Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Kepri) menggelar layanan paspor massal bertajuk Eazy 1000 Passport. Layanan paspor di hari libur ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat yang tidak bisa mengurus paspor di hari kerja.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Ujo Sujoto, mengatakan layanan Eazy 1000 Passport ini dibuka selama dua hari, yakni Sabtu (17/5) dan Minggu (18/5). Setiap harinya, Imigrasi membuka kuota untuk 500 orang yang akan mengurus paspor.

"Kami melihat banyak masyarakat kesulitan mengurus paspor di hari kerja. Maka akhir pekan menjadi waktu yang tepat. Inilah mengapa kami beri nama Eazy Passport, agar masyarakat mudah mendapat layanan," kata Ujo usai meninjau pelayanan Eazy Passport, Sabtu (17/5/2025).

Ujo menjelaskan bahwa kemudahan pelayanan paspor ini merupakan implementasi dari arahan Presiden RI dan kebijakan Kemenpan-RB terkait pelayanan publik yang adaptif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa layanan imigrasi kini bergerak menuju sistem digital dan transparan.

"Kami terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Pelayanan ke depan tidak lagi bergantung pada kuota manual," ujarnya.

Ujo mengungkapkan, ke depannya Imigrasi Batam tengah merencanakan perluasan pelayanan paspor di beberapa lokasi di Batam. Saat ini unit pelayanan paspor baru tersedia di dua lokasi, yakni Batam Center dan Harbour Bay.

"Akan memperluas Unit Layanan Paspor ke lima lokasi di Batam, yakni Sagulung, Bengkong, Batam Center, Harbour Bay, dan Batuaji. Warga di Barelang atau Batuaji cukup ke ULP Sagulung. Tidak perlu lagi ke Batam Center. Ini bentuk nyata kehadiran negara," ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, mengatakan dalam pelayanan Eazy 1000 Passport ini pihaknya melibatkan kelompok disabilitas. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok disabilitas agar dapat berkarya di tengah masyarakat.

"Kami dalam pelayanan Eazy 1000 Passport ini melibatkan penyandang disabilitas. Karena pada kegiatan sebelumnya kami juga melibatkan mereka. Kali ini kami kembali menyertakan teman-teman disabilitas. Kami berdayakan agar masyarakat juga tahu bahwa mereka setara dengan kita, tidak ada perbedaan," ujarnya.

Pada pelayanan paspor yang dibuka selama dua hari itu, Hajar menyebut pihaknya melibatkan tujuh orang penyandang disabilitas. Mereka diberdayakan di bagian layanan pelanggan hingga penginputan data pemohon paspor.

"Ada tujuh orang yang bertugas di bagian layanan pelanggan untuk entri data. Sebelum pelayanan paspor hari ini, mereka sudah mendapatkan pelatihan dan pengarahan. Mudah-mudahan, suatu saat ada kebijakan khusus yang memungkinkan mereka dapat lebih berkarya," ujarnya.

Video: Puluhan WNA Pelanggar aturan keimigrasian Diamankan di Batam

Video: Puluhan WNA Pelanggar aturan keimigrasian Diamankan di Batam

Kemenkumham Papua Barat turun tangan mengusut insiden 7 narapidana kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya. Para napi kabur disebut memanfaatkan kondisi bangunan kamar tahanan yang rapuh sehingga mudah untuk dijebol.

Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa mengatakan insiden 7 napi kabur terjadi pada Selasa (1/4) sekitar pukul 04.54 WIT. Para napi kabur dengan cara menjebol dinding kamar tahanan yang kondisinya sering direndam banjir.

"Jadi tembok di bawah itu memang kondisi di Lapas sering terendam air, terendam banjir. Sehingga tembok itu yang bagian bawah itu memang sangat rapuh, jadi tahanan membobolnya dengan mengorek bagian terendam air menggunakan sendok," kata Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Adapun tujuh napi yang kabur masing-masing inisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW. Hensa mengatakan pihaknya masih akan mendalami kejadian ini dengan memeriksa saksi-saksi.

"Kita sedang memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab secara pasti kaburnya tujuh tahanan dari Lapas. Jadi narapidana tersebut kabur melalui membobol tembok," ujar Hensa.

Karena kondisi tersebut, Hensa juga mengaku akan mengusulkan renovasi atau relokasi bangunan agar menjadi lebih representatif. Hal ini untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

"Karena itu kita sudah berusaha untuk mengantisipasi, nanti akan kita usulkan untuk renovasi atau relokasi bangunan ini supaya lebih baik lebih representatif. Jumlah narapidana yang menghuni kamar tersebut berjumlah 10 orang, dan 7 di antaranya melarikan diri," bebernya.

