Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Kumham Imipas Tahun 2025-2029 yang telah disusun sebelumnya bisa disesuaikan dan disempurnakan.

Saat memberi pengarahan dalam rapat bersama para pejabat tinggi madya dan pratama di Jakarta, Jumat (28/2), ia menyebutkan ruang lingkup koordinasi Kemenko Kumham Imipas sebenarnya lebih luas dari hanya tiga kementerian yang tercakup dalam nomenklatur.

"Berdasarkan Astacita Presiden Prabowo, kementerian ini memiliki tugas yang juga berkaitan dengan beberapa lembaga lain di luar tiga kementerian tersebut," kata Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menko Yusril memberikan gambaran bahwa indeks pembangunan hukum (IPH) menjadi amanah utama bagi kementerian koordinator yang baru ada di era Presiden Prabowo.

IPH merupakan ukuran kinerja pembangunan hukum di Indonesia. Indeks itu diukur berdasarkan beberapa pilar, yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.

Maka dari itu, dirinya menilai bahwa diperlukan strategi yang jelas serta langkah konkret agar seluruh dokumen yang dibutuhkan dapat diselesaikan sebelum Juni 2025, sehingga Kemenko Kumham Imipas bisa lebih efektif dan efisien dalam berkinerja.

Selain itu, dia juga menyoroti perlunya memperluas koordinasi Kemenko Kumham Imipas dengan lembaga terkait, seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk itu, sambung Yusril, perlu dipertimbangkan untuk menambah kedeputian baru guna memperkuat koordinasi kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya menyampaikan bahwa pertemuan yang digelar tersebut sebagai tindak lanjut untuk menyesuaikan Renstra yang telah disusun.

"Kami akan bahas lebih lanjut terkait penyusunan Renstra yang sebelumnya sudah kami susun, namun sesuai arahan Bapak Menko, kami perlu buat penyesuaian dan penyempurnaan," ujar Andika.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi antara para pejabat tinggi madya dan pratama yang hadir seperti Deputi Bidang Koordinasi Hukum serta para Sekretaris Deputi dan Kepala Biro di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Diskusi itu bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025