mengawal proyek-proyek nasional strategis, perkembangannya day by day kami
ikuti, sehingga nanti kami memahami betul PSN mana yang masih overlap, masih melewati tahun 2024," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), sebanyak
195 PSN yang bergulir sejak periode 2016 hingga Februari 2024 telah rampung, dengan total anggaran sebesar Rp1.519 triliun.

Sebanyak 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi dengan total nilai investasi berkisar Rp2.960,7 triliun

Sementara itu pada tahun ini, pemerintah menargetkan untuk menuntaskan pembangunan 41 PSN, dengan rincian lima proyek selesai pada periode Januari-Maret, 24 proyek pada periode April-September, dan 12 proyek pada periode Oktober-Desember.

Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu meyakini bahwa PSN yang tersisa dapat diselesaikan secara optimal jika menjaga efektivitas pemerintahan.

"Itu kunci utama. Saya dari awal sudah mengatakan bahwa kita jaga efektivitas pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan publik tidak ada yang terganggu," katanya.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

Pada saat itu juga, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024