Polisi Bentuk Tim Khusus Buru 7 Napi Kabur

Polisi kini melakukan pengejaran terhadap 7 napi kabur tersebut. Ada tim khusus yang dibentuk untuk menangkap kembali para napi.

"Jadi dapat saya sampaikan, dari kemarin setelah berapa jam ada informasi (narapidana) kabur Polres berkoordinasi seketika itu juga. Saya kumpulkan anggota dan membentuk tim khusus dari Polres maupun Polsek untuk segera melakukan pengejaran," kata Kapolresta Sorong Kota Kombes Happy Perdana Yudianto kepada wartawan, Rabu (2/4).

Happy menyebut pihaknya telah mengantongi data-data dan foto para napi yang kabur. Pihaknya pun akan melakukan pengawasan di jalur-jalur keluar seperti pelabuhan dan bandara.

"Jadi setelah koordinasi dengan Lapas kita minta data-data warga binaan yang kabur juga foto-foto," ucapnya.

Selain itu, pihaknya akan menyebarkan foto dan identitas para napi tersebut. Khususnya di jalur-jalur menuju keluar Kota Sorong seperti bandara dan pelabuhan.

"Kemudian nanti akan kita sebarkan di beberapa pintu keluar kota Sorong baik itu pelabuhan, bandara, maupun jalan-jalan lain yang menuju keluar Kota Sorong," tegasnya.

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Tujuh narapidana kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya. Mereka menjebol dinding tahanan dengan menggunakan sendok.

"Kita sedang memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab secara pasti kaburnya tujuh tahanan dari Lapas. Jadi narapidana tersebut kabur melalui membobol tembok," kata Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4/2025), dilansir detikSulsel.

Tujuh napi itu memanfaatkan kondisi tembok tahanan yang sudah rapuh. Hensa mengatakan peristiwa terjadi pada Selasa (1/4) sekitar pukul 04.54 WIT. Dia menyebut ada beberapa bagian dinding tahanan yang memang kondisinya sudah rapuh, sehingga dijebol oleh para napi menggunakan sendok.

"Jadi tembok di bawah itu memang kondisi di Lapas sering terendam air, terendam banjir. Sehingga tembok itu yang bagian bawah itu memang sangat rapuh, jadi tahanan membobolnya dengan mengorek bagian terendam air menggunakan sendok," jelasnya.

Adapun tujuh napi yang kabur masing-masing inisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW.

"Jumlah narapidana yang menghuni kamar tersebut berjumlah 10 orang, dan 7 di antaranya melarikan diri," ungkapnya.

Atas insiden ini, Hensa mengaku akan mengusulkan renovasi atau relokasi bangunan agar menjadi lebih representatif.

Diberitakan sebelumnya, tujuh napi Lapas Kelas IIB Kota Sorong kabur dari tahanan pada Selasa (1/4). Ketujuh napi tersebut kabur setelah menjebol kamar tahanan.

"Kalau dari ini (napi) kabur kita masih belum belum tahu. Cuma yang pasti bobol, ada yang dibobol bagian dari Lapas (kamar tahanan)," kata Kabag Ops Polresta Sorong Kota Kompol Indra Gunawan kepada detikcom, Selasa (1/4).

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Insiden narapidana kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya, sudah dua kali terjadi dalam setahun terakhir. Setelah sebelumnya 53 napi kabur, kini terbaru ada 7 napi yang juga melarikan diri.

"Awalnya narapidana kabur 53 orang pada beberapa tahun kemarin dan 32 sudah ditangkap, sementara 21 lainnya belum. Sementara terbaru terdapat 7 narapidana yang kabur salah satunya pelaku pembunuh anggota TNI di Posramil Kisor," kata Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Untuk diketahui, insiden 53 napi kabur dari Lapas Sorong terjadi pada Minggu (7/1/2024) sekitar pukul 11.00 WIT. Hensa mengatakan proses pengejaran terhadap tahanan yang belum ditangkap kembali masih akan terus dilakukan.

"Kalau untuk yang lari dari lapas itu tidak ada masa kedaluwarsa. Jadi sekali lari ya tetap akan dicari sampai dapat," bebernya.

Hensa mengatakan 7 napi yang baru kabur pada Selasa (1/4/2025) tersebut masing-masing inisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW. Dari semuanya, AA merupakan salah satu narapidana yang pernah melarikan diri bersama 53 napi lainnya namun berhasil ditangkap.

"AA ini sudah pernah melarikan diri namun ditangkap kembali. Ia terlibat dalam kasus pembunuhan 4 anggota TNI di Posramil Kisor pada 2021 silam. Kini juga melarikan diri," bebernya.

Hensa menambahkan, pihaknya akan melakukan investigasi terkait insiden terbaru ini. Dia mengaku akan melakukan evaluasi atas insiden yang terulang ini.

"Kalau soal masalah pemeriksaan ini jelas kita laksanakan investigasi. Dan nanti setelah hasil pemeriksaan tentu kita akan bisa menyimpulkan. Kalau memang perlu dilakukan evaluasi pasti kita akan lakukan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong memanfaatkan kondisi tembok tahanan yang sudah rapuh. Mereka menjebol dinding tahanan hanya dengan menggunakan sendok.

"Kita sedang memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab secara pasti kaburnya tujuh tahanan dari Lapas. Jadi narapidana tersebut kabur melalui membobol tembok," kata Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4).

Hensa mengatakan ketujuh napi tersebut kabur pada Selasa (1/4) sekitar pukul 04.54 WIT. Dia menyebut ada beberapa bagian dinding tahanan yang memang kondisinya sudah rapuh, sehingga dijebol oleh para napi menggunakan sendok.

"Jadi tembok di bawah itu memang kondisi di Lapas sering terendam air, terendam banjir. Sehingga tembok itu yang bagian bawah itu memang sangat rapuh, jadi tahanan membobolnya dengan mengorek bagian terendam air menggunakan sendok," tuturnya.

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Polisi membentuk tim khusus untuk memburu 7 narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya. Tim tersebut sudah mulai melakukan pengejaran.

"Jadi dapat saya sampaikan, dari kemarin setelah berapa jam ada informasi (narapidana) kabur Polres berkoordinasi seketika itu juga. Saya kumpulkan anggota dan membentuk tim khusus dari Polres maupun Polsek untuk segera melakukan pengejaran," kata Kapolresta Sorong Kota Kombes Happy Perdana Yudianto kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Happy menyebut pihaknya telah mengantongi data-data dan foto para napi yang kabur. Pihaknya pun akan melakukan pengawasan di jalur-jalur keluar seperti pelabuhan dan bandara.

"Jadi setelah koordinasi dengan Lapas kita minta data-data warga binaan yang kabur juga foto-foto," ucapnya.

Selain itu, pihaknya akan menyebarkan foto dan identitas para napi tersebut. Khususnya di jalur-jalur menuju keluar Kota Sorong seperti bandara dan pelabuhan.

"Kemudian nanti akan kita sebarkan di beberapa pintu keluar kota Sorong baik itu pelabuhan, bandara, maupun jalan-jalan lain yang menuju keluar Kota Sorong," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong memanfaatkan kondisi tembok tahanan yang sudah rapuh. Mereka menjebol dinding tahanan hanya dengan menggunakan sendok.

"Jadi tembok di bawah itu memang kondisi di Lapas sering terendam air, terendam banjir. Sehingga tembok itu yang bagian bawah itu memang sangat rapuh, jadi tahanan membobolnya dengan mengorek bagian terendam air menggunakan sendok," kata Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4).

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya, memanfaatkan kondisi tembok tahanan yang sudah rapuh. Mereka menjebol dinding tahanan hanya dengan menggunakan sendok.

"Kita sedang memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab secara pasti kaburnya tujuh tahanan dari Lapas. Jadi narapidana tersebut kabur melalui membobol tembok," kata Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Hensa mengatakan ketujuh napi tersebut kabur pada Selasa (1/4) sekitar pukul 04.54 WIT. Dia menyebut ada beberapa bagian dinding tahanan yang memang kondisinya sudah rapuh, sehingga dijebol oleh para napi menggunakan sendok.

"Jadi tembok di bawah itu memang kondisi di Lapas sering terendam air, terendam banjir. Sehingga tembok itu yang bagian bawah itu memang sangat rapuh, jadi tahanan membobolnya dengan mengorek bagian terendam air menggunakan sendok," tuturnya.

Adapun tujuh napi yang kabur masing-masing inisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW. Atas insiden ini, Hensa mengaku akan mengusulkan renovasi atau relokasi bangunan agar menjadi lebih representatif.

"Karena itu kita sudah berusaha untuk mengantisipasi, nanti akan kita usulkan untuk renovasi atau relokasi
bangunan ini supaya lebih baik lebih representatif. Jumlah narapidana yang menghuni kamar tersebut berjumlah 10 orang, dan 7 di antaranya melarikan diri," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, tujuh narapidana Lapas Kelas IIB Kota Sorong kabur dari tahanan pada Selasa (1/4). Ketujuh napi tersebut kabur setelah menjebol kamar tahanan.

"Kalau dari ini (napi) kabur kita masih belum belum tahu. Cuma yang pasti bobol, ada yang dibobol bagian dari Lapas (kamar tahanan)," kata Kabag Ops Polresta Sorong Kota Kompol Indra Gunawan kepada detikcom, Selasa (1/4).

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947 dan Idul Fitri 1446 ribuan menjadi momen istimewa bagi warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumatera Selatan. Sebab, ribuan warga binaan mendapatkan remisi khusus.

Kabid Pelayanan dan Pembinaan, Mishbahuddin, mengatakan ada 7 warga binaan yang mendapatkan remisi khusus (RK) Hari Raya Nyepi. Rinciannya, remisi khusus satu bulan sebanyak enam orang dan remisi khusus selama dua bulan ada satu orang.

Remisi paling banyak diterima oleh warga binaan di Lapas Kelas IIB Baturaja, OKU, Lapas Kelas II B Martapura dan Lapas Kelas IIB Kayuagung dengan masing-masing dua warga binaan dan satu orang lagi berada di Lapas Kelas I Palembang. Terdiri dari empat warga binaan terjerat kasus narkoba dan tiga lainnya kasus pidana umum.

Sementara untuk remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 H sebanyak 11.021 warga binaan menerima remisi baik RK I dan RK II. Sementara itu dari jumlah tersebut, sebanyak 10.929 orang ini mendapat RK I selama 15 Hari hingga 60 hari. Sedangkan yang mendapatkan RK II sebanyak 92 Orang dengan remisi mulai 15-60 hari.

Adapun untuk anak didikan LPKA di momen Idul Fitri 2025 yang mendapatkan remisi ini sebanyak 38 orang. Di antaranya 36 Andik LPKA ini mendapatkan RK I dengan masa remisinya 15 hari dan satu bulan, sedangkan untuk RK II ada dua Andik LPKA selama 15 hari dan satu bulan.

Total dari 11.059 warga binaan yang berada di seluruh Rutan, Lapas dan LPKA se-Sumsel yang mendapatkan remisi, yang paling banyak dapat remisi ini yakni warga binaan yang berada di Lapas Kelas I Palembang sebanyak 1.400 warga binaan dan yang paling sedikit yakni di LPKA Kelas I Palembang sebanyak 96 orang.

"Penyerahan remisi Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri duberikan secara bersamaan yang dilaksanakan pada Jumat (28/3/2025) yang diawali remisi untuk warga binaan beragama Hindu untuk mendapatkan remisi Nyepi dan selanjutnya warga binaan yang beragama Islam untuk remisi Idul Fitri," kata Mishbahuddin, Sabtu (29/3/2025).

Menurutnya, pemberian remisi ini dilaksanakan di Rutan Kelas I Palembang. Untuk penerima remisi khusus tadi berdasarkan kasus atau tindak pidananya ini didominasi oleh kasus narkoba sebanyak 6.019 orang dan pidana umum capai 4.950 orang. Sedangkan untuk kasus lain seperti korupsi sebanyak 89 orang dan napi teroris ada satu orang.

"Sebelum warga binaan mendapatkan remisi pihaknya menilai dari tingkah laku warga binaan itu selama berada di Lapas atau Rutan. Bagi mereka yang berperilaku baik selama di Lapas atau Rutan selama menjalani hukuman akan diberikan remisi," katanya.

Mishbahuddin mengatakan hingga saat ini jumlah warga binaan yang ada di Lapas dan Rutan se-Sumsel mencapai 15.417 orang. Adapun untuk warga binaan berstatus narapidana ini ada 13.272 orang dan berstatus tahanan ada 2.144 orang.

"Sejauh ini kita masih overload, sebab kapasitas yang kita miliki sebanyak 7.088 orang," pungkasnya.

Video: Bocoran Isi Rumusan RUU Hak Cipta yang Disusun Kemenkumham

Video: Bocoran Isi Rumusan RUU Hak Cipta yang Disusun Kemenkumham

Sebanyak 166 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem diusulkan dapat remisi Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Dari ratusan narapidana yang diusulkan dapat remisi, empat di antaranya merupakan narapidana kasus korupsi.

Kalapas Kelas IIB Karangasem, I Wayan Bondan Wahyu Kusuma Dusak, merinci remisi Nyepi total yang diusulkan 86 warga binaan pemasyarakatan (WBP). Yakni 57 orang kasus pidana umum, 27 orang pidana narkotika, dan 4 orang pidana korupsi.

Sedangkan remisi Idul Fitri diusulkan sebanyak 79 narapidana. Rinciannya 35 orang kasus pidana umum, 43 orang pidana narkotika, dan 1 orang pidana korupsi.

"Jadi totalnya ada sebanyak 166 orang narapidana yang kami usulkan untuk mendapatkan remisi hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun ini," kata Bondan, Kamis (20/3/2025).

Ia menyebut ratusan narapidana yang diusulkan mendapat remisi tersebut karena telah memenuhi persyaratan. Seperti menjalani hukuman selama enam bulan, berkelakuan baik selama berada di Lapas, selalu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Lapas.

Lapas Kelas IIB Karangasem masih menunggu surat keputusan (SK) dari Kemenkumham RI. SK biasanya akan turun sekitar H-2 hari raya.

Untuk diketahui hingga saat ini, Lapas Kelas IIB Karangasem dihuni oleh 241 narapidana dari berbagai kasus kejahatan, Baik pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, dan yang lainnya.

Video: Berkah Ramadan! Presiden Prabowo Bagi-bagi 'Kado' Jelang Lebaran

Video: Berkah Ramadan! Presiden Prabowo Bagi-bagi 'Kado' Jelang Lebaran

CIANJUR, iNewsCianjur.id - Ribuan warga Sukaresmi, Cianjur, antusias menukarkan kupon bakti sosial (baksos) dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan RI

Bekerjasama dengan Yayasan Ar Ridho Berdikari Sejati (YAR-BS). Sembako dibagikan di dua lokasi.

Ketua YAR-BS, H. Tommy, menjelaskan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dalam rangka menyambut bulan Ramadhan 1446 H/2025.

"Distribusi kupon baksos diatur oleh pihak desa dengan memprioritaskan keluarga yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah," kata Tommy, Jumat 21 Februari 2025.

Tommy mengatakan, sebanyak 7.000 paket sembako disiapkan untuk didistribusikan di beberapa kecamatan di Cianjur, termasuk Cipanas, Pacet, Sukaresmi, dan Mande, dengan sistem jemput bola.

"Sebanyak 2.000 paket sembako dibagikan kepada warga Sukaresmi di Desa Rawabeulut dan Gedung Bale Wiyaga PGRI Kecamatan Sukaresmi," katanya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lapas Cianjur dan Forkopimcam Sukaresmi, harapannya Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan RI bantuan ini dapat bermanfaat bagi warga yang berhak dan meminta maaf jika ada warga yang tidak terjangkau karena keterbatasan.

Editor : Ayi Sopiandi

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendukung rencana pembentukan Badan Legislasi Nasional. Supratman mengatakan pihaknya akan patuh jika Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk badan baru tersebut.

Supratman mengatakan saat ini kewenangan perencanaan hingga pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum. Dia mengatakan pembentukan Badan Legislasi Nasional bergantung terhadap kebijakan Prabowo.

"Nah, kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan badan legislasi nasional, itu boleh saja. Tergantung kebijakan Presiden. Pokoknya apa pun yang Presiden anggap baik, maka sebagai pembantu Presiden kami patuh," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Menurut dia, alternatif pembentukan badan tersebut bisa melekat pada menteri. Dia mengatakan konsep pembentukan badan itu, seperti Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Atau mungkin, apakah mau dibuat terpisah, atau Menteri Hukum/Kepala Badan Legislasi Nasional. Nah itu alternatifnya masih panjang," terang Supratman.

Meski begitu, Supratman menilai keberadaan Badan Legislasi Nasional diperlukan. Hal itu, menurut dia, dengan tujuan melakukan reformasi hukum di pemerintah.

"Tetapi intinya kita butuh untuk melakukan reformasi, menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah," kata Supratman.

Namun Supratman menyerahkan pembentukan badan tersebut kepada Prabowo. Supratman menegaskan Kementerian Hukum tidak masalah dengan pembentukan Badan Legislasi Nasional.

"Ya tergantung Presiden. Kalau Presiden mau bangun, bentuk badan legislasi nasional, ya Kementerian Hukum nggak ada masalah," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan pembentukan Badan Legislasi Nasional. Nantinya badan itu bertugas menggodok dan mengoordinasikan rancangan undang-undang sebelum dibawa ke DPR.

Hal itu dikatakan oleh Yusril saat rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Dia menjelaskan pembentukan Badan Legislasi Nasional diamanatkan dalam perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam aturan itu, ranah dari eksekutif untuk mengeksekusinya.

"Ketika terjadi perubahan terhadap UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR punya badan legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat UU itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah," kata Yusril.

Yusril menjelaskan aturan itu juga mengatur, sebelum badan itu terbentuk, maka tugasnya dijalankan Kemenkumham. Namun kementerian itu sudah dipecah menjadi tiga kementerian, dan dengan satu menko yang mengoordinasikan.

"Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan, kami sudah mengambil langkah-langkah dan telah juga menyampaikan kepada Bapak Presiden dan telah melakukan rapat koordinasi dengan tiga menteri di bawah koordinasi kementerian koordinator ini, mengusulkan untuk pembentukan Badan Legislasi Nasional," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Oknum ASN Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) berinisial RB (34) ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 135 juta. Oknum pegawai Rutan Mamasa itu awalnya meminjam uang tersebut dari pria bernama Asbar, namun tak kunjung dikembalikan.

"(Pelaku) pegawai Rutan Mamasa," ujar Kasi Humas Polresta Mamuju Ipda Herman Basir kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Herman mengatakan kasus ini berawal saat pelaku mendatangi korban di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada 2024. Saat itu pelaku meminjam uang dengan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan berjanji mengembalikan dalam waktu dekat.

"Namun hingga saat ini uang yang dipinjam pelaku tak kunjung dikembalikan," terangnya.

Korban kemudian melaporkan pelaku pada akhir 2024 atas kasus penipuan dan penggelapan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan pelaku sebagai tersangka usai dilakukan gelar perkara pada Februari 2025.

"Berdasarkan bukti dan keterangan yang telah kami kumpulkan, tersangka RB kini telah resmi kami tahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," bebernya.

Herman menambahkan pelaku dijerat Pasal Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari kasus ini, pihaknya mengimbau agar warga berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang dalam jumlah besar.

"Polresta Mamuju mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang," pungkasnya.

Video: Oknum Bhayangkari di Jambi Tipu Puluhan Warga Sampai Rp 4,8 M

Video: Oknum Bhayangkari di Jambi Tipu Puluhan Warga Sampai Rp 4,8 M

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan pembentukan Badan Legislasi Nasional. Nantinya badan itu bertugas menggodok dan mengoordinasikan rancangan undang-undang sebelum dibawa ke DPR.

Hal itu dikatakan oleh Yusril saat rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Dirinya menjelaskan pembentukan Badan Legislasi Nasional diamanatkan dalam perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam aturan itu, ranah dari eksekutif untuk mengeksekusinya.

"Ketika terjadi perubahan terhadap UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR punya badan legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat UU itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah," kata Yusril.

Yusril menjelaskan aturan itu juga mengatur, sebelum badan itu terbentuk, maka tugasnya dijalankan Kemenkumham. Namun kementerian itu sudah dipecah menjadi tiga kementerian, dan dengan satu menko yang mengoordinasikan.

"Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan, kami sudah mengambil langkah-langkah dan telah juga menyampaikan kepada Bapak Presiden dan telah melakukan rapat koordinasi dengan tiga menteri di bawah koordinasi kementerian koordinator ini, mengusulkan untuk pembentukan Badan Legislasi Nasional," ujarnya.

Jika dibentuk, bisa saja badan baru atau transformasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hal itu nantinya diserahkan di tangan Presiden Prabowo.

"Diusulkan apakah itu akan di bawah Kementerian Hukum, Menteri Hukum merangkap sebagai Kepala Badan Legislasi Nasional seperti Bappenas, BPN atau akankah ditarik ke Kemenko," ucap dia.

"Diserahkan kepada Presiden, yang penting kita punya satu Badan Legislasi Nasional internal pemerintah, yang menggodok setiap peraturan perundang-undangan, draf, secara koordinatif, mengoordinasikan seluruhnya, sehingga betul-betul ada kesamaan persepsi, sebelum RUU itu diajukan ke DPR," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini